Arsip untuk Juli 16th, 2009

Nasib Hutan di Kaltim

Oleh Siti Kotijah

Masalah Illegal logging seakan tidak pernah putus dari pemberitaan media massa dan menjadi konsumsi publik dari tingkat lokal, nasional bahkan internasional. Illegal logging telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, budaya, dan ekologi.

Dampak ekologi dari kerusakan hutan, sudah tampak nyata didepan mata, dari tanah longsor, banjir, percemaran, dan perusakaan lingkungan yang bermuara pada hancurnya basis konservasi sumber daya hutan.

Kerusakan hutan di Kaltim, dapat dilihat dengan semakin rusaknya hutan menjadi lubang-lubang gundul kawasan hutan, bahaya banjir yang terus menerus tampak henti, bertambahnya lubang-lubang sumur berbahaya akibat pertambangan, Dan yang lebih miris adanya upaya mengubah pola pandang masyarakat bahwa hutan boleh dibabat untuk sawit demi peningkatan ekonomi masyarakat.

Kaltim yang idententik dengan hutan, berlahan-lahan telah menjadi lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, dan seiring waktu seakan makin dekat dengan petaka yang akan menggersangkan kerimbunan hutan Kalimantan. Sesungguhnya hutan kalimantan sudah dalam taraf yang mengkwatirkan dalam keberlanjutan kelangsungan hidup yang akan dipertaruhkan. Kegundahan hati dan kegelisahan jiwa masihkah cucu-cucu kita dan cicit-cicit kita dapat menikmati dan menyaksikan keindahan alam miliknya yang mereka titipkan kepada kita?.Dalam tataran filosofi: Apakah generasi sekarang mampu menjaga amanat yang dipercayakan oleh generasi yang akan datang akan beradaan hutan yang masih hijau dan rimbun?.

Pemanfaan dan pengelolaan sektor kehutanan dalam perkembanganya menjadi salah satu bagian terpenting dari lingkungan hidup, kerusakan hutan yang tidak terkendali akan mengkikis daya dukung dan kapasitas hutan yang bermuara pada bencana ekologi.

KTT Bumi di Rio de Jeneiro, menjadi consensus yang penting dibidang kehutanan, dengan adanya prinsip-prinsip kehutanan (forest principles) yang dituangkan dalan dokumen dan perjanjian:” Non-legally binding autrorative statement of principles for a global consensus on the management, conservation and sustainable of development” dan Bab 11 dari Agenda 21” Combatinng Deforestation”.

Foresty principles yang dirumuskan di Rio de Jeneiro, merupakan upaya memberikan kontribusi terhadap pengelolaan, pelestarian dan pembangunan berkelanjutan terhadap hutan, baik hutan alam maupun hutan buatan, serta tidak terkecuali bagi hutan di seluruh wilayah geografis dan cuaca. Pernyataan ini meminta pemeintah pada setiap negara untuk mempromosikan dan menyediakan wadah peran serta masyarakat dalam pengembangan, pelaksanaan dan perencanaan kebijakan nasional perhutanan. Prinsip-prinsip kehutanan ini kemudian dijabarkan pada Konsideran butir a UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004 , bahwa: “Hutan wajib untuk disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan agar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Dalam tataran gobal, dapat dihitung dan dipertanyakan seberapa lama lagi dunia dapat bertahan tanpa hutan? Hutan kaltim butuh waktu berapa tahun lagi untuk menjadi cerita?, dan berganti lahan gundul, bahkan menjadi hamparan padang pasir yang berlobang-lobang.

Menjadi renungan kita semua, khususnya pemegang kekuasaan di Kaltim, untuk menghentikan segala upaya dari kerusakan hutan, berupa: penegakan hukum dibidang kehutanan dan upaya pemerintah untuk menghentikan perijinan pertambangan di kawasan hutan, perubahan alih fungsi hutan, operasi pemberantasan illegal logging dan sangsi yang tegas terhada pelaku kerusakan hutan. Jangan kasus-kasus kehutanan menguap begitu saja tanpa sentuhan yuridis. Putusan Pengadilan Bangkinang tanggal 29 September 2001 terhadap kasus PT Adei Plantion & Industry yang bertumpu pada UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, membuat kita senang akan penegakan lingkungan. Namun sayangnya putusan tersebut dianulir oleh Pengadilan Tinggi bahkan MA sendiri, Tragis..

Kedepan nasib hutan ada ditangan kita semua, perlu waktu lama untuk mengembalikan seperti semula, sedang kita dikejar waktu akan bencana ekologis yang akan segera tiba, perlu suatu kegerakan dari semua kalangan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan dan mengucapkan stop pertambangan dikaltim.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Iklan

Pengembalian Aset Koruptor Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (Bagian II)

Oleh Lilik Mulyadi

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 9 Juli 2009. Bagian II, edisi Kamis 16 Juli 2009. Bagian III, edisi Kamis 23 Juli 2009. Bagian IV, edisi  Kamis 30 Juli 2009.

 

  1. B.   PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2001

        Dalam perkara korupsi sebagaimana UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai  pengembalian  aset  hasil   tindak  pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan (civil procedure) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan (criminal procedure). Pengembalian aset (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata secara runtun diatur dalam ketentuan Pasal 32,[1]  Pasal 33[2] dan Pasal 34[3] serta Pasal 38C[4] UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian melalui jalur kepidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5),[5] Pasal 38 ayat (6)[6] dan Pasal 38B ayat (2)[7] dengan proses penyitaan dan perampasan. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

             Apabila diperinci pengembalian aset dari jalur kepidanaan ini dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok[8] juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa:

(1)   Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

(2)   Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

(3)   Pidana denda dimana aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (strafsoort) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) bersifat determinate sentence dan indifinite sentence.[9]

(4)   Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan in absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7)  UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

(5)   Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38B ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

               Kemudian pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui jalur keperdataan dapat dilakukan melalui aspek-aspek sebagai berikut:

(1)  Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut perkara korupsi. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Konstruksi ketentuan pasal ini banyak menimpulkan problematika. Salah satu yang esensial adalah tidak jelasnya status dari orang yang digugat perdata tersebut apakah sebagai pelaku, tersangka atau terdakwa. Apabila mengikuti alur polarisasi pemikiran pembentuk UU maka berkas hasil penyidikan yang diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk digugat perdata adalah selain bagian inti delik telah adanya kerugian keuangan negara yang telah terbukti maka walaupun bagian inti delik lainnya  ataupun putusan bebas walaupun tidak terbukti tetap dapat dilakukan gugatan perdata. Selintas ketentuan pasal tersebut mudah dilakukan akan tetapi pada praktiknya banyak mengandung kompleksitas. Tegasnya, yang paling elementer apabila dilakukan gugatan perdata tentu berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat, akan tetapi kompleksitasnya dapatkah negara melalui Jaksa Pengacara Negara membuktikan tentang adanya kerugian negara tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab UU Hukum Perdata (KUHP). Memang, dari dimensi kebijakan legislasi dan praktik peradilan ketentuan pasal tersebut mengandung problematika. Pasca KAK 2003 maka kebijakan legislasi akan dihadapkan adanya perumusan tindak pidana korupsi yang tidak mempermasalahkan lagi adanya unsur kerugian keuangan negara oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 20 KAK 2003 sebagaimana diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 dimana tindak pidana korupsi berorientasi kepada perbuatan memperkaya diri sendiri (illicit enrichment). Tegasnya, unsur kerugian negara bukan unsur penting sebagaimana redaksional ketentuan Pasal 3 butir 2 KAK 2003 tentang “scope application”, yang menegaskan bahwa, “For the purpose of implementating this Convention, it shall not be necessary except otherwise stated herein. For the offence…to result in damage or harm to State property”.

(2)  Gugatan perdata kepada ahli waris dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. (Pasal 33, Pasal 38B ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

(3)  Gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya bila putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Ketentuan Pasal 34, Pasal 38B ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa, “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

 

Tentang penulis:
Dr Lilik Mulyadi SH MH, dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka, Malang, Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan spesialisasi Hakim Umum, Hakim Niaga dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Email: lilikmulyadi@yahoo.com


 

 

 


            [1]Pasal 32 ayat (1) menentukan: “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.” Ayat (2) menentukan: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”

           [2]Pasal 33 menentukan: “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

           [3]Pasal 34 menentukan: “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

           [4]Pasal 38 C menentukan: “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

          [5]Pasal 38 ayat (5) menentukan: “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.”

            [6]Pasal 38 ayat (6) menentukan: “Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.”

           [7]Pasal 38B ayat (2) menentukan: “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

             [8]Ketentuan pidana pokok dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perumusan sanksi pidana (strafsoort) dapat terdiri dari pidana mati, pidana penjara (seumur hidup atau pidana minimal umum atau maksimal khusus) dan atau pidana denda dimana hakim dalam putusannya dapat juga menjatuhkan adanya kumulasi dari pidana pokok.

            [9]Menurut Collin Howard dikenal adanya 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) yaitu sistem fixed/definite sentence berupa ancaman pidana yang sudah pasti, sistem indefinite sentence berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian sistem determinate sentence berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana dan sistem indeterminate sentence berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana; badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu. (Collin Howard, An Analysis of Sentencing Authority, in Reshaping the Criminal Law, P.R. Glazebrook (ed), Stevens & Sons, London, 1978, hlm. 47). Sedangkan menurut Sue Titus Reid dikenal juga 4 (empat) sistem perumusan yaitu tidak ditentukan (indeterminate), tertentu (determinate), terduga (presumptive), dan bersifat memerintahkan (mandatory). (Sue Titus Reid, Criminal Justice, Procedures and Issues, Chapter 12, University of Tulsa, New York, 1987, hlm 353).



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.972.555 hits
Juli 2009
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan