Arsip untuk Agustus 2nd, 2010

Menggugat Reformasi Pajak

Oleh Richard Burton

Arus reformasi pajak yang digulirkan sejak tahun 2002, sampai saat ini nampaknya terus mengalir tanpa ada seorangpun bisa menghentikannya. Namun, ketika terjadi beberapa kasus perpajakan, arus reformasi pun mulai digugat sebagian kalangan. Mereka yang menggugat meragukan, mempertanyakan bahkan menganggap remunerasi yang diberikan kepada pegawai pajak harus dihentikan karena tidak memberikan jaminan tidak terjadinya kasus.

Ketika sebagian orang menggugat reformasi pajak, paling tidak dua hal bisa menjadi kajian atas gugatan tersebut. Pertama, menggugat reformasi pajak adalah cara terbaik menuju kesempurnaan reformasi itu sendiri. Kedua, dengan menggugat reformasi berarti menggugat dirinya sendiri untuk segera turut dalam arus reformasi.

Saat sebagian pengamat menganalisis reformasi pajak hanya dari sisi perbaikan remunerasi (peningkatan penghasilan pegawai), serta terjadinya beberapa kasus, maka saat itu pula terjadi kekeliruan besar dalam memahami reformasi yang sedang, dan terus berlangsung di tubuh Direktorat Jenderal Pajak.

Sering kita dengar suatu ungkapan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan berubah. Oleh karenanya, kepada mereka yang tidak ingin mengalami perubahan, akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Ungkapan bijak ini merupakan ungkapan yang patut direnungkan dan dilakukan karena amat mudah dipahami.

Kalau begitu, reformasi pajak yang sedang berjalan menuju perubahan yang lebih baik, seharusnya tidak perlu mendapat gugatan. Namun, gugatan publik yang terekam di media, tidak bisa dihindarkan maupun diabaikan. Gugatan publik yang begitu keras sejatinya harus menjadi pemicu lebih cepatnya arus reformasi pajak bergulir.

Niatan Tulus

Sampai saat ini, reformasi pajak baru berjalan satu windu. Hitungan waktu tersebut bila dipersamakan barulah seusia sama dengan usia seorang anak yang memasuki kelas tiga Sekolah Dasar. Lalu pertanyaannya, apakah ukuran waktu tersebut sudah layak menjadi ukuran berhasil tidaknya reformasi pajak?

Sebenarnya, yang menjadi persoalan berhasil tidaknya reformasi, semata-mata bukanlah pada ukuran waktu, satu, dua atau bahkan tiga windu. Menurut penulis, ukuran waktu hanyalah merupakan ukuran bahwa reformasi telah dimulai, sedang dilakukan, dan akan terus-menerus dilakukan tanpa ada batasan angka dari waktu itu sendiri.

Ukuran keberhasilan reformasi tidak pula harus diukur dari angka penerimaan pajak yang tiap tahun rencana dan realisasinya meningkat. Bahkan tidak pula diukur dari penambahan pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) misalnya dari 5 juta menjadi 19 juta pemilik NPWP. Ukuran-penambahan angka adalah benar dan bisa dimengerti sebagai alat ukur agar mudah dilihat dan diingat sebagai catatan statistik belaka.

Ukuran keberhasilan reformasi pajak pada hakekatnya adalah satu niatan tulus dan bulat dalam sanubari segenap pimpinan Direktorat Jenderal Pajak, yang ditularkan kepada seluruh pegawai untuk melakukan perubahan dari kondisi, atau keadaan lama menuju kondisi atau keadaan yang baru. Niatan tulus dan bulat, kemudian dituangkan dalam berbagai program kegiatan yang dapat dilihat dan diukur hasilnya.

Dalam konteks keimanan, niatan tulus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara terus menerus, adalah hal yang dinantikan Tuhan. Tuhan pasti mendengar dan menjawab setiap doa serta niatan yang demikian. Soal waktu yang menjadi ukuran berhasil tidaknya, adalah juga urusan Tuhan. Oleh karena Dia-lah yang empunya waktu itu sendiri.

Namun demikian, tidaklah salah bila ukuran keberhasilan secara manusiawi dan kasat mata, akan selalu melihat pada angka statistik tertentu. Diyakini, dengan niatan tulus serta kerja keras tanpa lelah, akan menghasilkan angka-angka yang meningkat sesuai ukuran waktu.

Kontemplasi Pajak

Reformasi pajak sebagai wujud niatan tulus seluruh pegawai, secara ideal hendaknya ditopang oleh seluruh kalangan. Mengapa? Menyadari situasi lama yang tidak baik serta memahami arti dan peran pajak sebagai sumber pembiayaan utama negara, tidak ada cara lain, kita semua perlu melakukan kontemplasi akan peran pajak.

Ketika banyak orang mempertanyakan dan meragukan penggunaan uang pajak, terlebih adanya kasus Gayus Tambunan serta kasus pajak lainnya, citra dan kepercayaan masyarakat kepada pajak pastinya menurun. Untuk itu, semua pemangku kepentingan (stakeholders) patut melakukan kontemplasi akan arti dan peran pajak. Artinya, sekalipun terjadi beberapa kasus, haruslah dipandang sebagai suatu kasus semata. Tidak lebih dari itu. Kita harus percaya, hukum yang akan menyelesaikan kasus yang ada.

Dengan kata lain, berkontemplasi akan arti dan peran pajak harus menjadi visi dan misi semua orang menuju kemaslahatan umat. Pajak sebagai satu-satunya instrumen yang bisa digunakan menuju keadilan dan kesejahteraan umat, harus menyatu dalam aliran darah kita bersama. Kalau itu bisa terjadi, maka disain besar cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur, bisa segera terwujud.

Sekadar mengulangi dan mengingatkan bahwa pada hakekatnya kita semua sudah merasakan peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Rasa aman bepergian keluar kota serta penggunaan beragam fasilitas umum sehari-hari, adalah hasil dari penggunaan uang pajak. Bahkan pemakaian energi bahan bakar minyak dan listrik setiap hari, merupakan fasilitas yang sebagian dananya juga dibiayai dari uang pajak. Itulah yang perlu diresapi.

Dengan berkontemplasi demikian, maka reformasi pajak yang terus bergulir harus dikawal bersama agar tetap berjalan pada jalur rel yang benar. Sekalipun deklarasi reformasi pajak acapkali dipandang sinis dan tidak percaya. Dengan niatan tulus serta karya nyata yang ada, sinisme dan ketidakpercayaan yang menjadi batu sandungan diyakini akan tertutupi dengan sendirinya. Segenap wajib pajak hendaknya pula melakukan deklarasi untuk mendukung niatan reformasi ini.

Masyarakat yang melakukan gugatan perjalanan reformasi pajak, harus diartikan sebagai bagian dari perjalanan reformasi itu sendiri. Bahkan dengan melakukan gugatan reformasi bisa dimengerti bahwa mereka ingin turut mempercepat reformasi. Menggugat reformasi pajak adalah bumbu dan pupuk mempercepat tumbuh baiknya reformasi.

Semoga kepercayaan (trust) masyarakat kepada. Direktorat Jenderal Pajak dapat segera pulih dan semua pihak bisa merasakan hasil reformasi pajak yang menjadi idaman bersama. Kiranya Tuhan selalu menolong niatan tulus kita semua. (Sumber: Suara Pembaruan, 28 Juli 2010)

Tentang penulis:
Richard Burton, Pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Alumnus Magister Hukum Ekonomi FHUI, Jakarta

Iklan

Kepailitan BUMN Persero (Bagian V)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini adalah cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum dalam ujian terbuka pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga , Kamis 24 Juni 2010. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 5 Juli 2010. Bagian II, edisi Senin 12 Juli 2010. Bagian III, edisi Senin 19 Juli 2010. Bagian IV, edisi Senin 26 Juli 2010. Bagian V, edisi Senin 2 Agustus 2010. Bagian VI, edisi Senin 9 Agustus 2010. Bagian VII, edisi Senin 16 Agustus 2010. Bagian VIII, edisi Senin 23 Agustus 2010. Bagian IX, edisi Senin 30 Agustus 2010. Bagian X, edisi Senin 6 September 2010. Bagian XI, edisi Senin 13 September 2010. Bagian XII, edisi Senin 20 September 2010. Bagian XIII, edisi Senin 27 September 2010. Bagian XIV, edisi Senin 4 Oktober 2010. Bagian XV, edisi Senin 11 Oktober 2010. Bagian XVI, edisi Senin 18 Oktober 2010. Bagian XVII, edisi Senin 25 Oktober 2010. Bagian XVIII, edisi Senin 1 Nopember 2010.

2.1. Karakteristik BUMN Persero

2.1.1. Pembentukan BUMN Persero Melalui Penyertaan Modal Negara

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN disebutkan bahwa modal Persero berasal dari uang/kekayaan Negara yang dipisahkan. Dalam konsep hukum perseroan pemisahaan kekayaan Negara yang kemudian dimasukkan dalam modal Persero disebut sebagai penyertaan modal.

Dalam konsep hukum publik/hukum administrasi, penyertaan modal negara adalah pemisahaan kekayaan negara. Untuk itu diperlukan prosedur administrasi sesuai dengan aturan-aturan pengelolaan kekayaan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, bahwa “Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi”.

Selanjutnya dalam Pasal 4 PP No. 44 Tahun 2005 menentukan bahwa, setiap penyertaan dari APBN dilaksanakan sesuai ketentuan bidang keuangan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU BUMN penyertaan dari APBN harus digunakan Peraturan Pemerintah (PP) . Untuk penyertaan negara yang tidak berasal dari APBN, pada penjelasan Pasal 4 Ayat (5) UU BUMN ditegaskan dapat dilakukan dengan keputusan RUPS atau Menteri Negara BUMN dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Penyertaan modal berdasarkan Pasal 5 PP No. 44 Tahun 2005 dapat dilakukan oleh negara antara lain dalam hal (a). pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas. Pendirian Persero adalah merupakan bagian dari penyertaan modal. Sebelum sebuah “penyertaan” menjadi modal Persero, diperlukan adanya syarat kajian yang mendalam tentang pentingnya “penyertaan” tersebut dilakukan. Kajian ini dilakukan 3 (tiga) menteri yakni oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Menteri Teknis. Secara rinci prosedur “penyertaan” diatur Pasal 10 Ayat (1) sampai Ayat (4) PP Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN Dan Perseroan Terbatas.

Proses berikutnya, adalah diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2005 bahwa berdasar kajian yang layak tersebut kemudian Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendirian Persero, yang memuat pendirian, maksud dan tujuan, dan jumlah kekayaan yang dipisahkan untuk modal Persero. Jumlah antara “penyertaan negara” dengan modal harus sama. Dalam PP pendirian juga dimuat bahwa penyertaan modal Negara adalah kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN Tahun Anggaran tertentu. Berdasarkan PP Pendirian ini, Menteri Negara BUMN mewakili Negara, menghadap notaris untuk memenuhi tata cara pendirian sebuah Perseroan Terbatas. Hal-hal yang termuat dalam PP Pendirian akan dimuat dalam Anggaran Dasar Persero.

Kedudukan Menteri Negara BUMN mewakili negara sebagai pemegang saham, merupakan delegasi kewenangan dari Presiden, namun proses peralihan kewenangan tidak terjadi langsung dari Presiden kepada Menteri Negara BUMN (Pasal 6 UU BUMN). Menteri Keuangan selanjutnya melimpahkan sebagian kekuasaan pada Menteri Negara BUMN, dan atau kuasa substitusinya, bertindak untuk dan atas nama negara sebagai pemegang saham. Pelimpahan ini diatur Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara “.

Setelah proses pemisahaan kekayaan negara melalui PP Pendirian selesai dilakukan, pendirian Persero selanjutnya dilakukan melalui prosedur hukum privat/hukum perseroan. Melalui prosedur hukum ini berubahlah penyertaan negara menjadi modal Persero yang berwujud saham-saham. Sejak Persero berdiri berdasarkan hukum privat/perseroan, Persero dianggap mempunyai hak dan kewajiban sendiri lepas dari negara. Tanggal pengesahan pendirian Persero oleh Menteri Hukum dan HAM RI, merupakan tanggal pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dengan Persero sebagai badan hukum (separate legal entity). Dalam hukum perseroan sebelum memperoleh status badan hukum, negara, direksi dan komisaris bertanggung jawab pribadi atas perbuatan hukum perseroan .

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja , bahwa telah terjadi transformasi hukum publik ke hukum privat yakni ketika terjadi transaksi, maksudnya adalah ketika telah ada akte pendirian PT maka sejak saat itulah telah dikuasai oleh hukum privat yakni hukum perseroan. Karena pembuatan akte pada hakekatnya adalah merupakan suatu kontrak/perjanjian, dan kontrak itu adalah merupakan suatu perbuatan hukum privat.

2.1.2. Sumber-sumber Penyertaan Modal Negara

Sumber utama penyertaan Negara adalah APBN, disamping sumber lainnya. Pada Pasal 1 angka 7 UU KN diatur bahwa yang dimaksud APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN ditetapkan tiap tahun, yang berisi anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara adalah hak pemerintah, sedang belanja adalah kewajiban pemerintah .

Sumber-sumber dana untuk penyertaan negara pada BUMN diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagai berikut: bahwa penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari: (a). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (b). kapitalisasi cadangan; (c). sumber lainnya, yaitu antara lain adalah keuntungan revalusai aset.

Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2005 memberikan pengaturan tambahan lebih luas bahwa sumber yang berasal dari APBN untuk BUMN meliputi: (a). dana segar; (b). proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN; (c). piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas , (d). aset-aset negara lainnya.

Berdasar pengaturan ini maka terdapat dua macam penggunaan “penyertaan modal negara”. Pertama, “penyertaan modal negara” yang digunakan pemerintah untuk mendirikan perusahaan, dan kedua “penyertaan modal negara” yang disebut hanya dengan penyertaan saja. Karena terkait APBN, maka semua penyertaan ini harus digunakan Peraturan Pemerintah (PP), kemudian untuk penyertaan yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya, dilakukan dengan RUPS atau oleh Menneg BUMN . Sumber-sumber lain yaitu keuntungan revaluasi aset; dan agio saham . Penjelasan Pasal 4 Ayat (5) UU BUMN menegaskan bahwa apabila sumber-sumber dana ini akan dijadikan penyertaan, tidak perlu dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, sebab berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) bahwa sumber dana ini telah terpisah dari APBN.

Terkait sumber-sumber ini terdapat beberapa kemungkinan penggunaan. Secara tegas penggunaan sumber-sumber ini harus dibedakan, sebab akan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan yang berbeda pula.

Perlu diketahui bahwa, fokus pengaturan UU BUMN dan peraturan pelaksanaannya adalah hanya pada tata cara penyertaan, sehingga diperlukan Peraturan Pemerintah (PP). Dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN menegaskan hal ini, bahwa sesudah proses penyertaan, pembinaan dan pengelolaan keuangan BUMN tidak lagi didasarkan pada mekanisme APBN, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Batasan penggunaan mekanisme APBN adalah pada penggunaan dana tersebut. Apabila kemudian dana-dana tersebut di atas tidak dijadikan penyertaan modal, tetapi murni untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh BUMN, maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban sesuai asas-asas pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini kedudukan BUMN adalah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang .

2.1.3. Perbandingan antara BUMN Persero dengan PT

Bahwa ada dua karakter utama yang terdapat dalam PT, yaitu (1). statusnya sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan terpisah (separate legal entity) dan (2). modal yang terbagi atas saham-saham (shares).

Pada karakter pertama, kekayaan terpisah atau separate legal entity, penting diadopsi untuk menghilangkan birokrasi dan rigiditas, yang menjadi problem pengembangan Perusahaan Negara. Dengan separate legal entity, Persero dapat memisahkan diri dari pengaruh negara, dapat melakukan tindakan hukum dalam lingkup hukum privat (privatrechthandeling) atau melakukan bisnis (bisniszakelijk) tanpa diganggu birokrasi.

Pada karakter kedua, adopsi bahwa modal Persero juga diinginkan terbagi atas saham seperti pada PT, merupakan solusi tepat dari permasalahan investasi negara pada usaha patungan atau joint venture. Dalam joint venture, jumlah modal yang diinvestasikan oleh para pihak dan kontribusi manajerial seringkali sulit dievaluasi, sehingga sering terjadi perselisihan. Dengan saham pembagian keuntungan menjadi jelas, sebab semua keuntungan dibagi secara jelas dalam bentuk deviden.

2.1.3.1. BUMN Persero Identik dengan PT

Apakah BUMN Persero itu sebenarnya suatu bentuk tersendiri yang sama dengan PT ataukah BUMN Persero itu “identik” dengan PT. Untuk menjawab pertanyaan ini sebaiknya lihat kembali pada Lampiran Inpres No. 17 tahun 1967, khususnya pada poin 2 yang menyatakan bahwa “status hukumnya sebagai badan hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas”. Kemudian dalam Pasal 2 UU No. 9 Tahun 1969 dinyatakan bahwa “Persero” adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD, Stb. 1847: 23, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik yang untuk saham-sahamnya untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki negara”. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 dalam Pasal 1, menyebutkan bahwa bentuk Persero sebagai “Perseroan Terbatas”. PP tersebut melaksanakan UU No. 9 Tahun 1969 menyebutnya Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan (Persero) tidak ada bedanya, hanya yang terakhir ini disebut dengan Perusahaan Perseroan (Persero) dikarenakan adanya uang negara yang telah disisihkan khusus untuk itu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan umum PP No. 12 Tahun 1969, dinyatakan bahwa PP ini tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan suatu peraturan perundang-undangan “suigeneris” bagi Persero disamping ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PT disebutkan, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, saya sependapat dengan Rudhi Prasetya dan Arifin P. Soeria Atmadja bahwa Persero itu tidak lain adalah identik dengan Perseroan Terbatas (PT). Apalagi dalam UU PT No. 40 tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tersebut jelas-jelas menyebut Perseroan Terbatas dengan kata “Perseroan”, demikian juga dalam penjelasan umumnya.

Dalam Pasal 5 PP No. 12 tahun 1969, dinyatakan akta pendiriannya harus di buat di hadapan notaris. Dalam hubungan ini, Pasal 3 jo. Pasal 5 nya menunjuk Menteri Keuangan atau Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Persero sebagai yang diserahi kekuasaan oleh Menteri Keuangan atau Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan lapangan usaha Persero sebagai yang diserahi kekuasaan oleh Menteri Keuangan mewakili negara sebagai pendiri.

Dalam praktik, bahkan diikuti pula prosedur dimintakan pengesahan Menteri Kehakiman, didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagaimana PT biasa.

2.1.3.2. Tata cara pendirian BUMN Persero

Tata cara pendirian BUMN Persero pada dasarnya sama dengan tata cara pendirian sebuah PT. Hal ini merupakan konsekuensi hukum pengaturan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 11 UU BUMN, pada BUMN Persero berlaku prinsip-prinsip hukum PT. Persamaan tersebut, adalah mulai dari pembuatan akta notaris, pengesahan Menkum dan HAM RI, pendaftaran perusahaan dan pengumuman pada Tambahan Berita Negara.

Kemudian di dalam Pasal 11 disebutkan, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 160 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka sejak tanggal 16 Agustus 2007 UU No. 1 Tahun 1995 mengenai PT sudah tidak berlaku lagi. Sehingga ketentuan Pasal 11 UU BUMN ini kemudian tentunya mengacu pada ketentuan yang baru yaitu UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU BUMN jo. Pasal 160 UU No. 40 tahun 2007, tentang PT maka untuk pendirian BUMN Persero berlakulah semua ketentuan yang ada dalam Bab II (Pasal 7-29) UU No. 40 tahun 2007, tentang PT. Tata cara pendirian PT yang diatur oleh UU PT merupakan standar yang harus diikuti bagi semua badan usaha yang akan mengambil karakter PT sebagai suatu badan hukum (legal entity). Oleh karena itu pendirian suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang telah ditetapkan, antara lain bahwa : ‘Perseroan didirikan dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

2.1.3.3. Ketentuan khusus atau Pengecualian dalam Pendirian BUMN Persero

Pada prinsipnya seluruh ketentuan yang mengatur mengenai pendirian Perseroan adalah sama dengan pendirian PT. Namun demikian bila dikaji lebih dalam memang ada satu ketentuan khusus yang merupakan pengecualian bagi Perseroan.

Perbedaan tersebut adalah terkait dengan jumlah pendiri atau pemegang saham dan dari mana asal modal tersebut atau siapa pemilik modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (7) poin (a) UU PT yang baru yakni Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Ketentuan ini lahir sebagai revisi terhadap UU PT No. 1 tahun 1995 yang sebelumnya tidak mengatur hal ini, jadi Pasal 7 Ayat (7) huruf (a) ini merupakan ketentuan baru yang telah disesuaikan dengan UU BUMN.

Di dalam UU PT terdapat beberapa ketentuan yang merupakan pengecualian atau dapat juga dikatakan sebagai penyimpangan. Khusus untuk pendirian Persero yang seluruh sahamnya dimiliki negara (selanjutnya dikategorikan PT Tertutup), dalam UU PT terdapat pengaturan khusus yang berbeda dengan UU PT tahun 1995 yang telah dicabut berlakunya dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang PT. Pengaturan ini merupakan pengaturan perkecualian yang hanya berlaku bagi PT-PT yang seluruh sahamnya dimiliki Negara, disamping PT-PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur Undang-undang Pasar Modal. Di dalam Pasal 7 Ayat (7) UU PT ditentukan bahwa:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal”.

Berdasarkan pengaturan ini, dapat dikatakan bahwa pengaturan Pasal 7 Ayat (1) UU PT mengenai syarat pendirian PT “dua orang atau lebih” tidak diperlukan pada pendirian Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, tetapi tetap berlaku untuk Persero yang hanya sebagian saja modalnya dimiliki negara (selanjutnya dikategorikan menjadi PT Terbuka).

Pengaturan Pasal 7 Ayat (7) UU PT merupakan pengaturan perkecualian. Pengaturan demikian tentu menyimpangi konsep perseroan sebagai asosiasi modal. Berdasarkan pengaturan ini pula Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (6) UU PT menjadi tidak berlaku. Selain itu Pasal 7 Ayat (7) huruf (a) UU PT juga bertentangan dengan Pasal 36 Ayat (1) UU PT yang menentukan bahwa, “perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri”. Penerbitan saham adalah suatu upaya pengumpulan modal dimana dalam Pasal 1 angka 1 UU PT ditentukan dengan tegas bahwa “PT adalah badan hukum persekutuan modal”, dan oleh karena itu wajar apabila penyetoran saham-saham seharusnya dilakukan oleh banyak pihak. Dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (7) UU PT ditegaskan bahwa pengaturan demikian berlatar belakang karena status dan karakteristik yang khusus dari PT yang akan didirikan.

Sebagai asumsi sementara dapat dikatakan bahwa pendirian Persero dengan seluruh saham milik negara, sengaja tidak didasari oleh alasan asosiasi modal, tetapi hanya mengambil manfaat dari karakter sebuah PT. Untuk itu tatacara pendiriannya persis sama dengan tatacara pendirian PT umumnya. Persero demikian dapat disejajarkan dengan pendirian PT Tertutup atau one man business, yang memang tidak berkehendak adanya partisipasi pihak luar. Hal inilah yang dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (7) UU PT dengan penyebutan mempunyai “status dan karakteristik yang khusus”. Karena kekhususan ini pulalah maka pendirian Persero dapat didirikan oleh Menteri Negara BUMN saja.

Tentang Penulis:
Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukachmad@yahoo.co.id

Wabah Rusuh dalam Pemilihan Kepala Daerah

Oleh Amiruddin al-Rahab

Mewabahnya kerusuhan di daerah-daerah akibat dipicu oleh pendukung peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) mengkhawatirkan. Rentetan kerusuhan itu sungguh telah memelorotkan wibawa pemerintah sekaligus wibawa demokrasi yang hendak dikembangkan. Dari seluruh kerusuhan itu, sampai saat ini kita tidak pernah melihat ketua-ketua partai pendukung kandidat meminta maaf kepada masyarakat. Yang tampak adalah aparat polisi seakan menjadi tong sampah. Sementara itu, partai-partai pengusung dan sang kandidat berpangku tangan.

Paling tidak sejak Januari sampai Juli ini telah digelar sekitar 20 pilkada, yang diwarnai kerusuhan. Seakan-akan kerusuhan saat ini telah menjadi salah satu modus operandi dari peserta pilkada untuk menekan pesaing dan penyelenggara. Bukan itu saja, pembakaran dan perusakan kantor-kantor instansi pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum juga menjadi metode untuk merusak surat suara. Modus seperti itu terjadi dalam pilkada dari Mojokerto, Tana Toraja, Sumbawa Barat, Flores Timur, sampai Sibolga. Selain itu, menjalar ke Gorontalo, Samosir, Toli-toli, dan Gowa. Singkatnya, rusuh pilkada telah menjalar hampir seperti penyakit menular di seantero Nusantara.

Gejala umum yang harus dipahami sesegera mungkin adalah berubahnya magnitude politik lokal sekarang ini. Sekarang ini segenap sisi kehidupan masyarakat di pelosok desa-desa dan gang-gang sempit di perkotaan telah menjadi arena pertarungan politik sehari-hari. Setiap keluarga telah terpolitisasi sedemikian rupa akibat masuknya aksi politik sampai ke dapur dan ranjang. Konsekuensinya, suhu hubungan sosial mudah memanas. Kamera dan layar televisi secara cepat pula menjadi alat pengantar kobaran api itu ke seluruh pelosok agar mudah ditiru.

Sepertinya banyak pihak telat menyadari gejala politisasi yang begitu massif dan relasinya dengan media pengantar baru yang bernama televisi ini. Khususnya KPU, pemerintah daerah, dan polisi. Dari gambar-gambar kerusuhan yang disajikan televisi, tampak nyata bahwa pemda, KPU, dan polisi tidak bisa bertindak maksimal dan tegas terhadap para perusuh. Bahkan, lebih jauh lagi, KPUD dan polisi seakan tidak siap sama sekali menghadapi wabah menular rusuh pilkada.

Lebih tragis lagi, aparat-aparat polisi seakan sengaja dikorbankan untuk menghadapi massa yang mengamuk. Segala bentuk benda dilemparkan ke arah aparat polisi. Pemda dan KPUD diam. Sementara itu, polisi tampak tidak percaya diri bertindak secara memadai untuk mengatasi aksi para perusuh ketika KPUD tidak bisa bersikap netral dan profesional.

***

Melihat gejala seperti itu, tentu tidak fair jika seluruhnya menyalahkan Kepolisian Republik Indonesia. Karena itu, diperlukan koreksi bersama untuk penyelenggaraan pilkada di ratusan wilayah lainnya.

Pertama, perlu diingat, sesuai dengan undang-undang, Polri bukanlah penyelenggara pilkada. Karena itu, keterlibatan Polri sangat minim dalam seluruh proses pilkada. Satu-satunya peran Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban.

Karena itu, ke depan KPUD dan peserta pilkada (kandidat dan para pimpinan partai pendukung) harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Polri sejak awal. Ketiadaan komunikasi yang baik antara peserta dan penyelenggara pilkada dengan Polri itulah yang tampaknya minim saat ini. Akibatnya, polisi sering terkecoh oleh gerakan massa yang digerakkan oleh peserta dan kaki tangan peserta pilkada.

Kedua, peserta pilkada dan partai pendukung harus menjadi pihak yang pertama kali menjaga massa pendukungnya agar tidak bertindak anarkistis. Yang terjadi saat ini, peserta pilkada lebih banyak membiarkan dan cenderung merestui diam-diam tim-tim sukses membakar massa untuk melakukan semacam ritual amuk dengan terus-menerus mempertentangkan antarkandidat secara terbuka. Bahkan tampak pula gejala menggunakan aksi rusuh sebagai sarana komunikasi politik antarpendukung demi mempertunjukkan kekuatan serta menggertak pesaing dan penyelenggara (KPUD).

Hal ini dimungkinkan karena masa kampanye yang cukup panjang, yaitu sekitar 6 bulan sejak pendaftaran calon. Tempo yang lama tentu membuat eskalasi gerakan membesar karena masyarakat kerap dihasut dengan kebencian, disinformasi, dan desas-desus negatif di kalangan bawah. Di samping itu, para kandidat sangat emosional karena dana telah terkuras miliaran rupiah untuk kampanye.

Jika KPUD dan polisi tidak memiliki metode baru dan gaya baru dalam menangani wabah rusuh pilkada, jangan harap KPUD dan Polri bisa mengatasinya. Karena itu, aparat polisi harus bergerak dari jauh hari sebelum hari penggalangan massa yang dilakukan para agen tim sukses dan kandidat. Dengan kata lain, mata dan telinga polisi harus jauh lebih jeli dan tajam daripada agen-agen penggerak massa.

Ketiga, penyelenggara pilkada, yaitu KPUD, kerap melakukan tindakan dadakan dan kurang profesional. Gejala ini telah menjadi rahasia umum sekarang ini. Kerap kali kerusuhan tercipta dari beredarnya desas-desus tentang main matanya penyelenggara dengan salah satu kandidat. Buntutnya, yang dituding sebagai kambing hitam adalah kecurangan dan ketidaktegasan penyelenggara.

Mengingat pilkada akan berlangsung di 244 kabupaten/kota dan beberapa provinsi dari Juli sampai Desember 2010, ada beberapa langkah yang pantas untuk dipertimbangkan KPUD dan Polri.

Pertama, terhadap seluruh kerusuhan yang telah terjadi, Polri harus tegas dalam menegakkan hukum atas tindak pidana yang telah terjadi. Langkah ini penting agar wibawa Polri tidak hancur di hadapan massa yang kian beringas. Agar langkah penegakan hukum ini mendatangkan efek jera, polisi tidak cukup hanya menangkap pelaku lapangan, tapi juga penggeraknya.

Kalau diperlukan, para pengurus partai pendukung dan kandidat bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kata lain, polisi harus menegaskan kepada semua partai pendukung kandidat bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas gerakan dan tindakan massa adalah pimpinan partai politik dan para kandidat.

Kedua, KUPD dan Polri sudah seharusnya memiliki nota kesepahaman (MoU) dalam tata cara bertindak atas gejala awal kejadian rusuh massa. Sekarang ini hal itu belum ada. Tanpa MoU yang jelas antara KPUD dan Polri, kerusuhan massa tidak bisa diantisipasi dan diatasi segera. Ketiga, KPUD sedari awal harus menunjukkan kemampuan profesional dan proporsional dalam menyikapi setiap tahapan pilkada. Menunjukkan sikap netral dari awal adalah langkah utama KPUD untuk menutup rapat pintu bagi kerusuhan.

Beranjak dari tiga langkah itu, KPUD dan Polri akan bisa diapresiasi sebagai alat penegakan hukum dan hak asasi manusia, khususnya hak memilih dan dipilih. Semoga ke depan wabah rusuh pilkada bisa diatasi. (Sumber: Koran Tempo, 29 Juli 2010)

Tentang penulis:
Amiruddin al-Rahab, analis politik dan HAM, senior di ELSAM, Jakarta

Pornografi Musuh dalam Selimut

Oleh Toeti Adhitama

Ada majalah berbahasa Indonesia terbitan bulan lalu yang antara lain memuat artikel dan gambar-gambar yang ‘tidak biasa’. Di situ dipaparkan sejumlah teknik bersanggama yang mungkin menarik bagi mereka yang gemar belajar hubungan seks akrobatik. Tidak habis pikir bagaimana artikel dan gambar-gambar itu bisa lolos beredar. Pengaruhnya tidak baik bagi yang belum dewasa, yang kebetulan melihatnya. Kalau pun pembacanya orang-orang dewasa, pembelajaran semacam itu apakah patut secara terbuka disebarluaskan?

Kasus tersebut, selain beredarnya video porno Ariel dan kawan-kawan, menimbulkan pertanyaan: apakah UU Pornografi yang disahkan dua tahun lalu, 30 Oktober 2008, kurang memadai? Ataukah (aparat) negara tidak siap mengimplementasikan sanksi?

Topik ‘Bagaimana Seharusnya Peran Negara dalam Menanggulangi Pornografi dan Seks Bebas’ telah dipilih untuk bahan diskusi DPP Muslimah Hizbut Tahrir dalam pertemuan minggu lalu di Jakarta.

Kontroversi tidak kenal henti

Tidak ada masyarakat beradab yang setuju pornografi, kapan pun, di mana pun, apakah di Timur ataupun di Barat. Keresahan menghadapi pornografi ada di mana-mana. Namun, ketika RUU Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) disosialisasikan pada Februari 2006, mengapa timbul kontroversi luar biasa? Maka ada komentar di pers, ‘Zaman sekarang masih ada yang menolak antipornografi?’

Komentar itu kedengaran naif, sebab bukan antipornografinya yang ditolak, melainkan rumusan yang ada di dalamnya. Rumusan itu tidak sesuai dengan spirit pluralisme maupun falsafah negara ini. Bangsa dan negara ini lahir atas dasar kemufakatan ratusan suku bangsa. Adat budayanya, termasuk rasa susila dan kepatutan berbusana, beraneka ragam. Ada sisi-sisi tradisi dan budaya yang diabaikan dalam rumusan RUU APP. Dia menjangkau ke mana-mana, tidak memfokus pada persoalan, yakni pornografi. Orang terburu-buru berkomentar tanpa mempelajari konsepnya. Pengaruhnya bisa buruk bagi persatuan nasional.

Seperti yang bisa diduga, RUU APP berjalan alot. Segera setelah disosialisasikan, demonstrasi marak di mana-mana. Antara lain yang ramai terjadi di Papua Barat, Bali, Yogyakarta, dan Jakarta. Jakarta menjadi ajang demo antara yang pro dan kontra, yang diikuti tokoh-tokoh terkemuka masing-masing. Yang pro-RUU APP umumnya terdiri dari para ulama. Yang anti kemudian mengadakan karnaval budaya Bhineka Tunggal Ika pada 22 April 2006, diikuti kalangan intelektual, rohaniawan, seniman, artis, masyarakat adat, dan aktivis perempuan. Mantan Ibu Negara Shinta Wahid dan GKR Hemas ikut dalam pawai itu.

Sejak reaksi pertama atas RUU APP yang heboh itu, DPR telah beberapa kali mengadakan perubahan. Menjelang pengesahannya, RUU APP dari yang semula memuat 11 bab dan 93 pasal, akhirnya memuat 8 bab dan 44 pasal. Namanya pun berganti menjadi RUU Pornografi, Sidang Paripurna DPR 30 Oktober 2008 mengesahkannya menjadi UU. Namun, kontroversi masih membayangi.

Negara telah menjalankan mekanisme menghadang pornografi. Undang-Undang Pornografi yang ada seharusnya mampu memagari tindak-tindak pidana pornografi yang ada sampai sekarang. Lacurnya, seperti yang terpapar di awal tulisan, pagar itu tampaknya roboh. Mungkin karena implementasi sanksinya tidak tegas. Selain itu, sekalipun mekanisme negara untuk menghadangnya terus dijalankan, dan kita tidak henti-hentinya berusaha membangun masyarakat beradab, ironisnya kemajuan peradaban juga membawa dampak negatif. Penemuan internet yang meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan pesat, sekaligus membawa serta kreasi-kreasi yang bersifat merusak, antara lain pornografi. Anak-anak remaja kita yang mendapat akses ke internet amat mungkin bisa mengakses situs pornografi. Sekitar 50% anak-anak menjadi korban tontonan VCD porno. Seks bebas di kalangan remaja marak antara lain sebagai akibatnya.

Penghadangan oleh segenap pihak

Dari diskusi minggu lalu, DPP Muslimah Hizbut Tahrir pada hakikatnya menginginkan masukan tentang peran negara untuk mengatasi pornografi. Sebagai respons, Masnah Sari SH dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dengan rapi memaparkan langkah-langkah yang selama ini telah diambil pemerintah. Namun ia mengajui, masalah pornografi harus ditanggulangi bersama–oleh negara, lingkungan masyarakat, dan orang tua. Tanggung jawab terbesar ada di tangan orang tua karena merekalah yang mendidik dan membesarkan anak serta membimbing dan mengawasi kehidupan anak sehari-hari.

Sayangnya, 45% ibu-ibu berpendidikan rendah. Pikiran mereka tidak mampu menjangkau hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjamah kehidupan anak-anak mereka, termasuk yang membawa dampak merusak etika dan moral anak. Di sinilah dituntut peran serta masyarakat dan negara untuk segera mengambil langkah-langkah jangka pendek, menengah maupun panjang untuk mengatasi situasi yang sudah mencapai tingkat darurat ini. Untuk itulah perlu dilakukan gerakan oleh satuan-satuan kerja sejumlah kementerian, termasuk penertiban warnet porno dan pembersihan VCD porno dari pasar serta menghadang produk-produk media elektronik yang mengarah ke pornografi. Indonesia adalah pasar terbesar produk-produk porno setelah Rusia.

Saran lain: pengaturan anak berbasis keluarga. Perlu pembinaan yang disebut good parental skill, keterampilan mendidik yang baik oleh orang tua. Seberapa jauh idealisme semacam itu bisa diwujudkan, tergantung pada political will dan alokasi dana. Butuh sosialisasi. Anak-anak asuhan kita sekarang adalah pengelola masa depan bangsa ini. Kita tentu tidak rela melepas mereka tanpa pendidikan memadai. (Sumber: Media Indonesia, 30 Juli 2010)

Tentang penulis:
Toeti Adhitama, Anggota Dewan Redaksi Media Group

Bisakah Tarif Listrik tidak Naik?

Oleh Eriko Sotarduga BPS

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 07/2010 tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang disediakan PT PLN (persero) sebesar rata-rata 10%. Penyesuaian tarif listrik tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kekurangan subsidi listrik sebesar Rp4,8 triliun sebagai dampak penetapan kebijakan subsidi listrik dalam APBN-P 2010 yang diperkirakan sebesar Rp55,1 triliun.

Perhitungan kebutuhan subsidi listrik 2010 dihitung berdasarkan realisasi pendapatan PLN Februari 2010 yang di dalamnya sudah mencakup penerapan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan sejak 2005, antara lain Dayamax Plus (untuk pelanggan bisnis, industri dan kantor pemerintah), dan tarif multiguna. Dari hasil berbagai kebijakan tambahan tersebut, realisasi rata-rata rekening yang dibayar oleh seluruh pelanggan pada Februari 2010 menjadi Rp671/kwh.

Penyesuaian tarif listrik 2010 dilakukan dengan mengambil acuan realisasi rata-rata rekening Februari 2010 tersebut. Dengan tarif listrik yang baru, rata-rata rekening yang akan dibayar pelanggan secara keseluruhan sebesar Rp735/kwh, atau mengalami penaikan rata-rata 10% dari rekening seluruh pelanggan pada Februari 2010. Akibatnya, harga yang harus dibayar tiap pelanggan dapat berbeda-beda.

Dari hasil simulasi yang telah dilakukan pemerintah dan PLN, ada pelanggan yang mengalami penaikan tagihan lebih besar, tetapi ada juga pelanggan yang mengalami penurunan. Dengan berlakunya tarif listrik 2010, kebijakan-kebijakan Dayamax Plus dan tarif multiguna dicabut.

Kalangan industri paling terkena dampak penaikan tarif listrik ini karena pemerintah tetap tidak menaikkan tarif listrik untuk pelanggan golongan 450-900 volt-ampere (VA). Para pengusaha tidak mau menelan begitu saja perhitungan yang disodorkan PLN dan memilih melakukan simulasi. Hasilnya ternyata sangat mencengangkan. Nilai rekening yang harus dibayar pengusaha melonjak hingga 35%-55% sehingga penaikan itu jelas membebani pelaku usaha.

Forum Asosiasi Nasional yang merupakan gabungan dari lebih dari 25 asosiasi, antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Asosiasi Bakery Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APBI), kemudian mengadu kepada DPR karena merasa dipermainkan pemerintah.

Sedikitnya ada tiga perbedaan penghitungan antara PLN dan pengusaha. Pertama, pelanggan industri memasukkan beban dalam penghitungan tagihan rekening listrik. Kedua, perbedaan basis penghitungan tarif tenaga listrik oleh pelanggan industri. Faktor ketiga, asumsi penggunaan faktor ‘K’ (koefisien) untuk penghitungan tarif waktu beban puncak (WBP) dan tarif luar waktu beban puncak (LWBP).

Ironisnya, pemerintah dan PLN mengakui adanya kesalahan dalam penghitungan tarif listrik tersebut. Setelah melewati dialog yang alot, pemerintah dan pengusaha telah sepakat menerapkan tarif dasar listrik baru yang telah direvisi berlaku Agustus 2010. Pemerintah berjanji penaikan tarif listrik industri rata-rata berada di kisaran 10%-15% dari tagihan rekening listrik terakhir. Penaikan tarif listrik industri maksimal sebesar 18%.

Pelajaran berharga

Gonjang-ganjing penaikan tarif listrik yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini memberikan pelajaran berharga. Pertama, manajemen pemerintah dan PLN masih lemah. Fakta itu terlihat dari pengakuan pemerintah dalam penghitungan penaikan tarif listrik. Kondisi itu sangat memprihatinkan karena kebijakan tarif listrik sangat memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Di sisi lain, meskipun sudah ada kesepakatan patokan penurunan dan penaikan tertinggi sebesar 18%, kebijakan itu pun masih belum dirinci secara detail untuk tiap kategori pelanggan. Untuk itu, pelaksanaan Permen Nomor 07/2010 selayaknya dibatalkan karena seharusnya dikeluarkan keputusan presiden yang disetujui DPR sebagai fungsi legislasi.

Penulis melihat dibutuhkan waktu yang agak panjang, sedikitnya satu tahun ke depan, untuk menyelaraskan tarif tersebut berdasarkan aturan atau regulasi yang benar. Untuk kepentingan penyelarasan ini, patut diperhatikan komunikasi yang intens antara asosiasi pengusaha, PLN, dan pemerintah.

Kedua, kebijakan penaikan tarif listrik terlalu fokus pada kepentingan internal pemerintah dan PLN serta mengabaikan kepentingan eksternal, yakni kelompok usaha serta masyarakat secara umum. Pada awal Februari 2010, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik karena kondisi masyarakat masih susah. Ternyata, pernyataan tersebut tidak terbukti dengan adanya penaikan tarif listrik saat ini, padahal kondisi masyarakat saat ini pun masih sulit.

Penaikan tarif listrik otomatis bakal mengerek angka inflasi. Menurut perhitungan Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono, di Bandung, Selasa (20/7), pengaruh penaikan tarif listrik pada awal Juli akan mendorong inflasi pada Juli ini menjadi sekitar 1%. Inflasi sekitar 1% itu selain disumbang penaikan tarif listrik yang naik sekitar 18% juga karena dorongan dampak penaikan tarif listrik terhadap harga pangan. Sampai akhir tahun, dengan pengaruh kenaikan harga pada masa puasa dan Lebaran, inflasi akan berada di sekitar 5,8% sampai 6%.

Bertambahnya angka inflasi ini akan menyusahkan masyarakat karena kenaikan barang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Akhirnya, meskipun penaikan tarif listrik hanya berlaku bagi kelompok industri, masyarakat kecil juga yang akan menjadi korban karena harga barang makin tak terjangkau.

Bahkan, pekerja terancam kehilangan penghasilan apabila perusahaan gagal melakukan penyesuaian keuangan terhadap penambahan pengeluaran akibat penaikan tarif listrik. Pada kondisi kesulitan keuangan, pengusaha akan lebih memilih mengikuti hukum alam, yakni melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Posisi pengusaha kian terjepit karena saat ini dihadapkan pada persaingan global yang sangat ketat, terutama dengan China, pascapemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada awal tahun ini. Penaikan tarif listrik bakal menekan daya saing produk Indonesia. Maka, jangan heran apabila banyak pengusaha tidak mau lagi memproduksi barang dan beralih menjadi pedagang belaka. Itu artinya bahwa penaikan tarif listrik akan menimbulkan efek baru, yakni meningkatnya jumlah pengangguran di dalam negeri.

Ketiga, PLN gagal melakukan efisiensi. PLN juga beralasan penaikan tarif listrik terpaksa dilakukan untuk menutupi kekurangan subsidi dan masih jomplangnya antara harga jual listrik dan angka produksi. Padahal, kekurangan tersebut bisa ditutupi lewat efisiensi yang dilakukan PLN, terutama dalam pemakaian bahan bakar untuk pembangkit.

Efisiensi bahan bakar bisa menutupi subsidi listrik sebesar Rp7,4 triliun yang menjadi alasan pemerintah menaikkan tarif listrik. Efisiensi itu dapat dilakukan, misalnya, dengan adanya penambahan pasokan gas minimal 100 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dan penerapan kewajiban pasok ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minimal sesuai besaran royalti 13,5%. Apabila hal itu dilakukan, tidak kurang ada penghematan sebesar Rp7 triliun. Artinya, tarif listrik tidak perlu naik.

Sayangnya, PLN terkesan ogah melakukan efisiensi karena menurut mereka opsi penambahan gas dan DMO batu bara sulit direalisasikan pada 2010. Akibatnya, PLN menilai penaikan tarif listrik hanya satu-satunya jalan untuk menambal kekurangan subsidi. (Sumber: Media Indonesia, 28 Juli 2010)

Tentang penulis:
Ir Eriko Sotarduga BPS, Anggota Komisi VI DPR

Asas Legalitas dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kajian Perbandingan Hukum (Bagian IV)

Oleh Lilik Mulyadi

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 12 Juli 2010. Bagian II, edisi Senin 19 Juli 2010. Bagian III, edisi Senin 26 Juli 2010. Bagian IV, edisi Senin 2 Agustus 2010.

Ketentuan asas legalitas ini dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2008 perumusannya identik dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2008 menyebutkan asas legalitas dengan redaksional sebagai, “Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. Kemudian ketentuan asas legalitas ini lebih lanjut menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2008 disebutkan, bahwa:

“Ayat ini mengandung asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada Undang-undang. Dipergunakan asas tersebut, oleh karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana.”

Asas legalitas konteks di atas dalam KUHP Indonesia mengacu kepada ide dasar adanya kepastian hukum (rechtzekerheids). Akan tetapi, dalam implementasinya maka ketentuan asas legalitas tersebut tidak bersifat mutlak. A. Zainal Abidin Farid menyebutkan pengecualian asas legalitas terdapat dalam hukum transistoir (peralihan) yang mengatur tentang lingkungan kuasa berlakunya undang-undang menurut waktu (sphere of time, tijdgebied) yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi, “bilamana perundang-undangan diubah setelah waktu terwujudnya perbuatan pidana, maka terhadap tersangka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya.

Barda Nawawi Arief mempergunakan terminologi melemahnya/bergesernya asas legalitas antara lain dikarenakan sebagai berikut:

1. Bentuk pelunakan/penghalusan pertama terdapat di dalam KUHP sendiri, yaitu dengan adanya Pasal 1 ayat (2) KUHP ;

2. Dalam praktik yurisprudensi dan perkembangan teori, dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum yang materiel ;

3. Dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia (dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950; Undang-undang Nomor 1 Drt 1951; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999; dan Konsep KUHP Baru), asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai “nullum delictum sine lege”, tetapi juga sebagai “nullum delictum sine ius” atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga legalitas materiel, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum ;

4. Dalam dokumen internasional dalam KUHP negara lain juga terlihat perkembangan/pengakuan ke arah asas legalitas materiel (lihat Pasal 15 ayat (2) International Convention on Civil and Political Right (ICCPR) dan KUHP Kanada di atas) ;

5. Di beberapa KUHP negara lain (antara lain KUHP Belanda, Yunani, Portugal) ada ketentuan mengenai “pemaafan/pengampunan hakim” (dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “rechterlijk pardon”, “Judicial pardon”, “Dispensa de pena” atau “Nonimposing of penalty”) yang merupakan bentuk “Judicial corrective to the legality principle” ;

6. Ada perubahan fundamental di KUHAP Perancis pada tahun 1975 (dengan Undang-undang Nomor 75-624 tanggal 11 Juli 1975) yang menambahkan ketentuan mengenai “pernyataan bersalah tanpa menjatuhkan pidana” (“the declaration of guilt without imposing a penalty”) ;

7. Perkembangan/perubahan yang sangat cepat dan sulit diantisipasi dari “cyber-crime” merupakan tantangan cukup besar bagi berlakunya asas “lex certa”, karena dunia maya (cyber-space) bukan dunia riel/realita/nyata/pasti.

Khusus terhadap pengecualian asas legalitas ditentukan asas “lex temporis delicti” sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Konklusi dasar asas ini menentukan apabila terjadi perubahan perundang-undangan maka diterapkan ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Jan Remmelink menyebutkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) memberikan jawaban dalam artian bahwa bila undang-undang yang berlaku setelah tindak pidana ternyata lebih menguntungkan, maka pemberlakuannya secara surut diperkenankan. Pandangan demikian diakui dan diterima di Belgia dan Jerman. A. Zainal Abidin Farid menyebutkan yang dimaksud dengan perubahan undang-undang dalam pasal 1 ayat (2) KUHP apakah termasuk undang-undang pidana saja atau semua aturan hukum maka aspek ini dapat dijawab dengan tiga teori yaitu teori formil yang dianut oleh Simons, kemudian teori materiil terbatas yang dikemukakan oleh van Geuns dan teori materiil tak terbatas. Menurut teori formil maka perubahan undang-undang baru dapat terjadi bilamana redaksi undang-undang pidana yang diubah. Perubahan undang-undang lain selain dari undang-undang pidana, walaupun berhubungan dengan undang-undang pidana, bukanlah perubahan undang-undang menurut pasal 1 ayat (2) KUH Pidana. Kemudian menurut teori materiil terbatas bahwa perubahan undang-undang yang dimaksud harus diartikan perubahan keyakinan hukum pembuat undang-undang. Perubahan karena zaman atau keadaan tidak dapat dianggap sebagai perubahan undang-undang ex pasal 1 ayat (2) KUH Pidana. Teori materiil tak terbatas dimana H.R. dalam keputusannya tanggal 5 Desember 1921 (N.J. 1922 h. 239) yang disebut Huurcommicciewet-arrest, berpendapat bahwa ”perundang-undangan meliputi semua undang-undang dalam arti luas dan perubahan undang-undang meliputi semua macam perubahan, baik perubahan perasaan hukum pembuat undang-undang menurut teori materiil terbatas, maupun perubahan keadaan karena waktu”.

Konklusi dasar asas legalitas sebagaimana diuraikan konteks di atas, dikaji dari prespektif karakteristiknya terdapat dimensi-dimensi sebagai berikut:

 Tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.

 Tidak dapat diterapkan undang-undang pidana berdasarkan analogi.

 Tidak dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.

 Tidak boleh ada rumusan delik yang kurang jelas (asas lex certa).

 Tidak ada ketentuan pidana diberlakukan secara surut (asas nonretroaktif).

 Tidak ada pidana, kecuali ditentukan dalam undang-undang.

 Penuntutan pidana hanya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dikaji dari perspektif perbandingan hukum (comparative law) maka asas legalitas tersebut juga dikenal dan diakui oleh beberapa negara. Pada International Criminal Court (ICC) asas legalitas diatur khususnya pada article 22, article 23 dan article 24. Ketentuan article 22 Nullum crimen sine lege ayat (1) menyebutkan, “A person shall not be criminally responsible under this Statute unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the court”, dan ayat (2) menyebutkan, “The definition of a crime shall not be extended by analogy. In case of ambiguity. The definition shall be intepreted in favour of the person being investigated, prosecuted, or convicted”, dan ayat (3), “This article shll not affect the characterization of any conduct as criminal under international law independently of the Statute”. Kemudian article 23 berbunyi, “A person convicted by the court may be punished only in accordance with the Statute”, dan article 24 ayat (1) selengkapnya berbunyi bahwa, “No person shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior to the entry into force of the Statute”, dan ayat (2) berbunyi bahwa, “In the event of change in the applicable to a given case prior to a final judgment, the law more favorable to the person being investigated or convicted shall apply”.

Kemudian dalam Pasal 9 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia yang ditandatangani di San Jose, Costa Rica tanggal 22 November 1968 dan mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 1978 asas legalitas diformulasikan dengan redaksional bahwa, “No one shall be convicted of any act or omission that did notconstitute a criminal offence, under applicable law, at the time when it was committed. A heavier penalty shall not be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence. If subsequent to the commission of the offense that law provides for the imposition of a lighter punishment, the guilty person shall benefit thereform”. Berikutnya, asas legalitas juga terdapat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 217A (III) tanggal 10 Desember 1948 dimana pada Pasal 11 ayat (2) disebutkan asas legalitas dengan redaksional bahwa, “No one shall be had guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was commited. Not shall a heavier by imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed”. Selain itu, asas legalitas juga dikenal dalam Pasal 7 ayat (2) African Charter on Human and People Rights yang ditandatangani di Nairobi, Kenya, dan berlaku pada tangal 21 Oktober 1986 yang menyebutkan bahwa, “No one may be condemmed for an act or omission which did not constitute a legally punishable offence for which no provision was made at the time it was committed. Punishment is personal and can be imposed only on the offender”.

Kemudian pada KUHP Jerman yang diumumkan tanggal 13 November 1998 (Federal Law Gazette I, p. 945, p. 322) disebut Strafgesetzbuch (StGB) pada Section 1 No Punishment Without a Law disebutkan bahwa, “Sebuah perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ditetapkan oleh undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan”, (An act may only be punished if its punishability was determined by law before the act was committed). Pada asasnya, asas legalitas ini di Jerman juga berorientasi kepada dimensi penuntutan, sehingga menurut George P. Fletcher di Jerman menganut “positive legality principle”.

Kemudian asas legalitas ini juga dikenal di Negara Polandia. Pada ketentuan Pasal 42 Konstitusi Republik Polandia maka asas legalitas dirumuskan dengan redaksional, “Only a person who has commited an act prohibited by a statute in force at the moment of commission there of, and which is subject to a penalty, shall be geld criminally responsible. This principle shaal not prevent punishment of any act which, at the moment of its commission, constituted an offence within the meaning of international law”. Berikutnya asas legalitas ini dirumuskan dalam Pasal 7 Konstitusi Perancis dengan menyebutkan bahwa, “A person may be accused, arrested, or detained only in the cases specified by law and in accordance with the procedures which the law provides. Those who solicit, forward, carry out or have arbitrary orders carried out shall be punished; however, any citizen summoned or apprehended pursuant to law obey forhwith; by resisting, he admits his guilt”. Kemudian dalam Pasal 25 Konstitusi Spanjol ditegaskan asas legalitas adalah, “No one may be convicted or sentenced for actions or omissions which when committed did not constitute a criminal offence, misdemeanour or administrative offence under the law then in force” dan dalam Pasal 25 Konstitusi Italia asas legalitas dirumuskan sebagai, “No one shall be punished on the basic of a law which has entered into force before the offence has been committed”.

Selain negara-negara di atas maka asas legalitas juga dikenal dalam Pasal 14 Konstitusi Negara Belgia sebagai, “No punishment can be made or given except in pursuance of the law”. Kemudian Pasal 29 Konstitusi Republik Portugal menentukan bahwa, ”No one shall be convicted under the criminal law except for an act or omission made punishable under exiisting law; and no one shall be subjected to a security measure, except for reasons authorised under existing law. No sentences or security measures shall be ordered that are not expressly provided for in existing lawas. No one shall bee subjected to a sentence or security measure that is more severe than hose applicable at the time the act was committed or the preparations for its commission were made. Criminal laws that are favourable to the affender shall aply retroactively”. Selanjutnya pada Pasal 57 Konstitusi Hongaria disebut asas legalitas dengan redaksional sebagai, “No one shall be declared guilty and subjected to punishment for an offense that was not a criminal offense under Hungarian law at the time such offense was committed”.

Tentang penulis:
Dr Lilik Mulyadi SH MH, dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka, Malang, Penulis Buku Ilmu Hukum dan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

Reinterpretasi Unsur Melawan Hukum

Oleh Nur Basuki Minarno

Melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) merupakan inti delik (bestanddeel delict) yang harus dibuktikan untuk menyatakan perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, penjelasan UU PTPK memberikan pengertian bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 UU PTPK meliputi pengertian formal dan materiil.

Pengertian melawan hukum formal dan materiil sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Keputusan No¬mor 003/PUU-4/2006. MK berpen¬dapat kalimat pertama dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU PTPK tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan ja¬minan kepastian hukum yang adil, yang dimuat dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.

MK berpendapat melawan hukum materiil bertentangan dengan asas le¬galitas (pasal 1 ayat 1 KUHP). Dinyatakan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (wettelijk straftbepaling).

Dalam praktik, untuk menyatakan perbuatan melawan hukum, digunakan parameter yang bertentangan dengan perundang-undangan. Seseorang dipidana karena melanggar peraturan pemerintah, keputusan/peraturan presiden, dan surat edaran. Padahal, semua aturan itu tidak mencantumkan sanksi pidana. Hanya undang-undang dan peraturan daerah yang mencantumkan sanksi pidana.

Pelanggaran terhadap Keputusan Presiden/Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah tidak dapat dinyatakan melawan hukum. Tetapi, yang mungkin terjadi adalah penyalahgunaan wewenang.

Peraturan presiden, keputusan menteri, dan keputusan direksi (disebut kewenangan atribusi) merupakan sumber lahirnya wewenang. Karena itu, untuk mengukur penyalahgunaan wewenang, seseorang harus tahu tujuan diberikannya wewenang tersebut (specialiteit beginselen).

Korupsi di BUMN

Penindakan korupsi di badan usaha milik negara (BUMN) makin hari makin semarak dan meninggalkan banyak persoalan hukum yang perlu segera dipecahkan. Dalam beberapa kasus, direksi BUMN dijerat pasal 2 (primer) dan pasal 3 (subsider) UU PTPK karena telah berbuat menyimpang/melanggar ketentuan surat keputusan direksi mau¬pun anggaran dasar perseroan.

Pelanggaran terhadap surat keputusan direksi atau anggaran dasar tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebab, surat keputusan direksi atau anggaran dasar perseroan tidak termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 2004.

Dalam persoalan itu, penerapan pasal 3 UU PTPK lebih tepat karena direksi telah menyalahgunakan wewenang. Di¬reksi BUMN diklasifikasikan sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri. Karena itu, perbuatan melawan hukum oleh mereka adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Dasar hukum bahwa direksi BUMN merupakan penyelenggara negara adalah pasal 1 butir 2 UU PTPK dan penjelasan pasal 2 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999.

Dalam perseroan, rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan fo¬rum tertinggi. Prinsip dasarnya, ke¬wenangan RUPS berada di luar kewenangan direksi. Jika hendak bertindak di luar ketentuan anggaran dasar, direksi wajib meminta persetujuan RUPS. Jika tidak, tindakan tersebut dikategorikan melampaui wewenang (ultra vires). Tindakan itu menjadi tanggung jawab pribadi direksi.

Banyak kasus korupsi di BUMN yang diajukan ke sidang. Padahal, tindakan yang dilakukan oleh direksi telah mendapatkan persetujuan RUPS dan diberi acquit de charge (tanggung jawabnya telah dibebaskan). Dalam kasus seperti itu, semestinya penyalahgunaan wewenang dinyatakan tidak terbukti.

Tidak terbuktinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi karena telah diberikannya acquit de charge dalam praktik penegakan hukum tetap di¬nyatakan telah terbukti melawan hukum. Dari segi norma dan logika hukum, hal seperti itu adalah kesalahan. Berdasar norma hukum, kesalahan itu terjadi karena yang dilanggar adalah surat keputusan direksi atau anggaran dasar perseroan, bukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat dinyatakan melawan hukum. Adapun kesalahan dari logika hukum, penyalahgunaan wewenang merupakan spesies dari genus perbuatan melawan hukum. Jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, perbuatan melawan hukum tidak terjadi.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan pasal 2 dan 3 UU PTPK dengan menggunakan perumusan subsideritas (dakwaan berlapis) tidaklah tepat. Semestinya, digunakan dakwaan alternatif. Misalnya, pasal 2 atau 3 UU PTPK. Pasal-pasal itu adalah ketentuan yang sejenis. Katena itu, penerapan pasal tersebut harus menggunakan alternatif.

Tindak pidana korupsi mempunyai kekhususan jika dibandingkan dengan tindak pidana lain. Kekhususan itu meliputi subjek delik, yaitu pejabat dan kerugian keuangan negara.

Pejabat sebagai Koruptor

Di negara mana pun, jika terkait dengan ketentuan hukum soal tindak pidana korupsi, dinyatakan koruptor adalah pejabat. Sebab, pejabat bisa menyalahgunakan wewenang. Swasta tidak bisa melakukan korupsi jika tidak bersama-sama dengan pejabat. Tindak pidana korupsi oleh swasta terbatas pada bentuk suap. Tidaklah tepat dinyatakan swasta bersama-sama menyalahgunakan wewenang. Sebab, swasta tidak mempunyai wewenang.

Dasar keterlibatan swasta dalam penggunaan keuangan negara adalah hubungan kontrak. Karena itu, swasta tidak mungkin melawan hukum, apalagi menyalahgunakan wewenang. (Sumber: Media Indonesia, 30 Juli 2010)

Tentang penulis:
Prof Dr Nur Basuki Minarno SH MHum, guru besar bidang ilmu hukum pidana korupsi. Disampaikan saat pengukuhan guru besar di Unair, 24 Juli 2010



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.946.642 hits
Agustus 2010
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan