Retorika Murahan Kuota Politik Perempuan

Oleh Soe Tjen Marching

Sebagai seorang feminis, seharusnya saya bahagia dengan adanya kuota politik bagi perempuan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD..Tapi, yang terjadi malah sebaliknya. kuota bagi perempuan terkadang tidak lebih dari retorika murahan.

Memang, sudah sejak awal 2004 lalu, pemerintah menunjukkan sedikit “kemurahan hati” pada perempuan dengan peraturan kuota 30% di dalam partai politik. Tentu saja, banyak perempuan yang bergembira, terutama mereka yang telah berjuang keras untuk adanya kesetaraan hukum bagi perempuan di Indonesia, yang rasanya masih hanya mimpi.

Bayangkan. Lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah perempuan. Namun, yang namanya wakil rakyat kebanyakan laki-laki. Bahkan kalau target 30% ini tercapai, masih lebih dari setengah wakil rakyat adalah lelaki. Perempuan masih “dikurung” di wilayah privat – merekalah yang biasanya berkutat dalam dapur, mengurus anak dan rumah tangga. Sedangkan lelaki mempunyai kesempatan lebih besar untuk mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Sesudah menikah, bila perlu karir perempuan dikorbankan demi sang suami dan keluarga. Kalau karir atau pendapatan sang istri melebihi suami, hal ini seringkali ditanggapi dengan rasa heran. Julukan perempuan ambisius yang lupa kodrat bisa-bisa melekat pada istri semacam ini.

Istri yang bertindak sebagai asisten atau sekertaris suami dianggap biasa. Namun bila sebaliknya terjadi, akan membuat banyak orang bertanya-tanya. Padahal, beberapa riset telah menunjukkan bahwa kemampuan perempuan tidak kalah dengan lelaki. Namun, tatanan sosial di Indonesia telah membuat kebanyakan perempuan terbenam dari fungsi pengambil keputusan dan hukum.

Kuota memang salah satu cara untuk mendongkrak ketimpangan seperti ini. Dengan harapan bahwa bila kuantitas diperbaiki, kualitas juga ikut terdongkrak. Lalu, apakah ini pertanda pemerintah sudah lebih menghargai perempuan?

Tunggu dulu. karena kuota yang tidak dibarengi kesadaran masyarakat dan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah akan kesetaraan gender, akan sia-sia. Ia hanyalah jalan pintas yang gampang namun justru memperdaya. Kuota seperti ini bahkan bisa dibandingkan dengan membungkam anak kecil yang merengek dengan sogokan. Seakan ini hanyalah cara lain untuk meredam protes akan kurangnya peran perempuan dengan berkata: “Nih permen, sekarang jangan rewel!”

Hal ini bukan berarti saya anti-kuota, karena di beberapa Negara, kuota politik bagi perempuan terbukti amat membantu dalam menangani kekerasan pada perempuan. Di Rwanda, misalnya, hukum mengenai pemerkosaan dan pelecehan seksual menjadi terangkat setelah ada beberapa anggota legislatif perempuan. Dalam hal ini, kuantitas mampu mendongkrak kualitas.

Namun yang terjadi di Indonesia malah sebaliknya. Karena setelah ada kuota, peraturan pemerintah bahkan lebih menyudutkan perempuan. Undang-undang anti pornografi yang diresmikan adalah salah satunya – ia menjadikan tubuh perempuan sebagai sumber kesalahan atas nafsu lelaki. Karena itulah, baju perempuan harus diatur, sedangkan lelaki tidak.

Janganlah heran bila kekerasan pada perempuan meningkat dan masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) tidak pernah ditangani dengan serius. Justru organisasi seperti FPI, yang seringkali menyudutkan hak perempuan dan kelompok minoritas, dibiarkan meraja lela. Hukum Syariah yang membatasi gerak perempuan terutama di ruang publik juga semakin merambah kemana-mana.

Persepsi pada perempuan secara umum tidak diubah, bahkan pemerintah menunjukkan “kemalasan” mengupayakan. Inilah bahayanya: Kuota justru dapat memberi kesan bahwa perempuan bisa mendapat posisi hanya karena “permen” dari pemerintah – mereka harus diberi kuota supaya dapat mencapai posisi dalam politik. Ini hanya menciptakan diskriminasi baru – ia akan dianggap menyingkirkan lelaki tapi tidak mengubah diskriminasi perempuan secara luas. Cara berpikir masyarakat dalam memandang perempuan akan semakin negatif.

Dengan kata lain, kuota tidak berdampak menolong perempuan, melainkan bisa berakibat merendahkan derajat perempuan. Pertanyaan yang sudah dan akan muncul dari kebijakan seperti ini adalah: “Apakah anda mau mepunyai Walikota, Gubernur atau Menteri yang kemampuan dan kualifikasinya adalah “Perempuan” semata, tetapi tidak becus sama sekali?”

Dan pertanyaan yang jarang didengar adalah: “Apa sebenarnya yang dituju dengan kuota?” Bila tujuannya adalah melawan ketidak adilan gender, mengapa kebijakan-kebijakan lain tidak mencerminkan hal ini? Dan apa yang menjamin bila perempuan yang terpilih juga akan memikirkan kesetaraan? Bila nantinya wakil rakyat hanya didominasi oleh ibu-ibu pejabat yang lebih memperhatikan sanggul mereka daripada nasib perempuan, mereka akan menjadi sekedar angka.

Kuota memang merupakan strategi yang ampuh untuk meredam protes dan mendapat simpati perempuan. Tapi, hal ini dapat membelokkan perhatian dari keogahan pemerintah dalam menangani persamaan hak perempuan secara sungguh-sungguh. Dengan memasang segelintir perempuan pada kedudukan elit, pemerintah memberi kesan seolah-olah mereka memperhatikan kepentingan perempuan. Tetapi bersamaan dengan itu, kuota perempuan di Indonesia terkadang dipisahkan dari pentingnya hukum yang juga menunjang kesetaraan perempuan secara menyeluruh. Bahkan perempuan semakin disudutkan dengan berbagai peraturan baru lainnya.

Jadinya kuota ini tidak lebih dari sekedar camilan yang nikmat, namun sama sekali tak bergizi. Pemerintah hanya bertindak seperti pedagang real-estate yang dengan cepat mengecat rumah mereka agar terlihat baru dan bisa laku, namun konstruksi rumah itu dibiarkan keropos dan bahkan membahayakan penghuninya. (Artikel yang hampir sama telah dimuat di Koran Tempo, 14 Maret 2009).

Tentang penulis:
Soe Tjen Marching, staff pengajar di SOAS – University of London & komponis. Salah satu pendiri Sekolah Mandala di Jl Putro Agung, Surabaya. Email:
smarching@yahoo.com

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,682,951 hits
Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d blogger menyukai ini: