Kontrak Internet Banking (Bagian III)

Oleh Sulistyandari

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 6 Juli 2009. Bagian II, edisi Senin 13 Juli 2009. Bagian III, Senin 20 Juli 2009. Bagian IV, edisi 27 Juli 2009.

 

2. Tentang Kontrak Internet Banking Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Dibawah Umur (Tidak Cakap) dan Orang Yang Tidak berwenang.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu kontrak/perjanjian yaitu :

1. sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk membuat perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan tersebut berkenaan baik mengenai subyek maupun obyek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subyek perjanjian (pesyaratan subyektif). Persyaratan ketiga dan keempat berkenaan obyek perjanjian.

Bila persyaratan subyektif perjanjian tidak dipenuhi, maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila persyaratan yang menyangkut obyek perjanjian tidak dipenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum.

Jadi suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap, maka perjanjian itu tidak sah dan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Lalu yang bagaimana ukuran cakap untuk membuat perjanjian ?

Pasal 1329 KUHPerdata mengatakan bahwa setiap orang adalah cakap membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Pasal 1330 KUHPerdata mengatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian yakni :

1. orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
3. orang-orang perempuan.

Menurut Pasal 330 KUHPerdata dikatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dengan berlakunya UU No.1/1974 tentang Perkawinan dari Pasal 47 jo 50 undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 18 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian/kontrak yang dibuat oleh mereka/pihak yang belum dewasa (belum 18 tahun) atau belum cukup umur atau tidak cakap, maka kontrak itu tidak sah dan akibatnya kontrak tersebut dapat dibatalkan.

Sedang akibat hukum terhadap kontrak yang dibuat oleh orang yang tidak wenang bertindak tidaklah diatur oleh undang-undang secara umum. Orang harus menentukan hal demi hal, apakah akibat hukumnya dan disitu orang terutama harus mengindahkan maksud dari ketentuan yang bersangkutan. Contoh : Orang tua/wali pada asasnya cakap bertindak, tetapi mereka tidak wenang untuk mengambil tindakan pemilikan atas harta tertentu milik anak dibawah umur yang berada dibawah kekuasaannya, kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu ((Pasal 48, 52 UUP); Orang yang dinyatakan pailit oleh suatu putusan pailit pada asasnya cakap bertindak, tetapi ia tidak berwenang lagi melakukan perbuatan hukum atas harta pailit, karena kewenangan atas harta pailit dari si pailit menjadi kewenangan kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan itu diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UU No.37/2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang). Jadi kewenangan bertindak ((handelingsbevoegdheid) adalah mengenai kewenangan bertindak khusus, yang hanya tertuju pada orang-orang tertentu dan untuk tindakan hukum tertentu saja.

Lalu apakah ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap kontrak internet banking. ?

Di depan telah dijelaskan bahwa dalam kontrak internet banking, kemungkinan besar pihak pembuat kontrak tidak berhadap-hadapan, sehingga masing-masing pihak tidak mengetahui apakah pihak lawannya adalah berwenang atau cakap membuat kontrak. Oleh karena itu dalam hal ini Munir Fuady berpendapat jika transaksi dilakukan melalui komputer atau tilpon, maka asalkan telah dipenuhi dan dilaksanakan alat-alat pengaman dari bank, misalnya nomor kode rahasia dan lain-lain, maka kontrak tersebut mestinya dianggap dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Dihubungkan dengan pendapat di atas, maka kontrak internet banking termasuk transaksi yang dilakukan melalui komputer atau tilpon, jika dilakukan oleh pihak yang belum cukup umur, dan jika telah dipenuhi dan dilaksanakan alat-alat pengaman dari bank, maka harus dianggap dilakukan oleh pihak yang berwenang atau cukup umur, sehingga kontrak tersebut dianggap telah sah.

Menurut UU ITE, termasuk perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang disebutkan di dalam Pasal 30 UU ITE yaitu :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Selanjutnya di dalam Pasal 46 UU ITE disebutkan bahwa:

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 30 jo 46 UU ITE merupakan perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan mendapatkan sanksi pidana dan denda. Kontrak internet banking yang dilakukan dengan melanggar pasal-pasal tersebut, maka pihak pembuat kontrak yang melanggar pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan melakukan perbuatan tanpa hak/wenang, akibat hukumnya ia mendapatkan sanksi pidana dan denda sesuai dengan pasal tersebut. Selain itu pihak yang dirugikan akibat perbuatannya tersebut dapat menuntut ganti rugi secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Tentang penulis:
Sulistyandari SH MHum, dosen Fakultas Hukum Univeritas Jenderal Soedirman Purwokerto, mahasiswa S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Email: putbung@yahoo.com

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,872,247 hits
Juli 2009
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan

%d blogger menyukai ini: