Arsip untuk Agustus 5th, 2010

Pragmatisme di Balik Penyederhanaan Partai

Oleh Christofel Nalenan

Wacana politik akhir-akhir ini diramaikan oleh wacana mengenai penyederhanaan partai politik, kosakata seperti konfederasi, asimilasi, atau fusi ramai dibicarakan di ruang publik. Banyak yang berpendapat penyederhanaan partai merupakan isu yang sangat penting dalam rangka menguatkan sistem pemerintah presidensial dan menciptakan stabilitas politik agar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun penulis berpendapat berbeda, wacana mengenai penyederhanaan partai yang dikemukakan banyak pihak saat ini sangat rawan untuk ditunggangi oleh kepentingan pragmatisme elite politik menuju Pemilihan Umum 2014. Selain itu, sebenarnya yang lebih mendesak adalah agenda pembenahan partai politik secara komprehensif bukan sekadar melakukan penyederhanaan partai.

Wacana konfederasi yang dikemukakan oleh Partai Amanat Nasional sangat erat hubungannya dengan revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang dilakukan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam draf revisi UU Pemilu, ambang batas parlemen ada kemungkinan dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 5 persen. Selain itu, ambang batas yang pada Pemilu 2009 hanya berlaku di tingkat pusat akan diberlakukan di provinsi dan kabupaten/kota. Jika ambang batas ini benar-benar diberlakukan, akan mengancam keberadaan partai-partai menengah dan kecil, termasuk PAN, yang pada Pemilu 2009 memperoleh 6,01 persen suara. Namun untuk menentang secara terbuka pemberlakuan ambang batas 5 persen akan sangat sulit karena agenda yang sebenarnya berasal tiga partai terbesar, yaitu Demokrat, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, didukung oleh masyarakat yang tidak puas atas kinerja partai politik. Karena itu, PAN menggulirkan wacana konfederasi dengan argumen penggabungan partai melalui konfederasi akan menyelamatkan suara partai yang gugur, karena aturan ambang batas sekaligus bisa menyederhanakan sistem kepartaian.

Wacana konfederasi ini segera diperdebatkan khususnya oleh elite partai-partai besar, karena konfederasi akan membuat keuntungan yang diperoleh oleh partai-partai besar dari limpahan suara partai yang gugur akibat ambang batas parlemen tidak diperoleh. Partai-partai besar segera mengemukakan wacana tandingan, yakni fusi dan asimilasi. Asimilasi sebenarnya adalah bentuk eufemisme dari fusi. Menurut Demokrat, yang menggulirkan wacana tersebut, kata asimilasi lebih halus dibandingkan dengan kata fusi, yang dulu sempat digunakan oleh Orde Baru untuk memaksa partai-partai bergabung dengan dua partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Partai-partai besar berpendapat fusi atau asimilasi akan benar-benar menyederhanakan sistem kepartaian karena partai-partai melebur menjadi satu, sementara dalam bentuk konfederasi partai-partai akan tetap ada sehingga tidak berbeda dengan model koalisi.

Dari perdebatan para elite partai tentang wacana penyederhanaan partai, maka kita bisa tahu bahwa di balik agenda penyederhanaan terdapat kepentingan partai-partai menuju Pemilu 2014. Partai-partai besar sudah membayangkan akan mendapat limpahan suara yang cukup besar dari partai-partai yang gugur akibat tingginya ambang batas parlemen. Dengan ambang batas yang tinggi, maka hanya tinggal empat atau lima partai di parlemen. Persaingan pun menjadi lebih minimal. Mereka tidak perlu lagi melakukan lobi-lobi serumit yang terjadi saat ini. Begitu pula di eksekutif, kursi-kursi di kabinet akan lebih mudah dibagi-bagi dan pasti semuanya bisa mendapatkan kursi lebih banyak. Sementara itu, bagi partai-partai menengah dan kecil, mereka tidak menolak rencana penyederhanaan partai, namun menghidupkan wacana konfederasi agar bisa menyelamatkan kursi mereka di DPR dan DPRD pada Pemilu 2014.

Agenda penyederhanaan tidak akan berpengaruh besar bagi masyarakat jika hanya bertujuan untuk pragmatisme politik dalam rangka memperbesar atau menyelamatkan kursi partai-partai di parlemen, hal tersebut hanya berguna bagi partai politik, tidak untuk rakyat.

Pembenahan partai

Agenda yang lebih penting untuk dilakukan daripada sekadar melakukan penyederhanaan partai adalah membenahi partai politik agar menjalankan fungsi-fungsinya, seperti melakukan pendidikan politik, menyerap dan menghimpun aspirasi politik masyarakat, serta melakukan rekrutmen politik. Fungsi-fungsi tersebut terdapat di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, namun partai-partai masih lalai dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Selama ini justru civil society yang lebih banyak mengambil peran dalam menjalankan fungsi-fungsi partai, seperti menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan pendidikan politik. Partai selama ini lebih asyik dengan urusan kekuasaan, termasuk memikirkan persiapan Pemilu 2014.

Perilaku partai yang selama ini tidak pernah menjalankan fungsinya dengan baik itulah yang seharusnya dipikirkan oleh pembuat draf revisi UU Politik, di mana termasuk di dalamnya UU Partai Politik, bukan sekadar memikirkan bagaimana menyederhanakan partai. Pembenahan partai politik bisa dilakukan melalui revisi UU Partai Politik secara tepat. Partai yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana yang ada di UU Partai Politik seharusnya bisa dikenai sanksi, misalnya berupa denda yang dibayarkan kepada negara. Soal keuangan partai juga menjadi agenda yang mendesak dalam pembenahan partai politik. Saat ini dalam UU Partai Politik tidak ada kewajiban bagi partai politik untuk memberikan laporan keuangan kepada publik, padahal partai seharusnya memberikan laporan kepada publik secara rutin mengenai laporan keuangannya, sehingga transparansi bisa terjadi dan rasa kepercayaan publik terhadap partai akan meningkat.

Penyederhanaan sistem kepartaian memang baik untuk dilakukan, tapi penyederhanaan yang ekstrem seperti yang diusulkan partai-partai besar justru bisa semakin mengarahkan sistem kepartaian di Indonesia ke arah sistem oligarki, karena elite politik dari empat sampai lima partai yang melewati ambang batas parlemen akan memiliki kekuasaan yang semakin besar. Dengan kekuasaan yang besar, elite akan semakin terasing dari rakyat dan kebijakan-kebijakannya akan semakin konservatif (Dhakidae, 2004). Selain itu, selepas reformasi, Indonesia sudah berapa kali melakukan penyederhanaan partai pada Pemilu 2004 dan 2009. Pada 2009, partai yang terdaftar di Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berjumlah 79 partai, padahal pada 1999 ada 148 partai dan 2004 ada 112 partai. Adapun di parlemen saat ini hanya 9 partai. Bandingkan dengan 1999 ada sebanyak 19 partai dan 2004 sebanyak 16 partai.

Karena itu, daripada sibuk berdebat seputar penyederhanaan partai, yang lebih penting untuk dilakukan saat ini bagaimana membenahi partai-partai agar menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang. Dengan melakukan pembenahan partai dan bukannya menyederhanakan partai, maka kita telah menyelamatkan sistem kepartaian Indonesia dari sistem oligarki, dan itu berarti kita juga telah menyelamatkan demokrasi di Indonesia. (Sumber: Media Indonesia, 4 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Christofel Nalenan, Peneliti di Kamar Riset Publik

Iklan

SBY Kuat versus Media Kuat

Oleh Claudius V Boekan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengawali pekan ini dengan lontaran kritik pedas kepada media. Menurut Presiden, ada media menghabiskan durasi dua jam untuk mengangkat sisi buruk kebijakan pemerintah. Presiden juga meminta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pemberitaan semacam itu. Kritik Presiden Yudhoyono ini tak pelak memunculkan pro dan kontra. Ada yang sependapat dengan SBY, namun ada pula yang menilai SBY terlalu berlebihan. Karena Presiden tidak secara spesifik menyebut isi berita dan media mana yang melansir berita tersebut.

Perspektif demokrasi menempatkan demokrasi, negara, dan media dalam pola relasi yang saling membutuhkan demi tercapainya tujuan negara. Demokrasi menyediakan sistem dan regulasi. Penguasa mendapat legitimasi politik melalui proses demokratis untuk mengelola negara. Sementara media membutuhkan demokrasi agar fungsi media bisa dijalankan dengan bebas untuk mengontrol penguasa sekaligus meningkatkan mutu demokrasi.

Schudson (1996) mengemukakan beberapa prinsip utama yang diperankan media dalam demokrasi, yaitu menyediakan informasi yang lengkap dan adil kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang relevan sehingga masyarakat mampu memahami konstelasi politik, menjadi artikulasi dari berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat, mewakili kepentingan publik serta berbicara atas nama publik sehingga bisa menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah.

Media memang harus menjadi kekuatan penyeimbang penguasa karena dua alasan. Pertama, sejatinya penguasa cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga perlu dikontrol terus-menerus oleh media. Kedua, secara esensial media merupakan produk konsensus demokrasi yang memiliki legitimasi untuk memantau kekuasaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya media memiliki power untuk berani mengontrol penguasa.

Relasi media-penguasa

Relasi media-penguasa digambarkan Littlejohn (2005) dalan empat model. Pertama, high power source versus high power media. Penguasa dan media sama-sama memiliki pengaruh yang kuat. Bila penguasa dan media menjalin aliansi yang saling menguntungkan, ada kemungkinan terjadi reduksi kontrol media atas penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, jika media mengambil posisi berseberangan dengan penguasa, fungsi kontrol berjalan optimal. Media dan penguasa akan bertarung untuk memengaruhi publik demi mengegolkan agendanya. Pada tataran ini, publik menjadi kekuatan determinan untuk memilih. Kedua, high power source versus low power media. Pada model ini, penguasa berada pada posisi superior sehingga media terkooptasi dan menjadi apa yang disebut Sparrow sebagai lap dog (anjing peliharaan). Pola relasi semacam ini menjadi ciri dominan pada era Soeharto.

Ketiga, low power source versus high power media. Media berada pada posisi yang kuat, sedangkan penguasa lemah. Media memainkan agendanya sendiri tanpa terpengaruh oleh agenda penguasa. Keempat, low power source versus low power media. Model ini mengasumsikan bahwa negara dan media sama-sama lemah sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya dengan efektif.

Bark dog

Dari gambaran di atas, pola relasi ideal dalam konteks demokrasi adalah penguasa dan media harus sama-sama kuat sehingga sanggup menjalankan tugas masing-masing dengan efektif. Namun, relasi penguasa dan media harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik. Artinya, media benar-benar objektif dalam melakukan kontrol terhadap penguasa. Dalam istilah Sparrow (1999), media mesti menjadi bark dog, anjing penyerang yang menggonggong dan menggigit penguasa yang melanggar prinsip demokrasi.

Media harus terus menggonggong, bila perlu, menggigit penguasa yang berupaya menutup skandal Bank Century dan melemahkan KPK. Media harus menggonggong dan menggigit penguasa manakala penguasa gagal membuktikan penghentian pemadaman listrik secara bergilir, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi masalah kemacetan di Jakarta, mengungkap rekening bermasalah pejabat tinggi, menindak pengusaha pengemplang pajak, dan menghukum aparatur negara yang korup.

Dalam kasus-kasus yang melawan kepentingan demokrasi, misalnya pemberantasan korupsi, media tidak an sich menempatkan diri sebagai wasit yang adil, tetapi harus memihak kepentingan publik. Kasus Prita Mulyasari dan dua pimpinan KPK (Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah) merupakan contoh keberhasilan media memperjuangkan kepentingan publik. Meskipun kasus Bibit dan Chandra masih dalam proses hukum, paling tidak kontrol kuat media akan membuat penguasa berpikir panjang untuk melakukan abuse of power.

Media mesti menghindarkan diri dari kecenderungan menjadi corong politisi, perpanjangan tangan, serta devil’s advocate pemerintah. Cater (dalam Sparrow 1999) mengkritik media Amerika Serikat yang mengambil posisi sebagai cabang keempat dari pemerintah. Media dikooptasi secara halus oleh para spin doctors Gedung Putih melalui mekanisme TV pool, embedded, siaran pers, dan penentuan media yang mendapat hak wawancara dengan presiden.

Praktik TV pool menjelang jatuhnya rezim Soeharto pada 1998 juga merupakan bukti bentuk-bentuk pelemahan pers oleh spin doctors. Praktik pelemahan terhadap pers juga masih terjadi di era reformasi, melalui program blocking time, penunjukan pemilik media pada posisi strategis (Dahlan Iskan menjadi Dirut PLN), temu presiden dengan pimpinan dan pemilik media, pemberian proyek pemerintah (pemuatan iklan) kepada media tertentu.

Contoh-contoh di atas tidak membebaskan media dari praktik–yang paling tidak oleh Presiden Yudhoyono–menegasikan fungsi ideal media sebagai bark dog yang objektif dan mengabdi pada kepentingan publik. Karena Presiden tidak eksplisit menunjuk hidung media yang dinilainya subjektif, saya hanya mengonstatir bahwasanya media, secara esensial, tidak terbebas sama sekali dari beberapa kekuatan yang memengaruhinya.

Mcquail (2005) mengatakan media dipengaruhi pemilik, pemasang iklan, kekuatan penekan, dan gatekeeper seperti pemimpin redaksi. Bahkan Altschull secara gamblang mengatakan isi media banyak ditentukan oleh siapa yang menjadi penyandang dana media tersebut. Seberapa jauh pengaruh pemilik terhadap kebijakan editorial, dan konten sebuah media sangat bergantung pada karakter pemiliknya. Oleh karenanya, menjadi masuk akal apabila muncul kekhawatiran media dijadikan alat untuk kepentingan ekonomi dan politik pihak tertentu.

Kekhawatiran tersebut seyogianya disikapi sebagai autokritik bagi media untuk terus meningkatkan mutunya. Sama halnya, Presiden juga harus memaknai pemberitaan media dengan jernih dan legowo demi perbaikan mutu pemerintahannya. Dalam cara pandang semacam ini, tidak perlu dipersoalkan berapa lama durasi yang dihabiskan media untuk mengkritik pemerintah, akan tetapi mengambil manfaat dari kritik tersebut. Apabila media menyalahgunakan fungsinya untuk kepentingan politik tertentu, sudah ada produk hukum dan kode etik yang dapat digunakan untuk menjewer media.

Tukar pikiran dengan praktisi media juga merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang efektif. Tentu saja, tukar pikiran ini mesti berlangsung dalam kultur egaliter, jauh dari penonjolan superioritas kekuasaan. Tukar pikiran juga diarahkan untuk saling memperkuat posisi. Harus ditumbuhkan kesadaran bahwa pemerintah harus kuat agar sanggup mewujudkan amanah yang diberikan rakyat. Itulah cara paling jitu memperkuat legitimasi di mata publik.

Begitu pula dengan media. Media harus dibantu untuk menjadi kuat. Hanya dengan itu, media berani konsisten menggonggong dan menggigit apabila penyelenggara negara berlaku korup, tidak memiliki strategi yang jelas, serta lamban dalam mengeksekusi berbagai persoalan besar yang dihadapi bangsa ini. (Sumber: Media Indonesia, 4 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Claudius V Boekan, Mahasiswa S-2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia

Korelasi Kebijakan Kesehatan Publik dan Pengelolahan Dampak Lingkungan (Bagian I)

Oleh Ronny Junaidy Kasalang

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 5 Agustus 2010. Bagian II, edisi Kamis 12 Agustus 2010. Bagian III, edisi Kamis 19 Agustus 2010.

 

Pendahuluan

Kesehatan adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap kehidupan manusia, berbicara sehat semua orang pastinya ingin selalu sehat dalam menjalani kehidupannya namun dalam kenyataannya pembiayaan pengobatan dalam memenuhi kesehatan menjadi suatu hal yang sangat mahal sehingga masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam menentukan Kebijakan kesehatan publik. Kebijakan untuk memenuhi hidup sehat tentunya tidak lepas dari pengaruh dan perhatian pemerintah, pemerintah sebagai suatu sektor yang tentunya sangat bertanggung jawab dalam masyarakatnya tentu akan menentukan suatu kebijakan dengan melihat keadaan dan perkembangan masyarakatnya.

Dengan perkembangan sistem demokrasi di indonesia di era reformasi maka banyak pergeseran dalam sistem tata pemerintah yang awalnya adalah merupakan sistem sentralisasi namun kini berubah menjadi lebih pada desentralisasi sehingga kebijakan-kebijakan tentang kesehatan juga berdampak pula bagi kehidupan masyarakat indonesia. Konsekuensi dari sistem yang baru ini banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seringkali tidak sesuai dengan keadaan dan kenyataan di lapangan mengingat masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri-sendiri dalam mengatur setiap kewenangannya.

Dalam menentukan suatu Kebijakan tentunya pemerintah akan melihat setiap kondisi dan perkembangan masyarakat sehingga dalam menentukan kebijakan tidak salah arah maka dengan demikian kebijakan tersebut akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat, kebijakan pemerintah dalam hal kesehatan publik ini sangat penting mengingat banyak permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat menyangkut dengan masalah-masalah kesehatan. Kondisi yang demikian akan juga membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia dalam hal ini masyarakat dan tentunya juga bagi pemerintah.

1. Dampak Desentralisasi Bidang Kesehatan

Awal terjadinya desentralisasi bidang kesehatan dengan adanya reformasi di tahun 1998, reformasi dalam sistem tata pemerintahan juga membawa dampak bagi sistem kesehatan, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang dengan tegas oleh pemerintah pusat menyerahkan sistem pengelolaan dan wewenang pemerintah pusat di alihkan ke daerah otonom. Makan dengan demikian banyak kebijakan-kebijakan pusat ke daerah agak sulit untuk diterapkan sehingga sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat yang ada di daerah.

Seperti halnya dengan kesehatan, kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan juga berdampak yang sangat kuat, sehingga banyak kebijakan-kebijakan dibidang kesehatan tidak sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Hal demikian diantaranya kebijakan kesehatan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan adalah dalam bidang upaya kesehatan promotif dan preventif, serta upaya kuratif dan upaya rehabilitatif pada hakikatnya merupakan suatu yang berkesinambungan, sehingga tidak secara tegas dipisahkan. Masalah-masalah kesehatan juga sulit dibatasi secara geografi, wilayah administrasi. Sehingga derajat kesehatan masyarakat banyak dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan diantaranya lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan hereditas.

Dengan adanya desentralisasi sistem pemerintahan, maka desentralisasi juga di bidang kesehatan tuntunya mempunyai dampak, untuk menjawab tantangan tersebut oleh pemerintah daerah membentuk beberapa peraturan daerah tentang kesehatan, namun semua itu belum juga menjawab kebutuhan-kebutuhan yang di butuhkan dalam bidang kesehatan, untuk menyesuaikan sistem pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan situasi tempat tersebut, kebutuhan setempat dan sumber daya yang tersedia. Desentralisasi memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam bidang pelayanan kesehatan. Memang dengan adanya desentralisasi sistem pemerintahan daerah, mungkin akan membawa banyak keuntungan namun dari sisi pelayanan kesehatan tentunya belum tentu akan membawa dampak yang baik bagi pelayanan kesehatan itu sendiri.

Permasalahan yang timbul dengan adanya desentralisasi dibidang kesehatan diantaranya adalah sistem pembiayaan kesehatan. Menurut Azrul Azwar yang dimaksud dengan pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk penyelenggaraan dan memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dam masyarakat. (1) penyediaan pelayanan kesehatan; biaya kesehatan dari sudut pandang penyedia pelayanan kesehatan (health provider) adalah besarnya dana yang harsu dikeluarkan untuk mendapat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Maka dengan demikian bahwa penyelenggaran pelayanan kesehatan tentunya akan berbagi dengan pihak swasta untuk membantu penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sehingga biaya pelayanan kesehatan akan lebih mahal dan tidak mudah terjangkau oleh masyarakat yang kurang mampu atau miskin. (2) pemakai jasa pelayanan kesehatan; dari sudut pandang pemakai jasa pelayanan kesehatan (health consumer) adalah besarnyanya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan. Maka disini dapat dilihat bahwa biaya kesehatan merupakan suatu persoalan utama bagi para pemakai jasa pelayanan kesehatan. Dalam batasan-batasan tertetnu pemerintah berkewajiban untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baik dari penyedia dan pemakai jasa pelayanan kesehatan tentunya akan sangat membutuhkan dari perhatian pemerintah baik itu dari anggaran daerah maupun anggaran nasional, seharusnya pelayanan kesehatan sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah atau paling tidak jika diserahkan ke pihak swasta harus ada kontrol dari pihak pemerintah sehingga tidak ada kesewenang-wengan yang terjadi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tentang penulis:
Ronny Junaidy Kasalang SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Kontak person 085256856810, 081229336162, 085291868898. Email : ynnor_jr78@yahoo.co.id

Nestapa Guru di Bawah Gelombang Politik

Oleh Akh Muzakki

Laju sepeda kumbang di jalan berlubang
S’lalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang

Tapi, mengapa gaji guru Oemar Bakri seperti dikebiri

Itulah cuplikan lirik lagu Guru Oemar Bakrie yang populer pada awal 1980 lewat suara indah Iwan Fals. Nasib guru difigurkan sesosok Oemar Bakrie. Oemar Bakrie menjadi julukan populer bagi para guru dengan “kekayaan” tertinggi berupa sepeda kumbang yang setia menemani tugasnya.

Perlahan nasib guru mulai diperhatikan pemerintah melalui mekanisme perbaikan tingkat kesejahteraan. Puncaknya adalah instrumentasi melalui regulasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Setelah itu, lahir program sertifikasi guru dalam jabatan. Mereka yang lulus sertifikasi selanjutnya diberi tunjangan profesi pendidik (TPP). TPP diberikan melalui mekanisme dana alokasi umum (DAU) yang disalurkan Kemendiknas ke pemerintah daerah.

Menurut peraturan, TPP adalah hak mutlak guru. Dengan TPP itu, tentu saja guru merasakan tetesan embun di tengah kekeringan. Sebab, mereka bisa berharap untuk mengubah nasib secara perlahan.

Meski tidak berpretensi sedikit pun untuk bisa menjadi Aburizal Bakrie (gambaran figur sukses dan kaya di Indonesia), dengan TPP guru bisa memperbaiki nasib yang tiga dasawarsa lalu digambarkan dengan sosok Oemar Bakrie.

Namun, faktanya, sertifikasi tidak lekas mengubah harapan guru menjadi kenyataan. Sebab, nasib mereka masih harus ditentukan gelombang politik dalam episentrum kekuasaan di daerah masing-masing. Meski TPP adalah hak guru, pencairannya masih harus menunggu “kebaikan hati” para elite politik di wilayah masing-masing. Meski selesai di tingkat pusat, nasib guru kini digantung gelombang politik di daerah.

Nestapa guru saat ini bisa kita baca melalui sejumlah kasus penggantungan pencairan TPP di sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Surabaya dan Sidoarjo (Jawa Pos, 24/7). Nasib mereka bergantung pada elite politik di daerah masing-masing.

Jumlah guru di Jawa Timur yang dijadwalkan menerima TPP 2010 mencapai 98.123 orang. Sebanyak 5.904 guru adalah angkatan sertifikasi 2006, 25.791 guru angkatan 2007, 31.399 guru angkatan 2008, dan 35.029 guru angkatan 2009. Para guru tersebut harus bersabar untuk mendapatkan TPP.

Sebetulnya, problem pencairan TPP bukan monopoli Jawa Timur. Problem serupa juga terjadi di daerah lain. Karena itu, kesalahan tidak menjadi monopoli elite politik dan birokrasi di daerah. Kemenkeu sebagai “juru bayar” pemerintah menjadi titik awal problem keterlambatan pencairan TPP.

Jika regulasi praktis pencairan TPP, termasuk eksekusi pengiriman dana dari Kemenkeu, bisa diselesaikan lebih awal, problem pencairan TPP bisa diantisipasi dan diurai lebih dini. Jika problem pengiriman dana oleh Kemenkeu tidak terjadi, argumentasi yang selama ini dieksploitasi pemkot/pemkab soal tertundanya pencairan TPP juga tidak akan muncul. Sebab, pemkot/pemkab yang bertanggung jawab terhadap persoalan pendidikan di daerah selalu mengeluhkan belum adanya pengiriman dana dari Kemenkeu hingga menjelang pertengahan tahun.

Titik kedua dari problem pencairan TPP yang kini mengemuka adalah diubahnya mekanisme pencairan TPP di tingkat daerah. Mekanisme pencairan pada 2010 dibuat berbeda daripada tahun sebelumnya. Pada 2009, pencairan TPP kepada guru langsung dilakukan dispendik provinsi tanpa melalui rantai birokrasi pemkot/pemkab. Kemenkue menurunkan anggaran TPP, untuk guru PNS maupun non-PNS, ke dispendik provinsi. Selanjutnya, dispendik provinsi mengirim langsung anggaran TPP tersebut ke rekening guru tersertifikasi, PNS maupun non-PNS.

Untuk pencairan TPP 2010, jalur yang digunakan berbeda. Hanya pencairan TPP guru non-PNS yang melalui dispendik provinsi. Pencairan TPP guru PNS dilakukan tiap pemkab/pemkot. Kemenkeu tidak mengirimkan dana TPP ke dispendik provinsi, melainkan langsung ke pemkab/pemkot. Selanjutnya, pemkab/pemkot menentukan mekanisme pencairan TPP tersebut ke guru di wilayah masing-masing.

Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengurai problem pencairan TPP di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya adalah mengembalikan mekanisme pencairan TPP seluruhnya kepada dispendik provinsi. Langkah itu sangat penting dilakukan. Terutama jika sebuah kabupaten/kota sedang menghelat pilkada. Surabaya dan Sidoarjo adalah contoh kota dan kabupaten yang pada pertengahan tahun ini melaksanakan pilkada.

Problem pencairan TPP di dua kota tersebut dipicu gelombang politik lokal di wilayah masing-masing. Celakanya, penguasa politik yang dominan di legislatif dan eksekutif lokal berasal dari kekuatan partai politik yang berbeda. Karena itu, pencairan TPP akan digunakan sebagai komoditas politik yang berharga tinggi.

Di tengah fragmentasi politik tersebut, ada kepentingan berbeda antara segera mencairkan dan menahan TPP untuk beberapa waktu sampai situasi politik betul-betul tidak merugikan. Jika hal tersebut terjadi, nasib guru betul-betul berada di bawah hempasan dua gelombang besar politik di legislatif dan eksekutif.

Langkah kedua pengurai problem pencairan TPP, memperjelas kewenangan pengguna dan atau pencair kuasa anggaran di tingkat provinsi. Terutama pada level manajemen puncak dispendik provinsi. Hal penting dan sentral yang harus diatur adalah pengalihan kekuasaan penggunaan anggaran jika manajemen tertinggi di dispendik provinsi sedang mengalami transisi.

Karena itu, pengembalian mekanisme pencairan TPP seluruhnya, bagi guru PNS dan non-PNS, kepada dispendik provinsi harus segera dilengkapi dengan kejelasan soal kuasa penggunaan dan atau pencairan anggaran. Bila tidak, problem lain yang berkonsekuensi sama akan muncul. Yakni, keterlambatan pencairan dana TPP karena tidak adanya kejelasan kekuasaan pencair atau pengguna anggaran di tengah transisi kekuasaan.

Langkah pertama tidak signifikan jika tidak dilakukan secara simultan dengan langkah kedua. Ketiadaan langkah simultan hanya mengakibatkan nasib guru tetap terkebiri (meminjam kata Iwan Fals) meski dilakukan dengan model yang berbeda daripada sebelumnya. (Sumber: Jawa Pos, 4 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Akh Muzakki, Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, alumnus doktoral The University of Queensland, Australia

The Good, The Bad and The Ugly Cop

Oleh Muhammad Taufiq

Judul di atas adalah kisah film tentang perilaku polisi. Film itu digarap dan disutradarai serta dimainkan seorang aktor dan sineas terkenal Clint Eastwood menggambarkan tentang perilaku polisi yang baik,jelek dan jahat. Dia banyak membuat dan membintangi serial polisi seperti For A Few Dollar More, Unforgiven,Million Dollar Baby dan Dirty Harry yang terakhir malah dibuat empat sequel . Film itu setting tentang kehidupan polisi di Amerika Serikat. Walau demikian sangat relevan untuk menggambarkan kehidupan polisi Indonesia. Sebab dalam banyak hal polisi Indonesia tidak berubah, malah dalam kasus rekening gendut polisi terkesan asal dalam menjawab tudingan masyarakat.

Inti dari semua cerita tersebut adalah menggambarkan perilaku jelek anggota polisi. Sejujurnya meskipun “perilaku tidak baik ” merupakan konsep yang luas dan tanpa bentuk, akan tetapi istilah ini umumnya digunakan untuk mengindentifikasi perilaku atau aktifitas polisi yang tidak sesuai aturan baik internal maupun aturan umum. Perilaku itu merupakan masalah penting di dalam isu kebijakan publik .

Sebagaimana yang sering didiskusikan oleh polisi itu sendiri,pemerintah dan lembaga legislatif. Studi atau diskusi tentang kelakuan buruk, terhambat oleh suatu kebutuhan besar tentang kerangka yang tepat di mana berbagai macam pola dan tingkah laku buruk yang jauh lebih luas itu terjadi. Namun tidak tepat jika menyamakan “ police misconduct” dengan “ police corruption” . Sebab yang pertama lebih bersifat personal sedangkan yang kedua adalah pelanggaran atas hukum negara yang sering kita sebut dengan polisi yang korup.

Dalam sistem hukum nasional kita ,ketika berbicara soal penegakkan hukum. Korp polisi menempati suatu kedudukan sangat istimewa, bukan karena dibikin istimewa, melainkan karena peranan yang dijalankannya dalam penegakkan hukum tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo(177: 1988) kalau hukum sebagaimana dituliskan dalam peraturan itu disebut sebagai hukum yang “tidur”, maka polisi itu hukum yang hidup.

Peraturan apapun bentuknya sejatinya hanya memuat janji-janji bahwa ia akan melindungi warga negara , bahwa ia akan menghukum orang yang berbuat kejahatan dan sebagainya, tetapi baru di tangan polisilah janji tersebut menjadi kenyataan. Polisilah yang akan menentukan siapa orang yang harus dilindungi dan siapa yang ditindak atau ditangkap, bagaimana perlindungan itu akan diberikan, seberapa besar dan sebagainya itu semua wewenang polisi. Dalam kondisi demikian polisi bisa melakukan apa saja sesuai tafsir hatinya. Perkara perdata bisa saja di tangan polisi yang lincah menjadi pidana, demikian pula sebaliknya.

Perilaku Buruk, Diskresi

Meskipun pengertian “ perilaku buruk “ merupakan konsep yang luas dan tanpa bentuk. Akan tetapi semua paham dan maklum bahwa istilah ini secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perilaku atau aktifitas polisi yang tidak sesuai aturan. Yang tidak pernah dimengerti masyarakat namun ada dalam praktek adalah kebijakan pejabat dan prosedur di kepolisian yang dirasa aneh namun terus berlangsung. Yakni ide atau gagasan tentang” hadiah “ bagi polisi atas prestasinya seperti melakukan penekanan,membuat sumpah kepada orang yang tidak tahu, membuat atau merekayasa saksi atau melekatkan fakta palsu pada seseorang agar jadi tersangka, merupakan bentuk kreatiftas polisi dan di sini mereka mendapatkan upah.

Atau perbuatan tidak sah yang lain yang sebenarnya tidak ada dalam buku pintar polisi tapi dilakukan hampir oleh semua polisi. Yakni ,meminta uang saweran untuk segala urusan polisi seperti: membuat laporan polisi,meminjam barang bukti,mencabut laporan, menangkap tersangka,mendatangkan tersangka ,mendatangkan saksi, menambahkan keterangan saksi dll.

Fleksibilitas dan kreatifitas polisi pada dasarnya baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,agar kasus kejahatan cepat ditangani namun dalam praktek membuat semakin panjang daftar terjadinya perilaku buruk polisi. Dengan semakin luasnya pekerjaan polisi di jaman sekarang dari mengurusi perkelahian sepak bola hingga perselingkuhan artis,memang memerlukan diskresi bagi petugas kepolisian. Secara jujur tidak bisa membebankan segala urusan hukum kepada polisi.

Seiring meningkatnya kerumitan pekerjaan polisi, perlu jangkauan lebih luas dan kebijakan yang mendukung keberhasilan polisi. Dalam kondisi ini perlu pengawasan dan akuntabilitas kepolisian yang efektif. Baik kepada kepada organisasi polisi atau masyarakat. Dari penelitian yang ada jumlah pelanggaran administrasi di kepolisian jauh lebih kecil dari perilaku salah atau buruk polisi. Sebagai contoh larangan Markas Besar Kepolisian untuk menerima pemberian gratis dalam bentuk apapun termasuk parsel.

Dalam praktek de facto masyarakat mentoleransi perbuatan ini dan menjadi budaya. Akhirnya seorang petugas kepolisian dihadapkan pada sebuah situasi di mana penerimaan hadiah berupa apapun termasuk uang sama sekali tidak berhubungan dengan etika profesi atau integritas pribadi . Dan mayoritas dari mereka akan secara subyektif mendefinisikan bahwa perbuatan itu bukan bagian dari perilaku buruk. Kalangan akademisi dan pers seringkali menyebutnya sebagai perilaku menyimpang yang terorganisir.

Faktanya bahwa penyebab utama contoh atau perilaku buruk atau tidak baik ini hampir semuanya bermula dari manajemen kontrol yang tidak memadai untuk menjamin organisasi dan akuntabilitas publik.( Vincent E.Henry,2010). Pada gilirannya menyebabkan sistem pengawasan yang dibangun ini rusak. Akhirnya cara yang lumayan ampuh untuk mengurangi perilaku buruk polisi nampaknya adalah memperpanjang akuntabilitas publik dan tranparansi organisasi polisi termasuk mengaudit sumber-sumber keuangan polisi,mengumumkan secara terbuka kekayaan pejabat kepolisian di dlam segala tingkatan sebelum dan sesudah menjabat. Mewajibkan pelaporan secara berkala tentang kekayaan anggota polisi. Dan yang paling penting kejahatan khususnya korupsi yang dituduhkan pada polisi harus diperiksa oleh tim gabungan yang dibentuk oleh lembaga pengawas polisi bukan oleh Mabes Polri. (Sumber: Harian Joglo Semar, 30 Juli 2010)

Tentang penulis:
Muhammad Taufiq, SH MH, advokat, Mhs Program Doktor Ilmu Hukum UNS , penerima bea siswa Corporate governance ,Tokyo,Jepang tahun 2008.

Pelajaran dari Kasus Fuel Pump

Oleh Sudaryatmo

Dalam satu bulan terakhir, ada kegagalan fungsi komponen fuel pump pada kendaraan bermotor roda empat secara massif, baik di kalangan pengguna mobil pribadi maupun di sejumlah operator taksi. Akibat terjadinya kegagalan fungsi tersebut, performa kendaraan jadi tidak maksimal dan dalam kondisi akut mengakibatkan mesin mati karena ada sumbatan aliran bensin menuju mesin pembakaran.

Sampai saat ini belum ada laporan bahwa terjadinya kegagalan fungsi fuel pump itu berdampak fatal dalam bentuk jatuhnya korban. Meski demikian, secara materi hal itu telah menimbulkan kerugian yang tidak kecil, karena pemilik mobil/operator taksi harus mengganti onderdil fuel pump dalam kondisi lifetime-nya belum habis.

Sampai saat ini belum ada kejelasan penyebab terjadinya kegagalan fungsi fuel pump itu. Dugaan pertama mengarah pada kualitas premium yang dijual Pertamina yang komposisinya tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau adanya sejumlah stasiun pompa bahan bakar yang tercemar atau kebocoran sehingga ada cemaran.

Dugaan kedua mengarah pada ketidakcocokan antara spesifikasi jenis fuel pump dan jenis bensin yang dipakai, khususnya menyangkut kadar oktan. Seperti diketahui, sebagian besar kendaraan yang bermasalah dengan fuel pump menggunakan bahan bakar premium. Sedangkan produk kendaraan keluaran setelah 2005, jenis fuel pump-nya pada umumnya sudah didesain untuk menggunakan bahan bakar beroktan lebih tinggi (Pertamax).

Lepas dari penyebab pasti kegagalan fungsi fuel pump, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus ini? Khusus untuk pengawasan mutu bahan bakar yang dijual di pasar, Kementerian ESDM seharusnya melakukan regular inspection. Dari regular inspection tersebut dapat dideteksi secara dini apabila ada temuan bahan bakar yang tidak sesuai dengan standar, yang berpotensi dapat membahayakan keselamatan publik, untuk selanjutnya dilakukan recall dari pasar terhadap bahan bakar yang mutunya tidak standar.

Dalam hal adanya kasus seperti kegagalan fungsi fuel pump, Kementerian ESDM tinggal membuka dan mengumumkan kepada publik hasil regular inspection yang telah dilakukan, sehingga ada kejelasan dan tidak timbul spekulasi tentang kualitas bahan bakar yang beredar di pasar. Tidak seperti saat ini, begitu merebak kasus fuel pump, barulah Kementerian ESDM melakukan inspeksi terhadap bahan bakar yang beredar di pasar.

Dalam hal pengawasan atas aspek keselamatan dan keamanan terhadap penggunaan kendaraan bermotor, dibandingkan dengan banyak negara lain, kondisi di Indonesia masih sangat lemah, baik dari aspek kelembagaan maupun penanganan keluhan konsumen. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat mempunyai lembaga National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Lembaga ini didukung 57 personel penyelidik, setiap tahun menerima 30 ribu keluhan konsumen. Pasca-kasus Toyota, Kongres mendukung tambahan sumber daya yang lebih banyak, sehingga NHTSA dapat melakukan lebih banyak tes/uji keamanan sendiri dan tidak lagi bergantung pada data dari produsen mobil.

Sudah waktunya Indonesia memiliki lembaga sejenis, adapun tugas pokoknya, pertama, melakukan penyelidikan ketika ada kecelakaan atau insiden yang melibatkan kendaraan bermotor. Sebab, sampai saat ini belum ada lembaga independen yang melakukan penyelidikan. Selama ini, kalau terjadi kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya, olah tempat kejadian perkara dilakukan oleh polisi lalu lintas. Itu pun fungsinya terbatas dalam rangka pengumpulan barang bukti untuk penegakan hukum. Sedangkan fungsi penyelidikan untuk bahan pembelajaran agar kasus sejenis tidak terulang lagi belum dilakukan secara optimal.

Kedua, lembaga baru ini juga bertugas menerima keluhan pengguna kendaraan bermotor, untuk selanjutnya melakukan kajian apakah materi pengaduan konsumen bersifat kasuistik atau sistemik. Apabila tipe aduan bersifat sistemik, harus ditindaklanjuti dalam bentuk recall dari pasar apabila berpotensi mengancam keselamatan publik. Dengan adanya akses poin pengaduan ini, diharapkan kesadaran konsumen/pengguna kendaraan bermotor untuk mengajukan komplain dapat ditingkatkan. Sebab, selama ini masyarakat juga tidak tahu ke mana harus mengadu ketika ada masalah dengan kendaraan bermotor yang dimiliki.

Ketiga, lembaga baru ini juga bertugas melakukan pengujian mandiri, dari data hasil pengujian mandiri ini kemudian dijadikan sebagai pembanding dengan data sejenis yang dipasok oleh industri otomotif. Dengan demikian, tidak ada ketergantungan data dari industri otomotif. (Sumber: Koran Tempo, 3 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Sudaryatmo, Ketua Pengurus Harian YLKI

Bebal, Buron, Pembolos, Penidur

Oleh Saifur Rohman

Pong Hardjatmo, aktor kawakan, tertangkap petugas setelah menuliskan kritik di atap Gedung Nusantara, Jumat lalu (30/7). Isi tulisan itu “Jujur adil tegas”. Menurut pengakuannya, tulisan itu merupakan ekspresi kritis atas kebebalan pemerintah dan DPR ketika menanggapi permasalahan rakyat.

Kiranya, masalah ini tidak cukup dilihat sebagai pelanggaran tata norma yang selama ini dianggap mapan. Pelanggaran atas tata penyampaian aspirasi itu menunjukkan adanya suatu masalah serius di balik aturan itu. Mekanisme yang terbangun tidak dipercayai. Aturan dicurigai penuh involusi.

Secara psikologis, tindakannya tidaklah spontan karena tidak ada situasi yang langsung mendukung perbuatannya. Jadi, hal itu pasti beranjak dari pertimbangan-pertimbangan yang selama ini mengendap sebagai keinginan laten. Tidak hanya dalam pikiran sang aktor, keinginan laten pun masing-masing ada dalam pikiran kita terhadap anggota dewan. Mengapa?

Kejaksaan Tinggi Jambi awal Juli lalu menetapkan As’ad Syam, anggota DPR dari sebuah partai politik besar, sebagai buron pemerintah. Sebelumnya, Mahkamah Agung memvonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Dia terbukti bersalah dalam kasus korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel Sungai Bahar senilai Rp 4,5 miliar.

Buron

Kasus itu membenarkan pernyataan bahwa kita diwakili oleh seorang buron. Ketika pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat, harapan kita adalah memperoleh wakil yang mampu mendekatkan kita pada cita-cita bersama. Kenyataannya, kita memperoleh wakil yang dinyatakan bersalah karena perilakunya tidak membawa rakyat pada kesejahteraan, tetapi menjauhkannya.

Di mana yang salah selama ini? Apakah terletak pada mekanisme yang beroperasi dalam institusi politik? Ataukah itu hanya cerminan dari wajah demokrasi kita yang sesungguhnya tidak pernah membawa ke mana pun?

Di dalam etika politik Aristoteles didapatkan pegangan bahwa keutamaan politik (Yunani: Arete) terletak pada komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan publik. Untuk memperoleh itu, demikian Aristoteles dalam Nicomachean Ethic, seorang politikus haruslah memiliki dua kebenaran. Pertama adalah kebenaran dalam cara melakukan dan kedua adalah kebenaran dalam tujuan.

Koruptor

Keputusan lembaga peradilan tentang kebersalahan seorang politikus adalah bukti betapa politikus kita tidak bermutu. Kecuali kita diwakili oleh orang yang tidak bermutu (buron), tidak sedikit pribadi-pribadi yang secara resmi menjadi wakil kita di legislatif menjadi terpidana korupsi. Mereka koruptor. Tidak sulit menyebut anggota dewan yang masuk bui karena kasus korupsi. Akibat kejahatan itu, negara dirugikan hingga miliaran rupiah.

Pembolos

Kecuali buron dan koruptor, belum lama ini muncul status lain, yakni pembolos. Bila mengacu pada data yang dikeluarkan sekretariat dewan pada Juli lalu, fraksi-fraksi besar yang anggotanya paling banyak membolos adalah Fraksi PDIP, disusul Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Berdasar data, kehadiran anggota Fraksi PDI Perjuangan pada sidang pertama 93,1 persen, sidang kedua 79,7 prersen, dan ketiga 61,2 persen. Akumulasi penurunan kehadiran anggota dewan adalah 31,9 persen. Posisi kedua adalah Partai Demokrat. Tingkat kehadiran pada sidang pertama 94,3 persen, sedangkan pada masa sidang kedua menjadi 91,1 persen, dan pada masa sidang ketiga 74,8 persen. Akumulasi penurunannya adalah 19,5 persen. Setelah itu disusul Fraksi Golkar. Pada sidang pertama 91,4 persen, sidang kedua 86,9 persen, dan sidang ketiga menjadi 74,9 persen. Akumulasi penurunannya 16,5 persen.

Data di atas menegaskan hipotesis bahwa lama waktu bertugas akan membawa pengaruh terhadap penurunan kehadiran dalam sidang. Berdasar kacamata analisis statistik regresi, bisa diprediksi bahwa tingkat penurunan itu akan terus berlanjut seiring dengan berlalunya waktu. Bila dilanjutkan dengan analisis kovarian, data tersebut menunjukkan bahwa penurunan itu akan berhenti bilamana diintervensi dengan variabel kontrol dari sorotan publik terhadap tingkat kehadiran.

Bila kasus buron dan koruptor itu tidak lagi bisa dibantah sebagai perilaku politis yang rendah, kasus anggota dewan yang alpa masuk ruang sidang dianggap sebagai “kesalahan kecil”. Karena itu, ketika mereka dimintai pertanggungjawaban di hadapan publik, dinyatakan bahwa ketidakhadiran tersebut tidak bisa dihindarkan. Sebab, jadwal acara mereka sangat ketat sehingga dianggap irrasional. Mereka tidak segan-segan menyatakan anggota dewan tidak mungkin mengikuti rapat terus-menerus.

Penidur

Wakil rakyat kita, selain buron, koruptor, dan pembolos, juga penidur. Tidak sulit kiranya mencari wakil rakyat yang didapati tertidur di kursi berjok empuk. Sebagaimana terlihat dalam foto, mulut mereka menganga ke atas. Matanya terpejam rapat.

Selain tidur, ketika rapat berlangsung, mereka tidak segan-segan bermain gadget, mulai dari sms, berfoto, hingga online untuk sesuatu yang tidak penting. Sepanjang tidak dinyatakan bersalah secara tertulis, kenyataan itu tentulah tidak dianggap bersalah alias wajar, manusiawi, dan “tak berarti”.

Hal itu justru semakin menunjukkan bahwa wakil rakyat kita bebal. Penyampaian kritik secara berbeda kepada anggota dewan adalah representasi dari keinginan laten. Sebab, mekanisme kritik yang ada selama ini ternyata hanya menjadi bagian dari sebuah permainan dalam wadah bernama demokrasi. (Sumber: Jawa Pos, 2 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Dr Saifur Rohman, dosen filsafat di Universitas Semarang.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,849,390 hits
Agustus 2010
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan