Arsip untuk Juli 13th, 2009

Demokrasi Palsu

Oleh Subagyo

Pilpres 2009 hampir pasti dimenangi pasangan SBY-Boediono, seandainya tak ada faktor-faktor yang dapat mengubah secara ekstrem perolehan suara yang dihitung oleh lembaga yang melaksanakan penghitungan cepat (quick count). Tapi, ganjalan terbesar dalam Pilpres 2009, adalah dugaan manipulasi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), serta terhalangnya akses hak pilih rakyat yang tidak terdaftar dalam DPT.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dua hari menjelang Pilpres 2009, tidak maksimal dijalankan mengingat sempitnya waktu sosialisasi. Selain itu, putusan MK itu, mengeliminasi hak warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, yang berdomisili di luar alamat formalnya menurut kartu tanda penduduk (KTP).

Artinya, aturan teknis operasional penggunaan hak pilih dalam Pilpres 2009 kali ini menjadi menjadi penghalang akses hak politik yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam UUD 1945. Jika demikian, boleh dikata, aturan yang dijadikan acuan pelaksanaan Pilpres 2009, serta pelaksanaanya, adalah inkonstitusional, melanggar kewajiban negara (yang diwakili pemerintah) untuk memajukan, memenuhi, menegakkan, dan melindungi HAM sebagaimana ditentukan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

Penyimpangan Tafsir
Dalam konferensi persnya, SBY menyatakan, pihak-pihak yang menyatakan Pilpres 2009 tidak demokratis, hendaknya berhati-hati. Jika tidak puas dengan dugaan pelanggaran, ada jalur hukum yang dapat ditempuh dalam mekanisme demokrasi. Benar, ini prinsip atau nilai umum dalam demokrasi. Cara-cara penyelesaian terhadap kepentingan yang saling bertentangan harus dengan cara damai, tertib dan adil. Cara itu hanya dapat dicapai melalui hukum (Prof Soehardjo, 1991).

Pertanyaannya, bagaimana jika hukum justru tidak berjalan sebagaimana mestinya? Lantas hukum mana yang hendak digunakan jika peraturan-perundangan serta putusan MK yang mengoreksi UU Pilpres itupun inkonstitusional?

Inkonstitusionalitas Pilpres 2009 dapat direparasi dengan putusan pengadilan (MK), apabila ada pihak yang dirugikan hak konstitutifnya. Tentunya, dengan menyadari, MK sekarang dapat dikatakan sebagai lembaga negara paling bagus reputasinya itu, juga tak luput dari potensi kelemahan dan penyimpangan dalam mengadili kasus-kasus politik kepentingan para raksasa.

Sebagai contoh, ketika memutuskan pengujian terhadap UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, MK telah masuk perangkap kepentingan penguasa kapital dalam ekonomi dan hukum yang liberal. MK menafsir secara korup terhadap Pasal 33 UUD 1945. MK berpendapat, pengertian “negara menguasai” tidak berarti memiliki secara perdata tapi dalam arti mengatur, memberikan izin, serta mengawasi. Putusan MK itu kemudian dijadikan standar tafsir Pasal 33 UUD 1945.

Dengan tafsir MK seperti itu, kita sulit membedakan antara prinsip pengelolaan produksi krupuk oleh sebuah pabrik, yang juga mengharuskan adanya pengaturan, izin, dan kontrol, dibandingkan dengan pengelolaan air yang merupakan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Apalagi, seandainya dalam Pilpres juga terdapat -agenda penguasa kapital yang berusaha keras mewujudkan tujuannya menguasai kekayaan Indonesia melalui penguasa yang mereka danai. Fenomena ini bukan hanya kecurigaan, tapi telah menjadi gejala global, sebagaimana diutarakan ekonom David Korten (1995), bahwa ancaman baru bagi rakyat negara di dunia modern ini adalah “Tirani Modal” yang menyetir para penguasa negara.

Tak heran, jika dalam sejarah hukum di negara ini, sejak Orde Baru sampai sekarang, kita akan kesulitan menemukan putusan pengadilan yang mengalahkan para korporasi raksasa pengendali republik ini, ketika mereka digugat oleh rakyat korban. Contoh mutakhir adalah putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Lapindo Brantas Inc dan pemerintah tidak bersalah dalam kasus lumpur Lapindo

Padahal, dalam standar pembuktian hukum acara perdata mestinya para hakim terikat oleh alat bukti dokumen otentik berupa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus itu, yang menemukan sejumlah kesalahan dan pelanggaran kaidah teknik yang baik dalam pengeboran di sumur Banjar Panji 1 Porong Sidoarjo.

Memanusiakan Manusia
Pilpres 2009 berjalan damai. Tapi serangkaian kecurangan serta inkonstitusionalitas aturan serta penyelenggaraannya, telah mencederai demokrasi. Jalan yang diwarnai ketidakjujuran serta korupsi konstitusi itu mustahil mampu membawa perubahan yang diharapkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebohongan awal untuk mencapai tujuan akan melahirkan rangkaian kebohongan lain. Untuk mematahkan rangkaian kebohongan itu dibutuhkan kontrol yang kuat dari rakyat. Tapi apa bisa jika rakyat yang lemah itu telah terbius?

Tampaknya penyelenggaraan negara yang berlabel demokrasi ini masih mewarisi dan membanggakan cara-cara kotor dan bohong seperti dicontohkan Ken Arok, Raden Wijaya, Gajah Mada, Sultan Hadiwijaya, Panembahan Senopati Sutawijaya, dan Suharto. Lalu membuahkan generasi politik mafioso kotor turun-temurun.

Demokrasi Indonesia, kata Prof. Soehardjo, seharusnya bercirikan humanization of the people and the person (memanusiakan masyarakat dan memasyarakatkan manusia). Bukan membohongi masyarakat dan memasyarakatkan pembohongan. Sebagaimana sistem pendidikan kita, juga diracuni sistem liberal dan kapitalisme global, yang kemudian mewujud dalam tingkah laku demokrasi yang semakin menjadi tahayul itu.

Demokrasi kita hanya kulit, jiwanya hampir punah. Bagi orang-orang yang tersisa, masih ada harapan mewujudkan bangsa bermoral melalui pendidikan alternatif yang progresif. Atau, jika tak ada lagi moral yang tersisa, siap-siap saja bangsa ini kehilangan negara, sebab politik tanpa moral akan melenyapkan kedaulatan rakyat dengan cara-cara bohong dan menipu. Tanpa kedaulatan rakyat, yang ada hanya negara palsu dan demokrasi palsu. (Sumber: Surya, 10 Juli 2009).

Tentang penulis:
Subagyo, advokat dan pekerja sosial.

Iklan

Kontrak Internet Banking (Bagian II)

Oleh Sulistyandari

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 6 Juli 2009. Bagian II, edisi Senin 13 Juli 2009. Bagian III, Senin 20 Juli 2009. Bagian IV, edisi 27 Juli 2009.

 

B. Pembahasan
Untuk menjawab beberapa permasalahan hukum berkaitan dengan transaksi/kontrak internet banking di atas, penulis mendasarkan pada aturan hukum yang sekarang telah ada di Indonesia. Saat ini di Indonesia belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hak dan kewajiban nasabah dan bank berkenaan dengan transaksi melalui internet banking. Dibawah ini penulis sebutkan beberapa aturan perbankan yang secara umum berkaitan dengan penggunaan layanan transaksi internet banking :

• Pasal 6 huruf © UU Perbankan mengatakan bahwa usaha bank meliputi memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

• Pasal 8 UU No.23/1999 (UU BI) mengatakan bahwa tugas BI antara lain mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

• Pasal 15 UU BI mengatakan bahwa Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran BI berwenang : a) melaksanakan dan memberikan persetujuan dan ijin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; b) mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; c) menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penjelasan pasal 15 tersebut mengatakan bahwa jenis alat pembayaran termasuk alat pembayaran elektronis.

Dari aturan perbankan diatas dapat disimpulkan bahwa aturan di atas hanya mengatur mengenai kewenangan bank untuk melakukan kegiatan usaha memindahkan/transfer uang atau pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran elektronis tentunya termasuk di dalamnya pembayaran melalui internet. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan hukum mengenai transaksi/kontrak internet banking harus didasarkan hukum kontrak yang ada seperti Buku III BW, kontrak itu sendiri, peraturan perundang-undangan lain yang relevan seperti UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), teori-teori hukum.

1. Tentang Saat Terjadi/Lahirnya Transaksi/Kontrak Internet Banking.
Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi : a) kesempatan penarikan kembali penawaran; b) penentuan resiko; c) saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa; d) menentukan tempat terjadinya perjanjian. Mengingat hal tersebut maka penting sekali menentukan saat lahirnya perjanjian/kontrak internet banking, dimana para pihak pembuat kontrak mungkin tidak berhadapan secara langsung. Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan kontrak/perjanjian.

Untuk menentukan saat lahirnya kontrak adalah sangat mudah jika para pihak pembuat kontrak saling berhadap-hadapan, tetapi bagaimana jika para pembuat kontrak berada/tinggal di tempat yang berbeda? Untuk menentukan saat lahirnya kontrak dalam hal yang demikian ada beberapa teori :

a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)
Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan perkataan lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya. Pada saat tersebut pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu.

b. Teori Pengiriman (Verzending Theori).
Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak.

c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie).
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

d. Teori penerimaan (Ontvangtheorie).
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak.

Di dalam kontrak internet banking para pihak pembuat kontrak kemungkinan tidak berhadap-hadapan, walaupun teori-teori ini lahir bukan dimaksudkan untuk kontrak internet banking, namun untuk menentukan saat lahirnya kontrak internet banking dapat digunakan teori-teori di atas sebagai pedoman tentunya disesuaikan kondisi tehnologi antara penawaran dan penerimaan di dalam media internet.

Di dalam Pasal 20 UU ITE dikatakan bahwa:

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Jika dihubungkan dengan ke-empat teori mengenai saat lahirnya kontrak, maka UU ITE menganut Teori Pernyataan (Uitings Theorie). Dengan demikian untuk menentukan saat lahirnya kontrak internet banking mendasarkan pada UU ITE adalah pada saat pernyataan penerimaan penawaran oleh Penerima yang dilakukan secara elektronik.

Tentang penulis:
Sulistyandari SH MHum, dosen Fakultas Hukum Univeritas Jenderal Soedirman Purwokerto, mahasiswa S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Email: putbung@yahoo.com

’Keranjang Politik’ Warga Tionghoa

Oleh Mustofa Liem

Gairah politik masyarakat atau etnis Tionghoa pascareformasi atau dalam 11 tahun terakhir ini, memang luar biasa. Kondisi beberapa tahun mirip menjelang Pemilu 1955. Sebagaimana di era parlementer dulu yang penuh kebebasan, etnis Tionghoa, juga berpartisipasi dalam berbagai partai politik atau bebas memilih caprescawapres manapun.

Aksentuasi tidak terletak pada etnisitasnya, melainkan lebih pada hak warga negara yang bebas berpartisipasi dalam berpolitik. Bukan dimarjinalisasi lagi. Meskipun Pilpres 8 Juli sudah berlalu, masih banyak pertanyaan dilontarkan ke penulis, kira-kira bagaimana pilihan etnis Tionghoa dalam Pilpres itu.

Apakah benar suara etnis Tionghoa hanya terkonsentrasi pada SBY-Boediono yang sudah memang berdasar versi penghitungan cepat (quick count)? Atau pada JK-Win atau Mega-Pro? Kalau “flashback” sejenak ke masa kampanye lalu, ketiga capres-cawapres hampir tidak ada yang absen dalam mendekati publik Tionghoa.

Cawapres Prabowo Subianto yang disebut-sebut sebagai dalang Tragedi Mei, getol mendekati etnis Tionghoa, seperti dilakukan di Surabaya pada 24 Juni 2009. Dalam pertemuan, Prabowo menjelaskan bahwa tudingan dalang itu hanya fitnah. Prabowo berjanji menjelaskan fitnah itu. Tapi tidak sekarang. Kalau dijelaskan sekarang, Prabowo takut Pilpres 2009 batal. Menurut Prabowo, fitnah dalam politik itu biasa.

Difitnah sekali tak jadi soal karena Deng Xiaoping difitnah sebanyak tiga kali. Satu hal yang pasti, Prabowo tidak mungkin anti-Tionghoa, karena tiga dokter pribadinya dari kalangan Tionghoa. Capres SBY sempat hadir dan memberi sambutan dalam ultah 10 Tahun Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), 23 Juni 2009, pukul 19.00 WIB di Istora Senayan, Jakarta. Kehadiran SBY mengisyaratkan hubungan mesra antara sebagian besar warga Tionghoa dengan pemerintahan SBY. Di era SBY tercipta jaminan kesetaraan bagi warga Tionghoa. Tidak ada sekat-sekat antara pribumi dan nonpri. Ini tampak dari UU Kewarganegaraan No 12/2006 yang disahkan SBY pada 1 Agustus 2006.

Etnis Tionghoa sungguh diakui dan dijamin kesetaraan atau kesederajatan posisinya dengan anak bangsa yang lain dalam hukum Indonesia. Etnis Tionghoa pun bebas berpartisipasi dalam politik dan memainkan peran aktifnya dalam proses demokrasi. Kemudian di mana-mana muncul kegairahan warga Tionghoa, seperti Perhimpunan INTI untuk ikut “mainstream”, lalu berperan dan berkontribusi lebih besar bagi keharuman dan kejayaan Indonesia. Tentu saja pengakuan dan jaminan kesetaraan itu bukan merupakan pemberian cuma-cuma SBY, karena untuk merealisasi UU No 12/2006 ada perjuangan para aktivis Tionghoa dan lintas etnis dan agama sejak 2000.

Sekali lagi, ada kontribusi dari para presiden sebelumnya seperti Megawati, Gus Dur dan Habibie. Bedanya dengan para presiden terdahulu, dalam era Presiden SBY, pengakuan dan jaminan kesetaraan itu sudah diangkat ke hukum positif dengan lahirnya undang-undang khusus (lex specialis) seperti UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Malah pada 28 Oktober 2008, disahkan Undang Undang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Demikian juga capres JKWiranto berusaha merebut simpati dari beragam anak bangsa, termasuk warga Tionghoa. Pada 4 Juli 2009, JK juga mendatangi etnis Tionghoa Surabaya. Tentu JK juga punya klaim keberhasilan seperti SBY. Maklum JK sebagai wapres dari SBY.

JK membantah bahwa dia anti-Tionghoa. JK menambahakan, nyaris tidak ada kerusuhan rasial anti-Tionghoa selama dia jadi wapres. Di Makassar, nyaris meledak kerusahan seperti itu pada 2007, tetapi berhasil dicegah.

Sebagai arsitek perdamaian Poso atau Aceh, JK selalu memberi jaminan bahwa etnis Tionghoa sama status dan posisinya dengan anak bangsa yang lain. Jaminan itu juga diberi payung hukum, yakni UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Siapa Dipilih? Banyak orang di luar masyarakat Tionghoa sudah menjatuhkan penilaian bahwa mayoritas Tionghoa pasti memilih SBY-Boediono. Nyaris semua atau 100%. Penilaian ini mungkin tidak terlalu benar. Jangan lupa etnis Tionghoa merupakan masyarakat yang majemuk. Sebagai kelompok etnis terbesar ketiga di Indonesia (setelah Jawa dan Melayu), masyarakat Tionghoa tidak mau dipandang berada dalam satu keranjang.

Fakta juga berbicara, cukup banyak pemikir Tionghoa atau warga biasa yang beretnis ini berada di dalam tim sukses masing-masing capres-cawapres. Beberapa pengusaha besar, tidak hanya berdiri menyokong SBY-Boediono, tapi juga Mega-Pro atau JK-Win. Karena itu, tidak benar penilaian bahwa masyarakat Tionghoa hanya memberi dukungan buta pada satu capres-cawapres tertentu.

Apalagi, sejak zaman penjajahan Belanda hingga kini, pilihan politik masyarakat Tionghoa memang beragam. Dalam Pilpres 8 Juli 2009, dijamin pilihan etnis Tionghoa juga beragam. Mungkin saja yang memilih SBY-Boediono cukup banyak, tetapi juga jelas ada yang memilih Mega Pro atau JK-Win, sebagaimana orang Jawa, Madura, Batak, Dayak dan sebagainya.

Yang penting, sebagai warga negara, masing-masing warga Tionghoa sudah memainkan peran aktifnya. Sebab demokrasi di negeri ini akan cacat, jika ada satu kelompok warganya tidak berperan aktif. Jangan lupa, sebagai hajatan politik yang terbesar, Pilpres bukanlah tujuan utama hidup berbangsa dan bernegara.

Jangan gara-gara Pilpres, kita justru berkonflik dan terpuruk. Apalagi saat menyikapi terjadinya beberapa kecurangan Pilpres yang sifatnya kasuistis, jangan sampai ada konflik rasial, seperti di Xinjiang, China. Pilpres 2009 sudah menempatkan SBY-Boediono sebagai pemimpin yang paling banyak dipilih rakyat. Kita harapkan pilihan itu tidak keliru. Semoga SBY-Boediono menjadi pemimpin yang bisa mengantar negeri ini pada kejayaan, kesejahteraan dan keadilan. Korea, China atau Singapura bisa jaya karena kepemimpinan yang kuat juga. (Sumber: Surya, 11 Juli 2009).

Tentang penulis:
Mustofa Liem, dewan penasihat Jaringan Tionghoa Untuk Kesetaraan

KDRT dan Perlindungan Anak (Bagian VIII)

Oleh Asri Wijayanti

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 25 Mei 2009. Bagian II, edisi Senin 1 Juni 2009. Bagian III, edisi Senin 8 Juni 2009. Bagian IV, edisi Senin 15 Juni 2009. Bagian V, edisi Senin 22 Juni 2009. Bagian VI, edisi Senin 29 Juni 2009. Bagian VII, edisi Senin 6 Juli 2009. Bagian VIII, edisi Senin 13 Juli 2009.

Selanjutnya diakhir makalah ini, perlu kita renungkan sejenak, sebagai umat Islam ada ajaran mengenai keluarga sakinah. Sudahkah kita professional di dalam kehidupan kita ? Dalam lingkungan keluarga sudahkah kita menjadi anak yang soleh? Suami atau istri yang hanya takut kepada Allah ? Seandainya ajaran itu dilaksanakan mustahil akan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga.

Terhadap kekerasan seksual, diatur dalam Pasal 281 – 303 KUHP dengan kejahatan kesusilaan .

No Kriteria UU PKDRT KUHP
1 kekerasan fisik Mengakibatkan rasa sakit = srafmaxima pidana penjara  5 th atau denda Rp. 15 juta Penganiayaan :srafmaxima pidana penjara  2 th 8 bln atau denda Rp. 4.500 ; direncanakan pidana penjara  4 th
Mengakibatkan jatuh sakit/ luka berat  = srafmaxima pidana penjara  10 th atau denda Rp. 30 juta Penganiayaan berakibat luka berat = srafmaxima pidana penjara  5 th; direncanakan srafmaxima pidana penjara  7 th; penganiayaan berat = srafmaxima pidana penjara  8 th; direncanakan = pidana penjara  12 th
Mengakibatkan mati = srafmaxima pidana penjara  15 th atau denda Rp. 45 juta Penganiayaan berakibat mati = srafmaxima pidana penjara  7 th; direncanakan pidana penjara  9 th; penganiayaan berat = pidana penjara 10 th; direncanakan = pidana penjara  15 th
Tidak mengakibatkan penyakit / halangan kegiatan = srafmaxima pidana penjara  4 bulan atau denda Rp. 5 juta Penganiayaan tidak merusak kesehatan  = 3 bulan
Pasal 5, 6, 44 UU PKDRT Dilakukan oleh suami, istri atau anak ditambah 1/3 Pasal 351-356 KUHP
2 Kekerasan psikis Mengakibatkan penderitaan psikis = srafmaxima pidana penjara 3 th /denda Rp 9 juta. Belum di atur
Tidak mengakibatkan penderitaan psikis =  srafmaxima pidana penjara 4 bulan  /denda Rp 3 juta.
Pasal 5, jo 7 jo 44 ayat 2 jo Pasal 52 UU PKDRT 
3 Kekerasan seksual srafmaxima pidana penjara 12 tahun Pencabulan = srafmaxima pidana penjara 9tahun
Adanya hubungan seksual, srafmaxima pidana penjara  4 – 15 tahun atau denda Rp. 12 – 300 juta Perkosaan = srafmaxima pidana penjara 12 tahun
Berakibat luka berat , srafmaxima pidana penjara  5 – 20 tahun atau denda Rp. 25 – 500 juta  
Pasal 5, jo 7 jo 44 ayat 3 jo Pasal 53 UU PKDRT  Pasal 281 – 303 KUHP
4 Penelantaran dalam rumah tangga srafmaxima Pidana penjara  3 tahun atau denda Rp. 15 jutaPasal 5, jo 7 jo 44 ayat 4 jo Pasal 54 UU PKDRT

 

Belum diatur

 

Dari tabel di atas dapat diketahui adanya perbedaan ancaman sanksi bagi pelaku KDRT. Strafmaxima yang terdapat di dalam UU PKDRT  secara umum lebih berat daripada KUHP. Hal ini bertentangan dengan asas hukum pidana, bahwa hukuman yang diterapkan bagi terdakwa adalah hukuman yang paling meringankan terdakwa. Dengan asas itu maka dapat dikatakan bahwa norma hukum dalam UU PKDRT adalah mubadzir. Selain itu di dalam teori hukum pidana hanya dikenal srafmaxima tidak ada sraf minima, yang disebut di dalam Pasal 53 UU PKDRT.

Munculnya UU PKDRT berawal dari adanya bias gender dalam masyarakat. Seolah- olah permpuan menjadi korban kekerasan suami, tuntutan emansipasi perempuan sangat tinggi. Keinginan untuk mempunyai kedudukan yang sama. Seperti yang diungkap oleh Wardani,

Diperlukan pemahaman ulang ajaran Islam, mengingat kitab klasik baik tafsir, penjelasan hadits Nabi maupun fiqh dibentuk dalam kondisi tertentu yang tidak mustahil bias-gender……, perempuan secara psikologis karena sudah berada dalam lilitan ajaran agama yang dipahami sedemikian rupa dan norma yang hidup di masyarakat sering tidak menyadari dirinya sedang menjadi korban kekerasan. Kekerasan terhadap istri sering terjadi karena istri tidak memiliki penghasilan, meski ini tidak bersifat umum. Pemberdayaan juga harus dilakukan dengan pencerdasan, karena perempuan di perdesaan yang tingkat pendidikannya rendah cenderung nrimo dan mudah diekploitasi suaminya.[1]

Pendapat itu sangat berlebihan, secara kodrat perempuan berbeda dengan laki-laki. Hanya perempuan yang memiliki fungsi reproduksi. Perempuan yang baik adalah yang taat pada suaminya, yang dapat menjadikan penyejuk hati bagi suami dan keluarganya, untuk menjadi keluarga sakinah. Kedudukan istri seimbang dengan suami. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 30 – 34 UUP.

Berdasarkan Pasal 30 UUP, Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 31 UUP

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 34 UUP

  1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
  3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Selanjutnya terhadap perlindungan anak sama dengan istri. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamian di seluruh dunia. Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Utuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. 

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskrimansi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child), serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang efektif. [2] Sekitar 80 sampai 98 persen anak-anak mengalami hukuman fisik di rumah mereka.

ü  Di lebih dari 100 negara, anak-anak masih mengalami ancaman atau hukuman fisik dengan cambuk, ikat pinggang atau alat lain di sekolah.

ü  Sekurang-kurang di 30 negara, hukuman cambuk atau rotan masih diterapkan pada anak dalam sistem pidana.

ü  Hanya 2,4 persen dari anak di dunia secara hukum dilindungi dari hukuman fisik di semua lingkungan latar belakang.

ü  Setiap tahun, 133 juta dan 275 anak menyaksikan kekerasan yang sering terjadi di antara orang tua mereka.

ü  Antara 20 hingga 65 persen anak usia sekolah di negara-negara berkembang mengalami kekerasan verbal dan fisik.

ü  Dalam survei di 21 negara, setidaknya 7 persen perempuan dan 3 persen laki-laki mengalami viktimasi seksual selama masa kanak-kanak.

ü  Pada tahun 2004, 218 juta anak terlibat dalam perburuhan anak. Sebanyak 126 juta di antaranya bekerja di lingkungan yang berbahaya.

ü  Sekitar 5,7 juta anak berpartisipasi dalam kerja paksa; 1,8 juta anak dieksploitasi dalam pelacuran dan pornografi; dan 1,2 juta anak menjadi korban perdagangan manusia (trafficking).

ü  Hampir 53.000 anak diperkirakan tewas pada tahun 2002 akibat homisida. Di beberapa negara industri, anak yang berusia di bawah satu tahun menghadapi resiko homisida 3 kali lebih tinggi, sebagian besar di tangan orang tua, dibanding anak usia 1-4 tahun, dan 2 kali lebih tinggi dibanding dengan mereka yang berusia 5-14 tahun.

ü  Dari anak-anak yang menjadi korban homisida, 22.000 (atau hampir 42 persennya) berusia 15-17 tahun, dan dari jumlah itu, 75 persennya adalah anak laki-laki.[3]

 

Dasar pengaturan hak anak diawali dengan UUP. Pasal 42 UUP, disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. (Pasal 45 , 46 UUP).

Ketentuan UUP itu lebih lanjut menjadi salah satu dasar pengaturan perlindungan anak, sehingga melahirkan beberapa undang-undang yaitu UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Selanjutnya diakhir makalah ini, perlu kita renungkan sejenak, sebagai umat Islam ada ajaran mengenai keluarga sakinah. Sudahkah kita professional di dalam kehidupan kita ? Dalam lingkungan keluarga sudahkah kita menjadi anak yang soleh? Suami atau istri yang hanya takut kepada Allah ? Seandainya ajaran itu dilaksanakan mustahil akan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga.

Tentang penulis:
Asri Wijayanti SH MH, dosen Kopertis Wilayah  VII Diperbantukan (DPK) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,  mahasiswa S-3 Ilmu Hukum Universitas  Airlangga. Email: asri1wj@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Wardani, Kandidat doktor di IAIN Sunan Ampel,   Kekerasan Terhadap Istri http://www.indomedia.com/bpost/022007/21 /opini/  opini1.htm, diupdate 30 Juni 2008

 

 

[2] Komisi nasional perlindungan anak, http://www.komnaspa.or.id/profile.asp, diupdate 30 Juni 2008

 

[3] “Menghapus Kekerasan terhadap Anak”, diterbitkan oleh Inter-Parliamentary Union dan Unicef.

Rumitnya Penanganan Korupsi di Metropolis

Oleh Augustinus Simanjuntak

Dua kasus korupsi yang belakangan mencuat di metropolis menarik untuk dicermati. Pertama, kasus gratifikasi pemkot ke DPRD Surabaya Rp 720 juta yang melibatkan beberapa pejabat pemkot dan anggota dewan. Kasus itu menarik karena dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terjadi perdebatan tentang berhak tidaknya anggota dewan menerima jasa pungut (japung).

Jaksa dan BPKP berpendapat, anggota dewan tidak berhak menerima japung karena mereka bukan aparat penunjang. Sedangkan terdakwa berpendapat sebaliknya (berhak). Mereka mengacu pada Perda No 9 Tahun 2006 dan Perwali No 74 Tahun 2006 bahwa japung diberikan kepada aparat pemungut dan penunjang. (Jawa Pos, 23/6).

Kasus kedua yang tak kalah menarik adalah dugaan penyalahgunaan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Kasus itu menarik karena salah seorang penerima aliran dana berkelit bahwa uang yang diterimanya (Rp 300 juta) merupakan pinjaman yang akan dikembalikan. Jawa Pos pun membuat pertanyaan menarik, bolehkah anggaran program pemerintah dipinjamkan untuk tujuan yang tidak jelas? (Jawa Pos, 27/6).

Yang pasti, isu hukum kedua kasus tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Lalu, bagaimana mengatasi perdebatan hukum tersebut?

Menurut teori hukum pidana modern, tujuan utama hukum adalah keadilan etis, bukan keadilan material (uang). Seorang pencuri kambing sering dihakimi massa karena perbuatannya yang tercela atau tidak adil menurut standar moralitas. Dia dihukum bukan karena kerugian berdasar nilai kambing.

Koruptor pun seharusnya demikian. Perbuatannya dibenci masyarakat karena tergolong tercela. Namun, spirit itu tidak terdapat dalam UU PTPK yang menekankan unsur ”penyalahgunaan wewenang” dan ”kerugian negara”.

Padahal, pejabat yang menyalahgunakan wewenang belum tentu korupsi. Misalnya, pejabat laboratorium di PTN memutuskan untuk menyewakan mesin yang menganggur kepada swasta untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan semula (sarana praktik mahasiswa). Tujuannya, supaya mesin tersebut tidak rusak dan berkarat. Lalu, hasil sewa disetor ke kas universitas. Di sini, negara malah diuntungkan.

Namun sebaliknya, pejabat bisa saja korupsi tanpa menyalahgunakan wewenang. Misalnya, dengan wewenangnya yang sah, pejabat menerbitkan surat keputusan (SK) yang menguntungkan keuangan pihak tertentu yang tidak berhak. Di sini, SK tetap sah, tetapi di dalamnya bisa terjadi penyalahgunaan uang negara.

Kemudian, bila korupsi terfokus pada kerugian negara, delik percobaan tindak pidana korupsi tidak bakal pernah terjadi. Sebab, para koruptor cukup mengembalikan hasil kejahatannya untuk meloloskan diri dari jerat hukum. Padahal, dalam hukum pidana, percobaan melakukan kejahatan pun dipidana.

Karena itu, hakikat korupsi seharusnya diartikan sebagai penyalahgunaan uang atau aset negara, bukan penyalahgunaan wewenang. Bentuk-bentuknya ialah: (a) mengambil dan memiliki uang atau aset negara tanpa hak; (b) menggelapkannya untuk diri sendiri; (c) memalsukan dokumen-dokumennya untuk keuntungan pribadi; (d) pungutan liar (pungli). Sayangnya, hal-hal itu tidak terdapat dalam UU PTPK. Maka, korupsi sulit ditangani oleh aparat.

Penggunaan uang negara (dana P2SEM) untuk sesuatu yang bukan tujuannya (dipinjam untuk kepentingan diri) dengan melanggar norma anggaran tergolong perbuatan melawan hukum (korupsi). Pelaku telah mengambil alih dana negara tanpa persetujuan resmi dari pemilik (negara). Tindakan itu juga jelas tidak adil. Sebab, dia bebas meminjam dana negara (secara sembunyi-sembunyi) demi keuntungan dirinya, sedangkan warga lain tidak berkesempatan sama dengan dia. Padahal, dana P2SEM adalah uang rakyat.

Memang, ada pemilikan uang negara yang tidak adil, namun tidak termasuk tindak pidana korupsi. Misalnya, gaji pejabat yang jumlahnya tak seharusnya karena kesalahan teknis birokrasi. Jika pejabat menerima gaji yang jumlahnya lebih besar daripada yang seharusnya karena kesalahan teknis, kelebihan itu menjadi utang (kredit) kepada negara. Di sini, tidak ada unsur kesengajaan (niat jahat). Namun, uang yang telanjur diterima itu harus dikembalikan ke kas negara.

Logika yang sama berlaku dalam kasus gratifikasi pemkot ke DPRD. Sistem pendapatan anggota DPRD jauh berbeda dengan sistem pendapatan aparatur negara yang lain. Misalnya, gaji PNS diatur secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasar sistem golongan dan jabatan. Tetapi, anggota DPRD bisa memperoleh penghasilan tambahan melalui aturan sendiri, PP, dan peraturan wali kota. Korupsi tanpa penyalahgunaan wewenang?

Menurut pemkot, mengacu pada PP No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, japung boleh dibagi-bagikan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menghasilkan pajak dan institusi penunjang. Maka, melalui Perwali No 74 Tahun 2006, anggota DPRD berhak menerima japung.

Persoalannya, apakah pantas dan adil jika tugas keseharian anggota dewan terkait pemungutan pajak daerah harus dinilai dengan uang Japung? Jika para terdakwa bertahan dengan logika japung untuk menghindari isu suap pemkot ke anggota DPRD dalam meloloskan proyek busway dan Surabaya Sport Centre (SSC), DPRD kita tergolong ulung dalam mengomersialkan jabatan.

Dengan kata lain, setiap tugas kenegaraan bukan lagi pengabdian, melainkan fungsi jabatan yang dinilai dengan uang. Padahal, penghasilan mereka dari uang rakyat sudah lebih dari cukup. Anehnya, gratifikasi itu tidak pernah dipublikasikan terlebih dahulu kepada publik metropolis (dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Sekarang, bola berada di tangan kejaksaan. (Sumber: Jawa Pos, 12 Juli 2009).

Tentang penulis:
Dr Augustinus Simanjuntak SH MH, dosen aspek hukum di FE UK Petra Surabaya



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.918.988 hits
Juli 2009
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan