Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Bagian IX)

Oleh S Eka Iskandar

advokat, konsultan hukum bisnis

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr HS Eka Iskandar SH MH dalam ujian Doktor Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Airlangga, 13 Agustus 2008. Judul aslinya Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata”. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuatnya dalam artikel bersambung:

  • Bagian I, edisi Senin 25 Agustus 2008
  • Bagian II, edisi Senin 1 September 2008
  • Bagian III, edisi Senin 8 September 2008
  • Bagian IV, edisi Senin 15 September 2008
  • Bagian V, edisi Senin 22 September 2008
  • Bagian VI, edisi Senin 29 September 2008
  • Bagian VII, edisi Senin 6 Oktober 2008
  • Bagian VIII, edisi Senin 13 Oktober 2008
  • Bagian IX, edisi Senin 20 Oktober 2008
  • Bagian X, edisi Senin 27 Oktober 2008

 

5.  Alternatif Solusi Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak  Pidana Korupsi

 

Pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dihadapkan dengan berbagai kendala. Kendala tersebut bukan saja karena tindak pidana korupsi sudah menjadi perkara yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang melibatkan kekuasaan dan kerugian keuangan negara, tetapi juga karena tindak pidana korupsi sangat sulit dan rumit pembuktiannya. Penangannya oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kejahatan termasuk pengembalian keuangan negara, melalui pendekatan yang bersifat integral, baik melalui pendekatan penal maupun pendekatan non penal yang salah satunya melalui pendekatan melalui instrumen perdata, serta pendekatan global (Kerjasama Internasional).

 

Keterbatasan proses hukum, khususnya hukum perdata dinilai tidak cukup efektif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, karena harus dihadapkan dengan berbagai kendala. Faktor penyebab utamanya karena secara prosedural pengembalian kerugian keuangan negara harus dilakukan melalui gugatan perdata yang notabene harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang diatur di dalam HIR dan Rbg yang merupakan produk dari peninggalan pemerintah Hindia-Belanda.

 

Hukum acara perdata itu tentunya saat ini sudah tidak mungkin lagi diterapkan, mengingat perkembangan hukum yang sangat pesat sehingga tidak memungkinkan lagi menggunakan produk penjajah yang secara filosofis berbeda pandangan dengan bangsa Indonesia saat ini. Sebagai contoh dalam hal pembuktian yang telah menggunakan sistem transaksi bisnis elektronik, e-commerce dan digital signature, serta sistem elektronic record yang semua itu belum diatur di dalam sistem pembuktian HIR dan Rbg. Kasus-kasus gugatan perdata akibat tidak pidana korupsi juga tidak terlepas dari perkembangan sistem pembuktian yang senantiasa mengikuti kecanggihan tehnologi yang digunakan oleh pelaku korupsi. Lebih-lebih jika dana hasil korupsi sudah dipindahtangankan melalui proses money laundering dan transfer ke rekening di luar negeri, yang tidak mungkin dijangkau melalui proses hukum acara perdata biasa.

 

Menyikapi kendala-kendala dimaksud maka gugatan perdata untuk pengembalian kerugian negara dengan demikian membutuhkan pengaturan khusus yang lebih spesifik dengan dilandasi peraturan perundang-undangan sehingga daya berlakunya efektif. Penting juga dalam rangka pengembalian keuangan negara untuk memprioritaskan pendekatan-pendekatan non hukum yang lebih efektif, cepat, murah dan sederhana sehingga kerugian keuangan negara segera dapat dipulihkan.

 

 

5.1. Prioritas penyelesaian melalui jalur administrasi

Tuntutan ganti rugi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur administrasi diharapkan dapat dengan segera mengembalikan keuangan negara. Upaya pencegahan ini menjadi penting sebelum uang negara hasil korupsi tersebut dipindahkan kepada pihak lain atau disembunyikan bahkan dibawa kabur ke luar negeri.

 

Alasan yang mendasari tawaran ini karena instrumen jalur administrasi merupakan satu-satunya penyelesaian pengembalian kerugian negara yang saat ini telah diatur mekanismenya melalui produk perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara). Mekanisme jalur administrasi disamping lebih praktis juga lebih mudah dilakukan, khususnya disebabkan karena penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat daerah yang telah nyata-nyata merugikan keuangan negara. Logikanya kasus-kasus korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan diasumsikan selalu menimbulkan kerugian negara. Hal ini karena tindak pidana korupsi selalu terkait dengan jabatan dan kekuasaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

 

Penggunaan jalur administrasi sangat penting apabila semangat pemberantasan korupsi berorientasi pada pengembalian kerugian negara. Relevansinya karena tuntutan ganti kerugian keuangan negara melalui jalur administrasi proses penyelesaiannya bersifat internal, lebih mudah dikontrol dan terukur. Hal ini tampak jelas bila mengacu pada ketentuan mengenai pengaturan pemulihan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) dan UU Perbendaharaan Negara. Berkaitan dengan kerugian negara, UU Keuangan Negara mewajibkan beban penggantian kerugian kepada pelakunya, sebagaimana ditegaskan Pasal 35 ayat (1), “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud.”

 

Ketentuan yang mengatur mengenai tuntutan ganti rugi dalam jalur administrasi sebenarnya telah diatur juga oleh UU PTPK melalui gugatan perdata, khususnya dalam hal pelaku meninggal dunia. Tetapi, sebagaimana dijelaskan, proses penuntutan dan pengembalian ganti rugi dalam gugatan perdata ataupun pidana lebih rumit dan memiliki banyak kendala jika dibandingkan dengan jalur administrasi. Kelebihan jalur administrasi adalah lebih bersifat internal yang dilakukan dengan pendekatan instansional, yang menekankan pada tanggung jawab pelaku untuk memenuhi tuntutan ganti rugi akibat perbuatannya yang telah merugikan keuangan lembaga/instansinya. Penyelesaian administrasi sudah seharusnya dilakukan terlebih dahulu untuk memaksimalkan hasil pengembalian keuangan negara.

 

5.2 . Optimalisasi upaya negosiasi

Menghadapi kenyataan lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan serta institusi peradilan yang korup, maka diperlukan cara penyelesaian jalur lain yang lebih efektif dan efisien. Solusi yang umum dilakukan adalah mengoptimalkan penyelesaian suatu kasus di luar jalur pengadilan adalah penggunaan Alternatif Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS).

 

Berkaitan dengan APS, Basuki Rekso Wibowo mengutip pendapat Takdir Rachmadi menyatakan bahwa APS memiliki beberapa sasaran strategis, yakni : pertama, untuk mengurangi beban perkara yang kian bertumpuk di pengadilan, serta menghindarkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. APS haruslah dipahami sebagai partner, bukan sebagai competitor bagi lembaga peradilan; kedua, untuk lebih mengaktualisasikan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat memiliki keleluasaan untuk menyelesaikan sendiri sengketa melalui cara terbaik menurut mereka. Pada dasarnya setiap komunitas sosial secara inklusif memiliki kearifan sosial untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di lingkungan masing-masing; ketiga, sebagai upaya untuk menyediakan berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cocok dengan sifat sengketa. Hal ini dikarenakan tidak setiap sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas melalui proses-proses peradilan; keempat, untuk mengembangkan model penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Hal ini berkaitan dengan prospek pengembangan dan penganekaragaman pilihan cara penyelesaian sengketa bagi masyarakat.[1]

 

Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS), Pasal 6 mengatur mengenai model dan tata cara penyelesaian melalui APS seperti negoisasi, mediasi dan konsiliasi. Alernatif  yang efektif untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dalam konteks pembahasan ini adalah pendekatan penyelesaian melalui negoisasi.

 

Undang-undang Arbitrase dan APS tidak memberikan pengertian, setidak-tidaknya kerangka konsepsional dari negosiasi. Ini berarti negosiasi yang dimaksud dalam UU Arbitrase dan APS, sebagaimana lazimnya dapat diterapkan dalam praktik-praktik yang sangat variatif.

 

Sebagaimana telah di singgung di atas, penggunaan APS, khususnya pola negosiasi[2] dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Pemerintah ingin segera ada penyelesaian yang jelas dan tegas terhadap para obligor BLBI yang bermasalah. Untuk merealisasikan keinginan itu pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jamian Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham  (release and discharge). Isi dari Inpres No. 8 Tahun 2002 dinyatakan bahwa debitur yang telah menyelesaikan kewajiban Pemegang Saham, diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum atau lebih dikenal dengan ‘surat keterangan lunas’. Para debitur yang nyata-nyata melanggar hukum, seperti melanggar Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) tidak akan dituntut secara hukum jika mengembalikan sejumlah dana kepada Pemerintah.

 

Pemerintah bermaksud membebaskan mereka jika bersedia melunasi 100 persen utang-utangnya. Obligor yang telah mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL) diberi release and discharge (bebas dari segala proses hukum jika utang lunas), meskipun kemudian Pemerintah mengatakan bahwa pemilik Surat Keterangan Pembayaran Kewajiban (SKPK) akan dikesampingkan kasus hukumnya. Prioritas untuk mengembalikan uang negara yang dikemplang para obligor nakal menjadi tujuan pokok pemerintah. Para pengemplang BLBI tidak akan diadili melalui proses hukum jika mampu membayar utangnya hingga akhir tahun 2006. Perlakuan khusus bagi mereka itu diberikan oleh pemerintah dengan  alasan bahwa sebelumnya mereka telah membayar sebagian utangnya melalui BPPN, atau mereka telah menyatakan kesediaannya  untuk membayar utang-utangnya.

 

Menanggapi Inpres No. 8 Tahun 2002 para pakar hukum terbelah menjadi pro dan kontra. Kelompok yang pro menyatakan bahwa sesuai dengan Inpres maka aparat penegak hukum tidak dapat menuntut para debitur. Adapun kelompok yang kontra menilai Inpres No. 8 Tahun 2002 telah menabrak ketentuan Pasal 4 UU PTPK yang dengan tegas menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi.

 

Sebelumnya, para obligor yang punya utang kepada pemerintah berhubung dengan kondisi bank mereka yang mengalami kesulitan berusaha menyelesaikan urusan BLBI dengan menggunakan berbagai model upaya penyelesaian yang dirancang oleh BPPN.

Cara-cara penyelesaian itu adalah :

1.      Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) bagi debitur tau obligor yang mempunyai cukup perusahaan untuk membayar utang-utangnya.

2.      Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA) untuk mereka yang nilai perusahaannya tidak cukup untuk membayar utang, dan pembayaran kekurangannya harus dilakukan dengan jaminan pribadi.

3.      Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham-Akta Pengakuan Utang (PKPS-APU) yang dibuat untuk mencapai kesepakatan penyelesaian kewajiban yang harus ditanggung oleh pemilik saham pengendali atas kerugian bank mereka akibat praktik perbankan yang tidak wajar serta pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Penyelesaian ini tidak melalui penyerahan aset.

 

Hasilnya, lima obligor memakai mekanisme MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), empat dengan MRNIA, 30 obligor yang tidak menandatangani PKPS-APU dan kasusnya kemudian dilimpahkan kepada aparat penegak hukum atau sedang dalam proses penyidikan, dan lima obligor dengan penyelesaian pembayaran tunai.[3]

 

Beberapa obligor berusaha memperoleh pengampunan dan pembebasan dari segala tuntutan hukum (release and discharge). Fakta itu bisa ditunjukkan ketika tiga obligor BLBI menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Februari 2006. Mereka adalah Ulung Bursa, James Januardy, dan Lukman Astanto (wakil Atang Latif). Para obligor dalam pertemuan tersebut, menyatakan bersedia mengembalikan utang BLBI yang nilainya ratusan milyar rupiah asalkan mendapatkan release and discharge. Mereka berharap penyidikan kasus korupsinya yang sedang ditangani kejaksaan dihentikan sebagaimana diatur dalam Inpres No. 8 Tahun 2002.[4] Sehubungan dengan upaya penyelesaian kasus BLBI, terbukti dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah mengaudit kucuran dana BLBI yang  keseluruhannya berjumlah Rp 164,5 triliun itu bahwa hampir separuhnya tidak jelas pertanggungjawabannya.[5]

 

Terlepas dari ketidakpuasan beberapa pihak atas penyelesaian melalui MSAA, MRNIA, serta release and discharge, dan tidak maksimalnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui instrumen tersebut, mekanisme negosiasi[6] menekankan pengembalian kerugian keuangan negara dengan jaminan pembebasan dari tuntutan hukum. Sejumlah kerugian keuangan negara berhasil dikembalikan dan para obligor yang diancam tindak pidana korupsi dibebaskan dari tuntutan hukum. Realitas ini menunjukkan bahwa pola negosiasi dapat menjadi jalan pengembalian kerugian keuangan negara dengan mengesampingkan prosedur hukum pidana maupun perdata.

 

5.3.Optimalisasi Perjanjian Bilateral dan Multilateral 

Upaya pengembalian aset bagi negara korban korupsi selama ini banyak ditemukan kesulitan karena sistem hukum (common law, civil law), sistem politik, keengganan negara maju untuk membantu, disamping tersedianya jasa dari : lawyer, akuntan, agen-agen profesional tertentu.[7] Para koruptor mampu menempuh langkah cerdik dengan menyembunyikan aset curian ke sentral-sentral finansial negara maju, atau melakukan suap kepada pejabat publik. Sistemiknya korupsi di Indonesia antara lain juga disebabkan oleh:

  1. Tidak jelasnya political will pemerintahannya;
  2. Terbatasnya upaya hukum, kemampuan dan investigasi dan peradilan;
  3. Terbatasnya dana;
  4. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas publik;
  5. Perbedaan sistem hukum dengan negara dimana asset curian disimpan;
  6. Ketidaktersediaan negara maju untuk membantu upaya pengembalian asset curian.[8]

 

 

 

 

Kenyataan di atas mendorong untuk terbentuknya kerjasama internasional dalam rangka pengembalian keuangan negara. Hal itu semakin menjadi signifikan ketika pengaturan pengembalian aset dalam UU PTPK sangat terbatas hanya diatur dalam beberapa pasal saja, dan masih dinilai memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain :

            Pertama, fokus utama ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian aset di dalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur pengembalian aset dan ketentuan tentang mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;

Kedua, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak dihubungkan dengan kerjasama internasional;

Ketiga, di dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum diatur tentang otoritas sentral yang memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi;

Keempat, ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bansa anti Korupsi, tahun 2003.

Di dalam Konvensi Anti Korupsi ini,  ketentuan tentang pengembalian aset diatur dalam BAB V masing-masing dalam Pasal 51 mengenai ketentuan umum; Pasal 52 mengenai pencegahan dan deteksi transfer hasil kejahatan; Pasal 53 mengenai tindakan-tindakan untuk pengembalian langsung atas kekayaan; Pasal 54 mengenai mekanisme untuk pengembalian kekayaan melalui kerjasama internasional dalam perampasan; Pasal 55 mengenai kerjasama internasional untuk tujuan-tujuan perampasan; Pasal 56 mengenai kerjasama khusus; Pasal 57 mengenai Pengembalian dan Penyerahan aset-aset; Pasal 58 mengenai Unit Intelijen Keuangan; dan Pasal 59 mengenai Perjanjian-perjanjian dan Pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral.[9]

 

Untuk merealisasikan kerjasama ekstradisi Indonesia telah menandatangani sejumlah perjanjian-perjanjian bilateral, regional, dan multilateral. lndonesia sudah memiliki perjanjian MLA dengan Australia, China, dan Korea Selatan. Untuk ekstradisi, Indonesia sudah memiliki perjanjian dengan Australia, Filipina, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sebagai informasi, saat ini Indonesia telah menyelesaikan tahap negosiasi pembentukan perjanjian MLA dengan Hongkong dan perjanjian ekstradisi dengan China. Indonesia dalam kerangka regional, telah menandatangani ASEAN MLA Treaty pada tanggal 24 Nopember 2004 yang saat ini sedang dalam proses ratifikasi, serta sebagai negara pihak pada Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006.[10] Sejumlah kerjasama ekstradisi ini perlu ditingkatkan dari segi kualitas maupun kuantitasnya, baik melalui pendekatan pidana dan perdata sehingga dapat mempercepat proses pengembalian kerugian keuangan negara.

 

Perjanjian ekstradisi pada hakikatnya menunjuk pada suatu proses dimana berdasarkan traktat atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan ke negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum yang mengajukan permintaan (requesting state), negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana tersebut. Ekstradisi dalam prakteknya dimungkinkan hampir pada seluruh jenis tindak pidana kecuali kejahatan politik, tindak pidana militer, dan tindak pidana agama. Tindak pidana yang dapat diekstradisi pada umumnya adalah kejahatan-kejahatan berat, dalam hal ini korupsi juga telah dianggap sebagai kejahatan berat (extraordinary crime). Ekstradisi dalam perkembangannya, bukan hanya dipandang sebagai bentuk penyelesaian sengketa klasik (konvensional) jika terjadi kejahatan yang sifatnya lintas batas (bordeless), akan tetapi juga dianggap sangat efektif untuk menangani the accused dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukannya dengan modus yang lebih canggih.

 

Disinilah arti penting menjalin suatu komitmen yang baik antara negara peminta (requesting state) dan negara yang diminta (requested state), agar dapat dicapainya kesepakatan ekstradisi. Komitmen ini akan menjadi jembatan karena ekstradisi menurut hukum internasional menganut salah satu asas bahwa tidak ada kewajiban untuk menyerahkan dan juga tidak ada kewajiban untuk tidak menyerahkan. Artinya apa, tidak ada paksaan yang dapat dilakukan terhadap suatu negara untuk menyerahkan warga negara lain yang berlindung di negaranya (non-mandatory obligation).

 

Penerapan asas tersebut, juga dapat dipandang sebagai jawaban terhadap pertanyaan bagaimana jika dalam kasus pengembalian aset tidak terdapat perjanjian ekstradisi antara negara peminta (requesting state) dan negara yang diminta (requested state). Tentu, jawabnya jelas bahwa the accused tidak dapat diserahkan ke negaranya dan juga asset yang berada di luar negeri tidak dapat dikembalikan ke negara peminta, meskipun ia telah menyebabkan kerugian hingga ratusan trilyun.[11]

 

Kurangnya dukungan negara maju dalam rangka membantu negara berkembang maupun negara miskin untuk memberantas korupsi nampak dalam Konvensi PBB Anti Korupsi atau UNCAC yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada tahun 2008. Negara berkembang dalam konvensi itu diwakili kelompok G-77 dan negara maju yang terdiri atas AS, kanada, Norwegia, Portugal, dan Swiss, yang belum menemukan kesepakatan terkait dengan mekanisme peninjauan pelaksanaan konferensi Kelompok Negara bagi konvensi PBB Anti Korupsi atau UNCAC. Usulan negara berkembang dalam pertemuan tersebut menghendaki dibentuknya semacam kelompok konsultasi ahli dalam rangka membantu pengembalian aset. Namun negara maju menghendaki adanya perubahan hukum terlebih dahulu bagi negara-negara korban korupsi sebelum mereka mengajukan bantuan ke negara maju. Tentunya akan memakan proses yang cukup lama.[12]

 

Agenda ini seharusnya diprioritaskan pemerintah agar kedepan dapat menyelamatkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya relatif sangat besar, kendatipun membutuhkan proses yang cukup lama.

 

Tentang penulis:

Dr H S Eka Iskandar SH MH, doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Airlangga,  managing partner Eka Law Firm, Jl. Raya Menur 29-B Surabaya. Telepon (031) 596 8004  Faks. (031) 596 6154.  Email: ekalaw_firm@yahoo.co.id

 



[1] Basuki Rekso Wibowo, Op.cit, h.13

[2] Pola konsiliasi tidak ditekankan dalam penyelesaian kasus ini karena menekankan pada kepentingan (interest) pemerintah di satu pihak, yaitu kembalinya uang negara yang telah dikemplang oleh para obligor. Di lain pihak kepentingan para obligor untuk dibebaskan dari tuntutan pidana. Pada konsiliasi yang menekankan hak tidak dipergunakan karena posisi para obligor tidak memiliki hak, justru kewajiban membayar atau mengembalikan BLBI, yang apabila tidak dipenuhi akan diproses sebagai tindak pidana korupsi, sehingga yang menonjol kepentingannya untuk tidak diproses secara pidana tersebut.

[3] Tim Redaksi Pustaka Timur, Kasus BLBI Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, h.40-41

[4] Ibid., h.45.

[5] Kwik Kian Gie, MSAA Rugikan Negara Rp 80 triliun, dalam Surya, Rabu 26 Juli 2000 No.256 Tahun XIV, h 1 Sebagaimana dikutip  Arief Amrullah, Stolen Asset Recovery (StAR) Initiatif Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana, Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007.h 11

[6] Mekanisme MSAA, MRNIA, dan release and discharge dapat disebut sebagai pola negosiasi karena mengandung proses tawar-menawar dan karena itu kesepakatan, meskipun posisi tawar para obligor lebih lemah.

[7] Mahyuni, Optimalisasi Pengembalian Asset Negara Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Perdata, Seminar Pengkajian Hukum nasional 2007: Pengembalian Aset (Asset Recovery)Melalui Instrumen Stolen Asset recovery (Star) Initiative, Dan Perundang-Undangan Indonesia, h. 63-64.

[8] Ibid, h. 65

[9] Purwaning M. Yanuar, Op.Cit, h. 16-17.

[10] Paparan Direktur Jendral Hukum Dan Perjanjian Internasional, Inisiatif Star dalam Perspektif Kerjasama Internasional, Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, Jakarta, h. 3.

[11] Maskun, Stolen Asset Recovery (StAR) Dalam Perspektif Hukum Internasional, Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, Jakarta, h.49

 

[12] Kompas, Negara-Negara Belum Bersepakat, Kamis 31 Januari 2008, h. 8 (lihat tempo edisi 4-10 februari 2008.)

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,355,846 hits
Oktober 2008
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: