Arsip untuk Maret 9th, 2009

Eksepsi Terdakwa Antony Zeidra Abidin (Bagian III)

Oleh Maqdir Ismail

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari Keberatan (Eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa II Antony Zeidra Abidin Perkara Pidana Nomor: 20/Pid.B/TPK/2008.PN.JKT.PST yang disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta, 5 September 2008. Tim penasihat hukum terdiri dari Dr Maqdir Ismail SH LLM,  M Rudjito SH LLM, Marthen Pongrekun SH, Andi A Nawawi SH, Dasril Affandi SH MH, Rochanna S Rahayu SH, Libertino Nainggolan SH, Moses Grafi SH, Kamaluddin Abbas SH, Masayu D Kertopati SH. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat Eksepsi tersebut bersambung. Bagian I, edisi Senin 23 Februari 2009. Bagian II, edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian III, edisi Senin 9 Maret 2009.               

                                   

Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati

a.    Dakwaan tidak jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

 

Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan Subsidair alinea halaman 12 yang dikutip sebagai berikut : “Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.”

 

Dari kutipan diatas Terdakwa II Antony Zeidra Abidin di dakwa Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara lengkap dikutip sebagai berikut:

 

Pasal 5 ayat (2) secara lengkap mengatur sebagai berikut:

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

 

dan Pasal 5 ayat (1) huruf a secara lengkap mengatur sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a.  Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiabnya; atau”

 

Tindak pidana apa yang didakwakan kepada Terdakwa II Antony Zeidra Abidin, apakah menerima atau memberi sesuatu ? dari dakwaan subsidair tersebut sangat tidak jelas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa II Antony Zeidra Abidin karena menjadi ambigu sebagai orang yang menerima atau memberi ? Oleh karena itu tidak jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan Terdakwa II Antony Zeidra Abidin.

Selain itu, Dakwaan juga tidak mampu menjelaskan perbuatan Terdakwa II, yang secara sfesifik yang dinyatakan dalam dakwaan primer (halaman 7) “membela kepentingan Bank Indonesia  dalam ranga penyelesaian kasus BLBI secara politis dan amandemen Undang-undang Bank Indonesia”.   Hal yang sama juga tidak pernah dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum kegiatan Terdakwa II yang dapat dikatakan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

 

Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati

b.      Dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti)  tindak pidana itu dilakukan

 

Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana terdapat dalam dakwaan:

i.    Dakwaan Primair alinea terakhir halaman 3, jo. Dakwaan Subsidair alinea 1 halaman 8, jo. Dakwaan Lebih Subsidair alinea 1 halaman 13 sebagaimana dikutip: “Bahwa sekitar bulan Mei 2003 setelah selesainya rapat dengar pendapat (hearing) antara jajaran pejabat Bank Indonesia dengan komisi IX di gedung DPR RI  bertempat di ruang komisi IX dengan agenda sidang tentang penyelesaian secara politis masalah BLBI (Bantuan likuiditas Bank Indonesia) yang dalam rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun mengenai penyelesaian BLBI, dalam pertemuan antara terdakwa II, H. Amru Al Mu’tasyim serta Daniel Tanjung dari pihak DPR RI dan pejabat Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan, Maman H. Sumantri, Bunbunan Hutapea serta Burhanudin Abdullah, Terdakwa II menyampaikan bahwa : “kalau mau tuntas masalah BLBI itu ada ongkosnya”, yang kemudian dijawab oleh Aulia Tantowi Pohan bahwa untuk menindak-lanjutinya agar menghubungi Rusli Simanjuntak. “

 

     Bahwa apabila kita mencermati dalil penuntut umum yang dinyatakan dalam surat dakwaannya halaman 3 dan 4 seperti yang telah kami kutip diatas, maka Rapat Dengar Pendapat (Hearing) serta pertemuan-pertemuan di Hotel Intercontinental, Hotel Hilton dan Hotel Mulia merupakan titik tolak dari suatu rangkaian peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan tanggal berapa pertemuan-pertemuan tersebut dilaksanakan, sehingga muncul pertanyaan dari kami, apakah benar Terdakwa II hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan tersebut ??

     Mengingat tanggal pertemuan (tempus delicti) merupakan unsur yang paling penting dalam menerangkan dan membuktikan suatu kejadian/peristiwa dan hal ini tidak dapat diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap harus batal demi hukum.

ii.   Dakwaan Primair alinea 1 halaman 3, jo. Dakwaan Subsidair alinea 2 halaman 8, jo. Dakwaan Lebih Subsidair alinea 2 halaman 13 sebagaimana dikutip: “Bahwa pada akhir bulan Mei 2003 untuk menindaklanjuti pertemuan berakitan dengan kebutuhan dana tersebut dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari mengadakan pertemuan antara lain dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Daniel Tanjung, H. Amru Al Mu’Tasyim di beberapa hotel di Jakarta antara lain hotel Intercontinental di Jakarta Selatan, Hotel Hilton di Senayan Jakarta Selatan dan Hotel Mulia di Senayan Jakarta Selatan, yang mana dalam pertemuan-pertemuan tersebut akhirnya disepakati rencana penyediaan dana dari Bank Indonesia untuk anggota komisi IX DPR RI sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dengan perincian Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk menyelesaikan masalah BLBI dan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, dan atas hasil pertemuan-pertemuan tersebut Rusli Simanjutak selanjutnya melaporkan kepada Aulia Tantowi Pohan, sedangkan Asnar Ashari menyampaikan secara lisan kepada Burhanuddin Abdullah”.

 

iii.  Dakwaan Primair alinea 1 halaman 5, jo. Dakwaan Subsidair alinea 2 halaman 9, jo. Dakwaan Lebih Subsidair alinea 1 halaman 14 sebagaimana dikutip : “Terdakwa I, Terdakwa II, H. Amru Al Mu’tasyin dan Daniel Tanjung pada akhir Juni 2003 mengadakan pertemuan dengan….. “

iv. Dakwaan Primair alinea 2 halaman 5, jo. Dakwaan Subsidair alnea 1 halaman 10, jo. Dakwaan Lebih Subsidair alinea 2 halaman 14 sebagaimana dikutip : “Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya pada akhir Juni 2003 bertempat di Hotel Hilton …. “

v.  Dakwaan Primair alinea 1 halaman 6, jo. Dakwaan Subsidair alinea terakhir halaman 10 sebagaimana dikutip : “Tahap III ……. dan kemudian sekitar pertengahan Agustus 2003 uang tersebut dibawa oleh Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari…… “

 

Oleh karena penuntut umum tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu tindak pidana itu dilakukan maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) KUHAP, maka Surat Dakwaan harus batal demi hukum

 

Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati

 

1.      Dakwaan tidak dapat diterima

Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini

Terdakwa II Anthony Zeidra Abidin pada dakwaan primair telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 hurup a UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut dakwaan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya, Terdakwa I Hamka Yandhu secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II Anthony Zeidra Abidin yang menerima hadiah atau janji, yaitu menerima penyerahan uang kurang lebih Rp. 31.500.000.000,- dari Bank Indonesia yang diserahkan oleh Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu para terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Anggota Komisi IX DPR RI sebagai imbalan untuk membela kepentingan Bank Indonesia dalam menyelesaikan masalah BLBI secara politis dan Amandemen UU Bank Indonesia, ….dst

Pasal 12 hurup a tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan:

          Dalam perkara terpisah Nomor 15/Pid.B/TPK/2008/PN/JKT.PST terdakwa Rusli Simanjuntak (Terdakwa II) di dakwa dengan dakwaan Kedua Primair Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya sebagai pihak pemberi suap, sehingga sebagai pihak penerima, quod non Terdakwa II Antony Zeidra Abidin seharusnya didakwa dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

          apa yang didakwakan sebagai tindakan membela kepentingan Bank Indonesia dalam menyelesaikan masalah BLBI secara politis dan Amandemen UU Bank Indonesia tersebut di atas tidak jelas; apa konkretnya tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II sehingga dapat dikatakan telah membela kepentingan Bank Indonesia dalam permasalahan dimaksud. Dalam dakwaan itu tidak pernah dijelaskan tindakan konkret yang telah dilakukan Terdakwa II tersebut;

          pembelaan terhadap kepentingan Bank Indonesia dimaksud, andaikata ada, tidak mungkin hanya dapat dilakukan oleh Anggota DPR RI seperti Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa II tidak mempunyai kapasitas untuk membela kepentingan Bank Indonesia tanpa keterlibatan institusinya, DPR RI.  Jadi, yang sebenarnya harus melakukan pembelaan atau menyuarakan aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan Bank Indonesia hanyalah DPR selaku institusi, sesuai dengan amanat UU No.4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD Pasal 33 ayat (2) huruf f, “DPR mempunyai tugas dan wewenang menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”; apalagi menyangkut kepentingan yang sedemikian strategis dan produk pembelaannya harus berupa keputusan tentang penyelesaian politis BLBI dan Amandemen UU Bank Indonesia, yang notabene apa yang dikatakan sebagai penyelesaian politis masalah BLBI oleh DPR RI hanyalah semata-mata pemberian persetujuan saja oleh DPR RI terhadap kesepakatan bersama antara pemerintah dengan Bank Indonesia mengenai penyelesaian BLBI serta hubungan keuangan pemerintah dan Bank Indonesia.

 

Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini

Menurut dakwaan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya, Terdakwa I Hamka Yandhu secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II Anthony Zeidra Abidin yang menerima pemberian atau janji, yaitu menerima penyerahan uang kurang lebih Rp. 31.500.000.000,- dari Bank Indonesia yang diserahkan oleh Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu para terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Anggota Komisi IX DPR RI sebagai imbalan untuk membela kepentingan Bank Indonesia dalam menyelesaikan masalah BLBI secara politis dan Amandemen UU Bank Indonesia, ….dst

Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan:

          apa yang didakwakan sebagai tindakan membela kepentingan Bank Indonesia dalam menyelesaikan masalah BLBI secara politis dan Amandemen UU Bank Indonesia tidak jelas, apa konkretnya tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II sehingga dapat dikatakan telah membela kepentingan Bank Indonesia dalam permasalahan dimaksud. Dalam dakwaan itu tidak pernah dijelaskan tindakan konkret yang telah dilakukan Terdakwa II tersebut.

          Perbuatan Terdakwa II yang didakwakan telah menerima sejumlah uang dari Bank Indonesia adalah perbuatan yang serupa dilakukan oleh H. Amru Al Mu’tasyim, Darsup Yusup, Ali As’ad, Bobby S.H Suhardiman, Willem M Tutuarima, Emir Moeis, dan Agus Condro Prajitno yang juga menerima uang dari Bank Indonesia melalui Terdakwa I, dengan demikian sangatlah tidak adil jika Terdakwa II sekarang ini duduk di kursi pesakitan menanggung beban dosa kolektif, sedangkan mereka yang melakukan perbuatan yang serupa masih bebas dari jeratan hukum bahkan justru sibuk memburu kekuasaan meraih kursi DPR RI periode 2009-2014.

 

Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati

I.              Permohonan Kepada Majelis Hakim

 

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam keberatan (eksepsi) ini, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa II Antony Zeidra Abidin, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan akhir:

1.    Menerima keberatan (eksepsi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa II Antony Zeidra Abidin untuk seluruhnya;

2.    Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Dak – 17 / 24  / VIII / 2008 Tanggal 25 Agustus 2008 sebagai Dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk Verklaard);

3.     Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut;

4.    Memerintahkan kepada penuntut umum agar membebaskan Terdakwa II Antony Zeidra Abidin dari tahanan;

5.    Membebankan biaya perkara kepada negara.

 

Demikian Keberatan (Eksepsi) ini kami sampaikan.

 

Jakarta, 5 September 2008

 

Hormat Kami,

Tim Penasihat Hukum Terdakwa II

Antony Zeidra Abidin

 

Tentang penulis:

Dr H Maqdir Ismail SH LLM, penulis dua buku yakni Bank Indonesia : Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi (2007); Pengantar Praktik Arbitrase (2007), dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Advokat dan konsultan hukum Maqdir Ismail & Partners Jln Bandung 4 Menteng Jakarta Pusat. Telepon (021) 391 1191 Faks (021) 314 7502. Email: maqdir@hotmail.com

 

 

 

                       

 

 

Iklan

Houdini ala Oknum DPR

Oleh Daniel A Loen

Abdul Hadi Djamal, salah seorang di antara tiga oknum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009 yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap terkait proyek Departemen Perhubungan, gencar diberitakan banyak media massa.

Sebagai pelaku korupsi, Abdul Hadi seolah-olah merebut perhatian masyarakat luas karena dianggap merepresentasikan bagian kecil dari pelaku yang bertengger di DPR. Maklum, bermacam fakta terkait oknum DPR sebagai pelaku korupsi tidak dapat menghentikan masyarakat untuk mengambil kesimpulan sendiri perihal budaya korupsi yang terjadi di DPR.

Logika subjektif mungkin berpendapat, meski pemerintah telah memasang sistem pengamanan berupa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan KPU, perbuatan yang dianggap memiliki dampak lebih hebat daripada tsunami itu masih saja terjadi.

Pada batasan itu, rupanya tingkah laku oknum DPR yang mampu menghindari jerat hukum dapat dipersamakan dengan pesulap spektakuler bernama Harry Houdini yang kerap beratraksi meloloskan diri dari maut.

Dengan demikian, trik oknum DPR sebagai pelaku korupsi dalam meloloskan diri dari jerat hukum pidana merupakan wacana yang menarik untuk dikaji lebih lanjut sehingga muara permasalahan korupsi yang terus-menerus terjadi dapat diketahui dan diantisipasi.

Ala Oknum DPR
Dalam rangka membersihkan lingkungan parlemen dari praktik korupsi, sebenarnya DPR telah membentuk badan kehormatan (BK) yang bertugas menegakkan kode etik terhadap para anggotanya.

Katakanlah perbuatan korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap kode etik telah diketahui Badan Kehormatan DPR. Pada prosesnya, Keputusan DPR No 08/2005.2006 tentang Tatib DPR menjelaskan, BK akan melakukan penyelidikan dan verifikasi dengan menyelenggarakan rapat BK secara tertutup. Setelah diverifikasi dan terbukti, sanksi pun ditetapkan. Kemudian, keputusan itu disampaikan kepada pimpinan DPR untuk dibacakan pada forum rapat paripurna secara terbuka.

Prosedural itu menjelaskan, rapat paripurna yang bersifat terbuka nerupakan titik awal bagi oknum pelaku korupsi untuk memasuki ranah pidana. Dengan demikian, bisa dikatakan rapat paripurna adalah jenis rapat yang akan dihindari pelanggar kode etik.

Dalam menghadapi hal tersebut, pelaku dimungkinkan untuk memanfaatkan unsur kerahasiaan yang melekat dalam rapat tertutup. Maksudnya, bila merunut pada UU No 22/3003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk), setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan suatu hasil rapat yang bersifat tertutup. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan itu, yang bersangkutan dapat dituntut di hadapan hukum.

Adapun unsur kerahasiaan sebenarnya merujuk pada kerahasiaan negara, yakni bila diketahui oleh orang yang tidak berhak akan menyebabkan kerugian sehingga menimbulkan instabilitas negara.

Memandang pentingnya masalah kerahasiaan itu, Tatib DPR turut menegaskan, hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat diputuskan untuk tidak dimasukkan ke risalah, catatan rapat, atau laporan singkat.

Dengan adanya ketentuan seperti itu, tidak salah bila unsur kerahasiaan diinterpretasikan sebagai usaha untuk mengatakan apa yang tertutup harus tetap tertutup.

Mempertimbangkan unsur kerahasiaan sebagai keuntungan yang melekat dalam rapat tertutup, diduga pada penyelidikan di tingkat rapat BK akan dianggap pelanggar kode etik sebagai saat yang tepat untuk menuntut peran serta partai pengusung. Sebab, berdasar UU No 2/2008 tentang Partai Politik, terdapat ketentuan yang mengatur kepentingan politik anggota partai harus menjadi hal yang mendahului ketimbang kepentingan politik masyarakat dan bangsa.

Kepentingan politik tentu memiliki makna yang luas. Pada konteks itu, yang bersangkutan dimungkinkan untuk menggunakan alibi bahwa dirinya telah berperan besar bagi partai. Karena itu, jika partai pengusungnya tidak membantu, hal itu akan berpengaruh terhadap keberadaan partai itu sendiri.

Jika diasumsikan partai pengusung bersedia membantu, itu mengartikan bahwa BK dan partai pengusung merupakan saksi yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik. Logikanya, saksi dalam sebuah aksi kejahatan akan membuat pelaku tersudut pada dua pilihan, menghilangkan saksi atau menjadikan saksi sebagai pelaku korupsi.

Atas kondisi itu, sangatlah logis bila pelanggar kode etik menjadikan para saksi sebagai pelaku. Sebab, selain bertujuan mempersulit penyelidikan kasus, hal itu dapat mengantisipasi jika saksi ingin membeberkan aksi seputar korupsi.

Tetapi, setelah saksi menjadi pelaku namun BK tetap menilai pelanggar harus diturunkan dari jabatannya, oknum tersebut berkesempatan untuk mengajukan pergantian antarwaktu (PAW) agar dilakukan berdasar keputusan partai sebagaimana turut diamanatkan dalam UU Susduk dan UU Parpol. Dengan begitu, penurunan jabatan seolah-olah dilihat sebagai pelanggaran terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai.

Dengan trik seperti itu, kasus korupsi tak ubahnya seperti kasus pemecatan karyawan yang menyebabkan kerugian perusahaan. Karyawan yang dipecat masih bisa pindah ke perusahaan lain dan melakukan kesalahan serupa. Demikian juga, oknum DPR tadi. Dia masih bisa pindah ke partai lain dan menunggu pemilu untuk kembali terpilih, kemudian melakukan korupsi lagi.

Kendati begitu, diduga dalam menunjang keberhasilan trik meloloskan diri dari jeratan hukum pidana, pelanggar akan meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi di sekitarnya. Maksudnya, jika yang bersangkutan mengindikasikan ada perbuatan korupsi, dia akan diberitakan kepada pihak lain selain mereka yang terlibat. Kondisi itu akan menjadi pertanda baginya untuk mendahului pembeberan aksi seputar korupsi kepada penegak hukum.

Sebab, dengan melakukan itu, oknum tersebut akan terhindar dari jaring pidana. Sebaliknya, dia justru dilindungi sesuai ketentuan yang tertuang dalam UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Sumber: Jawa Pos, 7 Maret 2009).

Tentang penulis:
Daniel A. Loen, alumnus Kriminologi FISIP UI

 

issn

Alokasi Dana Dekonsentrasi Belum Adil

Oleh Makmun

Menurut UU, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Sedangkan tugas pembantuan (TP) adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah atas beban APBN sesuai dengan besaran wewenang yang dilimpahkan dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik.

Sedangkan pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) atas beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (dekon-TP) bertujuan meningkatkan tingkat pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program/kegiatan dekon-TP yang didanai dari APBN melalui RKA-KL dengan program/kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD melalui RKA-SKPD.

Secara khusus, dana dekon-TP bertujuan lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian negara/lembaga bagi pelaksanaan program/kegiatan pemerintah di daerah.

Secara filosofis, dana dekon-TP merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga (K/L) yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintah pusat di daerah. Sebelum era desentralisasi, anggaran sektoral K/L belum memilah-milah alokasi dana dekon-TP berdasarkan program, kegiatan, dan lokasi kegiatan, sehingga pola pendanaan dekon-TP tidak digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat, melainkan urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan daerah. Sebagai konsekuensinya, praktik pendanaan tersebut cenderung mengalami duplikasi dan inefisiensi belanja pemerintah pusat di daerah.

Dalam era desentralisasi, pemerintah sudah melakukan reformasi pengelolaan anggaran terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip Money Follow Function.

Dana dekon-TP mulai disalurkan sejak era otonomi daerah (2002) melalui kementerian/lembaga (K/L) yang ditunjuk dan dialokasikan langsung ke dinas-dinas turunannya di daerah. Pada 2009, sebanyak 65 persen dari belanja negara dalam APBN 2009 (Rp 1.037,1 triliun) akan mengalir ke daerah.

Dana itu sudah termasuk dana dekon-TP dari K/L, subsidi (baik subsidi bahan bakar minyak, listrik, pupuk, maupun bibit), hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dengan demikian, ada dana sekitar Rp 674,12 triliun yang harus dikelola 33 provinsi dan 477 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Dari dana yang dialokasikan ke daerah di atas, kurang lebih sekitar Rp 342,243 triliun akan langsung masuk ke APBD di setiap daerah dan berada langsung dalam kontrol pemerintah daerah. Dana itu belum termasuk pendapatan asli daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai Rp 60 triliun-Rp 75 triliun setiap tahun. Dengan demikian, aliran dana pusat ke daerah sudah melampaui amanat Pasal 7 UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

UU itu mewajibkan pemerintah pusat mentransfer setidaknya seperempat dari penerimaan dalam negerinya ke daerah. Sementara itu, pada 2008, belanja APBN ke daerah sudah melampaui 41 persen, yang terdiri atas belanja pusat di daerah 11,8 persen dan transfer ke daerah senilai 29,5 persen dari seluruh pengeluaran APBN.

Belum Ada Standardisasi
Dana dekon-TP adalah satu di antara sekitar lima sumber keuangan yang dialirkan dari pemerintah pusat ke daerah. Dana ini digunakan untuk membiayai program departemen dan lembaga nondepartemen di pusat, tetapi pelaksanaannya diserahkan ke pemerintah daerah sehingga belum tentu semua daerah akan mendapatkan aliran dana dekon-TP. Penyaluran dana dekon-TP selama ini murni diserahkan kepada kemauan K/L bersangkutan.

Penyaluran dana dekon-TP didasarkan kepada kemauan K/L. Akibatnya, pengalokasian dana dekon-TP itu tidak dapat mencerminkan kebutuhan daerah. Selain itu, ketiadaan standardisasi dalam alokasi juga berpotensi penyalahgunaan dalam alokasi dana. Sebab, hingga kini laporan pertanggungjawabannya masih sangat minim.

Tidak tertutup pula kemungkinan membuka peluang permainan antara oknum di pemerintah pusat dan daerah secara terselubung yang berpotensi pada korupsi secara massive. Pemerintah daerah dan K/L berpotensi sama-sama bermain dan bekerja sama mempermainkan dana dekon-TP.

Ketiadaan standardisasi dalam alokasi dana dekon-TP juga menjadikan pemerintah daerah berlomba-lomba mendekati K/L untuk memperoleh perhatian. Tentu dengan maksud untuk memperoleh alokasi dana dekon-TP yang sebesar-besarnya. Pemerintah daerah tak segan-segan menempuh cara dengan menyerahkan upeti agar program yang didanai dana dekon-TP mengalir ke daerah tersebut.

Beberapa Catatan
Menurut hemat saya, permasalahan penting yang perlu segera dicarikan solusinya bukan pada tatanan perubahan dekon-TP menjadi DAK, melainkan perlunya disusun standardisasi dalam pengalokasian dana dekon-TP sehingga tingkat kesenjangan antardaerah segera teratasi.

Setidak-tidaknya terdapat dua kriteria yang dapat dikembangkan sebagai standardisasi dalam mengalokasikan dana dekon-TP, yaitu kriteria umum dan kriteria teknis.

Kriteria umum adalah kriteria yang sifatnya umum dan dimaksudkan untuk menentukan plafon alokasi dana dekon-TP per daerah. Sedangkan kriteria teknis adalah kriteria yang sifatnya lebih spefisik dan dimaksudkan untuk menentukan jenis kegiatan atau program yang akan didanai dekan-TP dan plafon per masing-masing K/L.

Tentang penulis:
Makmun, Peneliti utama Badan Kebijakan Fiskal, Depkeu

 

Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (Bagian IV)

Oleh Lilik Mulyadi

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Lilik Mulyadi SH MH dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung, 19 September 2007. Judul aslinya “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”. Disertasi ini telah diterbitkan dalam bentuk Buku oleh Penerbit Alumni, Bandung, 2007, dengan judul, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I, edisi Senin 16 Februari 2009. Bagian II, edisi Senin, 23 Februari 2009. Bagian III, edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian IV, edisi Senin 9 Maret 2009. Bagian V, edisi Senin 16 Maret 2009,. Bagian VI, edisi Senin 23 Maret 2009. Bagian VII, edisi Senin 30 Maret 2009. Bagian VIII, edisi Senin 6 April 2009. Bagian IX, edisi Senin 13 Maret 2009.

 

 

Pada hakikatnya, pembalikan beban pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 12B, 37 dan 37A, 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, menimbulkan problematika. Pertama, ketentuan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 salah susun karena keseluruhan delik tidak ada disisakan untuk pembalikan beban pembuktian. Kedua, ketentuan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian oleh karena ketentuan tersebut semata-mata adalah hak sehingga ada tidaknya pasal itu tidak akan berpengaruh terhadap pembuktian yang dilakukan terdakwa. Krusial dapat dikatakan, walaupun norma Pasal 37 tidak dicantumkan dalam UU Tindak Pidana Korupsi terdakwa tetap melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya.  Berikutnya, apabila ketentuan Pasal 37 dimaksudkan pembentuk undang-undang sebagai pembalikan beban pembuktian maka hal ini berhubungan dengan kesalahan yang bertitik tolak asas praduga bersalah dan asas mempersalahkan diri sendiri. Padahal dalam tindak pidana korupsi pokok selain gratifikasi haruslah mempergunakan asas praduga tidak bersalah dan kewajiban membuktikan tetap dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Ketiga, pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B) hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa khusus terhadap gratifikasi Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 maka jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga sebaliknya terdakwa tidak dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya. Keempat, pasca berlakunya KAK 2003 maka pembalikan beban pembuktian ditujukan dalam konteks keperdataan (civil procedure) untuk mengembalikan harta pelaku yang diakibatkan dari perbuatan korupsi.

        Adanya pengaturan pembalikan beban  pembuktian dalam ketentuan Pasal 37 dengan delik gratifikasi Pasal 12B UU UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 maka korelasinya pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 37 berlaku pada tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a). Kemudian korelasinya dengan Pasal 37A ayat (3) bahwa pembalikan beban pembuktian menurut ketentuan Pasal 37 berlaku dalam aspek pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37A in casu hanya terhadap tindak pidana korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam ketentuan Pasal 37A ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2001.

      Oleh karena itu, dari apa yang telah diuraikan konteks di atas ternyata dimensi pembalikan beban pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia menurut ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 ditemukan ketidakharmonisan normanya terlebih lagi dihubungkan dengan KAK 2003. Pembalikan beban pembuktian dalam Sistem Hukum Anglo Saxon atau Case Law pada Negara Malaysia, Singapura, Inggris dan lain sebagainya mengenal pembalikan beban pembuktian diterapkan terbatas terhadap perkara-perkara tertentu (“certain cases”) yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya pemberian (“gratification”) dalam konteks penyuapan (“bribery”).

      Fakta di dalam masyarakat dan di pengadilan banyak putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi sampai sekarang relatif belum ditemukan penerapan kasus pembalikan beban pembuktian. Oleh karena ada nuansa ditataran implementasi sehingga tentu menarik apabila dikaji lebih detail tentang bagaimana praktik peradilan pidana terhadap asas pembalikan beban pembuktian perkara tindak pidana korupsi jikalau dihubungkan dengan KAK 2003 dan bagaimana kebijakan legislasi terhadap pembalikan beban pembuktian dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut beserta implikasi yuridisnya pasca berlakunya KAK 2003.

       Konsekuensi dan implikasi tersebut baik terhadap praktik peradilan dan perumusan norma pada umumnya di satu sisi dan di sisi lainnya tentu diperlukan pula adanya suatu solusi bagaimana sebaiknya kebijakan legislasi memformulasikan pengaturan secara normatif mengenai asas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya terutama menyangkut asal usul kekayaan pelaku dengan implikasi adanya KAK 2003 yang sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia.

 

B. Metode Pendekatan

          Tulisan ini mempergunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundangan-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Analytical and Conceptual Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach) dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran obyektif. Adapun teknik pengumpulan bahan dan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, terutama terhadap bahan yang ada hubungannya dengan obyek penulisan ini.

 

C. TINJAUAN PUSTAKA

 

 

        Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga. Secara konseptual maka teori negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (rechts zekerheids) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (human rights). Pada dasarnya, suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.

         Substansi elementer dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (equality) juga pembatasan (restriction). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.

 

       Roescoe Pound[1] menyebutkan ada dua kebutuhan pentingnya pemikiran secara filosofis tentang negara hukum. Pertama, kebutuhan masyarakat yang besar akan keamanan umum. Kebutuhan akan perdamaian dan ketertiban guna mewujudkan keamanan mendorong manusia mencari aturan yang mengatur manusia terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa maupun individu sehingga dapat mendirikan suatu masyarakat yang mantap. Kedua, adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di bidang keamanan  umum  dan membuat  kompromi-kompromi  baru secara terus menerus dalam masyarakat karena terjadinya perubahan dan untuk itu diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian agar tercapai suatu hukum yang sempurna.

     

Tentang penulis:

Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka, Malang, Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

 

 


           [1]Roescoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale University Press, New Haven, 1959, hlm. 107

Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat (Bagian III)

Oleh Wuri Adriyani

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Wuri Adriyani SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 29 Januari 2009. Judul aslinya “Kedudukan Persero Dalam Hubungan Dengan Hukum Publik dan Hukum Privat”.

Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Senin 23 Februari 2009, Bagian II edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian III edisi 9 Maret 2009. Bagian IV edisi Senin 16 Maret  2009. Bagian V edisi Senin 23 Maret 2009. Bagian VI edisi Senin 30 Maret 2009. Bagian VII edisi Senin 6 April 2009. Bagian VIII edisi Senin 13 April 2009. Bagian IX edisi Senin 20 April 2009. Bagian X edisi 27 April 2009. Bagian XI, edisi Senin 4 Mei 2009. Bagian XII, edisi Senin 11 Mei 2009.

 

 

2.            Penyertaan Negara sebagai Modal Persero

 

2.1.        Pembentukan Persero melalui Penyertaan Negara

 

Dalam Pasal 4 (1) UU BUMN disebutkan bahwa modal Persero berasal dari uang/kekayaan Negara yang dipisahkan. Dalam konsep hukum perseroan pemisahaan kekayaan Negara yang kemudian dimasukkan dalam modal Persero disebut sebagai penyertaan modal. Kata “penyertaan” menunjukkan bahwa seseorang telah mengambil bagian (commenda participatie) dalam suatu badan usaha.[1] “Penyertaan” dalam perseroan diwujudkan dalam bentuk “saham”, yang merupakan perkembangan bentuk dari tanda “penning” pada jaman V.O.C.[2] Selain sebagai bukti ikut sertanya seseorang menanamkan modalnya atau tanda bukti penyertaan, saham terkait erat dengan konsekuensi hukum dari bentuk “asosiasi modal”, bukan “asosiasi orang”.

Dalam konsep hukum publik/hukum administrasi, penyertaan modal negara adalah pemisahaan kekayaan negara. Untuk itu diperlukan prosedur administrasi sesuai dengan aturan-aturan pengelolaan kekayaan Negara. Menurut Pasal 1 angka 7 PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas: “Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi”.

Pasal 4  PP No. 44 Tahun 2005 menentukan bahwa, setiap penyertaan dari APBN dilaksanakan sesuai ketentuan bidang keuangan negara. Berdasarkan Pasal 4 (3) UU BUMN penyertaan dari APBN harus digunakan Peraturan Pemerintah (PP).[3] Untuk penyertaan Negara yang tidak berasal dari APBN, pada Penjelasan Pasal 4 (5) UU BUMN ditegaskan dapat dilakukan dengan keputusan RUPS atau Menteri Negara BUMN dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Penyertaan modal berdasarkan Pasal 5 PP No. 44 Tahun 2005 dapat dilakukan oleh Negara terkait hal-hal berikut:

a.    pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas;

b.    Penyertaan Modal Negara pada Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik Negara; atau

c.    Penyertaan Modal Negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas yang didalamnya telah terdapat saham milik Negara.

Pendirian Persero adalah bagian dari penyertaan modal. Sebelum sebuah “penyertaan” menjadi modal Persero, diperlukan syarat kajian yang mendalam tentang pentingnya “penyertaan” tersebut dilakukan. Kajian dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Menteri Teknis. Secara rinci prosedurpenyertaan” diatur Pasal 10 (1) sampai (4) PP No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN Dan Perseroan Terbatas.

Apabila dalam pengkajian dinyatakan rencana Penyertaan Modal Negara tersebut layak dilakukan, berdasar Pasal 11 PP No. 44 Tahun 2005, Menteri Keuangan menyampaikan usul penyertaan dimaksud kepada Presiden untuk mendapat persetujuan. Proses berikutnya, pada Pasal 12 PP No. 44 Tahun 2005 diatur bahwa berdasar kajian yang layak Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendirian Persero, yang memuat pendirian, maksud dan tujuan, dan jumlah kekayaan yang dipisahkan untuk modal Persero. Dalam PP pendirian juga dimuat bahwa penyertaan modal Negara adalah kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN Tahun Anggaran tertentu. Judul yang dipakai PP tersebut berdasar penelitian adalah “PP No … Tentang Pendirian Perusahaan Persero (Persero) …”. Berdasarkan PP Pendirian ini, Menteri Negara BUMN mewakili Negara, menghadap notaris untuk memenuhi tata cara pendirian sebuah PT. Hal-hal yang termuat dalam PP Pendirian akan dimuat dalam Anggaran Dasar Persero.

Kedudukan Menteri Negara BUMN mewakili Negara sebagai pemegang saham merupakan delegasi kewenangan dari Presiden, namun proses peralihan kewenangan tidak terjadi langsung dari Presiden kepada menteri Negara BUMN. Pasal 6 UU Keuangan Negara mengatur bahwa peralihan kewenangan tersebut berasal dari Menteri Keuangan yang mendapat sebagian kuasa dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan selanjutnya melimpahkan sebagian kekuasaan pada Menteri Negara BUMN, dan atau kuasa substitusinya, bertindak untuk dan atas nama Negara sebagai pemegang saham. Pelimpahan ini diatur Pasal 1 PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara bahwa: “Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan di bidang Pembinaan dan Pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri Negara BUMN”.[4]

Dalam penelitian ditemukan bahwa dalam anggaran dasar Persero, saham Persero langsung diatas namakan Negara Republik Indonesia. Pasal 4 (2) Anggaran Dasar Persero pada umumnya menentukan dengan pengaturan: “modal dasar perseroan yang telah ditempatkan dan atau diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak … atau seluruhnya…”. 

Setelah proses pemisahaan kekayaan negara melalui PP Pendirian selesai dilakukan, pendirian Persero selanjutnya dilakukan melalui prosedur hukum privat/hukum perseroan. Melalui prosedur hukum ini berubahlah penyertaan negara menjadi modal Persero. Sejak Persero berdiri berdasarkan hukum perseroan, Persero dianggap mempunyai hak dan kewajiban sendiri lepas dari Negara. Tanggal pengesahan pendirian Persero oleh Menkum dan HAM RI, merupakan tanggal pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dengan Persero. Dalam hukum perseroan sebelum memperoleh status badan hukum, Negara, Direksi dan Komisaris bertanggung jawab pribadi atas perbuatan hukum perseroan.[5]

 

2.2.        Sumber-sumber Penyertaan Negara

 

Sumber utama penyertaan Negara adalah APBN, disamping sumber lainnya. Pada Pasal 1 angka 7 UU Keuangan Negara diatur bahwa yang dimaksud APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN ditetapkan tiap tahun, yang berisi anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara adalah hak pemerintah, sedang belanja adalah kewajiban pemerintah.[6]

Sumber-sumber dana untuk penyertaan negara pada BUMN diatur dalam Pasal 4 (2) UU BUMN sebagai berikut:

Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:

a.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;   

b.    kapitalisasi cadangan;    

c.    sumber lainnya.  

Pasal 3 (1) dan (2) PP No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN Dan Perseroan Terbatas menentukan bahwa:

(1).     Setiap Penyertaan Modal Negara atau penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

(2).     Setiap penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatas, dan keputusan Menteri untuk Perum.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan di atas terdapat dua sumber penyertaan negara, yaitu dari APBN, dan dari kapitalisasi cadangan dan sumber lain. Dalam Penjelasan Pasal 4 (2) huruf a UU BUMN, dijelaskan bahwa termasuk pengertian APBN adalah meliputi pula proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara. Hal ini berarti bahwa proyek-proyek APBN yang kemudian dijadikan “penyertaan”, harus dilakukan dengan tata cara pemisahan kekayaan negara yaitu menggunakan Peraturan Pemerintah (PP).

Pasal 2 (2) PP No. 44 Tahun 2005 memberikan pengaturan tambahan lebih luas bahwa sumber yang berasal dari APBN untuk BUMN meliputi:

a.    dana segar;

b.    proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;

c.    piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas;[7]

d.    aset-aset negara lainnya.

Berdasar pengaturan ini maka terdapat dua macam penggunaan “penyertaan modal negara”. Pertama, “penyertaan modal negara” yang digunakan pemerintah untuk mendirikan perusahaan, dan kedua “penyertaan modal negara” yang disebut hanya dengan “penyertaan” saja. Karena terkait APBN, maka semua penyertaan ini harus digunakan Peraturan Pemerintah (PP), sedangkan untuk penyertaan yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya, dilakukan dengan RUPS atau oleh Menneg BUMN.[8] Sumber-sumber lain yaitu keuntungan revaluasi aset; dan agio saham.[9] Penjelasan Pasal 4 (5) UU BUMN menegaskan bahwa apabila sumber-sumber dana ini akan dijadikan penyertaan, tidak perlu dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, sebab berdasarkan Penjelasan Pasal 4 (2)  bahwa sumber dana ini telah terpisah dari APBN.

Khusus mengenai aset-aset negara lainnya, penjelasan Pasal 2 (2) huruf d PP No. 44 Tahun 2005 menyebutkan bahwa:

 “aset-aset negara lainnya” adalah aset negara yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini. Apabila aset Negara lainnya yang akan dijadikan Penyertaan Modal Negara belum direncanakan dalam APBN, maka pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme APBN. Yang dimaksud dengan mekanisme APBN dalam hal ini adalah pencatatan nilai aset dimaksud dalam APBN sebagai penerimaan dan sekaligus dikeluarkan sebagai Penyertaan Modal Negara.

Terkait sumber-sumber ini terdapat beberapa kemungkinan penggunaan. Secara tegas penggunaan sumber-sumber ini harus dibedakan, sebab akan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan yang berbeda pula. Terdapat beberapa jenis kemungkinan penggunaan dana yang berasal dari APBN untuk BUMN yaitu:

1.    penggunaan dana APBN terkait penyertaan modal pendirian.

2.    penggunaan dana APBN untuk membiayai proyek pemerintah yang pengelolaannya diserahkan pada BUMN.

3.    penggunaan dana APBN untuk membiayai proyek pemerintah yang pengelolaannya diserahkan pada BUMN tetapi kemudian dijadikan penyertaan modal negara.

Perlu diketahui bahwa, fokus pengaturan UU BUMN dan peraturan pelaksanaannya adalah hanya pada tata cara penyertaan, sehingga diperlukan Peraturan Pemerintah (PP). Penjelasan Pasal 4 (1) UU BUMN menegaskan hal ini, bahwa sesudah proses penyertaan, pembinaan dan pengelolaan keuangan BUMN tidak lagi didasarkan pada mekanisme APBN, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Batasan penggunaan mekanisme APBN adalah pada penggunaan dana tersebut. Apabila kemudian dana-dana tersebut di atas tidak dijadikan penyertaan modal, tetapi murni untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh BUMN, maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban sesuai asas-asas pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini kedudukan BUMN adalah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.[10]

 

2.3.        Pengaturan Perkecualian pada Pendirian Persero

 

Khusus untuk pendirian Persero yang seluruh sahamnya dimiliki negara dalam UU PT terdapat pengaturan khusus yang berbeda dengan UU PT tahun 1995 yang telah dicabut.  Terdapat satu pengaturan khusus yang merupakan pengaturan perkecualian yang hanya berlaku bagi PT-PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur Undang-Undang Pasar Modal. Pasal 7 (7) UU PT menentukan bahwa:

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

a.    Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

b.    Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Berdasarkan pengaturan ini, dapat dikatakan bahwa pengaturan Pasal 7 (1) UU PT tentang syarat pendirian PT “dua orang atau lebih” tidak diperlukan pada pendirian Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, tetapi tetap berlaku untuk Persero Terbuka atau dengan minimal modal 51%. Pengaturan Pasal 7 (7) UU PT merupakan pengaturan perkecualian. Pengaturan demikian tentu menyimpangi konsep perseroan sebagai asosiasi modal. Dalam Penjelasan Pasal 7 (7) UU PT ditegaskan bahwa pengaturan demikian berlatar belakang karena status dan karakteristik yang khusus dari PT yang akan didirikan.

Sebagai asumsi sementara dapat dikatakan bahwa pendirian Persero dengan seluruh saham milik negara, sengaja tidak didasari oleh alasan asosiasi modal, tetapi hanya mengambil manfaat dari karakter sebuah PT. Untuk itu tatacara pendiriannya persis sama dengan tatacara pendirian PT umumnya. Persero demikian dapat disejajarkan dengan pendirian PT Tertutup atau one man business, yang memang tidak berkehendak adanya partisipasi pihak luar. Hal inilah yang dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 7 (7) UU PT dengan penyebutan mempunyai “status dan karakteristik yang khusus”.

 

Tentang penulis:

Dr Wuri Adriyani SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email: adriyan02@yahoo.com

 


[1] Rudhi Prasetya I, Op.Cit., hal. 14.

 

[2] Ibid.

 

[3] Demikian pula berdasar Pasal 3 (1) PP No. 44 Tahun 2005, setiap penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari APBN juga harus dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

 

[4] Maksud kata “sebagian” adalah bahwa bidang pembinaan dan pengawasan terkait Persero yang dilimpahkan kepada Menteri Negara BUMN adalah terbatas, yang berdasar Pasal 2 huruf (a) PP No. 41 Tahun 2003 adalah meliputi mewakili Pemerintah selaku Pemegang Saham atau RUPS seperti juga pernah diatur PP No. 12 Tahun 1998 tentang Persero jo PP No. 45 Tahun 2001 yang telah dicabut.

 

[5] Hal ini didasarkan pengaturan Pasal 14 (1) UUPT, dengan latar belakang pemikiran bahwa sebelum memperoleh status badan hukum, tidak dapat diadakan RUPS.

 

[6] Pada Pasal 11 (1) dan  (2) UU Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 13 dan 14 UU Keuangan Negara, kewajiban pemerintah adalah terkait dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat.

[7] Menurut Penjelasan Pasal 9 huruf (e) UU Keuangan Negara, piutang negara adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

 

[8] UU Pasal 4 (4) BUMN jo. Pasal 3 (2) PP No. 44 Tahun 2005.

 

[9] Revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset. Sedang agio saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

 

[10] Dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbedaharaan Negara, diatur bahwa: “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah”, Pasal 1 angka 13, “Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah”. 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,693 hits
Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031