Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian X)

Oleh A Djoko Sumaryanto

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr A Djoko Sumaryanto SH MH dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 5 Nopember 2008. Judul aslinya “Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Kamis 15 Januari 2009, Bagian II edisi Kamis 22 Januari 2009. Bagian III edisi 29 Januari 2009. Bagian IV edisi Kamis 5 Februari 2009. Bagian V edisi Kamis 12 Februari 2009. Bagian VI edisi 19 Februari 2009. Bagian VII edisi Kamis 26 Februari 2009. Bagian VIII edisi 5 Maret 2009. Bagian IX edisi Kamis 12 Maret 2009. Bagian X edisi 19 Maret 2009.

 

 

Hak-hak asasi manusia adalah tuntutan-tuntutan yang dipertahankan yang dikenal “sebagai hak” bukan tuntutan-tuntutan atas cinta, atau rahmat, atau persaudaraan, atau cinta kasih : orang itu harus mendapat atau menerimanya. Tuntutan itu bukan hanya merupakan aspirasi atau pernyataan-pernyataan moral tetapi bahkan merupakan tuntutan-tuntutan hukum berdasarkan hukum tertentu yang dapat diterapkan.   

 

Perlu diketahui bahwa penjatuhan pidana terhadap kasus korupsi adalah kumulatif yaitu penjatuhan pidana secara bersama-sama, disamping pidana pokok berupa pidana penjara dan Denda juga pidana tambahan berupa pidana uang pengganti. Sudarto[1] mengemukakan bahwa penghukuman (punishment) dapat diartikan sebagai menetapkan hokum atau sebagai memutuskan tentang hukumnya (berechten). Hal menetapkan hokum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata dan bidang hukum lainnya. Dari perspektif hukum pidana, istilah penghukuman digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim dengan istilah pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam pengertian sempit ini memiliki makna yang sama dengan istilah pemidanaan : veroordeling dalam bahasa Belada atau  sentencing dalam bahasa Inggris.[2]       

 

Berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara berkenaan dengan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi ádalah dengan proses pemidanaan, yaitu melalui menerapkan pidana Denda dan pidana Uang Pengganti.

 

Tujuan pemberian sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, adalah untuk menjerakan pelaku tindak pidana korupsi, dan tujuan pemberian sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana uang pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Mengingat dalam tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan keuangan negara dan perekonomian negara sangat besar pengaruhnya, karena negara dalam hal ini sebagai korban kejahatan. 

 

Pada tindak pidana korupsi, pidana yang dapat dijatuhkan lebih banyak dari ketentuan dalam KUHP. Dimungkinkan juga pidana penjara dijatuhkan bersama-sama dengan Denda. Delik korupsi di samping sanksi pidana biasa dapat juga dijatuhkan sanksi pembayaran uang pengganti/pengganti uang yang telah dikorupsi (Pasal 43 a UU 3/1971). Tabel-1

 

Lokakarya tentang sanksi pidana dalam buku II KUHP – BPHN Departemen Kehakiman RI di Jakarta pada pebruari 1986, yang merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mencari dan menghimpun masukan-masukan yang berguna bagi penciptaan situasi penologik yang baru. Tujuan hukum pidana  yang jamak (Multifold) membebaskan rasa bersalah dari terpidana, berdasarkan Pancasila, casi dari Tuhan dan terhadap Tuhan, artinya bukan beratnya pidana (denda) merupakan jaminan bagi kemajuan pidana, sebab kemajuan pidana untuk mencapai tujuan tidak dijamin oleh beratnya destapa atau “LEED” yang dideritakan oleh pidana, akan tetapi oleh sejumlah variable secara terpadu, yaitu  pelaku perbuatan pidana, perbuatan pidana, pidana dan variable sobural.[3]  Sedangkan menurut Sudarto[4] bahwa konsepsinya masih tetap saja klasik dengan tumpuan pada berat pidana denda sebagai satu-satunya variable kemanjuran pidana.

 

Menurut Roger Hood[5] mengatakan bahwa pidana denda secara Global lebih efektif dari pada pidana penjara, dengan kata lain pidana denda tidak perlu dibatasi penerapannya pada tindak pidana yang ringan saja, harus disediakan kemungkinan umum untuk dapat menerapkan pidana denda bagi semua tindak pidana, baik melalui stelsel alternatif maupun kumulatif.

 

Sedangkan Pidana pembayaran uang pengganti ádalah pidana tambahan yang khsusus ditentukan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah pidana pembayaran uang pengganti atau disingkat pidana uang pengganti. Istilah ini harus dibedakan dengan istilah ganti rugi dalam hukum perdata. Sebagai pidana tambahan, maka pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Suatu putusan hakim, berupa pidana pembayaran uang pengganti mengikuti pidana pokok (Pidana Penjara, Pidana penjara dan Denda),  pidana pembayaran uang pengganti biasanya diikuti dengan pidana tambahan yang lain yaitu perampasan barang-barang (apabila ada barang-barang yang masih dapat disita/dirampas)

 

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus dibedakan dengan ganti kerugian dalam lapangan hukum perdata dan ganti kerugian dalam KUHAP. Ganti kerugian/ganti rugi dalam hukum perdata berkaitan dengan Pasal 1365 BW. Ganti kerugian berdasar ketentuan KUHAP disatukan dengan rehabilitasi

 

Penjelasan Pasal 34 UU 3/1971 mengatakan bahwa “untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun kekacauan perekonomian negara, maka dianggap perlu sekali atas perampasan barang-barang bukti pada perkara korupsi tidak terbatas pada yang dimaksud dalam Pasal 39 KUHP, sehingga pidana tambahan itu merupakan perluasan yang diatur dalam KUHP.

 

Pidana tambahan perampasan barang-barang ádalah merupakan pidana perampasan kekayaan seperti halnya dengan pidana denda. Perampasan sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim, artinya mencabut hak milik atau barang yang dipunyainya dan barang itu dijadikan milik pemerintah (untuk tindak pidana korupsi / kasus korupsi dilelang untuk negara), sedangkan Penyitaan (Pem-beslahan) bukan pidana, tetapi suatu tindakan kepolisian/penyidik yang artinya menahan sementara barang itu untuk dijadikan barang bukti.

 

Sesudah tahun 1988 bedasarkan Fatwa Mahkamah Agung RI No. 37/TU/1988/66/PID, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 1988, Putusan-putusan kasus korupsi umumnya menjatuhkan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, ditambah dengan pidana uang pengganti dan perampasan barang-barang.

 

Dari ketentuan Pasal 18 UU 31/1999 dan Pasal 67 RUU KUHP tahun 2007 memiliki perbedaan istilah tentang pidana tambahan terutama berkenaan dengan Pidana uang pengganti. Pasal 18 UU 31/1999 menggunakan istilah pidana uang pengganti, sedangkan Pasal 67 RUU KUHP tahun 2007 menggunakan istilah pembayaran ganti kerugian. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan makna, dalam hukum pidana tidak dikenal istilah ganti kerugian yang ada ádalah uang pengganti walaupun maknanya sama yaitu bagaimana uang hasil tindak pidana korupsi dapat kembali kepada negara. 

 

Sedangkan dalam RUU Tipikor Versi Pemerintah juga diatur mengenai pengembalian/pemulihan kerugian keuangan negara, yang secara rinci terdapat pada Pasal 59, yaitu bahwa :

(1)  Pengembalian aset yang berada di luar wilayah negara RI yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dilakukan dengan kerja sama secara khusus antara Indonesia dengan negara lain tempat aset tersebut berada ;

(2)  Kerja sama secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral ;

(3)  Pengembalian aset dari negara tempat aset tersebut berada dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia ditinjau dari aspek politik, sosial, dan ekonomi ;

(4)  Pengembalian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan nilai aset yang diharapkan ;

(5)  Tanpa mengurangi arti Undang-undang tentang Pencucian Uang perlu kerja sama antar instansi terkait dalam rangka pelacakan dan pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi untuk memverifiasi identitas para nasabah dan melakukan penelitian terhadap rekening nasabah dari orang-orang tertentu di lingkungan baik pejabat publik maupun anggota keluarganya 

 

Landasan teoritis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang berisi hukum materiil dan hukum formil sedangkan berkenaan dengan pelaksanaan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi dan penjatuhan pidana/pemidanaan adalah merupakan implementasi dari hukum formil tindak pidana korupsi, yang berujung pada pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini mengandung makna bahwa harta negara yang dirampas oleh koruptor merupakan hak negara yang harus dikembalikan kepada negara, artinya pengembalian kerugian keuangan negara menjadi kewajiban hukum dan kewajiban aparat penegak hukum untuk mengembalikan kepada negara negara. Berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara secara religius Tuhan Yesus bersabda melalui Injil Matius 22 ayat (21) mengatakan ”berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” menurut penulis hal ini mengandung makna bahwa pengembalian kerugian keuangan negara merupakan kewajiban Hukum dan Aparaturnya untuk mengembalikan keuangan negara yang dikorup (hak negara)

 

Pada akhir pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Model Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara dimasa yang akan datang yaitu dengan mengefektifkan paraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang berkenaan pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan akan sangat mempengaruhi pemidanaan, serta mendapatkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.  Artinya dengan mengacu pada pembuktian perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi akan berpengaruh pada berat-ringannya pidana penjara, sedangkan apabila mengacu pada pembuktian harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan korupsi maka akan berpengaruh pada pengembalian kerugian keuangan pada Negara.

 

V. PENUTUP

 

A.   Kesimpulan

a.        Konsep kerugian keuangan Negara dalam perspektif hukum pidana adalah merupakan konsep kerugian keuangan menurut UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara, sedangkan menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kerugian keuangan Negara adalah merupakan unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Daad-Dader Strafrecht). 

b.      Pembalikan beban pembuktian dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi  Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37 A ayat (1) merupakan pembalikan beban pembuktian terhadap perbuatan terdakwa dan harta benda terdakwa yang diperoleh dari korupsi. Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi merupakan sistem pembuktian di luar kelaziman hukum pembuktaian tindak pidana, dan merupakan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Beban pembuktian tindak pidana korupsi adalah beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa secara berimbang (Balanced Probability Principles), artinya disamping Penuntut Umum yang dibebani untuk membuktikan kesalahan serta harta benda terdakwa hasil tindak pidana korupsi pada saat yang sama terdakwa dan atau penasehat hukum juga berhak untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan tindak pidana korupsi serta harta benda yang dimiliki/diperolehnya bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

c. Model Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara dimasa yang akan datang adalah mengefektifkan paraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang berkenaan pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan akan sangat berpengaruh pada sistem pemidanaan terhadap terdakwa kasus korupsi , serta untuk mendapatkan pengembalian kerugian keuangan Negara.  Dengan mengacu pada pembuktian perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi akan berpengaruh pada berat-ringannya pidana penjara, sedangkan apabila mengacu pada pembuktian harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan korupsi maka akan berpengaruh pada pengembalian kerugian keuangan pada Negara yang dilakukan melalui Pidana Denda dan pidana Uang Pengganti.  

 

B.     Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang disimpulkan di atas, sebagai masukan dikemukakan suatu rekomendasi pemikiran, maka diusulkan saran sebagai berikut :

a.        Sebagai pengembangan hukum pidana yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi tidak sekedar hanya hubungan antara perbuatan dan pelaku tindak pidana namun juga berkenaan dengan korban tindak pidana korupsi yaitu Negara sehingga terjadi perkembangan dari Daad-Dader Strafrecht sehingga menjadi   Daad-Dader-Slachtoffer Strafrecht

b. Berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara dengan sarana penal/pidana (setelah dilakukan pembalikan beban pembuktian atau tidak dilakukan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi) adalah dengan mengefektifkan sistem pemidanaan terhadap korupsi yaitu penjatuhan pidana komulatif penjatuhan pidana pokok seperti Pasal 10 KUHP (pidana penjara, pidana denda) dan pidana tambahan seperti Pasal 18 UU 31/1999 (perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan usaha, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu) untuk itu hakim-hakim yang akan memutus perkara korupsi seyogyanya telah memiliki metal dan integritas untuk memulihkan keuangan Negara.

c. Berkenaan dengan pemulihan keuangan Negara melalui pembalikan beban pembuktian adalah mengeterapkan Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi pada proses penyidikan yang akan datang dengan menyusun mekanisme yang jelas dalam pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga  pada tingkat pemeriksaan dipengadilan dapat ditinjau lagi dengan keberadaan plea bargaining system seperti yang dianut di Negara-negara Common law/Anglo Amerika,  untuk dimasukkan dalam Pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana yang berorientasi pada pemulihan keuangan Negara dan perekonomian Negara, juga karena alasan pengembangan pola pemberantasan korupsi di masa depan (futuristic).

 

Untuk maksud tersebut di atas diperlukan adanya perubahan peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang berorientasi pada mengembalikan keuangan Negara dan perekonomian Negara hal tersebut sejalan dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah melalui Ketua DPR dalam rapat Paripurna DPR pada tanggal 15 Agustus 2008 tentang perubahan/revisi UU PTPK.

 

Tentang penulis:

Dr A Djoko Sumaryanto SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Email: djokosumaryanto@yahoo.co.id

 

 

[1] Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung 1986, h. 71-72

[2] Dalam banyak literatur bahasa Inggris dalam konteks hukum pidana mengenai pemidanaan, istilah yang dipakai adalah punishment atau legal punishment.   

[3] JE Lokolo, Perkembangan Pidana Denda di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana, UNAIR, Surabaya, 30 Januari 1988, h. 278

[4] Ibid, h. 273

[5] Ibid, h. 295


Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.893.727 hits
Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan

%d blogger menyukai ini: