Arsip untuk Maret 2nd, 2009

Indikasi KPK Mulai Goyah

Oleh Adnan Topan Husodo

Jika boleh disebut, prestasi KPK pada awal 2008 memang mengagumkan. Beberapa anggota DPR diseret karena berbagai praktik suap dan indikasi pemerasan. Demikian halnya sebagian pejabat BI telah menjadi pesakitan karena kasus korupsi dana YPPI.

Tetapi, memasuki awal 2009, derap KPK dalam menangani kasus korupsi kakap justru perlahan-lahan menurun. Bisa dikatakan KPK mengalami masa paceklik. Meskipun selalu ada kasus korupsi yang ditangani KPK, bobot kasusnya menjadi pertanyaan besar.

Terbaru, KPK berhasil mengungkap kasus dugaan penggelembungan harga (markup) dalam pembelian alat kesehatan (rontgen) di Departemen Kesehatan (Depkes) untuk proyek 2007 dengan nilai kerugian negara ditaksi Rp 4,8 miliar. Dalam kasus itu, KPK juga telah menetapkan seorang tersangka berinisial M yang disebut-sebut merupakan kepala Biro Perencanaan Depkes sekaligus pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut.

Bukan Prioritas
Dilihat dari berbagai aspek, kasus tersebut sebenarnya bukan prioritas KPK. Nilai kerugian negara yang ”hanya” Rp 4,8 miliar sama sekali bukan dalam kategori yang layak untuk ditangani KPK. Meskipun KPK bisa saja menangani kasus tersebut, menjadi kian jelas kesimpulannya bahwa kita memasukkan parameter lain dalam penentuan kasus korupsi yang seharusnya diproses KPK, yakni ukuran aktor dan modus korupsi.

Dalam kasus tersebut, aktor yang baru bisa diungkap KPK adalah pimpinan proyek (pimpro). Memang, dalam UU KPK, posisi pimpro dikategorikan sebagai penyelenggara negara yang menjadi bagian dari mandat KPK untuk menanganinya.

Tetapi, pimpro bukanlah aktor yang signifikan jika kita melihat masalah utama korupsi di Indonesia yang bercorak state capture bahwa pelaku korupsinya adalah politisi dan kelompok bisnis. Demikian halnya dengan modus markup yang merupakan modus tradisional (kuno) dalam kasus korupsi. Pendek kata, KPK masih berkutat pada isu korupsi birokrasi, bukan korupsi politik.

Kasus Korupsi Penting
Pertanyaannya kemudian, apakah memang ada agenda tertentu sehingga KPK terus ”memproduksi” kasus-kasus kelas teri? Kekhawatiran yang muncul adalah jika KPK kemudian lalai untuk mendalami, menangani, dan meneruskan proses hukum kasus korupsi kelas kakap (korupsi politik). Perlu dicatat bahwa hingga hari ini KPK masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai.

Pertama, kasus Agus Condro. Kasus itu sampai sekarang tidak jelas juntrungannya. Alasan yang dibangun KPK bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan memang kerap menjadi senjata pemungkas untuk menjawab pertanyaan publik atas akuntabilitas penegakan hukum.

Karena proses itu merupakan wilayah monopoli KPK, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui secara lebih jauh apakah KPK sebenarnya tengah memproses atau diam-diam memetieskan.

Sulit juga untuk menilai apakah kasus tersebut layak ditindaklanjuti atau tidak. Sebab, semua data pendukung dan bukti-bukti yang ada dipegang sepenuhnya oleh KPK. Pada akhirnya, meneruskan atau tidak kasus yang ditangani KPK menjadi sangat politis nilainya.

Jika melihat kasus di atas, KPK seharusnya menempatkan perkara Agus Condro sebagai prioritas untuk ditangani. Argumentasinya jelas, kasus itu adalah kasus yang besar kemungkinan melibatkan aktor besar. Tidak hanya pejabat BI, tetapi juga politisi senayan sebagai penentu kebijakan politik dan cukong yang menjadi donatur. Sebagaimana kita ketahui, praktik politik uang dalam pemilihan pejabat publik oleh DPR adalah masalah krusial yang menjadikan DPR sebagai lembaga korup.

Data-data dari PPATK yang telah diserahkan ke KPK, berikut pengakuan Agus Condro yang menerima cek perjalanan, kian menunjukan bahwa dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Gultom ada kekuatan uang yang memeranguhi keputusan DPR untuk memenangkan Miranda. Sebenarnya, pengakuan tersebut bukan hanya muncul dari Agus Condro. Beberapa mantan anggota DPR yang KPK sendiri juga memanggil beberapa saksi kunci yang besar kemungkinan bisa menjadi tersangka. Misalnya, Nunung, istri mantan calon gubernur DKI Jakarta Adang Daradjatun. Siapa Nunung sebenarnya, apa peran yang dimainkan dalam kasus tersebut, masih menjadi misteri hingga hari ini karena lambannya proses hukum yang diambil KPK.

Kedua, kasus korupsi dana YPPI pada BI. Meskipun KPK sudah menyeret para petinggi BI ke Pengadilan Tipikor, termasuk Aulia Pohan yang merupakan besan Presiden SBY dan dua anggota DPR yang terlibat. Tetapi, bau diskriminasi masih sangat terasa. Terutama terhadap para pihak yang disebut-sebut para terdakwa sebagai pihak yang mengetahui terjadinya kasus tersebut. Salah seorang di antara mereka adalah Paskah Suzetta yang kini sebagai kepala Bappenas.

Jika aktor yang terlibat dalam kasus korupsi dana YPPI tidak dituntaskan KPK, akan ada sebuah persepsi negatif yang timbul bahwa KPK menerapkan kebijakan tebang pilih karena lebih condong hanya menindak pihak BI, bukan DPR. Padahal, kalau kita melihat secara lebih jauh, pihak yang memiliki wewenang kuat untuk menentukan terjadi atau tidaknya kasus YPPI adalah DPR. Mereka memiliki kekuasaan untuk mengegolkan permintaan BI, baik dalam kaitannya dengan penyusunan UU BI dan penyelesaian politik perkara BLBI.

Ketiga, kasus BLBI, baik yang melibatkan banker swasta maupun perbankan BUMN. Sebagaimana kita ketahui, Kejaksaan Agung telah kehilangan legitimasi untuk memproses kasus dugaan korupsi dana BLBI dengan tertangkapnya Jaksa Urip Tri Gunawan oleh KPK karena suap. Suap itu ditengarai memiliki kaitan langsung dengan penyelesaian perkara BLBI yang tengah ditangani Kejagung.

Karena itulah, seharusnya KPK menempatkan diri sebagai lembaga yang bisa menyelesaikan secara hukum pelanggaran korupsi dana BLBI senilai triliunan rupiah yang sudah bertahun-tahun tidak jelas rimbanya.

Degradasi
Keasyikan KPK dalam menangani perkara-perkara kelas kejaksaan dan kepolisian telah menyeret opini publik yang luas bahwa KPK memiliki kepentingan politik untuk tidak melanjutkan kasus-kasus besar yang menjadi PR utamanya. Apa kepentingan politik itu, semua dapat dilihat dari seluruh proses awal pemilihan pimpinan KPK sebelumnya. Karena yang paling mungkin, posisi tawar kelompok kepentingan dapat dibangun pada tahap ini.

Degradasi peran KPK dari lembaga superbodi menjadi lembaga penegak hukum konvensional merupakan sinyal awal gagalnya penegakan hukum yang independen. Sebagaimana kita ketahui, kelahiran KPK dimaksudkan untuk menangani perkara korupsi besar yang memiliki hambatan politik dan hukum, bukan kasus korupsi kecil dan sederhana, baik dari sisi aktor, nilai kerugian, maupun modus korupsi yang terjadi. (Sumber: Jawa Pos, 26 Februari 2009)

Tentang penulis:
Adnan Topan Husodo , wakil koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)

 

Iklan

Melemahnya Efek Jera Pemberantasan Korupsi

Oleh Emerson Yuntho

Kejaksaan Agung beberapa hari lalu mengeluarkan kebijakan terkait penanganan perkara korupsi. Yaitu, tidak ditahannya tersangka kasus dugaan korupsi yang mengembalikan uang kerugian negara saat penyidikan. Kebijakan tersebut dibuat dengan alasan untuk memaksimalkan pengembalian uang negara. (Jawa Pos, 18 Februari 2009).

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sedikitnya terdapat 10 tersangka yang mengembalikan keuangan negara saat prosesnya disidik Kejaksaan Agung. Beberapa di antaranya pengusaha properti Tan Kian dalam perkara korupsi dana Asabri. Ada juga Abdul Latief, Hasyim Sumiana, dan Usman Dja’far dalam perkara korupsi pengucuran kredit Bank Mandiri kepada PT Lativi Media Karya. Para tersangka itu tidak pernah ditahan.

Kebijakan kontroversial itu jelas merupakan langkah kompromi terhadap tersangka kasus korupsi dan justru kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi sehingga sudah selayaknya harus ditolak. Penolakan ini didasarkan sejumlah alasan.

Pertama, tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Seharusnya kebijakan pengusutan dan penindakan dalam kasus korupsi, selain berorientasi mengembalikan uang negara, juga bertujuan menimbulkan efek jera. Salah satunya menahan seseorang sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tidak ditahannya tersangka korupsi (meskipun telah membayar kerugian negara) justru berdampak pada pengurangan efek jera atau bahkan tidak memberikan efek jera sama sekali.

Munculkan Deal
Kebijakan baru kejaksaan itu juga berpotensi memunculkan kesepakatan antara tersangka dan jaksa karena tersangka mengembalikan uang negara saat proses hukum sudah berlangsung. Dengan demikian, pengembalian uang negara yang dikorupsi itu memiliki motif tertentu.

Akibat lain, penanganan perkara korupsi jadi kehilangan efek menjerakan. Koruptor kaya akan dengan mudah mengembalikan uang hasil korupsi dan melanjutkan aktivitas bisnis seolah tidak memiliki persoalan hukum. Bagaimana dengan seorang koruptor miskin, yang melakukan korupsi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup?

Kedua, penghitungan kerugian negara rawan masih menimbulkan perbedaan. Dalam setiap penanganan perkara korupsi proses penghitungan jumlah kerugian negara saat ini masih menimbulkan perbedaan penafsiran baik oleh kKejaksaan, badan pemeriksa keuangan (BPK), badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), maupun pengadilan. Bukan tidak mungkin nilai yang dihitung kejaksaan jauh lebih kecil daripada penghitungan lembaga lain sehingga negara dirugikan jika putusan pengadilan memutus lebih besar. Menghitung kerugian negara lebih baik dilakukan di pengadilan.

Ketiga, penyerahan aset milik koruptor rawan dimanipulasi. Sejauh ini kebijakan pembayaran kerugian negara masih belum jelas apakah harus tunai atau aset atau dapat keduanya. Persoalan akan muncul apabila pengembalian kerugian negara ini dilakukan dalam bentuk aset. Bukan tidak mungkin aset yang diberikan oleh tersangka adalah aset bodong atau aset yang nilainya telah dinaikkan (markup).

Praktik ini sering terjadi dalam beberapa penanganan kasus korupsi dana bantuan likuidasi Bank Indonesia (BLBI). Mayoritas aset yang dijaminkan debitur BLBI pada saat dijual, nilainya dapat merosot hingga 70 persen. Proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan karena pelaku telanjur mendapatkan pengampunan dan dihentikan kasusnya.

Keempat, kebijakan tidak menahan tersangka yang mengembalikan uang hasil korupsi dikhawatirkan berlanjut pada kebijakan penghentian atau memetieskan suatu perkara korupsi atau mengalihkan pada kasus perdata. Kondisi ini bukan mustahil terjadi, meskipun UU Antikorupsi menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana atau kesalahan seseorang.

Dalam catatan ICW, terdapat beberapa kasus korupsi yang tersangkanya mengembalikan uang negara, namun kasusnya belum berujung ke pengadilan. Sebut saja kasus korupsi kredit macet Bank Mandiri dengan tersangka mantan menteri Abdul Latief. Sejak tersangka mengembalikan kerugian negara Rp 368 miliar pada Kejaksaan Agung pada 2007, namun hingga kini kasusnya belum juga dilimpahkan ke pengadilan.

Kelima, seharusnya Kejaksaan Agung dapat mencontoh langkah yang ditempuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi, KPK langsung menahan tersangka, melakukan penelusuran aset (asset tracing), melakukan tindakan penyitaan aset milik tersagka, dan pencekalan pergi keluar negeri.

Keempat langkah yang diambil KPK tersebut justru efektif mengoptimalkan pengembaliaan uang negara yang dikorupsi. Penahanan yang dilakukan KPK juga tidak menyurutkan langkah tersangka untuk mengembalikan uang negara dengan harapan dapat pengurangan tuntutan hukuman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sedikitnya sudah ada 19 kasus di KPK, dan sejumlah tersangka korupsi meskipun ditahan tetap mau mengembalikan uang hasil korupsi yang diterimanya.

Kebijakan ditahan atau tidak ditahan seorang tersangka seharusnya bukan didasarkan tindakan tersangka mengembalikan atau tidak mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Namun, kebijakan menahan atau tidak tersangka harus tetap berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pasal 21 ayat 1 tentang kebijakan menahan tersangka yaitu bila tersangka diyakini tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak akan menghilangkan barang bukti, atau tidak akan melarikan diri.

Justru muncul kekhawatiran bila kebijakan tidak menahan bagi pelaku korupsi diterapkan. Hal ini akan membuka peluang bagi tersangka untuk mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau bahkan melarikan diri ke luar negeri.

Jika pun dianggap sebagai penghargaan (reward) terhadap tersangka korupsi yang kooperatif dengan mengembalikan kerugian negara, langkah yang diambil kejaksaan bukan dengan cara tidak menahan pelaku korupsi. Namun, pengembalian uang hasil korupsi tersebut harus menjadi dasar bagi jaksa untuk meringankan tuntutan hukuman bagi pelaku. Sekali lagi, beri efek jera bagi koruptor dan jangan beri keistimewaan. (Sumber: Jawa Pos, 27 Februari 2009).

Tentang penulis:
Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja ICW di Jakarta

 

Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (Bagian III)

Oleh Lilik Mulyadi

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Lilik Mulyadi SH MH dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung, 19 September 2007. Judul aslinya “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”. Disertasi ini telah diterbitkan dalam bentuk Buku oleh Penerbit Alumni, Bandung, 2007, dengan judul, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I, edisi Senin 16 Februari 2009. Bagian II, edisi Senin, 23 Februari 2009. Bagian III, edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian IV, edisi Senin 9 Maret 2009. Bagian V, edisi Senin 16 Maret 2009,. Bagian VI, edisi Senin 23 Maret 2009. Bagian VII, edisi Senin 30 Maret 2009. Bagian VIII, edisi Senin 6 April 2009. Bagian IX, edisi Senin 13 Maret 2009.

 

Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Secara kronologis pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada “certain cases” khususnya terhadap tindak pidana “gratification” atau pemberian yang berkorelasi dengan “bribery” (suap), misalnya seperti di United Kingdom  of  Great  Britain,  Republik  Singapura  dan  Malaysia.  Di  United Kingdom of Great Britain atas dasar “Prevention of Corruption Act 1916” terdapat pengaturan apa yang dinamakan “Praduga korupsi untuk kasus-kasus tertentu” (Presumption of corruption in certain cases) yang redaksional berbunyi sebagai berikut:

                     where in any proceeding against a person for an offence under the Prevention of Corruption Act 1906, or the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, it is proved that any money, gift, or other considerations has been paid or given to or received by a person in the employment of His Majesty or any Government Department or a public body by or from a person, or agent of a person, holding or seeking to obtain a contract from His Majesty or any Goverment Department or public body, the money, gift, or consideration shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as such inducement or reward as in mentioned in such Act unless the contrary is proved”.[1]

 

      Di Malaysia atas dasar Pasal 42 Akta Pencegahan Rasuah 1997 (“Anti Corruption Act 1997 (Act 575)”) yang mulai berlaku sejak  tanggal 8 Januari 1998 menentukan:

                     “Where in any proceeding against any person for an offence under section 10, 11, 13, 14 or 15 it is proved that any gratification has been accepted  or agreed  to be acepted, obtained, or attempted to be abtained, solicited, given or agreed to be given, promised or offered by or to the accused, the gratification shall be presumed to have been corruptly accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised, or offered as an inducement or a  reward for or on account of the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved.”[2]

 

      Berikutnya di Singapura, atas dasar “Prevention of Corruption Act (Chapter 241)” ditegaskan pula sebagai berikut:

                “Where in any proceeding against a person for an offence under section 5 or 6, it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the Goverment or any department there of or of a public body by or from a person or agent of a person who has or seeks to have any dealing with the Goverment or any department there of or any public body, that grafitication shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as a inducement or reward as herein before mentioned unless the contrary is proved”.[3]

 

      Keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka pembalikan beban pembuktian[4] dikenal juga dalam rumpun hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia. Secara eksplisit ketentuan Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi  sebagai berikut:         

(1)        Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.     yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ;

b.     yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2)        Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

      Eksistensi pembalikan beban pembuktian dari perspektif kebijakan legislasi  dikenal dalam tindak pidana korupsi  sebagai  ketentuan yang  bersifat “premium remidium” dan  sekaligus  mengandung  prevensi khusus. Tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crimes yang memerlukan extra ordinary enforcement dan extra ordinary measures maka aspek krusial dalam  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi adalah upaya pemenuhan beban pembuktian dalam proses yang dilakukan aparat penegak hukum. Dimensi ini diakui Oliver Stolpe bahwa:

             “One of the most difficult issues facing prosecutors in large-scale corruption cases is meeting the basic burden of proof when prosecuting offenders and seeking to recover proceeds.[5]

 

      Ditetapkannya pembalikan beban pembuktian maka menjadi beralih beban pembuktian (shifting of burden proof) dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Akan tetapi, walaupun pembalikan beban pembuktian dilarang terhadap kesalahan/perbuatan orang dan keseluruhan delik korupsi akan tetapi secara normatif diperbolehkan terhadap gratifikasi delik penyuapan dan perampasan harta kekayaan orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam praktik hal ini telah diterapkan Pengadilan Tinggi Hongkong (Court of Appeal of Hong Kong) berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Hong Kong Bill of Rights Ordinance 1991.[6] Apabila dikaji secara selayang pandang dimensi filosofis mengapa kebijakan legislasi menterapkan adanya eksistensi pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi disebabkan ada kesulitan dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan pelaku (offender) apabila dilakukan dengan mempergunakan teori pembuktian negatif. Akibatnya, diperlukan ada aspek  yuridis  luar  biasa dan perangkat hukum  luar biasa pula berupa sistem pembalikan beban pembuktian sehingga tetap menjungjung tinggi asas praduga tidak bersalah dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga tetap memperlakukan sistem pembuktian beyond reasonable doubt.

     

Tentang penulis:

 

Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka, Malang, Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

 


 

           [1]Muladi, Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reversel Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof), Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001,  hlm. 122

           [2]Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Penerbit  Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 53

          [3]Muladi, Sistem Pembuktian ….., Op. Cit., hlm. 123 dan vide pula: M. Akil Mochtar, Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi, Penerbit Q-Communication, Jakarta, 2006, hlm. 31

          [4]Dalam ketentuan UU 20/2001 maka dikenal pembalikan beban pembuktian terbalik yang bersifat absolut/mutlak seperti ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan ketentuan Pasal 38 B yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata, dan oleh Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf b dan Pasal 38 C UU 20/2001 dan terdakwa maupun Penuntut Umum secara berimbang membuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 37 dan 37A.

            [5]Oliver Stolpe,  Meeting the burden of proof in corruption-related legal proceedings, unpublished, hlm. 1

           [6]Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Hong Kong Nomor 52 Tahun 1995 tanggal 3 April 1995  antara Attorney-General of Hong Kong v Hui Kin Hong menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf  a Ordonansi Pencegahan Penyuapan Bab 201 (Section 10 of the Prevention of Bribery Ordinance of Hong Kong) meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa Hui Kin Hong tidak melakukan korupsi. PT Hong Kong berpendapat sebelum terdakwa dipanggil membuktikan asal usul kekayaan yang jauh melebihi penghasilannya maka penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu secara “beyond reasonable doubt”, tentang status Hui Kin Hong sebagai pembantu ratu tersebut, standart hidup bersangkutan selama penuntutan dan total penghasilan resmi yang diterima selama itu, dan juga harus dapat membuktikan bahwa kehidupan yang bersangkutan tidak dapat dijangkau oleh penghasilannya itu. Apabila penuntut umum dapat membuktikan seluruhnya, maka kewajiban terdakwa menjelaskan bagaimana dapat hidup mampu dengan kekayaan yang ada, atau bagaimana kekayaannya tersebut berada di bawah kekuasaannya untuk mendapatkan ketidakwajaran sumber keuangan tersebut. Apabila pembuktian tersebut telah dilakukan maka PT Hong Kong harus memutuskan apakah hal-hal tersebut dapat diperhitungkan sebagai standart hidup yang berlebihan atau sebagai sumber keuangan yang tidak sepadan dengan harta bendanya. PT Hong Kong berpendapat proses acara itu tidak bertentangan Pasal 11 ayat (1) UU HAM Hong Kong (Articel 11Hong Kong Bill of Rights Ordinance Nomor 59 Tahun 1991) karena terdakwa sudah diberikan haknya untuk menjelaskan tentang asal usul kepemilikan harta kekayaannya dan juga penuntut umum sudah diwajibkan untuk membuktikan hal-hal tersebut, sistem pembuktian seperti ini, disebut sistem “balance probabilities”.

 

 

Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat (Bagian II)

Oleh Wuri Adriyani

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Wuri Adriyani SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 29 Januari 2009. Judul aslinya “Kedudukan Persero Dalam Hubungan Dengan Hukum Publik dan Hukum Privat”.

Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Senin 23 Februari 2009, Bagian II edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian III edisi 9 Maret 2009. Bagian IV edisi Senin 16 Maret  2009. Bagian V edisi Senin 23 Maret 2009. Bagian VI edisi Senin 30 Maret 2009. Bagian VII edisi Senin 6 April 2009. Bagian VIII edisi Senin 13 April 2009. Bagian IX edisi Senin 20 April 2009. Bagian X edisi 27 April 2009. Bagian XI, edisi Senin 4 Mei 2009. Bagian XII, edisi Senin 11 Mei 2009.

 

 

II.            ASPEK HUKUM PUBLIK (HUKUM ADMINISTRASI)

            PADA PERSERO

 

1.            Perkembangan Sejarah Pengaturan Persero

 

Perkembangan pengaturan Persero tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pengaturan Perusahaan Negara, sebab pengaturan-pengaturan Persero pada awalnya menyatu dengan pengaturan-pengaturan tentang Perusahaan Negara. Perkembangan Perusahaan Negara lekat dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda berdasar PP No. 23 Tahun 1958 LN. No. 39 – 1958 tentang Penguasaan Perusahaan-Perusahaan Belanda oleh Pemerintah Indonesia.

Sebelum PP No. 23 Tahun 1958, pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam “Regeling op den Staat van Oorlog en Beleg” (Stbl 1939 No. 582) atau SOB yang diubah dengan UU No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya (LN. Tahun 1957 No. 60; TLN No. 1485). Melalui pengaturan ini seluruh perusahaan swasta Belanda beralih menjadi milik pemerintah RI. Perusahaan-perusahaan hasil pengambilalihan dan nasionalisasi, sebagian merupakan cikal bakal badan usaha negara saat ini.

Pada masa ini terdapat berbagai peraturan yang secara cerai berai mengatur usaha negara, yang pada saat itu diperkirakan berjumlah 822 buah.[1] Bahkan hampir setiap bentuk usaha negara diatur oleh peraturan tersendiri, sehingga menimbulkan bermacam-macam bentuk perusahaan. Untuk itu tahun 1960 diadakan perubahan dan perbaikan pada bentuk, sistem pengelolaannya dengan cara penyeragaman bentuk didasarkan pada UU Perusahaan Negara. Tujuan Perusahaan Negara adalah sebagai sumber pengembangan ekonomi sekaligus sebagai public services. Bidang  public services ini semula adalah bidang-bidang usaha yang ditangani oleh perusahaan-perusahaan yang diatur Indonesische Comptabiliteitswet (ICW), yang merupakan badan-badan pemerintah.[2]

Pada tahapan selanjutnya, sejarah perkembangan Persero dimulai dengan Inpres No. 17 Tahun 1967 yang mengatur mengenai reorganisasi bentuk Perusahaan Negara menjadi tiga yaitu: Perjan (Departmental Agency); Perum (Public Corporation); dan Perusahaan Perseroan ((Public/State Company). Ciri-ciri ketiga badan usaha negara tersebut dimuat dalam Lampiran Inpres.

Untuk lebih memberikan dasar hukum yang lebih kuat pada ketiga badan usaha ini diterbitkan UU Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Isi undang-undang ini sama dengan Inpres. Tentang Persero pada Pasal 2 (3) UU Bentuk-Bentuk Usaha Negara, ditentukan sama bahwa: “Persero adalah perusahaan dalam bentuk PT, seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Wetboek van Koophandel atau KUHD (Stb. 1847 No. 23), baik saham-sahamnya untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh negara”.

Bentuk Persero merupakan varian baru yang memberikan arah baru. Melalui bentuk Persero, negara mengundang keterlibatan swasta dengan cara menyeimbangkan peran-perannya. Adopsi karakter PT untuk Persero membuka peluang untuk bermitra dengan swasta dan atau joint venture.[3] Arah baru dan efisiensi juga ditunjukkan oleh banyaknya Perusahaan Negara berdasar UU Perusahaan Negara dengan syarat tertentu dikonversi menjadi Persero.[4] Bahkan dalam rangka pengkonversian ke bentuk Persero, diterbitkan PP No. 12 Tahun 1969 yang khusus mengatur tentang Persero,[5] dan dibentuk Tim Penilaian Pengalihan bentuk Perusahaan Negara menjadi Persero melalui Keppres No. 64 tahun 1969.

Pada tahun 1983 krisis harga minyak terjadi, income dari Pertamina berkurang, sementara keuntungan dari Persero belum dapat menggantikan Pertamina. Untuk itu diterbitkan PP No 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perjan, Perum Dan Persero jo. PP No. 28 Tahun 1983,[6] dengan tujuan peningkatan kinerja dengan mekanisme korporasi.

Struktur hukum dan permodalan Persero sedikit demi sedikit diubah agar tidak membebani anggaran Negara. Melalui PP No. 55 Tahun 1990 tentang Persero Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal jo. PP Nomor 59 Tahun 1996, khusus bagi Persero go public tidak berlaku beberapa ketentuan yang dirasa mengikat Persero. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1.    PP No. 3 Tahun 1983 jo. PP No. 28 Tahun 1983 terkait Pembinaan dan Pengawasan;

2.    Keppres No. 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.

3.    Keppres No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN.

4.    Inpres No. 9 Tahun 1970 tentang Penjualan Dan Pemindahtanganan Barang-barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara.

5.    Inpres No. 8 Tahun 1984 tentang Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri.

6.    Inpres No. 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.

Perubahan besar terhadap Persero terjadi setelah terbit UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT Tahun 1995). Penyesuaian pengaturan Persero terhadap UU PT Tahun 1995 pertama kali dilakukan dengan PP Nomor 59 Tahun 1996 tentang Perubahan PP No. 55 Tahun 1990. Perubahan yang dilakukan berdasar Pasal 1 PP No. 59 Tahun 1996 adalah dimungkinkannya bagi Persero go public, untuk memiliki jumlah direksi sesuai kebutuhan, dan minimal dua orang.

Akhirnya seluruh penyesuaian-penyesuaian untuk Persero disatukan dalam satu Peraturan Pemerintah dengan cara memisahkan pengaturan untuk masing-masing bentuk usaha negara. Persero terkait dengan karakter khususnya sebagai PT, secara khusus diatur dalam PP No. 12 Tahun 1998 tentang Persero.[7] Terdapat perkembangan penting yang disebutkan dalam penjelasan PP No. 12 Tahun 1998 bahwa:

… dengan telah dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT, maka mekanisme kerja kehidupan Perseroan termasuk pembinaannya … berlaku pula bagi Persero yang pada dasarnya berbentuk hukum PT. Oleh sebab itu, dalam PP ini mekanisme kerja Persero diatur berbeda dari ketentuan … PP No. 3 Tahun 1983. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT, mekanisme kerja Persero dilakukan oleh 3 organ Perseroan, yakni RUPS, Komisaris dan Direksi. …, Menteri Keuangan berkedudukan sebagai RUPS bila seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara, dan sebagai pemegang saham bila hanya sebagian saham Persero yang dimiliki Negara. … Menteri Teknis sesuai fungsi Pemerintah dan berdasarkan pembagian tugas yang berlaku, mempunyai kewenangan penentuan kebijakan pengaturan usaha dan produk … barang maupun jasa, yang berlaku umum … . Dengan demikian maka fungsi pembinaan BUMN … dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam hal yang bersangkutan bertindak selaku RUPS atau oleh RUPS dalam hal Menteri Keuangan berkedudukan sebagai pemegang saham, … .

PP No 12 Tahun 1998 dapat dikatakan telah merubah struktur hukum dan sistem pembinaan Persero yang sampai saat ini masih dipakai, antara lain tentang:

a.        kedudukan Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara.[8]

b.        perubahan definisi Persero sebagai BUMN yang dibentuk berdasarkan UU Benuk-Bentuk Usaha Negara yang berbentuk PT sebagaimana dimaksud UU PT Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki Negara melalui penyertaan modal secara langsung.[9]

c.        diaturnya varian baru Persero Terbuka, yaitu Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum, sesuai peraturan di bidang pasar modal.[10]

d.        sebagai penyesuaian dengan UU PT Tahun 1995, maka diatur bahwa, terhadap Persero berlaku prinsip-prinsip PT yang diatur UU PT Tahun 1995.[11]

e.        mulai dikenalkannya tentang Dirjen Pembinaan BUMN sebagai kuasa substitusi Menteri Keuangan untuk mewakilinya dalam RUPS.[12]

f.         mulai ditetapkannya pegawai Persero sebagai pekerja Persero yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.[13]

PP No. 12 Tahun 1998 juga dapat dikatakan sebagai cikal bakal reformasi Persero. PP ini juga merupakan dasar hukum bagi Persero untuk melakukan efisiensi dengan cara go public sampai dengan jumlah 49%.

Perubahan terhadap PP No. 12 Tahun 1998 dilakukan dengan PP No. 41 Tahun 2001 yang memberikan keleluasaan penuh pada  RUPS terkait pemberhentian Direksi dan atau Komisaris sebelum selesai masa tugas.[14] Perubahan lain melalui PP No. 64 Tahun 2001, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku RUPS/Pemegang Saham dialihkan kepada Menteri Negara BUMN.

Perkembangan baru pada Persero kembali terjadi pada masa krisis ekonomi tahun 2002. Arahan IMF yang tercermin pada masterplan BUMN 2002 untuk melakukan efisiensi melalui privatisasi telah banyak dilakukan pada periode ini. Dasar hukum yang dipakai adalah tetap mengacu pada PP No. 55 Tahun 1990 jo. PP Nomor 59 Tahun 1996 dan PP No. 12 Tahun 1998 jo. PP No. 45 Tahun 2001.

Tahun 2003 terbit UU BUMN bersama-sama dengan terbitnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). UU BUMN menghilangkan bentuk Perjan, sehingga usaha negara hanya berbentuk Perum dan Persero. Kategori Persero masih ditetapkan sama dengan Pasal 1 angka 2 PP No. 12 Tahun 1998, sebagai usaha negara yang minimal modalnya dimiliki negara 51 %, dengan bentuk PT. Bersamaan dengan ini Pertamina diubah bentuknya menjadi Persero berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina menjadi Persero. Perkembangan berikutnya beberapa peraturan pelaksanaan UU BUMN diterbitkan antara lain:

1.    PP No. 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kewenangan Menneg BUMN, yang menggantikan PP No. 64 Tahun 2001;

2.    PP No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi; 

3.    PP No. 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan BUMN;

4.    PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan; dan

5.    PP No. 45 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran BUMN.

 

Tentang penulis:

Dr Wuri Adriyani SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email: adriyan02@yahoo.com

 


[1] Direktorat Pembinaan BUMN, Himpunan Peraturan BUMN, Departemen Keuangan, Jakarta, 1991, hal.vii.

 

[2] Rudhi Prasetya, dan Hamilton, Neil, Op. Cit., hal. 147.

 

[3] Untuk mengimbangi peranan negara dalam kegiatan ekonomi, selanjutnya diterbitkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA, yang membuka peluang untuk melakukan joint venture dengan investor asing.

 

[4] Pasal 14 (1) UU Bentuk-Bentuk Usaha Negara menentukan bahwa, Perusahaan Negara yang akan dialihkan bentuknya menjadi Persero sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Perpu No. 1 Tahun 1969 harus memenuhi syarat-syarat:

a.       Telah melakukan penyehatan sedemikian rupa sehingga perbandingan antara faktor-faktor produksi menunjukkan perbandingan yang rasional.

b.       Telah menyusun neraca dan perkiraan laba/rugi sampai dengan saat dijadikannya sebagai Persero dengan ketentuan bahwa neraca penutupan/likwidasinya diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan oleh Menteri yang bersangkutan.

c.        Telah melunasi semua hutang-hutangnya kepada Kas Umum Negara.

d.       Ada harapan baik untuk mengembangkan usahanya tanpa rugi.

 

[5] LN Tahun 1969 no. TLN 2894.

 

[6] Tetapi pada PP ini peran-peran BUMN masih saling bertentangan (conflict of interest) dan pengaturannya terlalu umum untuk ketiga bentuk usaha, tidak hanya berlaku untuk Persero, antara lain dimuat Pasal 1 (2) PP No 3 Tahun 1983 antara lain sebagai: 1) sumber penerimaan negara; 2) penyelenggara kemanfaatan umum; 3) perusahaan perintis; 4) pembimbing pengusaha swasta lemah; 5) pelaksana program pembangunan ekonomi.

 

[7] Perum diatur dalam PP No 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) dan Perjan diatur PP No 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN).

 

[8] Pasal 1 angka 1 PP No. 12 Tahun 1998.

 

[9] Pasal 1 angka 2 PP No. 12 Tahun 1998.

 

[10] Pasal 1 angka 3 PP No. 12 Tahun 1998.

 

[11] Pasal 3 PP No. 12 Tahun 1998.

 

[12] Pasal 33 (1)  PP No. 12 Tahun 1998.

 

[13] Pasal 38 PP No. 12 Tahun 1998.

 

[14] Pada PP No. 12 Tahun 1998, pengangkatan dan pemberhentian Direksi harus dikonsultasikan kepada Komisaris atau pihak lain. Padahal sesuai UU PT Tahun 1995, pengangkatan dan pemberhentian Direksi merupakan kewenangan penuh RUPS.

 

Eksepsi Terdakwa Antony Zeidra Abidin (Bagian II)

Oleh Maqdir Ismail

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari Keberatan (Eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa II Antony Zeidra Abidin Perkara Pidana Nomor : 20/Pid.B/TPK/2008.PN.JKT.PST yang disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta, 5 September 2008. Tim penasihat hukum terdiri dari Dr Maqdir Ismail SH LLM,  M Rudjito SH LLM, Marthen Pongrekun SH, Andi A Nawawi SH, Dasril Affandi SH MH, Rochanna S Rahayu SH, Libertino Nainggolan SH, Moses Grafi SH, Kamaluddin Abbas SH, Masayu D Kertopati SH. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat Eksepsi tersebut bersambung. Bagian I, edisi Senin 23 Februari 2009. Bagian II, edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian III, edisi Senin 9 Maret 2009.               

                                   

Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati

Motif Anwar Nasution sebagai pemburu kekuasaan

Perkara yang kita hadapi bersama ini, sebagaimana telah kami kemukakan diatas, asal muasalnya, karena adanya laporan Ketua BPK Anwar Nasution, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami tidak sepenuhnya yakin, bahwa laporan tersebut didasari oleh keinginan untuk menegakkan hukum. Kalau laporan tersebut didasari oleh keinginan menegakkan hukum, tentu laporan tersebut akan dia sampaikan ketika masih berada di Bank Indonesia, dengan kedudukan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kalau dia mau disebut sebagai peniup peluit  atau whistleblower, tentu laporan itu disampaikan ketika dia tidak menyetujui langkah yang diambil oleh Bank Indonesia pada saat itu. Namun menurut hemat kami, laporan Anwar Nasution ini bukan didasari dari sikap ingin menegakkan hukum, tetapi didasari oleh sikap dan cermin dari pemburu kekuasaan.

Untuk membuktikan ini, meskipun dengan bukti post factum, sikap Anwar Nasution ini, lebih disebabkan karena sakit hati dari seorang “pemburu kekuasaan”, yang tidak mendapatkan kekuasaan yang diinginkan, yaitu jabatan Gubernur Bank Indonesia, sebagaimana diungkapkan dalam rekaman pembicaraannya dengan Terdakwa II. Dengan logatnya yang khas Anwar Nasution antara lain menyatakan, …..“ …. Aku ini Ketua BPK, tidak ada lagi kemampuan aku mencari dana sebesar itu. Kalo aku jadi Gubernur Bank Indonesia kau bikin, selesai bagian penggantinya, sekarang kau bikin si Burhan Gubernur, sekarang mati kau ! Hahaha).  Dalam kesempatan lain juga dikatakan, oleh Anwar Nasution, “ Salah kau dulu, kenapa kau bikin aku disini (maksudnya Ketua BPK), kalau kau bikin aku disana (maksudnya Gubernur Bank Indonesia). Dari dulu aku bayarnya. Hahaha”.  Ada lagi kalimat lain dari Anwar Nasution, yang sangat tidak patut karena cenderung untuk melakukan kekerasan, “….. maka itu dia (maksudnya Burhanudin Abdullah) punya cara untuk menyelesaikan itu, paling kasar dia peras Cina-cina lalu sumbang sana, sumbang sini…”

Bisa saja ucapan Anwar Nasution ini dianggap sebagai olok-olok terhadap Terdakwa II, tetapi menurut hemat kami, ucapan-ucapan ini adalah ungkapan sikap terpendam dan keinginan yang besar untuk berkuasa di Bank Indonesia.

Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati

Diskriminasi Perlakuan

Surat Ketua BPK, Anwar Nasution, tanggal 14 Nopember 2006 kepada Ketua KPK pada halaman 2 menyebutkan: “Menurut keterangan pihak-pihak yang terkait dana tersebut kemudian diserahkan kepada oknum para penegak hukum di Kejaksaan Agung yang mengurus perkara masing-masing (penyuapan) melalui orang ketiga (perantara) untuk menghentikan proses hukum mantan Gubernur, mantan Direksi dan mantan Deputi Gubernur BI tersebut. Kemudian diketahui bahwa penyidikan kasus J Sudrajat Djiwandono dan Iwan R. Prawiranata dihentikan setelah diterbitkannya SP3 oleh Kejaksaan Agung”   Menilik bunyi surat pada alinea sebelumnya, yang dimaksud dengan  pihak-pihak yang terkait bisa saja Oey Hoey Tiong (Deputi Direktur Hukum) Heru Soepraptomo, Hendrobudijanto, Paul Soetopo Soedradjat Djiwandono dan Iwan R. Prawiranata. Oey Hoey Tiong, menurut surat tersebut  menerima dana bantuan hukum sebesar Rp. 68,5 milliar  dari YPPI melalui Baridjusalam Hadi (Ketua YPPI) dan Ratnawati Sari (Bendahara YPPI), yang kemudian oleh Oey Hoey Tiong diserahkan secara tunai kepada J. Soedrajad Djiwandono dkk.

 Dalam kaitannya dengan hal tersebut, KPK memang telah menahan Oey Hoey Tiong (Deputi Direktur Hukum) tetapi bagaimana halnya dengan oknum para penegak hukum di Kejaksaan Agung yang menurut surat Anwar Nasution telah menerima uang suap dari perantara atau makelar kasus? Bagaimana pula dengan makelar kasus yang telah menyerahkan uang kepada oknum para penegak hukum di Kejaksaan Agung? Belum pernah terdengar kabar beritanya oknum para penegak hukum di Kejaksaan Agung dan makelar kasus tersebut diproses dan ditahan oleh KPK sebagaimana yang dialami oleh Oey Hoey Tiong. Bagaimana dengan Asnar Ashari yang telah mengembalikan uang sebesar Rp. 3 Milyar, yang tersimpan selama 5 tahun, sesuai dengan BAP tanggal 21 Mei 2008 ? Meskipun menurut keterangan Rusli Simanjuntak, lemari besi tersebut selalu dipindahkan mengikuti jabatan Rusli Simanjuntak, dan sejak bulan September 2007 disimpan oleh Asnar Ashari. Pernyataan ini sangat tidak masuk diakal sehat, karena   merupakan hal yang  lumrah, ketika terjadi penggantian pejabat, selalu ada serah terima seluruh perlengkapan kantor dari pejabat tersebut, kepada pejabat baru. Mungkin termasuk kekecualian di Bank Indonesia, dimana lemari besi selalu dipindahkan, mengikuti jabatan pengguna awalnya. Begitu juga halnya dengan beberapa orang saksi yang secara sukarela mengembalikan uang setelah dipanggil sebagai saksi, seperti Emir Moeis, H. Amru Al Mu’tasyim, Ali As’ad, Darsuf Yusuf, Bobby S.H. Suhardiman, Willem M Tutuarima, Agus Condro Prayitno. Tidak ada tindakan hukum yang signifikan terhadap mereka. Tidak ada alasan yang masuk akal, mengapa KPK tidak juga segera memproses mereka? Padahal dengan kewenangannya yang sedemikian luar biasa luasnya, tidaklah sulit bagi KPK untuk mengungkap konspirasi penyuapan itu. Belum disentuhnya mereka hingga kini, terjawab sudah pertanyaan bahwa KPK memang sengaja tebang pilih dalam menentukan siapa yang paling lemah untuk dipenjara dan dihukum.

Sama halnya dengan proses hukum terhadap Antony Zeidra Abidin, mengapa perlakuan yang sama tidak diterapkan terhadap Anwar Nasution dan Aulia Tantowi Pohan ? Sebagaimana telah diketahui oleh umum, Anwar Nasution pada saat peristiwa ini terjadi menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan mengetahui secara detail proses pencairan uang BI melalui YPPI sebesar Rp. 100 M tersebut, bahkan pada Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 22 Juli 2003 Anwar Nasution hadir dan menyetujui dibentuknya Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PPSK) guna melakukan penarikan, pengunaan dan penata usahaan dana,  ironisnya saat itu  Anwar Nasution tidak melakukan apa-apa ! Mengapa baru saat ia menjabat sebagai ketua BPK melaporkan hal itu kepada KPK ? Ada agenda apa ini ? Jika pencairan dan penggunaan dana YPPI oleh BI itu dianggap melawan hukum atau tidak sesuai dengan aturan, maka wajib bagi Anwar Nasution untuk mencegahnya, karena dia memiliki kapasitas untuk itu. Dalam kenyataannya Anwar Nasution tidak melakukan apa-apa apalagi mencegahnya, malah ia justru menyetujui pembentukan PPSK, atas dasar hal ini sudah sepantasnya Anwar Nasution juga dianggap melakukan kejahatan.

Aulia Tantowi Pohan pada saat peristiwa terjadi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI yang juga merangkap sebagai Dewan Pengawas Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) yang sejak bulan Agustus 2003 berubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), dan Koordinator Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PPSK) yang melakukan penarikan, penggunaan dan penatausahaan dana Rp. 100 milliar itu. Aulia Tantowi Pohan sangat mengetahui dan bahkan dengan persetujuan beliaulah uang Rp. 100 milliar tersebut dicairkan dan konon digunakan untuk diseminasi kepada DPR dan diseminasi bidang hukum. Atas fakta yang sedemikain terang benderang ini mengapa KPK tidak kunjung juga menetapkan ia sebagai tersangka dan melakukan penahanan, sebagaimana nasib yang dialami oleh  Anthony Zeidra Abidin dan para Pejabat BI lainnya. Apakah karena Aulia Tantowi Pohan kebetulan sebagai besan orang nomor satu Republik ini? Sehingga KPK perlu menunggu waktu lengsernya Presiden SBY untuk menangkap dan menahan Aulia Tantowi Pohan.

Diskriminasi perlakuan seperti ini semakin menegaskan bahwasanya penegakan hukum itu tidak selalu fair, masih digantungkan  pada suatu keadaan tertentu.  Seseorang yang tidak lagi berkuasa tentu nasibnya tidak lebih baik dengan seseorang yang masih duduk di singgasana kekuasaan atau setidak-tidaknya dekat dengan kekuasaan. Inilah fenomena di Negara ini.

Diskrimansi perlakuan ini berlanjut terus, bahkan terjadi perbedaan yang cukup kasat mata, antara yang dilakukan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Sebagai contoh kecil, setiap selesai pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, secara sengaja Terdakwa II dipamerkan kepada insan Pers, melalui lobby dan pintu utama KPK. Sedangkan terhadap Terdakwa I, selalui melalui jalan khusus yang biasa digunakan oleh pejabat KPK agar tidak dikatehui oleh para pencari berita.

Politik belah bambu dalam penegakan hukum ini, bukan akan menghasilkan penegakan hukum yang baik, tetapi akan melahirkan para pengadu yang akan mencari keuntungan dari kesulitan orang lain. Kami setuju, bahwa akan ada perlakuan yang berbeda terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya. Seperti yang terjadi di Amerika, bahwa ada konsep plea bargaining. Kalau konsep plea bargaining ini yang akan mulai secara pelan-pelan diterapkan oleh KPK, hal ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada proses negosiasi antara penuntut dengan terdakwa yang menyepakati bahwa   terdakwa akan menyatakan pengakuan bersalah yang harus mendapat persetujuan dari pengadilan. Kemudian dia akan mendapat keringan dalam hukuman.  Dari apa yang terjadi pada Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah ada kesepakatan yang dapat dikatakan sesuai dengan konsep plea bargaining ini. 

Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati

 

I.      Alasan Keberatan (Eksepsi)

 

Pada persidangan hari Jumat 5 September 2008, Saudara Penuntut Umum telah membacakan Surat Dakwaan, untuk itu perkenankanlah kami Tim Penasiha Hukum Terdakwa II Antony Zeidra Abidin mengemukan alasan-alasan keberatan (eksepsi) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).

 

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

 

(2)     Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a.      ………….. dst

b.      Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

(3)     Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

 

Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati

Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan penuntut umum yang kami ajukan ini merupakan keberatan (eksepsi) dalam hal:

 

1.      Surat Dakwaan harus batal demi hukum

Surat Dakwaan harus batal demi hukum karena surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) KUHAP yang menyebutkan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

 

a.    Dakwaan disusun tidak cermat

 

Penuntut umum tidak cermat menyusun dakwaan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

i.    Di dalam Dakwaan  Primair alinea 1 halaman 3  jo. Dakwaan Subsidair alinea 1 halaman 7  jo. Dakwaan Lebih Subsidair alinea 1 halaman 12 yang menyebutkan : “…. Terdakwa II Antony Zeidra Abidin, selaku anggota DPR RI masa jabatan tahun 1999 – 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 122/M tahun 2001 tanggal 11 April 2001,…”

Bahwa Terdakwa II Antony Zeidra Abidin menjabat sebagai anggota DPR RI adalah sejak tanggal 11 April 2001- 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 122/M tahun 2001, oleh karena itu masa jabatan tahun 1999 – 2004 sebagaimana yang disebutkan oleh penuntut umum adalah  tidak benar, dengan tidak benarnya penyebutan masa jabatan Terdakwa II  Antony Zeidra Abidin sebagai anggota DPR RI dalam dakwaan maka terbukti dakwaan disusun tidak cermat.

 

ii.   Di dalam Dakwaan Primair alinea 1 halaman 3, jo. Dakwaan Subsidair alinea 1 halaman 8, jo. Dakwaan Lebih Subsidair alinea 1 halaman 12 yang menyebutkan : “….. menerima penyerahan uang kurang lebih sejumlah Rp. 31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Bank Indonesia ….. “

    Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II  di dakwa menerima uang yang jumlahnya tidak pasti, hal ini dibuktikan dengan penggunaan kata kurang lebih , hal ini menunjukkan penuntut umum ragu dan tidak didukung alat bukti yang cukup akan jumlah diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan menurut Undang-undang  No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22, menentukan bahwa :

   ‘Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai’

 

iii.   Di dalam Dakwaan Primair alinea terakhir halaman 7 yang menyebutkan : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a …….”   , Dakwaan Subsidair alinea terakhir halaman 12 yang menyebutkan : Perbuatan Terdakwa diancam pidana seabgaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a ……”  maupun Dakwaan Lebih Subsidair alinea terakhir halaman 17 yang menyebutkan : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ….. “

Hal ini menunjukkan dakwaan penuntut umum tidak cermat karena dalam perkara a quo terdapat 2 (dua) orang terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga menimbulkan ketidak jelasan kepada siapa ancaman pidana dalam dakwaan tersebut ditujukan.

 

iv.  Di dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair maupun Dakwaan Lebih Subsidair secara berulang-ulang menyebut nama Rusli Simanjuntak, Asnar Ashari, H. Amru Al Mu’tasyim, Daniel Tanjung, Aulia Tantowi Pohan, Maman H. Sumantri, Bunbunan Hutapea, Burhanuddin Abdullah, Aslim Tajudin, Oey Hoey Tiong dan Jonathan Marauw tetapi tidak menyebut peran dari orang-orang tersebut, padahal sebagaimana diketahui Burhanuddin Abdullah, Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong  sudah menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah, hal ini cukup membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berdiri sendiri melainkan suatu rangkaian tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

 

v.  Di dalam Dakwaan Primer (halaman 3), dikatakan, “…..Terdakwa II, H. Amru Al Mu’tasyim serta Daniel Tanjung dari pihak DPR RI dan pejabat Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan, Maman H. Sumantri, Bun Bunan Hutapea serta Burhanudin Abdullah, Terdakwa II menyampaikan bahwa: “ Kalau mau tuntas masalah BLBI itu ada ongkosnya”, yang mana kemudian dijawab oleh Aulia Tantowi Pohan bahwa untuk menindak-lanjutinya agar menghubungi Rusli Simanjuntak”.

 

Apa yang dinyatakan dalam Surat Dakwaan ini adalah tidak benar, dan menunjukkan ketidakcermatan dalam menyusun Surat Dakwaan, karena menurut keterangan Aulia Tantowi Pohan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 April 2008 jawaban No.12, justru yang menyatakan, “ kalau mau tuntas penyelesaian masalah BLBI itu ada biayanya” adalah Daniel Tanjung. Kemudian hal tersebut diulang lagi dalam jawaban 13, “……..saudara Daniel Tanjung menyampaikan kepada saya, “ eh kegiatan penyelesaian masalah BLBI itu ada ongkosnya he…he”.

 

Dengan tidak cermatnya penuntut umum menyusun dakwaannya maka dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) KUHAP yang menyebabkan Surat Dakwaan harus batal demi hukum.

 

Tentang penulis:

Dr H Maqdir Ismail SH LLM, penulis dua buku yakni Bank Indonesia : Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi (2007); Pengantar Praktik Arbitrase (2007), dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Advokat dan konsultan hukum Maqdir Ismail & Partners Jln Bandung 4 Menteng Jakarta Pusat. Telepon (021) 391 1191 Faks (021) 314 7502. Email: maqdir@hotmail.com

 

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,693 hits
Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031