Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia (Bagian II)

Oleh Muchammad Zaidun

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini cuplikan dari pidato Prof Dr H Muchammad Zaidun SH MSi ketika dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pengukuhan jabatan guru besar tersebut berdasarkan SK Mendiknas RI Nomor 20954/A4.5/KP/2007 tanggal 30 November 2007. Upacara pengukuhan dilaksanakan di kampus Universitas Airlangga, Surabaya 12 Juli 2008. GagasanHukum.WordPress.Com memuat naskah pidato Zaidun dalam artikel bersambung:

  • Bagian I, edisi Senin 21 Juli 2008
  • Bagian II, edisi Senin 28 Juli 2008
  • Bagian III, edisi Senin 4 Agustus 2008

 

Pada sisi lain dalam penentuan kebijakan hukum investasi juga dipengaruhi oleh kelompok besar teori lain yang lebih mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan motivasi para pengusaha transnasional / transnational corporation (TNC) atau multi national corporations (MNCs).

Teori-teori tersebut lebih dikenal sebagai teori-teori perusahaan transnasional yang berkaitan dengan investasi asing.

Dalam kelompok teori ini setidak-tidaknya ada delapan teori yang seringkali memperoleh perhatian dalam pembahasan tentang hukum investasi,  khususnya investasi asing.

 

Kedelapan teori tersebut adalah :

1.      International Organization Theory

2.      Vernon’s Product Life Cycle Theory

3.      The Horizon Global Theory

4.      Market Imperfection Theory

5.      The Transaction Cost or Internalization Theory

6.      The Location Theory

7.      Exchange Risk Theory

8.      Dunning’s Eclectic Theory.[1]

 

 

Apabila diperhatikan secara seksama, pada dasarnya teori tersebut menjelaskan tentang motivasi dasar serta kepentingan yang menjadi landasan pertimbangan para investor asing dalam melakukan investasi ke luar negeri, yaitu antara lain meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

1.            keunggulan perusahaan,

2.            struktur pasar, ketidaksempurnaan pasar dan perluasan pasar,

3.            ketersediaan bahan baku (sumberdaya alam) dan sumberdaya manusia,

4.            pertimbangan resiko, termasuk stabilitas politik dan hukum,

5.            biaya transaksi, keunggulan dan kemudahan (pajak dan perijinan),

6.            kebijakan host country (negara tujuan investasi),

7.            kebijakan pemerintah dalam negeri investor.

 

Mencermati dua kepentingan besar yang harus menjadi dasar pertimbangan teoritik dalam menetapkan kebijakan investasi di negara-negara berkembang tersebut acapkali tidak mudah. Karena adanya tarik menarik kepentingan antara host country dengan para investor yang memiliki dasar  pertimbangan dan motivasi yang berbeda-beda tersebut,. Hal ini tidak jarang menyebabkan kebijakan hukum investasi yang telah ditetapkan terasa mandul, karena dianggap ”setengah hati” dan dirasakan masih menimbulkan hambatan bagi para calon investor ataupun para investor. Dilema ini adalah merupakan suatu realitas yang harus disikapi dan dipecahkan secara seksama agar kebijakan hukum yang ditetapkan dapat mantap dan kokoh serta dapat memprediksi resiko-resiko yang mungkin terjadi terhadap pilihan kebijakan hukum investasi yang telah ditetapkan baik terhadap kepentingan investor domestik ataupun investor asing.

 

Secara ideologis dalam merumuskan kebijakan hukum investasi memang harus didasarkan pada dua kelompok besar teori yang harus dipilih sebagai landasan (kerangka) konsep perumusan kebijakan. Tetapi hal tersebut seharusnya juga didasarkan pada pijakan pokok dalam perumusan kebijakan hukum suatu negara yaitu pada konstitusi negara.

 

Konstitusi selain menetapkan dasar kebijakan politik, ekonomi dan sosial tentunya juga menetapkan kebijakan hukum, dan dalam masalah kebijakan hukum investasi, maka rujukannya adalah dari kebijakan hukum dalam bidang ekonomi, karena kebijakan hukum investasi adalah merupakan salah satu implementasi kebijakan hukum dalam bidang ekonomi.

 

Berdasarkan  prinsip-prinsip yang dianut dalam kebijakan ekonomi yang bersumber pada konstitusi itulah dapat diketahui dasar pijakan sistem ekonomi suatu negara yang dianut dan dikembangkan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian ada beberapa pilar dasar yang harus menjadi landasan kebijakan ekonomi suatu negara termasuk kebijakan investasinya, dan pilar yang utama adalah konstitusi negara.

 

Sistem ekonomi suatu negara akan diikuti secara linier oleh kebijakan ekonomi dan secara khusus kebijakan investasinya. Konsekuensi daripada landasan sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi yang dianut suatu negara maka membawa pengaruh dan akibat pada kebijakan hukum ekonomi (termasuk hukum investasi) yang harus sejalan.

 

Sebagai suatu contoh sederhana kalau suatu negara menganut sistem ekonomi pasar yang liberal-kapitalistik, maka peran negara dalam pengaturan hukum di sektor privat sangat terbatas dan justru pengaturan hukum di sektor privat banyak diatur oleh komunitas ekonomi /bisnis selaku self regulatory organization (SRO). Sebaliknya kalau sistem ekonomi sosialistik-etatisme yang dianut, dalam kebijakan pengaturan hukum bidang ekonomi/bisnis banyak diatur dan ditentukan oleh negara sehingga tidak jarang terjadi over regulated.

 

Konsekuensi pilihan sistem ekonomi membawa pengaruh pada pilihan kebijakan ekonomi dan investasi, termasuk kebijakan hukum dalam bidang investasi, sehingga corak dan watak pengaturan (hukum) investasi akan mencerminkan jiwa daripada sistem ekonomi yang dianut sebagaimana yang telah digariskan oleh ketentuan konstitusi. Karena itu ketegasan tentang konsep dasar sistem ekonomi yang dianut yang tertuang dalam konstitusi suatu negara merupakan acuan dasar yang sangat fundamental bagi perumusan arah kebijakan ekonomi dan investasi. Kecenderungan adanya penafsiran yang cukup beragam terhadap ketentuan konstitusi yang menjadi dasar pijakan sistem ekonomi yang dianut akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dalam perumusan kebijakan ekonomi / investasi.

 

Apabila didalami lebih jauh berbagai kebijakan (hukum) investasi di negara-negara berkembang selalu cenderung mengikuti pola kapitalis, sosialis dan jalan tengah. Penganut jalan tengah pada dasarnya juga memiliki dua arah pendekatan yang berbeda, yang satu pendekatannya mengarah ke kapitalis dan yang lain  ”pendulumnya” mengarah ke sosialis atau tidak jarang  pula selalu berayun sesuai dengan irama dan arah perkembangan internasional, yang mana yang lebih menguntungkan bagi negaranya. Pilihan-pilihan terhadap model sistem ”market socialism” sebagaimana yang dianut oleh RRC dan juga Vietnam cenderung mulai menjadi acuan beberapa negara berkembang yang semula menganut faham sosialis komunis.[2]

 

Walaupun posisi konstitusi, dan pilihan-pilihan terhadap teori-teori tentang investasi menjadi faktor-faktor yang strategis dalam perumusan kebijakan hukum investasi, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peran negara sebagai suatu entitas  hukum yang mandiri yang dapat menetapkan arahan pilihannya terhadap suatu kebijakan yang dianut. Perkembangan sejarah negara-negara berkembang memberikan pengalaman bagi Indonesia betapa berperannya negara[3] dalam menentukan arah perkembangan kebijakan hukum investasi.

 

Paradigma dalam kebijakan hukum investasi pada dasarnya terdiri atas paradigma konservatif, paradigma liberal dan paradigma ambivalen. Melihat sejarah kebijakan hukum investasi di Indonesia, pada awal kemerdekaan mencerminkan suatu paradigma konservatif, ciri-ciri paradigma ini antara lain melihat bahwa investasi asing dipandang sebagai suatu ancaman dalam perekonomian nasional, kehadiran investasi asing akan merupakan desakan dan akan mengganti atau mengambil peran dalam perekonomian nasional yang akan merugikan kepentingan nasional.

 

Sherif H Seid mengatakan jika tidak ada mekanisme pengaturan yang bijaksana dan hati-hati, investasi asing langsung tidak akan selalu bermanfaat bagi host country, tetapi sebaliknya dapat mengakibatkan misalnya bahaya kerusakan lingkungan, kerusuhan sosial dan bahkan perang saudara. Bahkan beberapa investor menawarkan modalnya ke sebuah negara berkembang agar dapat lepas dari beban dan biaya lingkungan yang lebih ketat di negara asalnya.[4]

 

Berdasarkan paradigma konservatif secara hukum, investasi asing dibatasi, dan hanya diundang masuk kalau  sangat terpaksa dibutuhkan. Pemerintah harus memberikan batasan-batasan pengaturan yang ketat. Peran Pemerintah harus mengedepan dalam melakukan regulasi dalam rangka memberikan perlindungan bagi investor domestik untuk kepentingan perekonomian nasional. Kebijakan hukum investasi yang berparadigma konservatif di Indonesia, berakhir pada akhir tahun 1966 pada saat Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum investasi baru pada tahun 1967 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

 

Paradigma kebijakan hukum investasi pada masa ini pada dasarnya berorientasi pada paradigma liberal yang memberikan uluran tangan bagi investasi dan investor asing, namun ideologi ekonomi yang dianut dalam konstitusi mengarah ke welfare state yang merupakan reaksi terhadap kegagalan kapitalisme klasik dan liberalisme, sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa :

”Konsep welfare state sendiri lahir karena kegagalan kapitalisme klasik dan liberalisme yang didasarkan atas faham individualisme sehingga terjadi krisis perekonomian dunia di awal abad ke-20. Namun konsep welfare state dan perkembangan masyarakat yang kompleks melahirkan keadaan over regulasi yang menguatkan peran negara dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan tersebut pada pertengahan abad ke-20 disadari sebagai kelemahan bersamaan dengan munculnya gelombang demokratisasi dan privatisasi. Ian Gough, The Political Economy of Welfare State, (London and Basingstoke, 1979), h.1; John Naisbitt & Patricia Aburdene, Megatrends 2000, (London; Sigwick and Jacson, 1990), h. 134-135.”[5]

 

Pengaruh konsep welfare state dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks melahirkan pula suatu keadaan over regulasi. Hal inilah yang terjadi pada masa itu yang mengcerminkan adanya sikap ambivalen dan gamang dalam menetapkan kebijakan hukum investasi. Ciri-ciri tersebut ditandai dengan sikap-sikap yang sering berubah-ubah (ambivalen) dalam penentuan kebijakan hukum investasi, misal di satu sisi memberikan kebebasan bagi investasi asing tetapi  sekaligus memberikan batasan-batasan yang kadang-kadang cukup ketat, mengurangi insentif yang telah ditetapkan, adanya inkonsistensi antara aturan perundang-undangan dengan aturan pelaksanaannya, masih sering ada perbedaan sikap sektoral dalam kebijakan pengaturan investasi, baik yang terkait insentif pajak, bea masuk ataupun aspek pengaturan prosedural lainnya.

 

Realitas kebijakan hukum investasi yang demikian pada masa tersebut, dapat dikategorikan sebagai suatu kebijakan hukum investasi yang berparadigma ambivalen dan bersifat oportunistis. Dikatakan ambivalen, karena kebijakan tersebut sering berubah sikap dan tidak tegas, walaupun tidak ada perubahan faktor pengaruh  yang sangat mendasar, sehingga terkesan tidak ada suatu dasar argumentasi yang kuat untuk menopang berubahnya suatu kebijakan. (Bersambung).

 

 


[1] Untuk memahami lebih dalam tentang teori-teori ini, baca Pham Hoang Mai, FDI and Development in Vietnam, Policy Implications Institute of South East Asians Studies (ISEAS), Singapore, h.5-9, Peter Mahmud Marzuki, Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan Transnasional di Indonesia (Disertasi), Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993, h. 41-63, Anthony Bende-Nabende, Globalization, FDI, Regional Integration and Sustainable Development, Theory, Evidence and Policy, Ashgate, Aldershot Burlington USA, Singapore, Sydney, 2002, h.33, Yasheng Huang, FDI in China an Asian Perspective, The Chinese University Press, Hongkong-Institute of South East Asian Studies (ISEAS), Singapore, 1998, h.3-4.

[2] RRC memulai kebijakan reformasi serta pintu terbuka pada tahun 1978 yang diikuti dengan perlindungan bagi penanam modal asing pada tahun 1979, sedangkan Vietnam pada tahun 1986 mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan program ”Doi Moi” yang mendorong sektor swasta melalui reformasi konstitusi dan perundang-undangan dalam bidang perekonomian, dunia usaha dan penanaman modal. Untuk diskusi lebih lanjut lihat E. Chen, “FDI in Asia: Developing Countries Versus Developed Countries Firms”, di dalam E. Chen (ed.), Transnational Corporations and Technology Transfer to Developing Countries, Volume 18, Routledge, London, 1994, h. 381-382, dan lihat. Laurence J. Brahm, China’s Century (Abadnya Tiongkok), terjemahan, Interaksara, 2002, h. 326 dan Lih. Jika Investor Berpaling ke Tetangga, Kompas, 18 Pebruari 2001, Lihat pula Margaret M. Pearson, Joint Ventures in the People’s Republic of China, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1991, h. 8.

 

[3] Mengenai pembahasan masalah peran negara, baca W. Friedmann, The State and The Rule of Law in Mixed Economy, Stevents and Son, London, 1971, h.3

[4]  Sherif H. Seid, Op cit, h. xi

[5] Jimly Asshiddiqie, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD 1945 serta Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, 2005, h. 11.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,359,200 hits
Juli 2008
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 73 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: