Eksepsi Terdakwa Mohammad Iqbal (Bagian I)

Oleh Maqdir Ismail

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari Keberatan (Eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa Mohammad Iqbal Perkara Pidana Nomor : 04/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST

yang disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta, 10 Februari 2009. Tim penasihat hukum terdiri dari Dr Maqdir Ismail SH LLM, Dr SF Marbun SH MHum, Rudjito SH LLM, Andi A Nawawi SH, Dasril Affandi,SH MH, Libertino Nainggolan SH, Masayu D Kertopati SH. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat Eksepsi tersebut bersambung. Bagian I, edisi Kamis 19 Maret 2009. Bagian II, edisi Kamis 26 Maret 2009. Bagian III, edisi Kamis 2 April 2009. Bagian IV, edisi 9 April 2009. Bagian V, edisi 16 April 2009.              

 

 

Dengan hormat,

 

Perkenankan pada kesempatan ini kami untuk dan atas nama Klien kami, Mohammad Iqbal  menyampaikan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum No: DAK – 04/24/I/09, tanggal 23 Januari 2009, yang dibacakan pada hari ini, Selasa Tanggal 10 Februari 2009.

 

Surat Dakwaan ini dibacakan dihadapan sidang yang mulia ini, setelah Penuntut Umum yang sama membacakan Tuntutan terhadap Sdr. Billy Sindoro. Dalam Surat Dakwaan ini dikatakan  Sdr. Terdakwa telah menerima hadiah dari Billy Sindoro  karena telah memenuhi permintaan Billy Sindoro.

 

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan keberatan atau eksepsi ini, yang merupakan upaya untuk mencermati perkara ini dari awal pemeriksaan. Mengingat perkara yang kita hadapi ini mendapat sorotan dan perhatian yang luas dari masyarakat, terutama dari Pers.

 

Ketertarikan masyarakat untuk memperhatikan perkara ini tentu beralasan. Menurut hemat kami paling tidak alasan pertama, masyarakat memperhatikan perkara yang kita hadapi ini, karena perkara ini melibatkan lembaga baru yang lahir untuk menegakkan hukum persaingan yaitu KPPU. Alasan kedua, karena yang terlibat dalam perkara ini adalah orang yang datang dari dunia usaha dengan kegiatan usaha yang sangat besar untuk ukuran kita di Indonesia. Alasan ketiga, karena yang terlibat dari awal dalam perselisihan yang melahirkan perkara ini, bukan hanya pengusaha-pengusaha besar dibidang TV berbayar, tetapi juga melibatkan kelompok usaha yang besar.

 

Dengan alasan itu pula kami Tim Penasihat hukum, ingin dari awal kita mengajak semua pihak untuk mencermati perkara ini secara baik dan telaahan awal yang kami sampaikan sebagai eksepsi atau keberatan atas surat Dakwaan penuntut umum, karena dalam Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum banyak hal yang diabaikan dan sama sekali tidak disinggung.

 

Majelis Hakim yang mulia

Eksepsi ini kami sampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

 

I.              Pendahuluan

II.            Alasan dan keberatan terhadap Surat Dakwaan

A.   Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa Ir. Mohammad Iqbal.

B.   Surat Dakwaan harus batal demi hukum

1.    Dakwaan disusun tidak cermat

2.    Dakwaan tidak dapat diterima

III.           Permohonan

Majelis Hakim yang mulia

Sdr Penuntut Umum yang kami hormati,

 

I.              Pendahuluan

Eksepsi atau keberatan yang kami sampaikan ini, bukan bentuk dari sikap gagah-gagahan, bukan pula sebagai bentuk untuk tampil beda, jauh pula dari sikap pamer pengetahuan dan sikap kritis. Eksepsi ini sepenuhnya kami maksudkan sebagai upaya konkret kami tim penasihat hukum terdakwa untuk melihat perkara ini secara utuh dan tanpa prasangka.

 

Korban persekongkolan

 

Dalam Berita Acara pemeriksaan yang dilakukan terhadap  Saksi Erry Bundjamin, SH dan saksi Erwin Darwis Purba, S.H, mereka menerangkan bahwa mereka sudah membuat satu skema rencana untuk mempengaruhi orang-orang di KPPU, sebagaimana    didiskusikan pada tanggal 17 Oktober 2007,  sesuai dengan bukti tertulis yang disita oleh penyidik. Pendekatan dilakukan melalui Tadjudin Noer Said, karena dianggap paling senior di KPPU dan mempunyai pengaruh. Bahkan direncanakan pembayaran terhadap Tadjudin Noer Said dilakukan dengan sukses FEE, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Erry Bundjamin, SH dan saksi Erwin Darwis Purba. Manuver di dalam KPPU diserahkan kepada Tadjudin Noer Said

 

Bukan itu saja yang direncanakan tetapi juga direncanakan untuk mendekati orang-orang tertentu, termasuk mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh SH dan Marzuki Darusman yang akan dilakukan oleh Halim Mahfuz, Senior  Vice President Corporate Affairs PT. Direct Vision. Selain itu direncanakan juga untuk mendekati Benny Pasaribu dan mendekati Syamsul Maarif melalui jalur pintas yaitu Partai Golkar. Juga melakukan pendekatan terhadap Komisi I melalui Marzuki Darusman sebagai anggota Komisi I dari Partai Golkar. Bahkan Komisi I, menurut Erwin Darwis Purba, S.H., PT DV pernah menyerahkan white paper kepada Komisi I DPR RI, sehingga Komisi I pernah berencana untuk memanggil PT. DV.

 

Ini adalah sebagai bukti bahwa ada skenario tertentu sebagai persekongkolan untuk mempengaruhi KPPU dalam menangani kasus yang dikenal sebagai kasus Liga Inggris ini dan skenario yang timbul karena peran Ery Bundjamin, SH dan Erwin Darwis Purba itu telah terlaksana, yang mana kemudian Tadjudin Noer Said (TNS), yang disebut-sebut dalam pembicaraan antar mereka, sebagai anggota KPPU yang paling senior bisa di lobby dan berhasil mempengaruhi terdakwa untuk berkomunikasi dengan Billy Sindoro. Tanpa ada peran TNS, Ery Bundjamin, SH dan Erwin Darwis Purba, maka tidak akan terjadi komunikasi antara terdakwa dengan Billy Sindoro dan perkara ini tidak akan pernah ada serta memakan korban yaitu terdakwa M. Iqbal.

 

Dengan demikian TNS, Ery Bundjamin, SH dan Erwin Darwis Purba harus dijadikan tersangka dan terdakwa karena telah bersama-sama melakukan persengkongkolan untuk menyuap komisioner KPPU yang menangani perkara siaran liga inggris dengan nomor perkara KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2008.

 

Tentang penulis:

Dr H Maqdir Ismail SH LLM, penulis dua buku yakni Bank Indonesia : Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi (2007); Pengantar Praktik Arbitrase (2007), dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Advokat dan konsultan hukum Maqdir Ismail & Partners Jln Bandung 4 Menteng Jakarta Pusat. Telepon (021) 391 1191 Faks (021) 314 7502. Email: maqdir@hotmail.com

 

 

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.893.727 hits
Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan

%d blogger menyukai ini: