Arsip untuk Juli 21st, 2008

Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia (Bagian I)

Oleh Muchammad Zaidun

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini cuplikan dari pidato Prof Dr H Muchammad Zaidun SH MSi ketika dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pengukuhan jabatan guru besar tersebut berdasarkan SK Mendiknas RI Nomor 20954/A4.5/KP/2007 tanggal 30 November 2007. Upacara pengukuhan dilaksanakan di kampus Universitas Airlangga, Surabaya 12 Juli 2008. GagasanHukum.WordPress.Com memuat naskah pidato Zaidun dalam artikel bersambung:

  • Bagian I, edisi Senin 21 Juli 2008
  • Bagian II, edisi Senin 28 Juli 2008
  • Bagian III, edisi Senin 4 Agustus 2008

 

Investasi bagi suatu negara adalah merupakan suatu keharusan atau keniscayaan, karena investasi adalah merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Investasi di suatu negara akan dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi negara dan rakyatnya, manakala negara mampu menetapkan kebijakan investasi sesuai dengan amanah konstitusinya.

 

Kebijakan investasi harus memiliki dasar filosofi dan hukum yang kuat dan jelas. Kebijakan investasi ibarat sinar pembawa cahaya kemana arah yang harus dituju dan sekaligus ibarat jalan yang harus dilalui, bagaimana cara  melaluinya serta aturan apa yang harus diikuti agar dapat sampai ke tujuan dengan selamat dalam melakukan suatu investasi di suatu negara.

 

Ilmu hukum investasi melalui teori, asas atau prinsip hukum dan aturan-aturan hukum serta konvensi / perjanjian internasional yang berkembang telah memberikan landasan yang cukup bagi dasar pengembangan kebijakan hukum investasi di suatu negara. Walaupun ada berbagai macam teori dari sudut pandang yang berbeda-beda namun semua itu oleh para ahli hukum dimaksudkan sebagai dasar pemahaman untuk dasar pengembangan konsep dalam upaya untuk satu tujuan yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Namun dalam praktik baik dalam tataran perumusan kebijakan hukum ataupun dalam tataran implementasinya kebijakan hukum investasi tidak lepas dari pengaruh aspek-aspek non hukum khususnya dari aspek ekonomi dan politik.

 

Pada tataran perumusan kebijakan hukum investasi tidak jarang pemerintah  suatu negara melakukan pendekatan-pendekatan yang sangat parsial  dan reaktif karena terdorong oleh suatu situasi dan kondisi ekonomi dunia yang sedang goncang pada saat tertentu, tanpa dilakukan pengkajian yang mendalam tentang kemungkinan timbulnya akibat dari kebijakan hukum yang telah ditetapkan.

 

Beberapa negara berkembang di masa lalu dalam mengembangkan suatu kebijakan hukum investasi lebih menekankan dari sudut pandang kepentingan negara yang bersangkutan, dan kurang mempertimbangkan secara seksama bagaimana pertimbangan-pertimbangan dari segi kepentingan para investor yang akan menanamkan modal di  negaranya.

 

Sebenarnya dalam masalah pengembangan kebijakan hukum investasi dikenal adanya dua kelompok besar teori yang berkembang seiring dengan kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing pihak yang berbeda, khususnya dalam kaitannya dengan investasi asing langsung (foreign direct investment) yaitu pihak negara penerima investasi (host country) dan pihak para investor yang biasanya diwakili oleh perusahaan transnasional / transnational  corporation (TNC) atau multi national corporations (MNCs).

 

Teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi, tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi yaitu melihat dari segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan, lazimnya meminjam dari teori-teori ekonomi pembangunan.

 

Teori-teori ekonomi pembangunan yang dipinjam sebagai dasar pijakan kebijakan hukum investasi yang cukup populer antara lain adalah:

 

  1. Neo – Classical Economic Theory

Berpendapat bahwa FDI memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi terhadap host country. Dengan mengutip pendapat Sornarajah, Sheriff H Seid menyatakan bahwa beberapa faktor yang saling terkait yang dapat mendukung pendapat tersebut antara lain adalah :

a.      investor asing biasanya membawa modal ke host country yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas di host country.

b.      aliran modal dan investasi kembali keuntungan, mendorong peningkatan total saving di host country.

c.      pendapatan pemerintah meningkat melalui pajak dan pembayaran.[1]

 

Fakta ini menunjukkan bahwa modal asing yang dibawa ke host country juga mendorong modal domestik yang memungkinkan untuk menggunakan hal tersebut untuk berbagai usaha. Sejalan dengan kesimpulan Sornarajah dapat dinyatakan bahwa investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan bagi host country sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.[2]

 

  1. Dependency Theory

Teori ini secara diametral berlawanan dengan teori ekonomi klasik dan berpendapat bahwam foreign investment tidak menimbulkan makna apapun bagi pembangunan ekonomi di host country. Mereka berpendapat bahwa foreign investment menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan pertambahan ketidakseimbangan pendapatan di host country sebagaimana dinyatakan oleh Rothgeb.[3]

 

Teori ini juga berpendapat bahwa FDI kelihatannya sebagai ancaman terhadap kedaulatan host country dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya. Karena investasi asing ada kecenderungan memperluas yurisdiksi dan menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap host country sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap host country cukup besar.[4]

 

  1. The Middle Path Theory

Berdasarkan suatu studi terhadap MNCs, Sornarajah menyimpulkan bahwa ternyata MNCs dapat menjadi mesin dan menghidupkan pertumbuhan dalam pembangunan dunia, dan juga membawa keberuntungan bagi ekonomi lokal melalui aliran modal dan teknologi, generasi baru tenaga kerja dan kreasi peluang baru untuk pendapatan ekspor. Hal ini merupakan sangkalan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa investasi asing melalui MNCs pasti menimbulkan keadaan yang membahayakan, namun demikian dalam studi ini masih juga teridentifikasi adanya efek merusak atau mengganggu daripada investasi asing.[5] Konsekuensinya banyak negara-negara berkembang mengembangkan regulasi yang antara lain mengatur penapisan dalam perijinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif juga aspek negatif terhadap host country, karena itu host country harus hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.[6]

 

  1. State / Government Intervention Theory

Beberapa argumen teoritik perlunya intervensi negara dalam kerangka transformasi ekonomi adalah :

a.      untuk mengoreksi kegagalan pasar,

b.      ketika pasar gagal untuk mendorong industri / pembangunan ekonomi,

c.      keterlambatan industrialisasi.

 

Pendukung teori ini berpendapat bahwa perlindungan terhadap invant industries di negara-negara berkembang dari kompetisi dengan industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional (Grabowski).

Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang dapat mengarahkan gerak langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar juga sekaligus memberikan perlindungan terhadap invant industries, kepentingan masyarakat, pengusaha domestik dan perlindungan lingkungan. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya peran negara juga dapat memberikan perlindungan kepentingan para investor termasuk investor asing.[7]

 

Beberapa teori tersebut paling tidak menggambarkan adanya tiga varian pemikiran dalam memahami kebijakan investasi yang dapat dipilih menjadi dasar pertimbangan / pijakan kebijakan hukum investasi dari sisi kepentingan host country.  Varian-varian tersebut adalah :

Pertama, yang mewakili kelompok Neo Classical Economic Theory yang sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi host country.

Kedua, yang mewakili kelompok Dependency Theory yang secara diametral menolak masuknya investasi asing, dan menganggap masuknya investasi asing dapat mematikan investasi domestik serta mengambil  alih posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional. Investasi asing juga dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik terhadap pelanggaran HAM ataupun lingkungan.

Ketiga, pandangan yang mewakili kelompok “jalan tengah” (the middle path theory) yang memandang investasi asing selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak (negatif), karena itu negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (screening) dalam perijinan dan upaya sungguh-sungguh dalam penegakan hukum. (Bersambung)

 

 


[1] Sherif H. Seid, Global Regulation of Foreign Direct Investment, Ashgat Publishing Company, USA, 2002, h. 10

[2] Muchammad Zaidun, Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia (Ringkasan Disertasi), Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005, h. 8

[3] Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, 1995, h.38

[4] Muchammad Zaidun, Ibid., h.9

[5] Sornarajah, Loc cit., dan Muchammad Zaidun, Loc cit.

[6] Muchammad Zaidun, Ibid., h.10

[7] Muchammad Zaidun, Ibid., h.11

Iklan

Gagalkah Penyederhanaan Parpol?

Oleh Ali Masykur Musa

Gong perhelatan Pemilu 2009 mulai ditabuh. Jika pada Pemilu 2004 terdapat 24 parpol, kini ada 34 parpol kontestan. Pertanyaannya, fenomena apa yang melatari masih menjamurnya parpol baru? Benarkah peningkatan jumlah parpol menjadi bukti kegagalan penyederhanaan sistem kepartaian di tanah air?

Parpol Baru
Pembiakan jumlah parpol menggambarkan dua fenomena sekaligus. Fenomena pertama menunjukkan suburnya iklim demokrasi sebagai konsekuensi kebebasan berpolitik. Berorganisasi dan berpolitik merupakan hak setiap warga negara, termasuk mendirikan parpol.

Fenomena kedua menunjukkan masih belum stabilnya penataan sistem kepartaian. Hal itu berangkat dari keinginan pelembagaan aturan kepartaian yang disederhanakan. Dimunculkannya aturan electoral threshold (ET) sebagai prosedur penyederhanaan sistem kepartaian tak kunjung membuat jera para elite membentuk parpol baru. Seolah sudah tersedia lubang kosong untuk menyiasati aturan.

Di satu pihak, puluhan parpol baru hanya metamorfosis parpol lama yang tidak lolos electoral threshold. Selain mewadahi hasrat politik pendirinya, nyaris tidak ada platform yang membedakan dari parpol yang sudah ada. Tak sedikit parpol baru, namun berwajah lama.

Di lain pihak, maraknya parpol baru merupakan akibat ”pembelahan diri” dari partai-partai besar. Konstruksi politik saat ini analogis dengan pembiakan ala ameba. Hal demikian menjadikan parpol baru tak jauh berbeda dan memiliki ”tali persaudaraan” yang erat dengan parpol lama. Itu semata-mata menandakan keterputusan (discontinuity) komunikasi politik internal parpol.

Pertimbangan aspirasi rakyat seolah absen dari kalkulasi politik, dan pendiriannya tak lagi searah dengan keinginan kelas sosial tertentu dalam masyarakat untuk penyaluran politiknya. Prinsipnya kemudian dibalik. Ada parpol dulu, baru mencari konstituen. Hal tersebut bertolak belakang dengan normativitas demokrasi yang meniscayakan kebutuhan konstituen lebih dulu, baru parpol didirikan sebagai aspirasi politik.

Realitas demikian seirama dengan analisis Gary W. Cox, California University: Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s Electoral Systems (Political Economy of Institutions and Decisions), yang menjelaskan ikhwal kelahiran parpol baru. ”Hasrat elite politik” untuk memasuki arena pemilu sebagai kontestan baru menjadi motif kelahiran parpol. Pertimbangan biaya, keuntungan, dan kemungkinan mendapat dukungan menjadi latar pendiriannya.

Kegagalan ET
Kemudahan membuat parpol dan meningkatnya jumlah kontestan Pemilu 2009 dinilai sebagai kegagalan penyederhanaan sistem politik. Penilaian demikian tidak selalu benar. Memang harus diakui, desain electoral threshold (ET) yang diberlakukan sejak Pemilu 2004 tidak berjalan sesuai yang diinginkan.

Penyederhanaan parpol yang didesain melalui prosedur hukum (by law) dengan ambang batas 3 persen suara bagi parpol peserta pemilu sebelumnya untuk ikut pemilu selanjutnya itu sangat mudah disiasati.

Hasil Pemilu 1999 dan 2004 merupakan wajah asli sistem kepartaian yang cenderung multipartai sederhana. Karena itu, multipartai tetap menjadi bagian tak terpisah dari sistem pemerintahan presidensial kita. Wajar bila secara de facto, yang berjalan adalah sistem parlementer.

Jika ET terbukti tidak efektif, lantas di titik mana pola penyederhanaan sistem multiparpol dilakukan? Secara substansial, yang dimaksud dengan penyederhanaan sistem multipartai tidak dilihat dari seberapa banyak kontestan yang mengikuti pemilu, melainkan seberapa banyak parpol peserta pemilu yang mendapatkan kursi di parlemen.

Pada kondisi ini, meski ET diberlakukan pada persentase yang sangat tinggi, ia sekadar aturan. Elite parpol akan berpikiran, lebih baik membuat parpol baru daripada terlalu pusing mengikuti prosedur ketentuan ET.

Penyederhanaan
Aturan UU No 10/2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif memberlakukan parliamentary threshold (PT). Dalam studi ilmu politik, konsep PT memang serupa dengan konsep ET pada beberapa negara di luar negeri. Karena itu, banyak kalangan yang salah paham dengan konsep ET maupun PT.

Dalam UU No 10/2008, PT berfungsi sebagai filter dan pintu seleksi memperoleh kursi di parlemen. Dengan memberlakukan PT sebesar 2,5 persen dari standar suara sah secara nasional, sebuah parpol akan bisa mendapatkan kursi di parlemen. Sebagai contoh Pemilu 2004, akumulasi suara secara nasional sebanyak 113.462.414 (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat belas), maka PT 2,5 persen adalah 2.836.554 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat).

Itulah batas minimal suara yang harus dicapai sebuah parpol untuk mendapatkan kursi di DPR. Selanjutnya, jika setiap parpol peserta pemilu tidak memenuhi suara sah 2.836.554 suara, parpol tersebut tidak berhak diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR sebagaimana dijabarkan pada pasal 203 ayat (1) UU No 10/2008.

Keberlakuan PT pada Pemilu 2009 menjadi seleksi awal paling efektif memberlakukan sistem multiparpol sederhana (the simple multiparty system). Menurut simulasi penulis, setidaknya hanya akan ada 7-8 parpol yang akan menduduki kursi parlemen. Sebuah penyusutan sangat besar dibanding jumlah parpol di parlemen saat ini. Karena itu, penilaian kegagalan menuju sistem multipartai sederhana tidak sepenuhnya benar.

Dengan pemberlakuan konsep PT, biarkan ada banyak parpol dalam percaturan politik di Pemilu 2009 sebagai representasi pluralitas kepentingan. Namun, akan diuji parpol-parpol mana saja yang diberi mandat oleh rakyat menduduki kursi di parlemen. PT itulah sejatinya muara implementasi penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.

Karena itu, apa pun partai dan bagaimanapun kondisinya, 34 parpol yang telah mendapatkan nomor di KPU harus benar-benar memikirkan pola, strategi, serta taktik memperoleh pendulum suara sebanyak mungkin, terutama bagi parpol-parpol baru.

Pimpinan parpol boleh saja tersenyum karena telah lolos sebagai kontestan. Namun, perlu diingat, ada PT sebagai filter yang segera menghadang. Loloskah? Kita tunggu bagaimana hasil Pemilu 2009 nanti. (Sumber: Jawa Pos, 18 Juli 2008).

 

 

Tentang penulis:
Dr Ali Masykur Musa
, ketua umum DPP PKB, anggota DPR RI.

Hak Angket sebagai Pembelajaran Politik

Oleh Hananto Widodo

Ancaman paling menakutkan bagi rezim yang berkuasa adalah ketika setiap kebijakan yang dijalankan selalu diteror lawan-lawan politiknya. Mengapa demikian? Sebab, kalau kebijakan yang sedang dijalankan itu terbukti melanggar hukum atau merugikan rakyat, kedudukannya akan terancam.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini DPR akan menggunakan salah satu fungsi pengawasannya, yakni hak angket berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Menurut pendukung hak angket di DPR, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM telah mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat.

Sebenarnya, pada masa pemerintahan SBY ini, DPR sering menggunakan fungsi pengawasannya untuk menembak setiap kebijakan SBY yang dianggap merugikan rakyat.

Beberapa kali DPR ngotot menggunakan hak angket dalam mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah, tetapi selalu kandas. Paling maksimal, fungsi pengawasannya hanya hak interpelasi.

Baru kali ini, yakni dalam kasus kenaikan harga BBM, DPR bisa mengegolkan hak angket. Mengapa DPR sering gagal menggunakan hak angket dan mengapa baru sekarang DPR berhasil menggunakan hak itu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus terlebih dahulu memahami perbedaan antara hak interpelasi dan hak angket.

Strategis
Menurut UU No 22/2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 27 jo Penjelasan, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak interpelasi dan hak angket juga mempunyai perbedaan dampak yang cukup signifikan dalam penggunaannya. Hak interpelasi tidak akan membawa dampak yang cukup signifikan dalam penggunaannya. Sebaliknya, hak angket justru dapat membawa dampak yang cukup signifikan dalam penggunaannya.

Dalam pasal 7A amandemen III UUD 1945 dinyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Sementara itu, dalam pasal 7B ayat (2) dinyatakan bahwa pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Lalu, fungsi pengawasan DPR apa yang dapat menggiring presiden ke arah pemakzulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B? Fungsi pengawasan itu tidak lain adalah hak angket. Oleh karena itu, janganlah heran bila pemerintah sangat takut terhadap penggunaan fungsi pengawasan tersebut, mengingat pada dampaknya.

Tetapi, menjadi mengherankan bila usul hak angket itu justru gagal dibendung oleh fraksi-fraksi pendukung pemerintah di DPR. Paling tidak, ada beberapa analisis yang dapat diajukan di sini. Pertama, sebagian besar parpol pendukung hak angket di DPR mempunyai wakil di kabinet pemerintah.

Dengan demikian, dampak penggunaan hak angket tersebut masih dapat diminimalisasi sehingga tidak akan sampai ke arah pemakzulan. Sebab, apabila para pendukung hak angket yang mempunyai wakil di kabinet ngotot menjatuhkan SBY, mau tidak mau parpolnya juga ikut terkena imbas.

Bagaimanapun, SBY dalam mengambil kebijakan menaikkan harga BBM juga mengikutsertakan para menterinya dalam rapat kabinet.

Kedua, waktu pemilu kurang satu tahun lagi sehingga parpol-parpol cenderung mencari popularitas untuk mencari simpati ke rakyat. Kubu fraksi pendukung pemerintah (Golkar dan PD) mendukung hak angket karena mereka ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik sehingga terkesan demokratis. Sementara itu, kubu oposisi juga ingin menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap penderitaan rakyat akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Efektifkah?
Pertanyaannya, apakah hak angket efektif untuk menarik simpati rakyat? Berbagai hasil penelitian beberapa lembaga survei yang dilansir di berbagai media menyatakan bahwa kepercayaan rakyat terhadap parpol benar-benar rendah.

Penggunaan hak angket itu tentu tidak akan dapat mendongkrak kepercayaan rakyat terhadap parpol. Hak angket baru bisa diterima rakyat sebagai instrumen untuk memperjuangkan nasib mereka jika penggunaan hak angket tersebut dapat memberikan solusi yang dapat membebaskan rakyat dari penderitaan akibat kenaikan harga BBM. (Sumber: Jawa Pos, 18 Juli 2008).

Tentang penulis:
Hananto Widodo, dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.893.727 hits
Juli 2008
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Iklan