Arsip untuk Juli, 2010

Israel dan Babak Baru Terorisme Maritim

Oleh Siswanto Rusdi

Setelah cukup lama berselang, penembakan kapal Mavi Marmara oleh tentara Israel masih menyisakan denyut yang membetot perhatian dunia.

Sebut saja, misalnya, rencana 60 pengacara untuk melakukan upaya hukum terhadap tragedi itu.

Yang menjadi pertanyaan kini, jika peristiwa 9/11 atau runtuhnya menara kembar WTC mampu menjadi faktor penting dalam mendorong munculnya kajian terorisme maritim babak pertama de¬ngan segala karakteristiknya, apakah penyerangan berdarah tentara Israel terhadap kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara di perairan internasional di Laut Mediterania beberapa waktu lalu bisa menjadi babak baru dalam kajian tersebut?

Dalam kazanah Kajian Strategis atau Strategic Studies terdapat satu sub-kajian yang diistilahkan oleh para penelitinya dengan nama Keamanan Maritim (Maritime Security). Topik yang dibahas oleh bidang ini salah satunya adalah terorisme maritim, di samping isu-isu lain seperti trafficking/smuggling, pe¬rompakan, dan sebagainya.

Kajian terorisme maritim mendapat momentum muncul ke permukaan pascaruntuhnya menara kembar WTC di AS pada 11 September 2001 dan pengeboman kapal tanker milik Prancis, Limburg. Pengeboman terhadap kapal juga terjadi terhadap kapal perang AS tipe destroyer, USS Cole, di Pelabuhan Aden, Yaman, pada 12 Oktober 2000. Namun, sesungguhnya sera¬ngan teroris terhadap dunia maritim telah dimulai jauh sebelum milenium kedua. Misalnya, pembajakan terhadap kapal Achille Lauro di lepas pantai Mesir pada 1985 dan penyerangan terhadap kapal suplai milik AL Sri Lanka, Abheeta, pada November 1991.

Karakteristik Babak Pertama

Menurut para peneliti keamanan maritim, karakteristik terorisme maritim babak pertama dapat dibagi dalam dua ciri. Pertama, pelakunya bukan entitas negara (non-state actor). Sebagaimana diketahui publik, pihak yang bertanggung jawab di balik runtuhnya menara kembar WTC dan pengeboman USS Cole adalah kelompok Al-Qaeda. Sementara itu, pelaku penyerangan terhadap Abheeta adalah Liberation Tigers of Tamil Elam (LTTE). Mereka semua adalah non-state actor karena tidak menyandang nama suatu negara tertentu atau tujuan kegiatan terorisme mereka tidak didedikasikan untuk kemaslahatan suatu negara tertentu.

Ciri kedua adalah diterapkannya modus operandi perompakan atau trafficking/smuggling oleh kelompok-kelompok teroris untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kasus kapal tanker Petro Ranger merupakan contoh yang paling sering dirujuk dalam kasus perompakan.

Kapal berbendera Malaysia yang dimiliki oleh shipowner Singapura itu dibajak beberapa jam setelah meninggalkan perairan Singapura dalam perjalanannya menuju Ho Chi Minh City pada 1998.

Para perompak mengganti nama kapal menjadi MV Wilby dengan kebangsaan kapal Honduras dan muatannya dialihkapalkan ke dalam dua kapal tanker lain di Teluk Thailand, sehari setelah dibajak. MV Wilby kemudian berlayar menuju sebuah pelabuhan di Pulau Hainan, China. Saat turun dari kapal, para lanun berhasil meyakinkan otoritas China bahwa mereka merupakan anak buah kapal (ABK) sah. Namun, aparat keamanan Negeri Tirai Bambu berhasil menangkap mereka tak lama setelah itu dan memenjarakannya selama beberapa bulan.

Penerapan modus trafficking/smuggling oleh para teroris terjadi pada kasus kapal Sosun. Saat ditangkap oleh AL AS dan Spanyol di Laut Arab pada Desember 2002, kapal berbendera Kamboja itu didapati menyelundupkan 15 rudal scud, bom-bom berhulu ledak konvensional, dan peluncur-peluncur roket. Sementara itu, kapal Monica, berbendera Tonga, satu negara kerajaan di kawasan Samudera Pasifik, ditangkap oleh otoritas Italia pada Maret 2002 karena menyelundupkan 928 imigran Kurdi.

Pergeseran Konsep Dasar

Sebetulnya serangan Israel terhadap kapal sipil bukan kali pertama terjadi. Pada 2002, pasukan komando negeri tersebut mencegat dan menaiki kapal Karine A (berbendera Tonga) di Laut Merah karena mengangkut 50 ton persenjataan selundupan. Hanya saja, tidak dilaporkan terjadinya penembakan atau tindak kekerasan lain. Penyerangan terhadap kapal Mavi Marmara merupakan penyerangan berdarah terhadap kapal pertama oleh Israel. Karenanya, peristiwa ini layak dijadikan babak baru dalam kajian terorisme maritim.

Penyerangan Israel terhadap armada kemanusiaan untuk Gaza dapat digolongkan sebagai tindakan terorisme maritim, dalam hal ini perompakan (piracy). Menurut Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982 artikel 101, “perompakan adalah semua perbuatan dengan kekerasan secara melawan hukum yang ditujukan terhadap kapal di wilayah perairan internasional.” Dalam kaitan ini adalah sangat tepat reaksi Perdana Menteri Erdogan dari Turki beberapa saat setelah peristiwa penembakan Mavi Marmara, dengan menyatakan bahwa Israel telah melakukan tindakan perompakan.

Penembakan kapal berbendera Turki itu menjadi tonggak baru dalam ranah kajian terorisme maritim, karena telah terjadi pergeseran konsep dasar. Sebelum peristiwa tersebut, pelaku teror adalah non-state actor. Akan tetapi, de¬ngan ditembakinya Mavi Marmara pelaku teror sudah bergeser, yakni state-actor. Israel adalah sebuah negara dan tujuan perbuatannya adalah untuk kepentingan negara itu sendiri, bukan untuk organisasi teroris yang selama ini marak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia maupun dunia, semisal Al-Qaeda atau Jamaah Islamiyah. (Sumber: Sinar Harapan, 26 Juli 2010)

Tentang penulis:
Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Jakarta.

Iklan

Ketentuan Sanksi Pidana pada Pasal 16 UUPK

Oleh Hwian Christianto

Sejak berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen tanggal 20 April 1999, masalah pelanggaran atas hak-hak konsumen masih terus saja terjadi. Kasus konsumen yang banyak terjadi pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan kurangnya kesadaran pelaku usaha seperti tercantum dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999. Tidak dipenuhinya hak konsumen oleh pelaku usaha dalam transaksi pesanan merupakan sebuah tindakan yang melanggar Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999. Secara sederhana, pelanggaran terhadap pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 ini berawal dari perikatan yang timbul dari adanya kesepakatan antara pelaku usaha sebagai pihak penawar barang/jasa dan konsumen sebagai pihak pemesan barang/jasa. Dari tahap ini sebenarnya tidak timbul masalah yang berarti. Namun jika diteliti pengaturan sanksi, terhadap pelaku yang melanggar Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah (pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999). Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran perjanjian pesanan barang/jasa menimbulkan beberapa permasalahan. Mengingat lahirnya perikatan/perjanjian pesanan itu berasal dari adanya kesepakatan para pihak maka sudah seharusnya penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dilakukan dalam lingkup Hukum Perdata. Hanya dengan adanya pengaturan pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 ini, konsumen bisa saja menuntut si pelaku usaha karena dinilai telah melakukan tindak pidana perlindungan konsumen. Dari latar belakang di atas dapat di ajukan beberapa isu hukum, yaitu:

1. Apakah hakekat pelanggaran Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999?

2. Apakah sanksi pidana dapat langsung dikenakan pada pelaku usaha yang melanggar Pasal 16 jo. Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999?

3. Bentuk sanksi apakah yang seharusnya dikenakan pada pelanggar pasal 16 UU No. 8 tahun 1999?

Hakekat Pelanggaran Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999

Lahirnya hubungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 sebenarnya berawal dari kehendak konsumen memesan makanan yang diinginkannya. Kehendak untuk mendapatkan makanan ini kemudian bertemu dengan penawaran pelaku usaha yang dalam hal ini menjual makanan seperti yang dikehendaki konsumen. Pelayanan melalui pesanan menjadi bentuk baru dalam penawaran makanan yang disediakan pelaku usaha. Pelayanan melalui pesanan disini sebenarnya merupakan satu bagian utuh dari penawaran pelaku usaha makanan kepada konsumen. Karena pada hakekatnya penawaran makanan melalui pesanan (delivery order) atau pengiriman makanan menjadi satu hal penting yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk membuat kesepakatan. Ketika kesepakatan antara konsumen dan peaku usaha makanan bertemu pada saat itu juga terjadilah hubungan kontraktual (privity of contract). Akibat hukum dari adanya hubungan kontraktual ini adalah terikatnya para pihak pembuat kesepakatan pesanan makanan untuk melakukan prestasi dan kontra prestasi (Pasal 1338 BW-Asas Pacta Sunt Servanda) dan timbulnya prestasi dan kontra prestasi yang dibebankan pada para pembuat kesepakatan. Pada tahap pertama pemenuhan kesepakatan, pelaku usaha harus melakukan prestasi berupa mengirimkan barang (makanan) sesuai dengan permintaan konsumen. Sedangkan bagi konsumen begitu menerima pesanan makanan ia harus melakukan kontra prestasi dengan memberikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal.

Permasalahan terjadi manakala prestasi tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sebagai contoh, pada pelayanan delivery order ayam goreng, ketika pesanan telah melebihi waktu kesepakatan maka pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran pada perjanjian dan harus melakukan penggantian kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 1365 KUH Perdata). Peristiwa hukum di atas ini merupakan hubungan hukum yang melibatkan para pihak dalam hal keperdataan sehingga termasuk dalam lingkup hukum perdata dan seharusnya pula di kenakan sanksi perdata berupa ganti rugi atau pemenuhan prestasi. Pasal 16 UU No.8 Tahun 1999 juga menekankan hal ini dengan larangan berupa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Di dalam praktek bisa saja terjadi pesanan sudah terlanjur disajikan jadi konsumen terpaksa menikmatinya. Namun apabila pesanan masih belum siap, konsumen dimungkinkan untuk melakukan beberapa tindakan (Yusuf Sofie, 2000:215) seperti:

a) Konsumen tetap membayar sesuai harga yang tercantum atau yang telah disepakati;

b) Konsumen hanya membayar semacam order free (yang belum begitu lazim di Indonesia);

c) Konsumen sama sekali tidak membayar.

Ketiga kemungkinan di atas harus dipilih konsumen dengan melihat proses pembentukan perjanjian dengan pelaku usaha. Di dalam praktek seringkali terjadi beberapa kemungkinan dilakukan oleh pelaku usaha pada saat pembuatan kesepakatan pesanan. Kemungkinan itu antara lain:

a) Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang memadai tentang makanan yang ditawarkan dan konsumen juga tidak menanyakan hal itu;

b) Pelaku usaha telah memberikan informasi tentang makanan yang di tawarkan tetapi tidak menjelaskan bentuk standar pelayanan pesanan makanan pada konsumen dan konsumen tidak menanyakan hal itu;

c) Pelaku usaha telah memberikan informasi secara lengkap tentang makanan dan pelayanan yang disediakan dan konsumen dalam hal ini telah mengetahui.

Terhadap kemungkinan-kemungkinan di atas konsumen tetap mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hanya saja di dalam hal konsumen ingin melakukan gugatan ganti rugi maka pada kemungkinan a) konsumen tidak dapat meminta ganti rugi sebab kedua belah pihak sama-sama tidak mensepakati hal-hal khusus tentang makanan dan pelayanan. Pada kemungkinan b), konsumen hanya memiliki hak untuk meminta ganti rugi ketika makanan tidak sesuai dengan pesanan dan tidak dapat melakukan ganti rugi bila fasilitas pelayanan tidak seperti yang dikehendaki. Sedangkan pada kemungkinan c), konsumen memiliki perlindungan hak yang kuat untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha karena sudah terdapat kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen. Pertimbangan ini didasarkan atas pemahaman hak dan kewajiban yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4-7 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan hukum ini sebenarnya merupakan perwujudan asas keseimbangan dan keamanan konsumen yang menghendaki adanya peningkatan pemberdayaan konsumen untuk mengerti hak-hak nya dan sisi lain menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen (Pasal 3 huruf c dan e UU No. 8 Tahun 1999).

Pertimbangan Pengenaan Pasal 16 jo. Pasal 62 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999

Pemahaman berbeda ternyata diatur dalam pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 yang memberikan sanksi pidana pada pelanggar pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999. Kebijakan pengenaan sanksi pidana pada pelanggaran Pasal 16 UU No.8 Tahun 1999 sebenarnya sangat berlebihan. Pengenaan sanksi pidana pada hakekatnya merupakan sanksi akhir (ultimum remidium) yang dapat dikenakan pada pelanggar (Didik Endro Purwoleksono, 2006: ). Namun dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, sanksi pidana tidak menjadi sanksi terakhir malah sanksi utama bagi pelanggar Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999. Pengaturan sanksi pidana ini sebenarnya tidak bersesuaian dengan asas keseimbangan dan asas kepastian hukum seperti di maksudkan dalam UU No. 8 Tahun 1999.

Pemberlakuan asas keseimbangan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual (penjelasan pasal 2 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999). Sedangkan di lain pihak asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum (Penjelasan Pasal 2 angka 5 UU No.8 Tahun 1999). Dengan adanya pengaturan sanksi pidana sebagai sanksi utama menurut pasal 62 UU No.8 Tahun 1999 secara tidak langsung memberikan kedudukan yang kuat pada konsumen untuk menuntut pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini. Pengaturan ini sangat rawan menimbulkan penyalahgunaan sanksi pidana untuk menekan atau mengancam pelaku usaha yang dinilai wanprestasi pada pelayanan pesanan.

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen seharusnya menjadi sanksi terakhir yang dapat dikenakan pada pelanggar hukum manakala pelanggar sudah terbukti melakukan penipuan atau tindak pidana.

Bentuk Sanksi yang dikenakan pada Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999

Bentuk sanksi yang bisa dikenakan terhadap pelanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 hanya ada dua macam yaitu sanksi administratif (Pasal 60) dan sanksi pidana (Pasal 61-62) ditambah hukuman tambahan (pasal 63). Hanya saja pengaturan tentang kewenangan sanksi administratif dalam UU Perlindungan Konsumen hanya bisa diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal yang berbeda diberlakukan pada pengaturan sanksi pidana dalam UU No. 8 Tahun 1999 ternyata dapat dikenakan langsung pada pelaku usaha yang melanggar beberapa ketentuan hukum perlindungan konsumen. Kebijakan pengenaan sanksi pada pelanggaran hak konsumen seharusnya didasarkan atas pemahaman hubungan hukum yang akan dikenakan sanksi. Bentuk sanksi seharusnya mengikuti hubungan hukum yang diatur. Secara khusus pada pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 terdapat hubungan hukum perdata berupa perjanjian jual-beli makanan dengan sistem pesanan maka bentuk sanksi yang seharusnya dikenakan adalah sanksi keperdataan berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemenuhan prestasi pada perjanjian.

Pemahaman ini sangat penting mengingat sanksi pidana seringkali digunakan sebagai ‘alat pengancam’ bagi pelanggar hukum suatu ketentuan hukum. Hal ini sangat tidak tepat jika dikaitkan dengan hakekat sanksi pidana sendiri sebagai ultimum remidium.

Tentang penulis:
Hwian Christianto SH MH, dosen, bekerja di Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Kontak person: 085 631 73015. Email: hwall4jc@yahoo.co.id

Ketergantungan TNI pada Amerika

Oleh Ardi Winangun

Kedatangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Robert Michael Gates ke Indonesia dan pertemuannya dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan reformasi TNI berjalan sesuai dengan petunjuk AS. Dalam kesempatan itu, misalnya, SBY mengatakan, Indonesia sudah menjalankan reformasi di tubuh TNI dan menjamin bakal mengawal jalannya reformasi di tubuh militer Indonesia. Buah dari manutnya Indonesia kepada AS itulah, Indonesia dan AS, pasca kedatangan Gates, terjadi babak baru hubungan militer kedua negara.

Namun, paparan di atas menunjukkan adanya sebuah ketergantungan yang tinggi Indonesia kepada AS dalam masalah militer. Seolah-olah bila tanpa bantuan militer AS, Kopassus tidak bisa mendapat latihan yang berarti. Lihat saja Panglima TNI Djoko Santoso sampai mengatakan berterima kasih kepada AS yang bersedia melakukan normalisasi hubungan dengan Kopassus.

Dipulihkannya kerja sama militer antara AS dan Kopassus-TNI-AD menimbulkan reaksi bagi penggiat HAM. Menurut mereka, masih banyak pelanggaran yang belum terungkap dan kelak akan semakin menguburkan masalah-masalah masa lalu.

Dua belas tahun sudah tragedi 1998 berlalu. Sebuah tragedi ketika empat mahasiswa Universitas Tri Sakti -Hary Hartanto, Hendriawan, Hafidin Royan, dan Elang Mulia Lesmana- tertembak mati dalam sebuah aksi demonstrasi menuntut turunnya Soeharto. Meski sudah dua belas tahun, kasus tersebut hingga saat ini masih terkatung-katung. Tak heran bila setiap tahun pihak keluarga korban peristiwa itu selalu menuntut keadilan. Tragedi 12 Mei sendiri merupakan rentetan dari peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah jatuhnya Presiden Soeharto, seperti Tragedi Semanggi I, Semanggi II, dan kasus penculikan aktivis.

Tidak tuntasnya kasus-kasus tersebut bisa terjadi karena, pertama, adanya sisa-sisa Orde Baru yang masih bercokol kuat di dalam pemerintah. Kedua, tidak sepakatnya DPR bahwa kasus itu sebagai pelanggaran berat. Ketiga, ketidakseriusan sebagian pihak dalam kasus itu. Bahkan, kasus itu dinaikturunkan untuk kepentingan politik. Menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, DPR periode 2004-2009 mempunyai niat menghidupkan kembali Pansus Orang Hilang. Pansus itu direncanakan memanggil para jenderal yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Dihidupkannya pansus tersebut, setelah diselusuri, ternyata untuk menjegal para jenderal yang hendak maju dalam Pilpres 2009, seperti Wiranto, Prabowo, dan SBY. Ketika Prabowo hendak mendeklarasikan Gerindra dan Wiranto sudah menjadi ketua umum Hanura, pada 2007-an, di DPR muncul keinginan untuk mengaktifkan kembali Pansus Orang Hilang. Pansus saat itu hendak mengundang jenderal-jenderal yang diduga terlibat dalam kasus penculikan, seperti Jenderal (pur) Wiranto yang pada 1998 menjadi Panglima ABRI, Letjen (pur) Prabowo Subianto yang pada 1998 menjadi Danjen Koppasus.

Ada indikasi bahwa mereka ingin dijegal. Sebab, kalau dilihat secara polling, SBY, Wiranto, dan Prabowo mempunyai peringkat yang signifikan. Hasil polling dan semakin menanjaknya nama para jenderal itulah yang tidak disukai orang-orang yang mempunyai dukungan lain. Untuk menghambat atau mencegah para jenderal itu, Pansus Orang Hilang dihidupkan kembali.

Pansus yang ingin dihidupkan kembali dan diketuai anggota DPR dari PDIP itu secara otomatis tidak berjalan setelah Megawati berpasangan dengan Prabowo dalam Pilpres 2009. Bahkan, saat di Bandung pada Juni 2009, menjelang pilpres, saat mengadakan pertemuan dengan berbagai kalangan di The View, Bandung, Jawa Barat, secara terang-terangan Megawati membela Prabowo dalam kerusuhan Mei.

Pemerintah dan pelaku-pelaku yang diduga terlibat dalam kasus tersebut setiap tahun dipusingkan dengan masalah itu. Karena itu, mereka dengan berbagai cara membendung kasus itu agar tetap penuh misteri. Di DPR tentu Fraksi Gerindra dan Hanura akan mengupayakan kasus itu tetap berada dalam ketidakpastian.

Keempat, adanya kompensasi. Selain cara prosedural, pemerintah dan pihak yang diduga terlibat dalam kasus-kasus itu mencoba meredam amarah keluarga korban dengan menawari sebuah kompensasi. Misalnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menawarkan kompensasi kepada keluarga korban rusuh tragedi Mei 1998 dengan memberikan lowongan pekerjaan di sejumlah instansi pemerintah. Dengan kompensasi itu, tidak perlu lagi mereka mempersoalkan siapa pihak yang bersalah.

Tawaran yang diberikan kepada para korban kasus-kasus di atas sebenarnya sudah berjalan dan diterima para korban penculikan. Bukti sudah berjalannya kompensasi itu adalah bergabungnya para korban penculikan dengan Prabowo. Pius Lustrilanang dan Desmond J. Mahesa bergabung dengan Partai Gerindra. Demikian pula Haryanto Taslam. Kompensasi itu bahkan mampu membius mereka. Buktinya, Haryanto Taslam meminta Pansus Orang Hilang DPR dibubarkan. Dia menyatakan Pansus Orang Hilang bermuatan politis dan tak relevan lagi sehingga lebih baik dibubarkan. Dengan demikian, antara mereka yang diculik dan orang yang diduga menculik sudah dikatakan tidak ada masalah lagi.

Kelima, mencairnya hubungan kerja sama militer antara AS dan Kopassus. Gerakan reformasi yang menggelinding sejak 1998, ternyata, tidak murni dari sebuah gerakan yang muncul dari kalangan prodemokrasi di dalam negeri. Gerakan ini menjadi ada dan besar juga karena adanya keterlibatan dan campur tangan pihak asing. Pihak asing yang sangat jelas mempunyai kepentingan dalam gerakan reformasi itu adalah AS.

Dan itu terbukti, AS merasa puas ketika dalam waktu 10 tahun terakhir TNI mampu mereformasi tubuhnya. Reformasi TNI sendiri secara jujur dilakukan bukan atas kemauan sendiri, melainkan karena adanya tekanan dari AS. Selama beberapa tahun terakhir AS telah mengembargo Indonesia dari pasokan senjata dan menghentikan kerja sama pelatihan militer dengan Kopassus. Dengan dalih HAM dan demokrasi itulah AS mendorong reformasi di Indonesia.

Dorongan AS ini bagus, untuk mendorong TNI menghargai HAM. Namun, yang patut disesalkan AS tidak mendorong adanya penuntasan pelanggaran yang dilakukan TNI. (Sumber: Jawa Pos, 27 Juli 2010)

Tentang penulis:
Ardi Winangun, pernah bekerja di Civil-Militery Relations Studies (Vilters) dan Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI

“Politik” Mendegradasi Bank Indonesia

Oleh Bambang Soesatyo

Dokumen politik DPR menyebutkan gubernur BI, akan dijabat sosok bermasalah. Berarti, kepentingan politik telah mendegradasi BI. Dengan mengajukan Darmin Nasution sebagai satu-satunya calon Gubernur BI, Presiden menempatkan bank sentral kita di zona degradasi. Lalu, ketika Komisi XI DPR memberi catatan khusus saat menetapkan Darmin sebagai calon terpilih, DPR mengesahkan degradasi itu. Sebab, Presiden mengajukan sosok bermasalah, dan DPR memilih sosok bermasalah itu memimpin BI periode 2010-2015.

Deskripsi tentang Darmin sebagai sosok bermasalah tertera dalam dokumen politik Komisi XI DPR. Dokumen politik itu berbunyi, “Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Bank Century yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan Sdr Damin Nasution . .dst, . manakala pada suatu saat dinyatakan secara formal oleh instrumen hukum di Indonesia (KPK, kejaksaan atau lembaga hukum lainnya) sebagai terdakwa, maka yang bersangkutan (Darmin Nasution) harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI, pada saat itu juga, tanpa harus menunggu ketetapan hukum yang tetap.”

Darmin “disandera” oleh dokumen politik ini. Bukan hanya skandal Century, ternyata Darmin juga terindikasi terlibat kasus lain. Dalam laporan masyarakat yang diterima Komisi III, Darmin diduga terlibat, kasus pajak Haliburton pada 2006, kasus pajak Paulus Tumewu, restitusi Wilmar Limited Group, dan kasus Asian Agri.

Banyaknya laporan kejahatan pajak dan posisinya dalam skandal Bank Century, saya menduga bahwa tidak mudah bagi Darmin tegas dan independen sebagai pemimpin bank sentral. Bagaimana pun, keyakinan kita pada Darmin sudah di reduksi oleh dokumen politik itu, sebagaimana merosotnya keyakinan publik terhadap ketegasan dan independensi KPK. Publik menilai taring KPK sudah tumpul setelah dua wakil ketuanya, Bibit-Chandra, diombang-ambingkan isu suap dalam kasus Anggodo Widjaya.

Status Darmin sebagai calon Gubernur BI terpilih, lagi-lagi menjadi bukti tambahan betapa kita sering berperilaku inkonsisten dan kontradiktif. Saya berkesimpulan demikian setelah status Darmin saya hadap-hadapkan dengan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip good governance, profesionalisme dan terlebih lagi terhadap urgensi independensi bank sentral dalam sistem ekonomi pasar. Sangat memprihatinkan karena kita dengan kesadaran penuh, bahkan tanpa malu-malu, melakukan pengingkaran itu.

Saya geram karena Dokumen Politik Komisi XI DPR itu seperti menjadi bagian tak terpisah dari upaya mementahkan Keputusan dan Rekomendasi Sidang Paripurna DPR yang memerintahkan pelaksanaan proses hukum terhadap siapa saja yang diduga terlibat skandal Century. Kalau Dokumen Politik yang irasional itu akhirnya harus dipaksakan, saya menduga ada kepentingan atau deal-deal politik sebagai pijakan. Kalau tak ada, tak mungkin prinsip good governance dan profesionalisme berani ditabrak, juga indepedensi BI dikorbankan.

Sejak awal, saya cemas ketika presiden hanya mengajukan Darmin sebagai calon. Bertambah cemas ketika membayangkan Darmin terplih oleh kelompok fraksi yang melakukan fit and proper test. Bukan karena saya anti Darmin, tetapi karena setidaknya dual alasan. Pertama, isi atau muatan rekomendasi Pansus DPR untuk skandal Bank Century yang di dalamnya mencantumkan nama Darmin. Kedua, sebuah kasus dugaan penyimpangan restitusi pajak yang saat ini sedang didalami Panja (Panitia Kerja) Pengawasan Hukum Komisi III DPR.

Panja telah mengantongi dokumen tentang dugaan skandal restitusi pajak Rp 7,2 triliun yang melibatkan dua perusahaan di bawah Wilmar Ltd Group, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA). Untuk mendalami kasus ini, Panja Pengawasan Hukum Komisi III DPR mengagendakan pemeriksaan para pejabat dan mantan pejabat Ditjen Pajak, termasuk Darmin dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirjen Pajak. Bulan lalu, Darmin sempat mangkir dari panggilan Panja, dengan alasan sakit.

Selain butuh penjelasan langsung dari Darmin Nasution, Panja juga akan meminta keterangan Dirjen Pajak M. Tjiptardjo, Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Pontas Pane, Kepala KPP Besar Dua M. Isnaeni, serta Presdir PT WNI dan PT MNA Hendry Saksti dan komisaris PT WNI dan PT MNA bernama Tumanggor. Nama terakhir ini adalah mantan pejabat di Depkeu, yang diduga memiliki hubungan dekat dengan petinggi Ditjen Pajak.

Integritas

Pemanggilan itu mendesak dilakukan, karena Panja menemukan indikasi bahwa skandal restitusi pajak ini melibatkan pejabat tinggi Ditjen Pajak. Keterangan dari Dirjen Pajak M. Tjiptardjo (sebelumnya menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak) dan Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Pontas Pane sangat diperlukan, karena dalam kapasitasnya masing-masing, keduanya diduga tidak menerapkan atau memberlakukan tindakan sebagaimana yang diamanatkan oleh kewenangan dan jabatan yang melekat pada keduanya. Panja ingin menanyakan alasannya.

Menurut dokumen yang diterima Panja, sejak Ditjen Pajak menyatakan PT WNI dan PT MNA sebagai Wajib Pajak Patuh per Januari 2009, terjadi lonjakan nilai pengajuan restitusi PPN. Per 2009, restitusi PPN yang diajukan PT WNI Rp 2,232 triliun, dan sudah dicairkan Rp1,093 triliun. PT MNA mengajukan restitusi Rp 1,162 triliun dan sudah dicairkan Rp 484,05 miliar. Klaim restituasi yang belum dibayarkan diajukan lagi ke Ditjen Pajak. Maka, sepanjang periode September 2009 – Februari 2010, PT WNI mengajukan resititusi Rp 1,597 triliun dan PT MNA sebesar Rp 808,5 miliar.

Panja juga memperoleh informasi bahwa KPP Besar Dua telah mengendus dugaan pidana dalam pengajuan restitusi itu. Bahkan didapat petunjuk tindak pidana yang cukup meyakinkan, yakni direksi PT WNI dan PT MNA diduga merekayasa laporan transaksi penjualan dan pembelian untuk tujuan menarik uang negara secara melawan hukum melalui restitusi. Sekadar catatan, mayoritas saham (96 persen) dua perusahaan itu dikuasai sebuah perusahaan yang berdomisili di tax-haven country, yakni Tradesound Investment Ltd yang beralamat di PO BOX 71, Craigmuir Chamber Road Town, Tortola, British Virgin Island.

Pada Oktober dan November 2009, Kepala KPP Besar Dua Mohammad Isnaeni mengajukan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (penyelidikan) terhadap dugaan tindak pidana PT WNI dan PT MNA kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Pontas Pane. Usul ini konon tidak digubris Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Pontas Pane maupun Dirjen Pajak M. Tjiptardjo. Kalau usul itu diterima, Ditjen Pajak bisa menarik kembali restitusi yang terlanjur dibayarkan kepada dua perusahaan itu.

Saya khawatir, pada saatnya nanti, kasus ini akan mengganggu status Darmin. Belum lagi jika kasus-kasus lain seperti kasus pajak Haliburton, kasus pajak Paulus Tumewu,, restitusi Wilmar Limited Group, dan kasus pajak Asian Agri, terus berkembang hingga saatnya Darmin resmi menjabat Gubernur BI. barangkali kita akan menyaksikan Gubernur BI melayani panggilan dari penegak hukum, katakanlah sekadar sebagai saksi. Namun, tetap saja tidak elegan jika Gubernur BI digelayuti masalah-masalah yang berkait dengan pelanggaran hukum.

Idealnya, Gubernur BI bersih masalah apa pun, termasuk masalah hukum. Tidak berlebihan kalau bank sentral dan jabatan Gubernur BI itu cenderung dipersepsikan sangat istimewa karena prinsip kepercayaan yang melekat padanya. Tugas Gubernur BI, menurut UU No.23/1999 yang kemudian diubah menjadi UU No.3/2004, tak hanya sekadar memimpin BI, tetapi juga menjaga dan mengendalikan inflasi, mengawasi sistem perbankan, mengelola sistem pembayaran nasional dan menjaga stabililitas nilai tukar rupiah. Jelas bahwa BI harus dipimpin pakar moneter sarat pengalaman.

Kriteria kepakaran dan pengalaman saja tak cukup. Syarat tak tertulis lainnya adalah mampu bersikap tegas dan berani menjaga independensi BI. Efektivitas tugas dan tanggung jawab bank sentral sebagai salah satu pilar ekonomi pasar akan terwujud jika independensinya tidak direduksi oleh kepentingan politik atau kepentingan kekuasaan. Independensi yang terjaga akan membentuk karakter orang-orang bank sentral yang profesional, dari level terbawah hingga posisi gubernur. Idealnya, integritas sosok Gubernur BI tak boleh jadi bahan cemooh publik.

Menurut saya, lampiran dokumen politik Komisi XI DPR itu sudah mengandung unsur keraguan terhadap sosok Darmin. Kalau Darmin akhirnya harus dijadikan calon terpilih, jangan-jangan kita memang mengalami defisit sosok pemimpin ideal. Dan kita tengah berjudi atas masa depan nasib rakyat yang kita layani dan kita wakili. (Sumber: Suara Pembaruan, 26 Juli 2010)

Tentang penulis:
Bambang Soesatyo, Anggota Badan Anggaran DPR/Ketua Kadin Indonesia

Dewan Pers Versus KPI

Oleh Mukhtaruddin Yakob

Menarik menyimak polemik antara Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat perihal sanksi terhadap program berita Metro TV. Langkah KPI menghukum stasiun televisi berita pertama di Indonesia itu telah meruyak luas menjadi polemik di antara lembaga pengawasan media, Dewan Pers dan KPI. Berbagai kalangan mempertanyakan tindakan yang ditempuh KPI terhadap bobolnya cuplikan adegan hubungan intim dalam sebuah CD hasil razia di Jawa Timur. Adegan berdurasi lima detik ini membawa malapetaka bagi produser acara “Headline News” Metro TV. Hasilnya, stasiun milik Surya Paloh ini pun harus puasa siaran “Headline News” pukul 05.00 WIB.

Metro TV sendiri secara sportif menyadari kesalahannya sehingga mendatangi KPI Pusat untuk mengklarifikasi. Bahkan Metro TV, yang diwakili Makroen Sanjaya, siap menerima sanksi dari KPI, bahkan menindak produsernya dan memohon maaf secara terbuka kepada publik. Error IT, seperti diakui Makroen, tak membuat KPI berubah sikap, sehingga Metro TV diwajibkan menghentikan program berita khusus pagi sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada publik.

Sanksi KPI Pusat ternyata menyulut kontroversi. Beberapa anggota Dewan Pers meradang dan menuding KPI menyalahgunakan wewenangnya dengan melarang siaran berita Metro TV. Dewan Pers merasa wewenang yang seharusnya menjadi ranah mereka ditelikung KPI. Pasal yang dipersoalkan adalah pertentangan antara Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3-SPS) dan adanya larangan penyensoran yang termaktub dalam UU No. 40 1999 tentang Pers pasal 4 ayat (2): ”Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran dan pemberedelan, atau pelarangan penyiaran.” Bahwa kedudukan undang-undang lebih tinggi dari peraturan KPI adalah argumentasinya.

Polemik ini menyita waktu KPI dan Dewan Pers, yang tengah menyiapkan langkah pemisahan infotainmen dari jurnalisme. Persoalan faktual dan nonfaktual menjadi perdebatan antara Dewan Pers, KPI, dan para punggawa infotainmen. Maka, KPI Pusat pun harus ekstrahati-hati menelurkan keputusan di tengah terpaan pernyataan para ”senior” media di Ibu Kota. Bahkan mantan anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, turut mempersoalkan KPI yang diduga telah melanggar Undang-Undang Pers (Koran Tempo, 21 Juli 2010).

Psywar

Ketidaknyamanan Dewan Pers terhadap tindakan KPI barangkali persoalan perebutan lahan. Seharusnya KPI tidak terlalu kaku dalam menerapkan peraturan, seperti harus menghentikan siaran “Headline News” Metro TV. Stasiun TV tersebut cukup menghentikan sementara dan meminta maaf serta menindak penanggung jawabnya. Jika harus off air selama 7 hari berturut-turut, memang agak berlebihan. Apalagi Metro TV sudah menunjukkan iktikad baiknya. Masih banyak tugas KPI akibat deregulasi bisnis TV dan arus informasi yang terbuka saat ini.

Persoalan infotainmen yang masih mengganjal adalah hal yang tak bisa diabaikan KPI. Apalagi, penertiban infotainmen mendapat perlawanan dari para bos PH, semisal Ilham Bintang, yang memiliki Cek& Ricek. Demikian juga perlawanan bos PH lain yang merasa kehilangan lahan jika tayangan infotainmen disensor bahkan dilarang tayang. Bukan cuma mengganjar “Headline News” Metro TV yang jelas sebagai produk jurnalistik kendati kecolongan cuplikan gambar porno.

Mungkin semua sepakat bahwa Metro TV bersalah dalam kasus ini, sehingga harus dikenai sanksi. Namun sanksi yang dijatuhkan KPI agak berlebihan karena telah merambah ranah yang diduga menghalangi kebebasan pers. Demikian juga Dewan Pers, yang justru ribut pada hal-hal yang tidak terlalu substansial. Dewan Pers boleh saja merasa tidak nyaman atas keputusan KPI terhadap Metro TV, tapi jangan sampai melupakan hal lain yang juga tak kalah penting. Perlawanan para pekerja dan bos infotainmen terhadap hasil rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI malah jadi blunder. Bahkan, Ilham Bintang–satu dari beberapa bos infotainmen–dalam sebuah kesempatan wawancara di stasiun TV swasta menyatakan tetap melawan. Ilham tak bisa menerima keputusan diceraikannya infotainmen dari jurnalisme.

Tapi juga Dewan Pers harus mencari solusi jika memang tayangan infotainmen dihentikan, karena sangat banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan akibat keputusan ini. Jangan sampai larangan ini justru menimbulkan persoalan baru, yakni ledakan pengangguran entertainer.

Selain itu, masih ada persoalan mendasar di kalangan media yang hingga kini belum teratasi. Sebagai pengawas Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, dewan yang beranggotakan tokoh masyarakat, perusahaan media, dan asosiasi pers ini seharusnya tidak mengabaikan soal kesejahteraan pekerja media. Selama ini Dewan Pers hanya mengurus soal kebebasan pers, kekerasan fisik, dan advokasi. Ada kekerasan psikologis yang justru tak pernah diangkat ke permukaan, seperti gaji atau upah layak. Padahal di dalamnya termasuk para pemilik modal di media. Artinya, Dewan Pers bagaikan mata pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Dalam Pasal 10 UU No. 40 1999 tentang Pers tercantum: ”Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih dalam bentuk kesejahteraan lainnya.” Namun amanah pasal ini sangat jarang, bahkan tidak, dilaksanakan para perusahaan pers. Nah, klausul ini semestinya juga diperdebatkan di kalangan Dewan Pers dan DPR RI, bukan semata menghakimi KPI yang mungkin ditafsirkan telah melanggar UU Pers. Jadi, Dewan Pers dan KPI Pusat bisa duduk kembali dengan menguburkan ego sektoral dan mengakhiri psywar demi kehidupan media dan masyarakat yang lebih baik. (Sumber: Koran Tempo, 27 Juli 2010)

Tentang penulis:
Mukhtaruddin Yakob, pekerja media dan ketua Aliansi Jurnalis Indepenen (AJI) Banda Aceh

Kolonialisasi Pertambangan di Kaltim

Oleh Siti Kotijah

Indonesia adalah negeri yang kaya raya akan sumber daya alam, yang menjadi incaran dari zaman pejajahan Balanda, Inggris, dan jepang. Negeri ini tercatat telah ratusan tahun melayani kebutuhan mineral dunia. Itu yang dilakukan pulau Bangka Belitung, yang lebih 3 abad memasok kebutuhan timah dunia. Negeri ini adalah penghasil utama beberapa mineral, berupa penghasil timah terbesar ke- 2 didunia, penghasil tembaga ke-3 terbesar didunia, dan pengeksportir batubara terbesar didunia sekarang.

Sejarah Eksploitasi

Perkembangn eksploitasi bahan-bahan tambang di Indonesia, berhubungan dengan arah ekonomi dan politik Negara-negara imperialis Perubahan sistem ekonomi dari tanam paksa kesistem kolonisis liberal, yang diterapkan Belanda pada abad 19. Sehingga memaksa Belanda mengubah kebijakan-kebijakan politinya, yakni mengundang modal asing berinvestasi sebagai upaya pemulihan ekonomi Hindia Belanda.

Eksploitasi dimulai dengan pendirian sebuah perusahaan bernama Biliton (Billiton Belitung, Pengeran Hendrik, saudara muda Raja Willaiam III,keluarga besar kerajaan Belanda). Dengan memperoleh ijin konsesi selama 40 tahun untuk mengeruk timah di Belitung. Sebelumnya untuk eksploitasi pertambangan dimulai pertama kali dilakukan oleh Tambang Telaga said, sebagai tambang minyak pertama yang ditemukan di Indonesia tahun 1892. Penemuan itu dikuti dengan penjualan Telaga Said kepada Royal Ducth.

Pada masa Soekarno, dengan Perpu tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda, yang ada di Indonesia (UU No.86 Tahun 1958). Melakukan kebijakan nasionalisasi seluruh sector yang pernah dikuasai Belanda. Langka ini sekarang yang ditiru dan berhasil dilakukan oleh Negara Bolivia dalam mengakhir kolonalisasi pertambangan dinegerinya.

Masa orde baru, konsesi pertambangan mineral, dimulai sebelum ada UU pertambangan. Bulan April tahun 1967, kontrak karya generasi pertama ditandatangi dengan PT Freeport. Setelah itu keluar UU No.11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum, dan sekarang diganti dengan UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Sejak itu, boleh dikatakan pemerintah kita telah memberi peluang muncul kolonialisasi pertambangan.

Pada akhirnya kerjaan pemerintah hanya mengeluarkan ijin, tanpa sungguh-sungguh membangun industry tambang yang mandiri dan terintregasi dari hulu dan hilir. ini benar-benar kebijakan yang keliru, yang menjerumuskan anak bangsa ini terjajah secara sumber daya alam. Sebagai fakta, pada tahun 2005, ada sekitar 840 ijin Pertambangan Kontrak Karya, yang melibatkan perusahaan asing, hingga Kuasa pertambangan milik pengusaha nasional. Luas areal yang diserahkan pemerintah mencapai 23% dari luas daratan Indonesia. Tahun 2006, sedikitnya ada 2.559 perijinan kuasa pertambangan dikeluarkan pemeirntah, ini belum termasuk ijin yang dikeluaran oleh pemerintah daerah pasca otonomi daerah tahun 1999 ( Jatam, 2009).

Bagaimana dengan Kaltim, kini sudah ada 33 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ijinnya dari Pemerintah Pusat dan 1.212 Kuasa Pertambangan (KP) diterbitkan Pemerintah Daerah di Kaltim (Data Dinas Pertambangan Propinsi Kaltim, Maret 2009).

Saya ingin, memberi gambaran, bahwa kami disini telah dibelanggu dengan kolonialisasi pertambangan akan sumber daya alam. Kekayaan hutan, perkebunan, tambang, sekarang dalam cekraman perusahaan asing, yakni Cina, India, Thailand, dan Malysian.

Nasib Masyarakat

Dari zaman penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang, tidak ada masyarakat yang kaya, semua miskin, sengsara, dan ditindas yang berkuasa. Sekarang tetap sama, hanya bentuk beda, karena dibalut dan disusun secara rapi atas nama ijin dan kerjasama dengan pemerintah yang memimpin negeri ini serta pejabat yang mengambil untung atas nama pribadi, dengan mengkorban anak cucunya sendiri. Kolonialisasi pertambangan tidak tampak, namun ketika tambang mulai melakukan pekerjaanya betapa keserakan akan alam, penindasan dengan menyingkir masyarakat yang tidak setuju, dan bencana ekologi atas lingkungan yang rusak.

Hak masyarakat, pada saat proses pemberian ijin tambang, seharusnya pada waktu dilakukan suryei lokasi melibatkan masyarakat. Amdal yang tidak ada sosialisasi. Pada tahap eksplorasi, dan penyedian sarana prasana yang menimbulkan masalah polusi udara, debu, akibat ledakan, pencemaran tidak dipertimbangkan. Proses produksi tambang, berapa bentang alam, gunung, bukit, air terjun, danau hilang dan dirubah, keruk, serta diratakan untuk mengambil tambang di kedalaman 100 meter kebawah. Yang tinggal lubang-lubang raksasa, sumur-sumber yang penuh limbah berbahaya. Kekeringan, krisis air, banjir, longsor, pencemaran.

Tidak terpikir betapa nilai yang telah hilang, betapa kesengsaran baru telah datang, bencana alam dimana-mana. Sarana prasarana dan pembangunan yang sia-sia, generasi yang akan datang akan mengalami kesuruman. Tambang pada akhirnya dikeruk menerus akan habis, yang dikenal eks tambang, kota jadi sepi, hening, orang pada pindah, menjadi kota mati yang tidak berpenghuni, karena semua telah habis, yang tinggal adalah bencana dan kerusakan lingkungan yang tidak bisa dipulihan. Bohong belakan jika ada teknologi yang mengembalikan indahnya hutan, damai gemerisik air, jerniknya danau, semua kelam, sekelam tambang yang berakhir. Pada siapa kita bisa menggugat atas kesalahan pengelolah negeri yang salah ambil kebijakan, dan harus kami tanggung selamanya…stop pertambangan.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Mengakhiri Transisi Demokrasi

Oleh Indra J Piliang

Dalam banyak aspek, perkembangan demokrasi di Indonesia sudah menunjukkan hasil. Hampir semua pimpinan legislatif dan eksekutif dipilih secara langsung. Begitu pula pimpinan yudikatif, sudah melewati proses yang transparan dibandingkan dengan sebelumnya. Partai-partai politik dan calon perseorangan mengambil peranan penting dalam proses ini, begitu juga penduduk yang memiliki hak pilih. Kecuali anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang tidak memiliki hak pilih, tidak ada lagi warga negara yang dilarang oleh undang-undang dalam mengikuti prosesi demokrasi.

Indonesia boleh dikatakan sudah berhasil melewati proses transisi demokrasi. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan baik. Militer kembali ke barak mengurus pertahanan. Polisi mengambil alih masalah-masalah keamanan. Partai-partai politik menggapai peran signifikan. Media massa berkembang sebagai pusat dari debat publik dan informasi publik. Kelompok-kelompok bisnis bisa memasuki kelembagaan politik tanpa kekhawatiran. Kalangan masyarakat sipil panen advokasi atas masalah-masalah publik.

Tentu, tidak ada makan siang yang gratis dalam demokrasi. Anomali selalu ada dalam urusan-urusan publik. Beberapa pilkada berakhir dengan kerusuhan. Polisi dan mahasiswa melakukan kekerasan. Para wartawan terkena intimidasi. Aktivis dipukuli orang tak dikenal. Sejumlah pemberitaan media mendapat reaksi negatif. Selain itu, setiap pertarungan politik menemukan pihak yang menang dan lebih banyak yang kalah.

Tetapi akankah keseluruhan anomali dalam demokrasi itu menandakan bahwa transisi belum selesai? Apakah pelembagaan baru dibutuhkan untuk menampung seluruh semangat perubahan agar setiap suara diperhatikan? Mari kita diskusikan.

Korupsi sebagai akar

Barangkali dari semua hal yang layak dikedepankan dalam pembicaraan menyangkut Indonesia adalah korupsi. Modus operandinya sudah beranak-pinak sedemikian rupa. Korupsi menghinggapi seluruh lini dalam pelayanan publik. Korupsi menjadi akar dari kelambanan Indonesia untuk memasuki tahapan negara-negara maju yang sejahtera. Membebaskan Indonesia dari korupsi adalah masalah utama bangsa ini, ketimbang menyusun kelembagaan demokrasi baru.

Korupsi dalam demokrasi dikenal dengan istilah money politics (politik uang). Modus ini dipakai untuk memperkaya diri, selain mendapatkan kekuasaan lewat jalur politik. Yang terkena pengaruh akibat politik uang bukan hanya pelakunya, tapi juga pihak yang menerima. Lambat-laun Indonesia menjadi negara yang dihuni oleh kucuran uang yang bocor dari brankas resmi negara. Dalam keadaan seperti ini, kejahatan jenis apa pun bisa datang dengan senang hati.

Bersarangnya korupsi dalam pohon demokrasi tentu menggelisahkan. Untuk itu, perlu disusun beragam peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi maupun penindakannya dan hukumannya. Paket undang-undang bidang politik idealnya banyak memuat pasal untuk mencegah politik uang. Dalam hal ini, anggaran yang dikeluarkan oleh peserta pemilu, baik partai politik maupun perseorangan, layak diketahui publik. Begitu juga mekanisme pengawasan penggunaan anggaran itu.

Sebagai contoh, sebelum pelaksanaan pemilu atau pilkada, para kandidat sudah menyebarkan media kampanye. Penyelenggara pemilu tidak bisa menjangkaunya mengingat masa kampanye resmi belum dimulai, termasuk tentu penetapan peserta pemilu atau pilkada. Tapi masyarakat dengan mudah bisa melihat aktivitas kampanye itu, bahkan dengan merusak sarana-sarana publik dengan iklan-iklan yang mencemarkan lingkungan. Penggunaan baliho, misalnya, sangat sulit diuraikan oleh alam dan dalam jangka pendek-menengah menimbulkan kerusakan lingkungan.

Orientasi aktor

Dalam masa lebih dari 10 tahun terakhir, kita menyaksikan banyak bendera partai politik hadir, begitu juga beragam organisasi sosial kemasyarakatan. Demokrasi menyuburkan kehadiran organisasi, perserikatan, maupun kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan. Bahkan kelompok yang dianggap radikal pun memiliki napas yang panjang. Hampir semuanya mengatasnamakan kebebasan dalam berkumpul dan berpendapat.

Masalahnya, kehadiran organisasi maupun partai politik yang menjamur itu tidak dengan sendirinya digerakkan oleh aktor-aktor yang baru sama sekali. Sebagian (besar) merupakan aktor-aktor lama yang berganti baju, organisasi, partai, maupun profesi. Dari sini, layaklah audit atas transisi demokrasi Indonesia tidak semata-mata dikaitkan dengan kelembagaan demokrasi, melainkan terarah langsung kepada para aktor.

Dalam banyak studi tentang transisi demokrasi, para aktorlah yang dicurigai membajak demokrasi bagi kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarganya. Krisis yang terjadi di Thailand dan Filipina, misalnya, berkaitan dengan aktor-aktor yang berebut pengaruh dalam kontestasi demokrasi. Untuk Thailand, menyangkut pengaruh dinasti kerajaan yang semakin surut dan menunggu kematian sang raja, Bhumibol Adulyadej, yang sudah tua. Sementara itu, Filipina bergumul dengan masalah yang ditinggalkan setelah hengkangnya Ferdinand Marcos pada 1986.

Indonesia sebetulnya tidak memiliki banyak aktor. Mantan presiden Soeharto, misalnya, menempatkan posisi seorang menteri dalam waktu lama dan bahkan pindah-pindah jabatan. Begitu juga pada level daerah, tidak banyak nama yang bisa dicatat sebagai pelaku aktif dalam pemerintahan, partai politik, atau kalangan dunia usaha. Sehingga jauh lebih mudah melakukan kajian-kajian perseorangan ketimbang sekarang.

Dari sini, jejak rekam menjadi ukuran. Mengakhiri transisi demokrasi di Indonesia menuju konsolidasi yang penuh akan dengan mudah dilakukan apabila masing-masing aktor demokrasi itu diketahui kiprahnya. Dan, saya kira, inilah tugas masyarakat sipil atau kalangan intelektual, terutama yang merasa memiliki independensi tinggi. Akan jauh lebih mudah melihat Indonesia ke depan ketika semua elite atau calon elite kita diketahui jejaknya. Bukankah hal ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan? (Sumber: Koran Tempo, 27 Juli 2010)

Tentang penulis:
Indra J Piliang, dewan penasehat The Indonesian Institute



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.113.708 hits
Juli 2010
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Iklan