Arsip untuk Maret 19th, 2009

Sertifikasi Guru Senior Dipermudah

Oleh Haris Supratno

UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen mengandung tiga semangat. Pertama, peningkatan kualitas guru dan dosen. Kedua, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Ketiga, pemberian perlindungan kepada guru dan dosen.

Semangat UU yang diundangkan tahun lalu itu seharusnya ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana peraturan pemerintah (RPP) tentang guru dan RPP dosen. Namun, sampai saat ini, baru RPP guru yang disahkan menjadi PP No 74/2008 tentang Guru.

Terbitnya PP 74 tersebut ternyata memberikan banyak kemudahan kepada para guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Baik itu melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung maupun dengan mengikuti sertifikasi melalui penilain portofolio meskipun bertentangan dengan UU Guru dan Dosen.

Dalam pasal 65, ayat b (2) bab VIII PP itu diterangkan bahwa pemberian sertifikat pendidik secara langsung itu bersyarat. Guru harus berkualifikasi akademik magister (S2) atau doktor (S3) golongan IVb. Kualifikasi tersebut harus berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Juga, harus relevan dengan mata atau rumpun pelajaran yang diampunya. Baik itu sebagai guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau konselor.

Contoh, guru SMA mengajarkan bidang studi bahasa Indonesia. Kualifikasinya S2 atau S3 dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia, program studi bahasa Indonesia, atau program studi pendidikan bahasa.

Jika tidak begitu, ketentuan tersebut tidak berlaku. Contoh, guru SMA mengajarkan bidang studi bahasa Indonesia. Tetapi, magister atau doktornya berasal dari program studi manajemen atau manajemen pendidikan.

Kemudahan seperti itu juga diberikan kepada guru yang bahkan belum S1 atau D4. Syaratnya, mempunyai golongan serendah-rendahnya IVc. Atau, angka kredit kumulatifnya setara dengan golongan IVc. Kebijakan itu merupakan pemberian penghargaan dari pemerintah kepada para guru senior. Meskipun harus mengorbankan kualitas, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan para guru. Sebab, dengan begitu, mereka cepat mendapatkan sertifikat pendidik. Harapannya, segera mendapatkan tunjangan profesi pendidik.

Ketentuan tersebut hanya berlaku selama transisi sepuluh tahun atau sampai 2018. Setelah 2018, semua guru harus melalui tahap sertifikasi. Baik itu melalui jalur penilaian portofolio maupun pendidikan

Jalur Penilaian Portofolio
Kemudahan lain adalah kemudahan mengikuti sertifikasi melalui jalur penilaian portofolio bagi guru yang usianya 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Juga guru yang sudah IVa walaupun belum S1 atau D4. Kemudahan tersebut tertuang dalam pasal 66.

Bunyinya: Dalam jangka waktu 5 (lima tahun) sejak berlakunya peraturan pemerintah itu, guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat mengikuti sertifikasi pendidik apabila sudah:

a.Mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai guru, atau

b.Mempunyai golongan IVa, atau yang memenuhi angka kredit kuantitatif setara dengan golongan IVa.

Kemudahan tersebut hanya berlaku selama masa transisi lima tahun sejak PP 74 ditetapkan. Artinya, peraturan ini hanya berlaku sampai 2014. Setelah itu, seluruh guru yang mengikuti sertifikasi minimal harus S1 atau D4.

Bukan hanya kepada guru, kemudahan serupa juga diberikan kepada pengawas satuan pendidikan. Pada 2007-2008, mereka memang belum diperbolehkan mengikuti sertifikasi pendidik. Sebab, konsep awalnya, sertifikasi itu hanya boleh diikuti guru dan dosen.

Dalam perkembangannya, banyak pengawas yang ingin mengikuti sertifikasi. Sebab, masing-masing menganggap bahwa dirinya dulu juga guru. Karena itu, mereka juga merasa berhak ikut sertifikasi. Apalagi setiap hari mereka bertugas mengawasi guru. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 67 PP 74. Dinyatakan bahwa pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya PP ini diberi kesempatan dalam jangka waktu lima tahun untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Untuk mengakomodasi mereka, Pedoman Sertifikasi Guru tahun 2008 harus direvisi. Unsur-unsur penilaian portofolio harus segera disusun khusus untuk peserta sertifikasi guru dari pengawas satuan pendidikan.

Pemberian sertifikat pendidik secara langsung pada berbagai kategori itu bermotivasi pemberian penghargaan. Selain itu, mempermudah mereka mendapatkan tunjangan profesi. Harapannya, kesejahteraan mereka meningkat. (Sumber: Jawa Pos, 18 Maret 2009).

Tentang penulis:
Prof Dr Haris Supratno, rektor Universitas Negeri Surabaya, aktif dalam penyusunan dan pembahasan RUU dan RPP Guru dan Dosen

 

Iklan

Hukum Lingkungan dan Pemanasan Global

Oleh Siti Kotijah

 

Hukum lingkungan di Indonesia semakin berkembang dan perangkat peraturan perundang-undangan terus dilengkapi dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak lepas dari hubungan antar pribadi yang selaras dalam pemahaman terhadap lingkungan sebagai suatu disiplin ilmu hukum yang belum diterapkan.  

 

Menurut Barry Commoner dalam the closing Circle, buku yang menganalisis lingkungan yang diterbitkan pada tahun 1973, everything ia connected else the first law of ecology. Bahwa ilmu ekologi telah menampakkan dengan nyata interaksi kompleks yang tidak terbayangkan dan terwakili sebelumnya antara kekuatan-kekuatan alam (dan kekuatan-kekuatan industri) baik dalam skala kecil maupun dalam sistem global.

 

Bagi sebagian orang dalam gerakan ekologi, prinsip saling berhubungan tersebut selaras dengan keyakinan setengah mistis bahwa segala sesuatu di alam ini merupakan bagian dari kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

 

Dengan  membawa keyakinan ini, kita akan sampai pada batas yang ekstrem, dari sejumlah ahli ekologi telah menafsirkan hipotesa Gaia oleh Lovelock bahwa planet bumi adalah suatu yang kompleks dan mengatur diri sendiri, jika setiap bagiannya saling menjaga keseimbangan satu sama lain.

 

Sebaliknya, keyakinan yang mendukung dalam keselarasan alam semesta ini memiliki kekuatan ekologis dan epidemiologis tentang sifat saling berhubungan dari dunia modern. Yang kemudian sebagai tambahan bagi kesamaannya dengan bentuk-bentuk spiritualitas ketimuran yang berdasarkan rasa keutuhan. Gerakan ekologi ini juga memiliki serangkaian pesimisme. Ini kita akan ingat pada hasil kerja Reachel Carson dalam silent spring 1962 tentang bahaya penggunaan insektisida sebagai suatu pemikiran yang pertama kali menyadarkan manusia mengenai lingkungan.

 

Dengan demikian silent spring bisa dikatakan sebagai telah klasik tentang akibat-akibat yang berbahaya dan tidak pernah diantisipasi sebelumnya dari penggunaan pestisida seperti DDT. Peringatan-peringatan tentang bencana lingkungan di masa mendatang menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan mencampuri alam juga akan mendatangkan bahaya bagi manusia. Di dunia modern ini segala yang tiruan saling terjalin dalam pola hubungan sebab akibat yang komplek tanpa bisa diramalkan atau dikendalikan.

 

Masalah lingkungan di negara maju dengan latar belakang dan faktor penyebab pencemaran yang berbeda, semula menimbulkan suatu prasangka terhadap Konperensi Stockholm dari negara-negara berkembang.

 

Para ahli teori ”risiko masyarakat” seperti Anthony Giddens dan Ulrich Beck, telah memaparkan bahwa ancaman bencana ekologi merupakan konsekuensi yang tidak sengaja, namun tidak terhindarkan dari modernitas itu sendiri. Gelombang industrialisasi global yang tidak terbendung lagi ini membawa risiko yang tidak teramalkan atau mungkin tidak pernah bisa teramalkan. Sekarang ini mulai menampakkan diri misalnya: ada kesepakatan pendapat dari para ilmuwan bahwa interaksi yang komplek dari gas-gas rumah kaca, penipisan ozon, dan peningkatan  produk industri benar-benar menyebabkan pemanasan global. Belum lagi keanehan-keanehan dalam pola-pola cuaca dianggap sebagai akibat dari faktor-faktor industrialisasi global.

 

Ruang lingkup hukum lingkungan yang luas dan banyak aspeknya, sehingga sulit dibatasi secara ilmiah. Hukum lingkungan berhubungan erat dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan. Dalam menetapkan kebijaksanaan lingkungan, penguasa ingin mencapai  tujuan tertentu.

 

Untuk itu  dapat digunakan berbagai sarana, misalnya penyuluhan, pendidikan, subsidi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang nyata. Kapan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirubah?.

 

Ke depan perkembangan hukum lingkungan yang demikan cepat harus diimbangi dengan aturan perundang-undangan lingkungan yang cepat pula.

 

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

 

 

Membersihkan Mafia Parlemen

Oleh Emerson Yuntho

Memprihatinkan! Mungkin, kata itu yang paling tepat untuk menunjukkan maraknya praktik korupsi di DPR. Peristiwa terakhir yang terjadi adalah penangkapan anggota Komisi V DPR Abdul Hadi Djamal. Politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap terkait proyek pengadaan dermaga dan pelabuhan di kawasan Indonesia Timur.

Dengan penangkapan itu, sudah ada sembilan anggota DPR dan mantan anggota DPR yang ditangkap KPK. Fenomena itu sekaligus memperkuat kecurigaan masyarakat bahwa praktik ”mafia parleman” yang dilakukan wakil rakyat sudah berlangsung lama dan sistematis.

Peristiwa itu tidak saja mencoreng institusi DPR secara kelembagaan, namun juga berdampak kepada semakin menurunkan kepercayaan dan rasa hormat masyarakat kepada para wakilnya di Senayan.

Persoalan korupsi di parlemen merupakan persoalan yang tidak kunjung usai. Dalam sejarahnya, korupsi ditubuh parlemen bukanlah hal baru, bahkan sudah menjadi rahasia umum yang semua orang sudah mahfum.

Indikator itu setidaknya dapat dilihat dari survei persepsi masyarakat yang dilakukan Transparency International Indonesia pada 2005-2007. Hasil survei itu selalu menempatkan parlemen dalam peringkat tiga besar sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia.

Muncul dalam Pembahasan
Fenomena suap atau gratifikasi yang melibatkan mafia parlemen umumnya muncul saat pembahasan rancangan undang-undangan, penanganan kasus, pemekaran wilayah, kunjungan kerja ke suatu tempat atau daerah, pembahasan anggaran, pengambilan suatu kebijakan oleh DPR atau komisi, studi banding keluar negeri, persiapan rapat dengar pendapat dengan BUMN atau instansi swasta lain, atau proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) pejabat publik.

Selain sembilan orang yang sudah diproses, sejumlah anggota dewan disebut-sebut menerima kucuran aliran dana Bank Indonesia, dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan, dan beberapa kasus privatisasi di BUMN.

Meskipun suap dan gratifikasi masuk kategori korupsi dan diancam dengan pidana perjara, sayang pengungkapan kasus ini yang diduga melibatkan anggota dewan aktif sering tidak pernah berujung hingga ke pengadilan. Sebelum 2008, KPK maupun kejaksaan bahkan terkesan menghindar jika harus berurusan dengan praktik korupsi yang melibatkan para politisi. Upaya serius menjerat politisi baru terlihat sejak adanya pergantian pimpinan KPK pada awal 2008.

Terdapat beberapa alasan mendasar yang menyebabkan masih maraknya praktik korupsi di parlemen (mafia parlemen).

Pertama, rekrutmen anggota parlemen yang buruk. Jika melihat sejarahnya, mayoritas partai politik di negeri ini tidak pernah menyaring secara ketat atau bahkan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para calon legislatif yang akan mewakili partai. Loyalitas dan kemampuan keuangan (finansial) sering menjadi faktor menentukan diterima atau tidaknya seorang menjadi kader atau calon anggota legislatif. Kriteria kualitas dan integritas bukanlah prioritas utama dan terkadang dikesampingkan.

Kedua, lemahnya fungsi pengawasan internal partai dan institusi DPR. Setelah terpilih menjadi anggota DPR, pengawasan relatif menjadi lemah, baik dari internal partai politik maupun institusi DPR sendiri. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPR juga terkesan seadanya dan hanya mengandalkan badan kehormatan (BK).

Meskipun ada beberapa kemajuan, kinerja BK sering dinilai meragukan karena adanya tarik ulur kepentingan dari masing-masing partai politik. Pemberian sanksi yang dijatuhkan DPR maupun BK selama ini juga tidak memberikan efek jera bagi oknum anggota dewan.

Ketiga, membersihkan praktik korupsi di parlemen, baik di pusat maupun di daerah, faktanya tidak didukung penuh – bahkan mendapatkan perlawanan dari para politisi sendiri. Dalam kasus terungkapnya dugaan suap yang melibatkan Al Amin, misalnya, beberapa anggota dewan bahkan memberikan pernyataan dan alibi bahwa peristiwa tersebut bukan kasus suap. Padahal, pemeriksaan yang dilakukan KPK saat itu juga belum tuntas. Sejumlah anggota dewan bahkan ramai-ramai menjaminkan dirinya agar anggota dewan yang menjadi tersangka kasus korupsi dapat dibebaskan.

Langkah yang dilakukan KPK bukan justru dilihat dari sisi positif, yaitu mendorong pemulihan citra dan kehormatan DPR. Namun, itu justru dipandang secara negatif sebagai suatu ancaman bagi sebagian anggota dewan yang katanya terhormat. Kondisi itu justru menimbulkan solidaritas yang membabi buta untuk membela anggota parlemen secara berlebihan (espirit de corps) tanpa melakukan evaluasi atau introspeksi.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), selama 2005-2008 menemukan sedikitnya ada 423 anggota dewan dari berbagai partai politik baik di tingkat lokal maupun nasional yang telah diadili di pengadilan sebagai terdakwa kasus korupsi. Sebagian bahkan telah dijebloskan ke penjara karena dinyatakan melakukan korupsi.

Momentum
Peristiwa penangkapan sejumlah anggota DPR dalam kasus suap seharusnya menjadi momentum bagi upaya pembersihan praktik mafia di parlemen. KPK sebaiknya tidak saja mengungkap, namun juga menuntaskan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota parlemen. Semangat tidak ada tebang pilih harus menjadi pedoman bagi KPK dalam penuntasan praktik korupsi di palemen.

Institusi DPR perlu memperkuat fungsi dan peran BK DPR dalam melakukan pengawasan dan menjaga kehormatan, membuat etika dan sanksi yang tegas kepada anggotanya yang dinilai justru merusak citra DPR. DPR juga harus melibatkan berbagai kalangan seperti KPK, Media maupun masyarakat untuk bersama-sama melakukan kontrol terhadap kinerja dan perilaku para anggota dewan.

Sejumlah peristiwa suap anggota dewan juga harus menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih politisi yang nanti menjadi wakilnya di parlemen, baik di tingkat nasional maupun daerah. Jika ingin parlemen bersih dari korupsi, politisi yang korup dan parpol yang tak mendukung pemberantasan korupsi selayaknya tidak dipilih kembali pada Pemilu 2009. (Sumber: Jawa Pos, 16 Maret 2009).

Tentang penulis:
Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja ICW di Jakarta

 

Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian X)

Oleh A Djoko Sumaryanto

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr A Djoko Sumaryanto SH MH dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 5 Nopember 2008. Judul aslinya “Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Kamis 15 Januari 2009, Bagian II edisi Kamis 22 Januari 2009. Bagian III edisi 29 Januari 2009. Bagian IV edisi Kamis 5 Februari 2009. Bagian V edisi Kamis 12 Februari 2009. Bagian VI edisi 19 Februari 2009. Bagian VII edisi Kamis 26 Februari 2009. Bagian VIII edisi 5 Maret 2009. Bagian IX edisi Kamis 12 Maret 2009. Bagian X edisi 19 Maret 2009.

 

 

Hak-hak asasi manusia adalah tuntutan-tuntutan yang dipertahankan yang dikenal “sebagai hak” bukan tuntutan-tuntutan atas cinta, atau rahmat, atau persaudaraan, atau cinta kasih : orang itu harus mendapat atau menerimanya. Tuntutan itu bukan hanya merupakan aspirasi atau pernyataan-pernyataan moral tetapi bahkan merupakan tuntutan-tuntutan hukum berdasarkan hukum tertentu yang dapat diterapkan.   

 

Perlu diketahui bahwa penjatuhan pidana terhadap kasus korupsi adalah kumulatif yaitu penjatuhan pidana secara bersama-sama, disamping pidana pokok berupa pidana penjara dan Denda juga pidana tambahan berupa pidana uang pengganti. Sudarto[1] mengemukakan bahwa penghukuman (punishment) dapat diartikan sebagai menetapkan hokum atau sebagai memutuskan tentang hukumnya (berechten). Hal menetapkan hokum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata dan bidang hukum lainnya. Dari perspektif hukum pidana, istilah penghukuman digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim dengan istilah pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam pengertian sempit ini memiliki makna yang sama dengan istilah pemidanaan : veroordeling dalam bahasa Belada atau  sentencing dalam bahasa Inggris.[2]       

 

Berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara berkenaan dengan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi ádalah dengan proses pemidanaan, yaitu melalui menerapkan pidana Denda dan pidana Uang Pengganti.

 

Tujuan pemberian sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, adalah untuk menjerakan pelaku tindak pidana korupsi, dan tujuan pemberian sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana uang pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Mengingat dalam tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan keuangan negara dan perekonomian negara sangat besar pengaruhnya, karena negara dalam hal ini sebagai korban kejahatan. 

 

Pada tindak pidana korupsi, pidana yang dapat dijatuhkan lebih banyak dari ketentuan dalam KUHP. Dimungkinkan juga pidana penjara dijatuhkan bersama-sama dengan Denda. Delik korupsi di samping sanksi pidana biasa dapat juga dijatuhkan sanksi pembayaran uang pengganti/pengganti uang yang telah dikorupsi (Pasal 43 a UU 3/1971). Tabel-1

 

Lokakarya tentang sanksi pidana dalam buku II KUHP – BPHN Departemen Kehakiman RI di Jakarta pada pebruari 1986, yang merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mencari dan menghimpun masukan-masukan yang berguna bagi penciptaan situasi penologik yang baru. Tujuan hukum pidana  yang jamak (Multifold) membebaskan rasa bersalah dari terpidana, berdasarkan Pancasila, casi dari Tuhan dan terhadap Tuhan, artinya bukan beratnya pidana (denda) merupakan jaminan bagi kemajuan pidana, sebab kemajuan pidana untuk mencapai tujuan tidak dijamin oleh beratnya destapa atau “LEED” yang dideritakan oleh pidana, akan tetapi oleh sejumlah variable secara terpadu, yaitu  pelaku perbuatan pidana, perbuatan pidana, pidana dan variable sobural.[3]  Sedangkan menurut Sudarto[4] bahwa konsepsinya masih tetap saja klasik dengan tumpuan pada berat pidana denda sebagai satu-satunya variable kemanjuran pidana.

 

Menurut Roger Hood[5] mengatakan bahwa pidana denda secara Global lebih efektif dari pada pidana penjara, dengan kata lain pidana denda tidak perlu dibatasi penerapannya pada tindak pidana yang ringan saja, harus disediakan kemungkinan umum untuk dapat menerapkan pidana denda bagi semua tindak pidana, baik melalui stelsel alternatif maupun kumulatif.

 

Sedangkan Pidana pembayaran uang pengganti ádalah pidana tambahan yang khsusus ditentukan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah pidana pembayaran uang pengganti atau disingkat pidana uang pengganti. Istilah ini harus dibedakan dengan istilah ganti rugi dalam hukum perdata. Sebagai pidana tambahan, maka pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Suatu putusan hakim, berupa pidana pembayaran uang pengganti mengikuti pidana pokok (Pidana Penjara, Pidana penjara dan Denda),  pidana pembayaran uang pengganti biasanya diikuti dengan pidana tambahan yang lain yaitu perampasan barang-barang (apabila ada barang-barang yang masih dapat disita/dirampas)

 

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus dibedakan dengan ganti kerugian dalam lapangan hukum perdata dan ganti kerugian dalam KUHAP. Ganti kerugian/ganti rugi dalam hukum perdata berkaitan dengan Pasal 1365 BW. Ganti kerugian berdasar ketentuan KUHAP disatukan dengan rehabilitasi

 

Penjelasan Pasal 34 UU 3/1971 mengatakan bahwa “untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun kekacauan perekonomian negara, maka dianggap perlu sekali atas perampasan barang-barang bukti pada perkara korupsi tidak terbatas pada yang dimaksud dalam Pasal 39 KUHP, sehingga pidana tambahan itu merupakan perluasan yang diatur dalam KUHP.

 

Pidana tambahan perampasan barang-barang ádalah merupakan pidana perampasan kekayaan seperti halnya dengan pidana denda. Perampasan sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim, artinya mencabut hak milik atau barang yang dipunyainya dan barang itu dijadikan milik pemerintah (untuk tindak pidana korupsi / kasus korupsi dilelang untuk negara), sedangkan Penyitaan (Pem-beslahan) bukan pidana, tetapi suatu tindakan kepolisian/penyidik yang artinya menahan sementara barang itu untuk dijadikan barang bukti.

 

Sesudah tahun 1988 bedasarkan Fatwa Mahkamah Agung RI No. 37/TU/1988/66/PID, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 1988, Putusan-putusan kasus korupsi umumnya menjatuhkan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, ditambah dengan pidana uang pengganti dan perampasan barang-barang.

 

Dari ketentuan Pasal 18 UU 31/1999 dan Pasal 67 RUU KUHP tahun 2007 memiliki perbedaan istilah tentang pidana tambahan terutama berkenaan dengan Pidana uang pengganti. Pasal 18 UU 31/1999 menggunakan istilah pidana uang pengganti, sedangkan Pasal 67 RUU KUHP tahun 2007 menggunakan istilah pembayaran ganti kerugian. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan makna, dalam hukum pidana tidak dikenal istilah ganti kerugian yang ada ádalah uang pengganti walaupun maknanya sama yaitu bagaimana uang hasil tindak pidana korupsi dapat kembali kepada negara. 

 

Sedangkan dalam RUU Tipikor Versi Pemerintah juga diatur mengenai pengembalian/pemulihan kerugian keuangan negara, yang secara rinci terdapat pada Pasal 59, yaitu bahwa :

(1)  Pengembalian aset yang berada di luar wilayah negara RI yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dilakukan dengan kerja sama secara khusus antara Indonesia dengan negara lain tempat aset tersebut berada ;

(2)  Kerja sama secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral ;

(3)  Pengembalian aset dari negara tempat aset tersebut berada dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia ditinjau dari aspek politik, sosial, dan ekonomi ;

(4)  Pengembalian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan nilai aset yang diharapkan ;

(5)  Tanpa mengurangi arti Undang-undang tentang Pencucian Uang perlu kerja sama antar instansi terkait dalam rangka pelacakan dan pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi untuk memverifiasi identitas para nasabah dan melakukan penelitian terhadap rekening nasabah dari orang-orang tertentu di lingkungan baik pejabat publik maupun anggota keluarganya 

 

Landasan teoritis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang berisi hukum materiil dan hukum formil sedangkan berkenaan dengan pelaksanaan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi dan penjatuhan pidana/pemidanaan adalah merupakan implementasi dari hukum formil tindak pidana korupsi, yang berujung pada pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini mengandung makna bahwa harta negara yang dirampas oleh koruptor merupakan hak negara yang harus dikembalikan kepada negara, artinya pengembalian kerugian keuangan negara menjadi kewajiban hukum dan kewajiban aparat penegak hukum untuk mengembalikan kepada negara negara. Berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara secara religius Tuhan Yesus bersabda melalui Injil Matius 22 ayat (21) mengatakan ”berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” menurut penulis hal ini mengandung makna bahwa pengembalian kerugian keuangan negara merupakan kewajiban Hukum dan Aparaturnya untuk mengembalikan keuangan negara yang dikorup (hak negara)

 

Pada akhir pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Model Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara dimasa yang akan datang yaitu dengan mengefektifkan paraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang berkenaan pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan akan sangat mempengaruhi pemidanaan, serta mendapatkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.  Artinya dengan mengacu pada pembuktian perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi akan berpengaruh pada berat-ringannya pidana penjara, sedangkan apabila mengacu pada pembuktian harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan korupsi maka akan berpengaruh pada pengembalian kerugian keuangan pada Negara.

 

V. PENUTUP

 

A.   Kesimpulan

a.        Konsep kerugian keuangan Negara dalam perspektif hukum pidana adalah merupakan konsep kerugian keuangan menurut UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara, sedangkan menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kerugian keuangan Negara adalah merupakan unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Daad-Dader Strafrecht). 

b.      Pembalikan beban pembuktian dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi  Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37 A ayat (1) merupakan pembalikan beban pembuktian terhadap perbuatan terdakwa dan harta benda terdakwa yang diperoleh dari korupsi. Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi merupakan sistem pembuktian di luar kelaziman hukum pembuktaian tindak pidana, dan merupakan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Beban pembuktian tindak pidana korupsi adalah beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa secara berimbang (Balanced Probability Principles), artinya disamping Penuntut Umum yang dibebani untuk membuktikan kesalahan serta harta benda terdakwa hasil tindak pidana korupsi pada saat yang sama terdakwa dan atau penasehat hukum juga berhak untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan tindak pidana korupsi serta harta benda yang dimiliki/diperolehnya bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

c. Model Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara dimasa yang akan datang adalah mengefektifkan paraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang berkenaan pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan akan sangat berpengaruh pada sistem pemidanaan terhadap terdakwa kasus korupsi , serta untuk mendapatkan pengembalian kerugian keuangan Negara.  Dengan mengacu pada pembuktian perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi akan berpengaruh pada berat-ringannya pidana penjara, sedangkan apabila mengacu pada pembuktian harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan korupsi maka akan berpengaruh pada pengembalian kerugian keuangan pada Negara yang dilakukan melalui Pidana Denda dan pidana Uang Pengganti.  

 

B.     Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang disimpulkan di atas, sebagai masukan dikemukakan suatu rekomendasi pemikiran, maka diusulkan saran sebagai berikut :

a.        Sebagai pengembangan hukum pidana yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi tidak sekedar hanya hubungan antara perbuatan dan pelaku tindak pidana namun juga berkenaan dengan korban tindak pidana korupsi yaitu Negara sehingga terjadi perkembangan dari Daad-Dader Strafrecht sehingga menjadi   Daad-Dader-Slachtoffer Strafrecht

b. Berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara dengan sarana penal/pidana (setelah dilakukan pembalikan beban pembuktian atau tidak dilakukan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi) adalah dengan mengefektifkan sistem pemidanaan terhadap korupsi yaitu penjatuhan pidana komulatif penjatuhan pidana pokok seperti Pasal 10 KUHP (pidana penjara, pidana denda) dan pidana tambahan seperti Pasal 18 UU 31/1999 (perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan usaha, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu) untuk itu hakim-hakim yang akan memutus perkara korupsi seyogyanya telah memiliki metal dan integritas untuk memulihkan keuangan Negara.

c. Berkenaan dengan pemulihan keuangan Negara melalui pembalikan beban pembuktian adalah mengeterapkan Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi pada proses penyidikan yang akan datang dengan menyusun mekanisme yang jelas dalam pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga  pada tingkat pemeriksaan dipengadilan dapat ditinjau lagi dengan keberadaan plea bargaining system seperti yang dianut di Negara-negara Common law/Anglo Amerika,  untuk dimasukkan dalam Pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana yang berorientasi pada pemulihan keuangan Negara dan perekonomian Negara, juga karena alasan pengembangan pola pemberantasan korupsi di masa depan (futuristic).

 

Untuk maksud tersebut di atas diperlukan adanya perubahan peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang berorientasi pada mengembalikan keuangan Negara dan perekonomian Negara hal tersebut sejalan dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah melalui Ketua DPR dalam rapat Paripurna DPR pada tanggal 15 Agustus 2008 tentang perubahan/revisi UU PTPK.

 

Tentang penulis:

Dr A Djoko Sumaryanto SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Email: djokosumaryanto@yahoo.co.id

 

 

[1] Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung 1986, h. 71-72

[2] Dalam banyak literatur bahasa Inggris dalam konteks hukum pidana mengenai pemidanaan, istilah yang dipakai adalah punishment atau legal punishment.   

[3] JE Lokolo, Perkembangan Pidana Denda di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana, UNAIR, Surabaya, 30 Januari 1988, h. 278

[4] Ibid, h. 273

[5] Ibid, h. 295


Pergeseran Perspektif dan Praktik Putusan Pemidanaan (Bagian I)

Oleh Lilik Mulyadi

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 19 Maret 2009. Bagian II, edisi Kamis 26 Maret 2009. Bagian III, edisi Kamis 2 April 2009. Bagian IV, edisi Kamis 9 April 2009. Bagian V, edisi Kamis 16 April 2009. Bagian VI, edisi Kamis 23 April 2009.

 

 

I. Pendahuluan

Pada dasarnya, aspek pemidanaan merupakan “puncak” dari Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan.[1] Konkritnya, secara lebih gradual Sistem Peradilan Pidana dapat dikaji melalui pendekatan dimensi hukum, sosiologi, ekonomi dan menajemen sebagaimana asumsi dan deskripsi Satjipto Rahardjo bahwasanya:

                  “Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (criminal justice system-SPP), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis.”[2]

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)[3] maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.[4] Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya “putusan” atau “vonnis” hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan acapkali menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) dan juga berkorelasi dengan “kebijakan pidana” dimana kebijakan formulatif merupakan kebijakan strategis dan menentukan bagi kebijakan aplikatif.

Pada dasarnya, konteks “kebijakan” dalam hukum pidana berasal dari terminologi policy (Inggris) atau politiek (Belanda). Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).[5] Pada asasnya, dapat dikatakan bahwa “kebijakan hukum pidana” pardant dengan istilah “politik hukum pidana”. Lazimnya, istilah “politik hukum pidana”, juga disebut dengan istilah penal policy, criminal law atau strafrechtpolitiek.

 

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana hakikatnya merupakan “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius constitutum) dan masa mendatang (ius constituendum)”. Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit. Sebab, sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (cultural), struktur (structural), dan substansi (substantive) hukum.[6] Dikaji dari perspektif politik hukum maka politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel maka penal policy merupakan “Ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik”. Peraturan hukum positif di sini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu istilah penal policy menurut Ancel, sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”[7] Konkritnya, menurut Jeremy Bentham, janganlah hukum pidana dikenakan/digunakan apabila groundless, needless, unprofitable or inefficacious.[8]

 

Demikian pula Herbert L. Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan dan digunakan secara paksa (coercively) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (prime threatener).[9] Karena keterbatasan penal, maka dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal) hendaknya dimanfaatkan dua kebijakan yaitu kebijakan penal dengan menggunakan sanksi pidana (termasuk bidang politik hukum pidana) dan kebijakan nonpenal (termasuk menggunakan sanksi administrasi, sanksi perdata dan lainnya). Kedua kebijakan itu dilakukan melalui pendekatan terpadu (integrated approach) antara politik, kriminal dan sosial serta keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan nonpenal. Akan tetapi, dengan proses litigasi yaitu melalui putusan pemidanaan (veroordeling) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI maka jalur penal yang merupakan ruang lingkup dan dimensi fokus kajian dalam tulisan ini.

 

Tentang penulis:

Dr Lilik Mulyadi SH MH, dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka, Malang, Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan spesialisasi Hakim Umum, Hakim Niaga dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

 


            [1]Kenneth J. Peak, Justice Administration, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, 1987, hlm. 25 menganalisis lebih jauh apakah komponen sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari proses, network, nonsystem, dan sistem.

           [2]Satjipto Rahadjo,  Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial,  Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.97

           [3]Pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam Criminal Justice Science. Menurut Mardjono Reksodiputro maka Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. (Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84-85). Ditinjau dari dimensinya maka Frank Hagan (1987) membedakan antara Criminal Justice System dengan Criminal Justice Process. (Vide lebih detail: Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 1982, hlm. 70). Pada dasarnya, Criminal Justice System adalah: “ …is the system by which society, fist determinies what will constitue a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law.  Sedangkan Criminal Justice Process diartikan sebagai: “the series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender”. Oleh karena itu, terdapat perbedaan gradual kedua pengertian di atas yaitu Criminal Justice System merupakan substantive law sedangkan Criminal Justice Process menunjuk pada pengamanan penerapan dari Substantive law. Menurut Allan  Coffey maka ada perbedaan antara “sistem” dengan “proses” dimana dikatakan bahwa, “The process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probahation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system.” (Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, PT. Jambatan, Jakarta, 2007,  hlm. 1-2).

              [4]Pada dasarnya di Amerika Serikat tempat lahirnya Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) seperti dikemukakan oleh Prof Neil C. Chamelin, Phd. terdiri dari Polisi, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan yang timbul dalam tata kehidupan masyarakat pada tingkat pemerintahan lokal dimana ditentukan dengan redaksional: “Basically the American Criminal Justice System is composed of Police, Courts, and Corrections in local, state, and federal levels. These criminal justice components functions separetely and together with majority of activities occuring at the local level of government (city and country). (Vide: Neil C. Chamelin, et.al., Introduction to Criminal Justice, Prentice-Hall, New Jersey, 1975, hlm. 1).

              [5]Ibid, hlm. 26

                    [6]Terhadap pengertian sistem hukum yang terdiri dari cultural, structural dan substantive dapat dilihat pada tulisan Lawrence M. Friedman dalam Legal Culture and Social Development, hlm. 1002-1010 dan Law and Society An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 6-7

                   [7]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2

                   [8]Ibid,   hlm. 39

                  [9]Herbert L. Packer, The Limits of the Criminals  Sanctions, Stanford University Press, California, 1968,  hlm. 87

Eksepsi Terdakwa Mohammad Iqbal (Bagian I)

Oleh Maqdir Ismail

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari Keberatan (Eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa Mohammad Iqbal Perkara Pidana Nomor : 04/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST

yang disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta, 10 Februari 2009. Tim penasihat hukum terdiri dari Dr Maqdir Ismail SH LLM, Dr SF Marbun SH MHum, Rudjito SH LLM, Andi A Nawawi SH, Dasril Affandi,SH MH, Libertino Nainggolan SH, Masayu D Kertopati SH. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat Eksepsi tersebut bersambung. Bagian I, edisi Kamis 19 Maret 2009. Bagian II, edisi Kamis 26 Maret 2009. Bagian III, edisi Kamis 2 April 2009. Bagian IV, edisi 9 April 2009. Bagian V, edisi 16 April 2009.              

 

 

Dengan hormat,

 

Perkenankan pada kesempatan ini kami untuk dan atas nama Klien kami, Mohammad Iqbal  menyampaikan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum No: DAK – 04/24/I/09, tanggal 23 Januari 2009, yang dibacakan pada hari ini, Selasa Tanggal 10 Februari 2009.

 

Surat Dakwaan ini dibacakan dihadapan sidang yang mulia ini, setelah Penuntut Umum yang sama membacakan Tuntutan terhadap Sdr. Billy Sindoro. Dalam Surat Dakwaan ini dikatakan  Sdr. Terdakwa telah menerima hadiah dari Billy Sindoro  karena telah memenuhi permintaan Billy Sindoro.

 

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan keberatan atau eksepsi ini, yang merupakan upaya untuk mencermati perkara ini dari awal pemeriksaan. Mengingat perkara yang kita hadapi ini mendapat sorotan dan perhatian yang luas dari masyarakat, terutama dari Pers.

 

Ketertarikan masyarakat untuk memperhatikan perkara ini tentu beralasan. Menurut hemat kami paling tidak alasan pertama, masyarakat memperhatikan perkara yang kita hadapi ini, karena perkara ini melibatkan lembaga baru yang lahir untuk menegakkan hukum persaingan yaitu KPPU. Alasan kedua, karena yang terlibat dalam perkara ini adalah orang yang datang dari dunia usaha dengan kegiatan usaha yang sangat besar untuk ukuran kita di Indonesia. Alasan ketiga, karena yang terlibat dari awal dalam perselisihan yang melahirkan perkara ini, bukan hanya pengusaha-pengusaha besar dibidang TV berbayar, tetapi juga melibatkan kelompok usaha yang besar.

 

Dengan alasan itu pula kami Tim Penasihat hukum, ingin dari awal kita mengajak semua pihak untuk mencermati perkara ini secara baik dan telaahan awal yang kami sampaikan sebagai eksepsi atau keberatan atas surat Dakwaan penuntut umum, karena dalam Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum banyak hal yang diabaikan dan sama sekali tidak disinggung.

 

Majelis Hakim yang mulia

Eksepsi ini kami sampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

 

I.              Pendahuluan

II.            Alasan dan keberatan terhadap Surat Dakwaan

A.   Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa Ir. Mohammad Iqbal.

B.   Surat Dakwaan harus batal demi hukum

1.    Dakwaan disusun tidak cermat

2.    Dakwaan tidak dapat diterima

III.           Permohonan

Majelis Hakim yang mulia

Sdr Penuntut Umum yang kami hormati,

 

I.              Pendahuluan

Eksepsi atau keberatan yang kami sampaikan ini, bukan bentuk dari sikap gagah-gagahan, bukan pula sebagai bentuk untuk tampil beda, jauh pula dari sikap pamer pengetahuan dan sikap kritis. Eksepsi ini sepenuhnya kami maksudkan sebagai upaya konkret kami tim penasihat hukum terdakwa untuk melihat perkara ini secara utuh dan tanpa prasangka.

 

Korban persekongkolan

 

Dalam Berita Acara pemeriksaan yang dilakukan terhadap  Saksi Erry Bundjamin, SH dan saksi Erwin Darwis Purba, S.H, mereka menerangkan bahwa mereka sudah membuat satu skema rencana untuk mempengaruhi orang-orang di KPPU, sebagaimana    didiskusikan pada tanggal 17 Oktober 2007,  sesuai dengan bukti tertulis yang disita oleh penyidik. Pendekatan dilakukan melalui Tadjudin Noer Said, karena dianggap paling senior di KPPU dan mempunyai pengaruh. Bahkan direncanakan pembayaran terhadap Tadjudin Noer Said dilakukan dengan sukses FEE, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Erry Bundjamin, SH dan saksi Erwin Darwis Purba. Manuver di dalam KPPU diserahkan kepada Tadjudin Noer Said

 

Bukan itu saja yang direncanakan tetapi juga direncanakan untuk mendekati orang-orang tertentu, termasuk mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh SH dan Marzuki Darusman yang akan dilakukan oleh Halim Mahfuz, Senior  Vice President Corporate Affairs PT. Direct Vision. Selain itu direncanakan juga untuk mendekati Benny Pasaribu dan mendekati Syamsul Maarif melalui jalur pintas yaitu Partai Golkar. Juga melakukan pendekatan terhadap Komisi I melalui Marzuki Darusman sebagai anggota Komisi I dari Partai Golkar. Bahkan Komisi I, menurut Erwin Darwis Purba, S.H., PT DV pernah menyerahkan white paper kepada Komisi I DPR RI, sehingga Komisi I pernah berencana untuk memanggil PT. DV.

 

Ini adalah sebagai bukti bahwa ada skenario tertentu sebagai persekongkolan untuk mempengaruhi KPPU dalam menangani kasus yang dikenal sebagai kasus Liga Inggris ini dan skenario yang timbul karena peran Ery Bundjamin, SH dan Erwin Darwis Purba itu telah terlaksana, yang mana kemudian Tadjudin Noer Said (TNS), yang disebut-sebut dalam pembicaraan antar mereka, sebagai anggota KPPU yang paling senior bisa di lobby dan berhasil mempengaruhi terdakwa untuk berkomunikasi dengan Billy Sindoro. Tanpa ada peran TNS, Ery Bundjamin, SH dan Erwin Darwis Purba, maka tidak akan terjadi komunikasi antara terdakwa dengan Billy Sindoro dan perkara ini tidak akan pernah ada serta memakan korban yaitu terdakwa M. Iqbal.

 

Dengan demikian TNS, Ery Bundjamin, SH dan Erwin Darwis Purba harus dijadikan tersangka dan terdakwa karena telah bersama-sama melakukan persengkongkolan untuk menyuap komisioner KPPU yang menangani perkara siaran liga inggris dengan nomor perkara KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2008.

 

Tentang penulis:

Dr H Maqdir Ismail SH LLM, penulis dua buku yakni Bank Indonesia : Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi (2007); Pengantar Praktik Arbitrase (2007), dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Advokat dan konsultan hukum Maqdir Ismail & Partners Jln Bandung 4 Menteng Jakarta Pusat. Telepon (021) 391 1191 Faks (021) 314 7502. Email: maqdir@hotmail.com

 

 

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,693 hits
Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031