Menunggu Gebrakan Dahlan Iskan

Oleh Erkata Yandri

Dengan begitu tajamnya sorotan terhadap masalah kelistrikan akhir-akhir ini, maka menjadi orang nomor satu di PLN sama halnya duduk di kursi panas. Mengapa? Jika paham medan luar-dalam, mempunyai banyak ide yang aplikatif, berjiwa kreatif dan agresif, mampu menggerakkan orang dan segala potensi yang ada di PLN, ya, silakan maju! Jika tidak, sebaiknya urungkan saja niat untuk duduk di situ. Janganlah hanya bermodal nekat, yang sama saja artinya dengan bunuh diri. Setidak-tidaknya semua itu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Dahlan Iskan, Direktur Utama PLN sekarang.

Sekadar gambaran, masalah yang dihadapi oleh PLN bukanlah ringan. Berbagai persoalan berat harus diselesaikan segera karena menyangkut ketahanan ekonomi nasional dan harga diri Indonesia di mata investor asing. Itu semua menyangkut persoalan internal maupun eksternal PLN, yaitu pertama, kualitas pelayanan yang masih buruk ditandai dengan kejadian seringnya mati lampu di beberapa wilayah pelayannya. Kedua, rasio elektrifikasi nasional yang masih 64,5 persen atau masih di bawah rata-rata ASEAN, yaitu 71,4 persen.

Ketiga, keharusan menyetor laba ke pemerintah dengan tantangan harga bahan bakar primer yang terus bergerak naik dengan tanpa menaikkan harga satuan energi listrik. Keempat, pembenahan lingkup internal PLN dengan budaya kerja yang cepat, efektif, dan efisien di semua lini operasional PLN sebagai tantangan menghadapi tuntutan kelistrikan, termasuk di dalamnya sistem pengadaan barang, perawatan, rekrutmen, dan sebagainya.

Kelima, kesiapan PLN dalam mengantisipasi undang-undang kelistrikan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yang akan berdampak pada persaingan dengan perusahaan listrik swasta dan ada kemungkinan pemecahan PLN (unbundled) baik secara vertikal maupun horizontal. Keenam, ketepatan waktu penyelesaian proyek kelistrikan 10 ribu megawatt di tahap I dan tahap II. Ketujuh, sinkronisasi visi PLN dengan rencana energy mix Indonesia sampai 2025 dan target emisi karbon 2020-2050, yang sudah dicanangkan Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu di Pittsburgh.

Artinya, dibutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya jago bermain ke dalam, tapi juga harus lihai bermain ke luar, seperti ke pemerintah sebagai regulator, ke penyuplai energi primer gas dan batu bara, serta ke perbankan, yang memberikan pendanaan.

Sewaktu nama Dahlan Iskan (DI) mencuat sebagai calon kuat Direktur Utama PLN untuk mengganti Fahmi Mochtar pada akhir Desember 2009, adalah hal wajar jika berbagai keraguan dan keyakinan mewarnai di awal-awal proses pengangkatan dirinya. Bagi yang ragu, alasannya sederhana sekali. DI bukanlah orang dalam PLN dan dia dianggap tidak tahu banyak permasalahan kelistrikan yang dihadapi PLN. Ditambah lagi dengan latar belakangnya yang bukan lulusan ketenagalistrikan atau paling tidak seorang lulusan manajemen energi. DI juga bukan seorang pemimpin perusahaan kelistrikan sekelas PLN, walaupun dia adalah pemimpin puluhan perusahaan dan bahkan dua di antaranya perusahaan pembangkit tenaga listrik di Kalimantan Timur.

Memang harus diakui bahwa dalam waktu yang sependek itu, tentu belum banyak yang bisa dihasilkan. Tetapi paling tidak harus sudah ada pijakan jelas yang sudah dirancang DI untuk langkah maju PLN berikutnya. Untuk itu, mari kita coba menganalisisnya secara jernih dan berimbang!

Kalau disimak dengan cermat di awal-awal kepemimpinannya, mungkin keraguan kita akan sedikit berkurang. Dalam berbagai kesempatan, DI dengan begitu meyakinkan memaparkan tiga hal penting rencana aksi jangka pendeknya untuk memperbaiki kinerja PLN.

Pertama, konversi bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap dari minyak ke gas dengan tujuan mengurangi biaya produksi. Kedua, penyediaan trafo untuk cadangan agar permasalahan mati lampu segera ditangani secara serius. Ketiga, rencana pembangunan power plant mini berbahan bakar batu bara. Artinya, ketiga hal tersebut adalah bentuk tindakan nyata dari tiga unsur perbaikan berkesinambungan (continuous improvement), yang bisa dicapai jika ada usaha peningkatan efisiensi (efficiency improvement), peningkatan kualitas (quality improvement), dan peningkatan produktivitas (productivity improvement). Sepertinya agak terkesan tidak spektakuler alias biasa-biasa saja. Tapi, jika ketiga hal tersebut bisa dilakukan, itu akan mampu mengurangi beban inefisiensi dari pemakaian minyak bumi, menurunkan risiko dan lama waktu listrik padam, serta mempercepat akses pelayanan jaringan kelistrikan.

Sebagai seorang yang bukan dari lingkup internal PLN, konsistensi dan keseriusan DI dalam memperbaiki kinerja PLN patutlah diapresiasi. Inilah salah satu modal utama keberhasilan dari seorang pemimpin perusahaan yang ingin mengubah keadaan dengan cepat. Salah satu contohnya adalah dalam mengejar komitmen dari pemerintah dan produsen gas nasional untuk jaminan pasokan ke PLN. Tanpa kejelasan pasokan gas, mustahil bisa jelas juga melakukan penghematan biaya operasional dari pemakaian minyak bumi yang jauh lebih mahal harganya di beberapa pembangkit listrik milik PLN.

Kemudian, keingintahuannya dalam menemukan akar masalah kualitas pelayanan listrik berdasarkan dari kejadian lapangan. Salah satunya adalah melihat langsung penanganan mati lampu beberapa waktu lalu di suatu kawasan di Surabaya akibat rusaknya sebuah trafo. Mungkin ini yang justru luput dilakukan oleh sejumlah Direktur Utama PLN sebelumnya yang terlena menyelesaikan masalah pada level atas, tapi keropos dalam memahami realitas yang terjadi di lapangan. Dari penjelasan yang diberikannya, sepertinya DI cukup kuat dalam menganalisis masalah di lapangan dan sudah tahu apa yang akan diperbuatnya nanti, walaupun dia bukan seorang insinyur listrik. Paling tidak dia sudah menerapkan prinsip pemecahan masalah sederhana “80 : 20 rules”, yaitu memfokuskan ke 20 persen masalah utama yang berkontribusi memberikan hasil 80 persen.

Karena itu, untuk “menyenangkan” pemerintah lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang sudah memilihnya dan “memuaskan” masyarakat sebagai pelanggan PLN, ada dua strategi penting yang harus dilakukan DI untuk menunjukkan kinerjanya dengan pasti.

Strategi pertama, mewujudkan bukti yang cepat bahwa telah terjadi efisiensi operasional di tubuh PLN dan peningkatan kualitas pelayanan listrik yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan ini, DI cukup berfokus pada tiga rencana aksi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Strategi kedua, mewujudkan bukti kinerja secara jangka panjang, yaitu dengan membenahi sistem yang ada sekarang agar menjadi lebih profesional, efektif, dan efisien. Diharapkan budaya kerja PLN menjadi lebih cepat dan lebih gesit bergerak untuk siap bertransformasi menjadi sebuah perusahaan energi listrik kelas dunia, yang berani bersaing secara sehat dengan perusahaan listrik swasta sekalipun.

Kedua strategi tersebut sebenarnya tidak sulit dilakukan asalkan DI tahu dari mana dan bagaimana memulainya. Dalam hal ini, kata kunci yang tepat untuk kesuksesan kedua strategi tersebut adalah “kemampuan menggerakkan orang-orang PLN sendiri”. Tanpa mereka semua, DI tidak ada apa-apanya. DI harus realistis membaca kondisi ini. (Sumber: Koran Tempo, 13 April 2010)

Tentang penulis:
Erkata Yandri, PERISET PADA SOLAR ENERGY RESEARCH GROUP, DEPT. VEHICLE SYSTEM ENGINEERING, FACULTY OF CREATIVE ENGINEERING, KANAGAWA INSTITUTE OF TECHNOLOGY-JAPAN

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,787,749 hits
April 2010
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Iklan

%d blogger menyukai ini: