Sertifikasi Guru Senior Dipermudah

Oleh Haris Supratno

UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen mengandung tiga semangat. Pertama, peningkatan kualitas guru dan dosen. Kedua, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Ketiga, pemberian perlindungan kepada guru dan dosen.

Semangat UU yang diundangkan tahun lalu itu seharusnya ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana peraturan pemerintah (RPP) tentang guru dan RPP dosen. Namun, sampai saat ini, baru RPP guru yang disahkan menjadi PP No 74/2008 tentang Guru.

Terbitnya PP 74 tersebut ternyata memberikan banyak kemudahan kepada para guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Baik itu melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung maupun dengan mengikuti sertifikasi melalui penilain portofolio meskipun bertentangan dengan UU Guru dan Dosen.

Dalam pasal 65, ayat b (2) bab VIII PP itu diterangkan bahwa pemberian sertifikat pendidik secara langsung itu bersyarat. Guru harus berkualifikasi akademik magister (S2) atau doktor (S3) golongan IVb. Kualifikasi tersebut harus berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Juga, harus relevan dengan mata atau rumpun pelajaran yang diampunya. Baik itu sebagai guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau konselor.

Contoh, guru SMA mengajarkan bidang studi bahasa Indonesia. Kualifikasinya S2 atau S3 dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia, program studi bahasa Indonesia, atau program studi pendidikan bahasa.

Jika tidak begitu, ketentuan tersebut tidak berlaku. Contoh, guru SMA mengajarkan bidang studi bahasa Indonesia. Tetapi, magister atau doktornya berasal dari program studi manajemen atau manajemen pendidikan.

Kemudahan seperti itu juga diberikan kepada guru yang bahkan belum S1 atau D4. Syaratnya, mempunyai golongan serendah-rendahnya IVc. Atau, angka kredit kumulatifnya setara dengan golongan IVc. Kebijakan itu merupakan pemberian penghargaan dari pemerintah kepada para guru senior. Meskipun harus mengorbankan kualitas, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan para guru. Sebab, dengan begitu, mereka cepat mendapatkan sertifikat pendidik. Harapannya, segera mendapatkan tunjangan profesi pendidik.

Ketentuan tersebut hanya berlaku selama transisi sepuluh tahun atau sampai 2018. Setelah 2018, semua guru harus melalui tahap sertifikasi. Baik itu melalui jalur penilaian portofolio maupun pendidikan

Jalur Penilaian Portofolio
Kemudahan lain adalah kemudahan mengikuti sertifikasi melalui jalur penilaian portofolio bagi guru yang usianya 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Juga guru yang sudah IVa walaupun belum S1 atau D4. Kemudahan tersebut tertuang dalam pasal 66.

Bunyinya: Dalam jangka waktu 5 (lima tahun) sejak berlakunya peraturan pemerintah itu, guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat mengikuti sertifikasi pendidik apabila sudah:

a.Mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai guru, atau

b.Mempunyai golongan IVa, atau yang memenuhi angka kredit kuantitatif setara dengan golongan IVa.

Kemudahan tersebut hanya berlaku selama masa transisi lima tahun sejak PP 74 ditetapkan. Artinya, peraturan ini hanya berlaku sampai 2014. Setelah itu, seluruh guru yang mengikuti sertifikasi minimal harus S1 atau D4.

Bukan hanya kepada guru, kemudahan serupa juga diberikan kepada pengawas satuan pendidikan. Pada 2007-2008, mereka memang belum diperbolehkan mengikuti sertifikasi pendidik. Sebab, konsep awalnya, sertifikasi itu hanya boleh diikuti guru dan dosen.

Dalam perkembangannya, banyak pengawas yang ingin mengikuti sertifikasi. Sebab, masing-masing menganggap bahwa dirinya dulu juga guru. Karena itu, mereka juga merasa berhak ikut sertifikasi. Apalagi setiap hari mereka bertugas mengawasi guru. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 67 PP 74. Dinyatakan bahwa pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya PP ini diberi kesempatan dalam jangka waktu lima tahun untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Untuk mengakomodasi mereka, Pedoman Sertifikasi Guru tahun 2008 harus direvisi. Unsur-unsur penilaian portofolio harus segera disusun khusus untuk peserta sertifikasi guru dari pengawas satuan pendidikan.

Pemberian sertifikat pendidik secara langsung pada berbagai kategori itu bermotivasi pemberian penghargaan. Selain itu, mempermudah mereka mendapatkan tunjangan profesi. Harapannya, kesejahteraan mereka meningkat. (Sumber: Jawa Pos, 18 Maret 2009).

Tentang penulis:
Prof Dr Haris Supratno, rektor Universitas Negeri Surabaya, aktif dalam penyusunan dan pembahasan RUU dan RPP Guru dan Dosen

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.893.727 hits
Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan

%d blogger menyukai ini: