Aspek Yuridis Surat Pengunduran Diri Pekerja

Oleh Asri Wijayanti

Surat pengunduran diri, adalah secarik kertas yang dapat merubah nasib pekerja. Banyak diantaranya yang disalah gunakan oleh pengusaha untuk memutus hubungan kerja. Pengunduran diri memang telah diatur di dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Batasannya pengunduran diri yang dibuat atas kemauan sendiri dari pekerja. Munculnya ketentuan baru tentang pengunduran diri ini didasarkan pada adanya kehendak untuk memberikan perlindungan bagi pengusaha yang telah menempatkan pekerja sebagai investasi bukan sebagai faktor produksi. Pekerja sebagai investasi dimaksudkan bagi pekerja yang telah dididik dan dilatih ketrampilan dan kemapuannya dengan biaya pengusaha tetapi dengan tiba-tiba tanpa memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk mencari penggantinya untuk pindah bekerja di tempat lain.

Bekerja adalah hak setiap manusia. Demikian pula hak untuk pindah kerja. Pekerja yang mempunyai keahlian cenderung untuk berpindah-pindah tempat kerja. Sebaliknya pekerja yang tidak berkeahlian cenderung memilih untuk bekerja di satu tempat. Kenyataan yang lain, bagi pekerja yang kurang baik prestasinya, sering dikeluhkan pengusaha akan bertingkah yang membuat pengusaha gerah dan memPHK. Sayangnya Undang-undangpun mempersulit aturan PHK. Singkatnya pekerja yang beritikad buruk apabila di PHK oleh pengusaha tetap ada ketentuan pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak.

Di sisi lain pekerja yang mengundurkan secara baik-baik sebelum UU No. 13 Tahun 2003 tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti apabila di PHK oleh pengusaha. Secara formal, surat pengunduran diri merupakan salah satu bukti tertulis yang telah dibuat oleh seseorang yang menandatangani surat pengunduran diri. Memang benar apabila hakim lebih mempercayai surat pengunduran diri itu telah dibuat atas kehendak si penandatangan. Hukum memang memandang bahwa apa yang telah tertulis dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Tetapi semua itu dapat disimpulkan bahwa hakim yang memeriksa hanya mendasarkan pada kebenaran formil saja. Hakim telah melupakan kebenaran materiil dari alat bukti itu.

Batasan surat pengunduran diri yang diatur dalam Pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu :

(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa pene-tapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Surat pengunduran diri yang telah ditanda tangani akan mempunyai kedudukan yang lain secara yuridis apabila telah disiapkan oleh pengusaha dengan paksaan. Terkadang bagi pekerja yang sering sakit sakitan atau pekerja yang tidak disenangi, akan disuruh oleh pengusaha untuk membuat surat pengunduran diri. Sangat jelas bahwa tanda tangan yang dilakukan orang tersebut, saat itu didasarkan pada suatu keadaan kesehatan dan kejiwaan yang tidak stabil. Dalam kondisi sakit dan ada kesalahan persepsi atau telah ada paksaan dari pihak Pengusaha. Tetapi kesemuanya tetap menjadi hak prerogatif hakim yang sedang memeriksa di Pengadilan Hubungan Industrial.

Surat pengunduran diri ditinjau dari Pasal 1866 Burgerlijk Wetboek (BW / KUH Perdata) merupakan salah satu alat bukti. Bukan satu-satunya alat bukti. Masih ada alat bukti lainnya yaitu saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Hakim seharusnya melihat alat bukti yang lainnya. Surat pengunduran diri merupakan akta di bawah tangan, menjadi hilang kekuatannya sebagai alat bukti apabila tidak diakui. Si penanda tangan sudah melakukan pengingkaran atas kebenaran kesadaran penuh tanda tangan saat itu. Bentuk pengingkaran surat pengunduran diri yang dibuat di bawah ancaman, paksaan dan penipuan dapat dilakukan dengan sumpah atau saksi. Sumpah dan Saksi merupakan alat bukti juga. Saksi disini dapat merupakan saksi ahli. Di dalam hukum acara perdata yang menjadi landasan persidangan hukum acara di Pengadilan Hubungan Industrial terdapat asas satu saksi bukan saksi. Hakim tidak boleh mendasarkan hanya pada satu alat bukti saja, yang masih merupakan akta di bawah tangan bukan akta otentik.

Tindakan pengusaha yang telah memPHK atas dasar surat pegunduran diri yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 berdasarkan ketentuan Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum. Akibatnya pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima. Adapun isi dari Pasal 170 yaitu : Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi keten-tuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

Tentang penulis:
Asri Wijayanti SH MH, dosen Kopertis Wilayah VII Diperbantukan (DPK) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, mahasiswa S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
Email: asri1wj@yahoo.com

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,683,404 hits
September 2009
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

%d blogger menyukai ini: