Arsip untuk Juli 14th, 2008

Kelemahan KUHAP dalam Praktek (Bagian III, habis)

Oleh Amir Ilyas 

 

Sebagai sebuah karya Agung, ternyata KUHAP tidak mengatur tentang perlidungan pelapor, saksi dan korban. Sehingga sering kali sebuah kasus jadi mandek atau terkatung-katung. Dan penyidik/JPU sangat kesulitan, akibat pelapor, saksi, korban takut untuk memberikan keterangan. Sebab jika memberikan keterangan maka keselamatan jiwa diri pribadi maupun keluarga terancam oleh tersangka/terdakwa. RUU KUHAP harus mengatur secara jelas dan rinci soal perlindungan pelapor, saksi dan korban, walupun telah ada UU perlindungan saksi dan korban. Apalagi sekarang telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK)

 

Pada proses pemeriksaan di pengadilan, ternyata tidak dikembangkan pemeriksaannya, hanya terpaku pada berkas BAP. Misalnya hakim/jaksa yang memeriksa saksi/terdakwa dengan metode bertanya seperti ini:

 

Hakim/JPU : ”Apakah saksi/terdakwa pernah diperiksa oleh polisi?”

 

Saksi/terdakwa : ”Betul”

 

Hakim/JPU : ”Apakah betul ini tandatangan/jempol saksi/terdakwa?”

(hakim/JPU biasanya memanggil saksi/terdakwa untuk diperlihatkan BAP serta bagian yang ditandatangani/jempol)

 

Saksi/terdakwa: ”betul”

 

Hakim/JPU :”Apakah betul semua keterangan dalam BAP ini?”

 

Saksi/terdakwa : ”Betul”

 

Ada perkara yang disidang hanya tiga kali saja. Sidang pertama, pembacaan dakwaan, dilanjutkan dengan pembuktian. Sidang kedua, tuntutan. Dan sidang ketiga, putusan. Cara-cara seperti ini sering dipakai atas diri terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum

 

Pada proses pembuktian, satu hal yang sangat populer saat ini adalah peran saksi ahli kian menonjol. Faktanya banyak perkara yang diputus dengan menjadikan keterangan ahli sebagai dasar pembenaran. Padahal banyak ahli yang memberikan keterangan sangat diragukan objektifitasnya ataukah memberikan keterangan by order. Sehingga bukannya berfungsi sebagai saksi ahli tapi hanya ahli dalam bersaksi. RUU KUHAP harus mengatur batasan yang jelas tentang ahli, dan ahli yang diajukan oleh JPU maupun terdakwa harus dicarikan ahli pembanding oleh Majels Hakim.

 

Kelemahan KUHAP yang lainnya adalah soal putusan. Banyak putusan yang menjatuhkan pidana, tapi dalam diktum putusannya tidak mencantumkan secara tegas adanya perintah untuk segera menahan terdakwa. Sehingga JPU tidak bisa melakukan eksekusi langsung atas putusan yang seperti ini. Dan terdakwa sekali pun dinyatakan terbukti bersalah, dia bebas untuk tidak ditahan ataukah melarikan diri. RUU KUHAP, harus mengatur bahwa pada setiap putusan harus mencantumkan perintah untuk ditahan, jika dinyatakan terbukti bersalah, walaupun ada banding atau kasasi.

 

Terhadap putusan, JPU kadang kesulitan. Sebab ternyata putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, banyak yang masih berupa konsep atau tulisan tangan. Sehingga untuk melakukan eksekusi, JPU harus menunggu petikan putusan selesai. Kesempatan seperti ini biasanya digunakan oleh terdakwa untuk melarikan diri. RUU KUHAP, harus lebih mempertegas rumusan yang tercantum dalam Pasal 200 KUHAP sekarang.

 

Permasalahan lain adalah soal banding dan kasasi. Berkas permohonan banding/kasasi tidak dikirimkan ke PT/MA. Demikian juga terhadap putusan banding/kasasi. Dalam hal ini pengadilan/JPU tidak menyampaikan kepada yang berkepentingan. RUU KUHAP harus mengatur tentang akses para pihak untuk mengetahui sejauh mana proses banding/kasasi yang dimohonkan, sehingga tidaka ada lagi permainan kongkalikong.

 

Persoalan peninjaun kembali (PK). Berdasarkan Pasal 263 KUHAP, maka yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Dalam praktek, jaksa juga dapat melakukan PK. RUU KUHAP harus dengan tegas mengatur soal PK yang dilakukan oleh jaksa. Misalnya hanya untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan dengan mempunyai batas waktu pengajuan ataukah dengan tegas melarang jaksa untuk PK dengan alasan bahwa jaksa telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan pembuktian.

 

Untuk pengawasan pelaksanaan putusan, dalam praktek banyak terpidana yang ternyata tidak menjalani hukumannya, walaupun dalam register napi di LP dia tetap tercatat RUU KUHAP, harus mengatur secara tegas pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan putusan, dan jika memungkinkan membentuk lembaga khusus untuk hal ini.

 

Terakhir masalah koneksitas. Dalam praktek aturan dalam KUHAP sering diabaikan, karena adanya unsur superior peradilan militer. Seolah-olah jika pelaku tindak pidana adalah anggota militer, maka semuanya harus diadili di peradilan militer. Padahal kerugian yang ditimbulkan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan militer. Misalnya kasus pembunuhan bos Asaba oleh menantunya dengan menyewa anggota marinir. Tindak pidana ini jelas korbannya adalah sipil, intelektual dadernya pun sipil. Tapi anggota marinir tidak diadili di peradilan umum. RUU KUHAP, untuk mempertimbangkan keberadan aturan koneksitas kalau perlu dihapuskan saja, dengan mengingat prinsip semua orang bersamaan kedudukannya di muka hukum. Sehingga segala perbuatan pidana harusnya diadili diperadilan yang sama tanpa ada perbedaan karena hanya persoalan pekerjaan.

 

Tentang penulis:

Amir Ilyas SH, dosen FH Universitas Hasanuddin Makassar, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 241 41047 Email: amir_uh_unhas@yahoo.com

 

 

 

Iklan

Wewenang Pengelolaan Laut Daerah dan Wilayah Pesisir

 

Oleh A Indah Camelia

 

Sejak diakuinya konsepsi negara kepulauan dalam hukum internasional pada tahun 1982, maka Indonesia menjadi negara kepulauan yang terbesar di dunia. Karena secara geografis saat ini RI memiliki  sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km (Rohmin Dahuri, 1996).

 

Dengan luas permukaan penampang pantai yang sangat luas, pasti memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati laut yang cukup besar. Juga terdapat sumber daya buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan modal dasar pembangunan nasional. Sehingga perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan dengan sistem hukum yang memadai

 

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian tanah baik yang kering maupun yang terendam air laut. Dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, ombak dan gelombang serta perembesan air laut.

 

Sedangkan ke arah laut mencakup bagian perairan laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat. Antara lain sedimentasi dan aliran air tawar dari sungai maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan, pembuangan limbah, perluasan permukiman serta intensifikasi pertanian. Artinya aktivitas land based memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi ekologi laut pesisir.

 

Meski sampai saat ini belum ditetapkan secara pasti batasan wilayah pesisir dilihat dari jarak baseline laut, namun dapat dikatakan bahwa daerah sampai jarak 4 mil laut masih dapat dikatakan masuk wilayah pesisir. Bahkan dalam UU pengelolaan wilayah pesisir Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa 12 nm masih dalam zona wilayah pesisir. 

 

Konsekuensinya bahwa wilayah pengelolaan 1/3 bagian dari 12 mil laut teritorial yang menjadi wewenang  kabupaten/kota adalah wilayah pesisir. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1)  UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Karena secara substansi kabupaten/kota berdasarkan UU Pemda memiliki wewenang mengelola wilayah pesisir masing-masing..

 

Namun sejak 17 Juli 2007 dengan disahkanya UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Ppesisir dan Pulau-pulau Kecil, hegemoni tunggal daerah atas wilayah pesisir mulai terkurangi. Implikasi serius pengundangan aturan wilayah pesisir ini adalah potensi konflik normatif atas pemanfaatan dan kewenangan pengelolaan wilayah laut/pesisir. Hal tersebut dikarenakan kepentingan daerah atas manfaat sumber daya hayati dan non-hayati pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi daerah

 

Sejak disahkan, impelementasi UU pesisir belum memperlihatkan benturan/konflik nyata (secara fisik) akibat perbedaan interpretasi dengan UU Pemda. Sehingga kajian konflik fisik (pertikaian pemanfaatan sumber daya yang ada dilaut/pesisir) akibat implemetasi UU ini belum dapat dipetakan dengan jelas.

 

Namun konflik yuridis/normatif yaitu  ketidakpastian hukum tentang wewenang pengelolaan wilayah pesisir terlihat jelas. Konflik yuridis ini terutama disebabkan oleh  substansi  UU Pesisir yang bernuansa sentralistik. Sedangkan UU Pemda, pengelolaan wilayah pesisir diberikan pada daerah (desentralisasi). Sehingga otomatis sistem pembagian wewenang yang digunakan sebagai pedoman dalam UU tersebut akan berbeda.

 

Contohnya adalah pengaturan mengenai zonasi kawasan laut yang secara materiil ditetapkan oleh pemerintah/pusat dengan mempertimbangkan daerah. Artinya yang menentukan zonasi kawasan adalah pusat. Sehingga daerah tidak memiliki wewenang luas dalam menentukan dan memanfaatkan kawasan lautnya secara penuh. Meski pun dalam mengambil putusan zonasi kawasan pusat harus tetap mempertimbangkan kepentingan daerah.

 

Secara teoritis dikenal asas hukum lex posterior derogat legi inferior, sehingga berdasarkan asas UU yang baru dapat mengalahkan UU yang lama. Namun penggunaan asas ini dipersyaratkan bahwa UU tersebut adalah UU yang mengatur hal yang sama (Bruggink, 1999). Dalam kasus ini, UU Pesisir dan UU Pemda secara substantif mengatur hal yang berbeda sehingga asas hukum ini tidak dapat digunakan.

 

Selain adanya tumpang tindih wewenang (overlap) pengelolaan pesisir, ada hal penting yang malah tidak tersentuh oleh UU pesisir, yakni pengaturan nelayan tradisional. Meskipun traditional fishing rights secara yuridis telah diakui oleh Intenasional (UNLOS 1982) dan secara nasional oleh ratifikasi UNLOS 1982. Sehingga secara yuridis RI mengakui dan melindungi hak nelayan tradisional.

 

Namun perlindungan dan pengaturan nelayan tradisional seharusnya lebih dipertajam dan diperjelas oleh UU Pesisir. Sarena subtansi UNCLOS hanya mengatur hak lintas batas negara (tanpa dibatasi teritorial) nelayan tradisional. Maka seharusnya UU Pesisir mengatur dan melindungi hak nelayan tradisional domestik untuk mengambil manfaat dari SDA yang ada di laut wilayah RI secara umum.

 

Juga belum adanya aturan yuridis standar yang jelas mengenai kategori nelayan tradisional. Memang di hukum internasional terdapat batasan mengenai nelayan tradisional. Namun dengan perkembangan kebutuhan akan kepastian hukum maka harus dilakukan pengaturan khusus mengenai hak nelayan tradisional secara nasional.

 

Bila kita berpijak pada konsep negara kesatuan dan hukum administrasi, wewenang pemerintahan sepenuhnya (secara atributif) adalah milik pemerintah pusat. Namun wewenang pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga tidak dapat dikesampingkan. Sebab, wewenang tersebut diberikan secara delagasi dan berdasar hukum.

 

Maka, untuk menghindari konflik yang lebih besar perlu dibangun sinergi dan saling penguatan antara lembaga pemerintah baik di pusat dan di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir. Perlunya diciptakan kerja sama antar lembaga yang harmonis. Dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antar kegiatan di wilayah laut daerah. Karena meskipun secara nomatif norma pengelolaan wewenang wilayah pesisir saling tumpang tindih, namun menjaga keutuhan NKRI harus menjadi prioritas utama semua lembaga negara.

 

Tentang penulis:

A Indah Camelia SH, dosen FH Universitas Muhammadiyah Surabaya, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Email: indah_camelia03@yahoo.co.id

 

 

 

 

Angket BBM dan Pemakzulan Presiden

 

Oleh Oce Madril

 

Polemik seputar kenaikan harga BBM terus mengalir. Setelah mendapat penolakan dari mahasiswa, sekarang giliran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempersoalkan kebijakan tersebut melalui hak angket yang disetujui 233 anggota DPR. Hak angket itu merupakan hak angket pertama pada masa pemerintahan SBY-Kalla.

 

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, hak angket kali pertama digunakan DPR pada 1950-an. Ikhwalnya berawal dari usul resolusi RM Margono Djojohadikusumo agar DPR mengadakan angket atas usaha memperoleh dan cara mempergunakan devisa. Panitia angket yang kemudian dibentuk beranggota 13 orang yang diketuai Margono. Tugasnya adalah menyelidiki untung-rugi mempertahankan devisen-regime berdasar Undang-undang Pengawasan Devisen 1940 dan perubahan-perubahannya.

 

Pascareformasi, hak angket pernah digunakan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Hak angket digunakan terkait dengan upaya penyelidikan penyelewengan dana Bulog serta bantuan dana dari sultan Brunei atau yang lebih dikenal dengan istilah Buloggate dan Bruneigate. Hak angket itu berujung pada impeachment presiden. Pada masa pemerintahan SBY, hak angket pernah dicoba pada masalah impor beras 2006. Namun, usaha tersebut kandas karena fraksi-fraksi di DPR menarik dukungannya.

 

Secara normatif, hak angket diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR. Kemudian dipertegas dalam Pasal 27 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

Ada dua unsur penting yang menjadi prasyarat digunakannya hak angket. Pertama, kebijakan yang akan diselidiki harus kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, kebijakan tersebut diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

Terkait BBM, unsur pertama jelas terpenuhi karena kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang strategis dan berdampak pada masyarakat luas. Namun, perihal dugaan pelanggaraan hukum, harus diusut lebih lanjut. Itulah sebenarnya yang seharusnya menjadi domain hak angket, apakah terdapat indikasi pelanggaran hukum atau tidak.

 

Pemakzulan Presiden

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, ada dua presiden yang diberhentikan saat menjabat. Yaitu, Presiden Soekarno pada masa Orde Lama dan Presiden Abdurrahman Wahid pada masa reformasi. Presiden Soekarno diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 1967 setelah terbit Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang menuduh Soekarno terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.

 

Abdurrahman Wahid diberhentikan MPR karena ada memorandum yang dilanjutkan dengan hak angket DPR yang menuduh Abdurrahman Wahid terlibat dalam penyalahgunaan uang milik Yayasan Dana Kesejahteraan Bulog yang merupakan tindak pidana korupsi (Hamdan Zoelva: 2005).

 

Terkait dengan hak angket BBM, jika hasil penyelidikan mengarah pada dugaan kuat adanya indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah, sangat mungkin hak angket akan mengarah pada pemakzulan. Dakwaan yang mungkin bisa digunakan adalah dugaan bahwa presiden telah melanggar konstitusi.

 

Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pasal 28 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang mengatur penyerahan harga BBM pada mekanisme pasar bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, presiden bisa didakwa melanggar konstitusi jika menaikkan harga BBM dengan pertimbangan mekanisme pasar.

 

Impeachment diatur dalam pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses pemakzulan presiden berlangsung tiga tahap. Pertama, dugaan penyimpangan presiden diajukan DPR ke MK. Kedua, MK menguji keshahihan pendapat DPR. Dan terakhir, jika MK menyatakan bahwa presiden telah melanggar impeachment article, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. Proses politik di sidang majelis MPR lah yang akan menentukan nasib presiden.

 

Pada tahap ini, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Meski MK menyatakan presiden bersalah, bisa saja proses politik di MPR memutuskan tidak mencopot presiden.

 

Mencermati perkembangan politik di parlemen, bisa jadi pemakzulan merupakan ancaman yang amat diperhitungkan. Apalagi, lolosnya beberapa kali pengajuan hak interpelasi bisa dijadikan bukti awal melemahnya dukungan politik terhadap presiden. Jika dukungan politik parlemen terus menurun, sementara ”parlemen jalanan” terus menolak kenaikan harga BBM, proses menuju pemakzulan hanya masalah waktu. Jika tidak dimakzulkan saat ini, ”pemakzulan” versi rakyat bisa terjadi pada Pemilu 2009. (Sumber: Jawa Pos, 10 Juli 2008).

 

Tentang penulis:

Oce Madril SH, staf peneliti pada Pusat Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, e-mail: ocemadril@yahoo.com

 

Problem Penjualan Saham Indosat ke Qtel

Oleh Subagyo

Dalam Hukum Perdata Indonesia dikenal istilah ‘pembeli beritikad baik’ dan kebalikannya ‘pembeli beritikad buruk’. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor 07/KPPU-L/2007 belumlah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab perkara tersebut masih di tingkat kasasi.

KPPU dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte Ltd bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (ST Telemedia), STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte Ltd, Asia Mobile Holdings Pte Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte Ltd., terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kini, ST Telemedia menjual 40,8 persen saham Indosat yang dikuasai anak perusahaannya Asia Mobile Holding Pte Ltd. (AMH) kepada Qatar Telecom (QTel).

QTel membayar 2,4 miliar dolar Singapura (1, 8 miliar dolar AS) tunai untuk mengakuisisi saham milik AMH di Indosat. KPPU menyesalkan penjualan saham Indosat kepada QTel tersebut sebab di tengah proses kasasi itu para pihak yang berkonflik seharusnya tidak melakukan aksi apa pun. Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham Indosat.

QTel bagi Grup Temasek bukanlah pihak baru melainkan ‘pihak dalam’. Tahun 2006 ST Telemedia mendirikan Asia Mobile Holding Company Pte Ltd (AMHC) yang kemudian bersama-sama QTel menguasai Asia Mobile Holdings Pte Ltd (AMH) dengan komposisi kepemilikan AMHC sebesar 75 persen dan QTel sebesar 25 persen.

Legalitas
Menurut UU No. 5 Tahun 1999, tidak ada satupun ketentuan yang memerintahkan agar pihak-pihak terperkara tidak melakukan hubungan hukum apapun sifatnya yang dapat mengubah status quo pelaku usaha. Tetapi bukan berarti transaksi perdagangan saham Indosat antara ST Telemedia dengan Qtel tersebut tanpa risiko hukum.

Dalam Hukum Perdata Indonesia dikenal istilah ‘pembeli beritikad baik’ dan kebalikannya ‘pembeli beritikad buruk.’

Soal itikad soal batin yang tak dapat dijangkau. Tetapi hukum memberikan beberapa ciri itikad buruk suatu pihak dalam menguasai suatu benda. Pasal 532 BW (KUHPerdata) menentukan suatu pihak dikatakan beritikad buruk jika ia mengetahui bahwa barang yang dikuasainya itu berasal dari pihak yang diketahuinya bukan sebagai pemilik.

Selain itu, dalam hal pemegang hak itu kedudukannya digugat di muka hakim dan dalam perkara itu dikalahkan, maka si pihak yang memperoleh hak itu dianggap beritikad buruk terhitung mulai saat perkara itu diajukan ke pengadilan.

Yang jelas QTel mengetahui saham Indosat yang dibelinya merupakan benda yang ada dalam peredaran perdata – berada di kekuasaan ST Telemedia yang sedang menjadi pihak yang dipersoalkan kedudukannya di pengadilan Indonesia.

Dengan demikian, hukum bisa menafsirkan QTel merupakan pembeli saham yang beritikad buruk, yang berakibat pada tidak sahnya transaksi perdagangan saham Indosat antara ST Telemedia dengan QTel tersebut.

Tindakan Administratif
UU Nomor 5 Tahun 1999 memang tidak secara rinci mengatur apa saja yang dapat diputuskan KPPU dalam mengangani perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 43 ayat (3) hanya ditentukan KPPU wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan, setelah melalui pemeriksaan pendahuluan.

Namun dalam pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 ditentukan wewenang KPPU yang disebut sebagai tindakan administratif – dalam berbagai bentuk tindakan – sebagai salah satu bentuk sanksi.

Ketentuan inilah yang dalam praktiknya dipahami sebagai hal apa saja yang dapat dituangkan oleh KPPU dalam putusannya. Seharusnya tindakan administratif – sebagai ciri keputusan tata usaha negara – langsung dapat dilaksanakan (punya kekuatan eksekutorial), kecuali jika ditetapkan penundaan pelaksanaannya oleh hakim pengadilan.

Tetapi pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenal istilah permintaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri atas putusan KPPU (jika tidak terdapat keberatan terhadap putusan KPPU itu). Sehingga putusan KPPU mirip putusan Pengadilan. Dalam soal inilah perlu kiranya dibedakan antara: ‘Putusan’ KPPU dalam fungsi yustisial dengan ‘Keputusan’ KPPU dalam fungsi administratif. Soal ini harus dipikirkan lebih jauh. Jangan-jangan praktik yang dilaksanakan KPPU selama ini keliru secara hukum?

Tindakan administratif KPPU itu antara lain dapat berupa: penetapan pembatalan perjanjian yang melanggar larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perintah-perintah kepada pelaku usaha untuk: menghentikan integrasi vertikal, menghentikan kegiatan usaha tertentu yang menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, penetapan pembatalan atau penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil-alihan saham, penetapan pembayaran ganti rugi dari pelaku usaha kepada pihak lain yang dirugikan dan pengenaan denda minimum Rp. 1 miliar dan maksimum Rp. 25 miliar.

Actio Paulina
Pihak ketiga yang dirugikan oleh transaksi perdagangan saham antara ST Telemedia dengan QTel dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perdagangan saham antara ST Telemedia dengan QTel (actio paulina).

Siapa pihak ketiga tersebut? Dalam kasus dominasi pangsa pasar telekomunikasi tersebut pihak ketiga yang dimaksud bisa merupakan pelaku usaha telekomunikasi seluler lainnya yang sedianya berhak untuk membeli saham Indosat selain pihak-pihak Grup Temasek. BUMN Indonesia bidang usaha telekomunikasi seluler juga berhak mengajukan gugatan tersebut.

Lalu bagaimana jika dominator pangsa pasar telekomunikasi dalam negeri Indonesia adalah BUMN, apakah juga bisa digugat? Hal itu dikecualikan dalam pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menentukan bahwa monopoli dan atau pemusatan usaha kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN dan atau badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Rakyat Indonesia punya hak atau legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat peralihan saham Indosat dari pemerintah kepada siapapun. Alasannya: usaha telekomunikasi jelas merupakan cabang produksi penting dan menjadi hajat hidup orang banyak, mempunyai potensi besar memberikan keuntungan kepada rakyat. (Sumber: Surya, 9 Juli 200).

Tentang penulis:
Subagyo, Ketua Departemen Advokasi Lembaga Hukum & HAM Keadilan Indonesia (LHKI) Surabaya.

Paradoks Hukuman Mati

Oleh Endang Suryadinata

 

Hari-hari ini publik sedang membicarakan rencana Kejagung untuk mengeksekusi Sumiarsih dan anaknya, Sugeng, dua terpidana mati kasus pembunuhan keluarga Letkol Marinir Purwanto 13 Agustus 1988 (Jawa Pos, 2-4 Juli 2008). Publik juga bertanya kapan terpidana bom Bali Amrozi cs dieksekusi?

 

Banyak yang kontra terhadap hukuman itu, tetapi tidak sedikit pula yang bernafsu mempertahankannya. Sepanjang sejarah umat manusia, memang pro dan kontra itu tidak ada matinya. Pihak yang pro atau kontra punya argumentasi kuat dan rasional.

 

Selain kondisi seperti itu, sejak dulu hukuman mati mengandung paradoks. Meski membuat banyak orang mati, hukuman tersebut malah terus hidup dalam sejarah. Umur hukuman mati sudah setua peradaban manusia. Bahkan, yang satu itu tidak mengenal kata mati. Codex Hammurabi (2000 tahun SM) mencantumkan hukuman mati, bukan hanya untuk manusia, tapi juga binatang yang membunuh manusia (Dr J.A. Drossaart Bentfort, Tijdschrift voor Strafrecht 1940, Deep I p 308-309).

 

Paradoks Sokrates

Dalam sejarah ada kasus pidana mati terbesar yang juga menyimpan paradoks, yakni menimpa Sokrates yang dieksekusi sekitar 399 SM dalam umur 70 tahun. Sokrates dianggap menyesatkan kaum muda agar tidak mempercayai para dewa. Padahal, dia justru mengajari mereka untuk mencapai kebijaksanaan yang sejati dengan berani berfilsafat atau mencintai kebenaran sehingga terhindar dari kedangkalan berpikir.

 

Meski dibujuk melarikan diri, Sokrates tetap menerima vonis matinya. Eksekusi dilangsungkan dengan Sokrates memilih meminum racun. Paradoksnya, tubuh Sokrates memang dimatikan oleh racun itu, tapi pemikiran-pemikirannya justru hidup hingga sekarang.

 

Paradoks tersebut juga bisa dibaca dari hukum positif kita yang masih mencantumkan hukuman mati, yang justru diadopsi dari hukum Belanda yang pernah menjajah kita. Paradoksnya lagi, Belanda sekarang sudah mencabut hukuman mati.

 

Kalau ditelusuri sejarahnya, Belanda pernah melaksanakan hukuman mati dengan tujuan memberi efek jera bagi yang lain. Eksekusi berlangsung di tempat umum. Yang menarik dalam konteks itu ialah kasus di musim semi 1860 di Leeuwaarden, ketika berlangsung eksekusi mati atas seorang pria yang dituduh membunuh teman wanitanya. Itu terjadi pada Jumat.

 

Anehnya, Selasa berikutnya, seorang pria yang tinggal di dekat tempat eksekusi dan sempat melihat eksekusi mati pada Jumat tersebut justru tidak jera. Dia malah berani membunuh temannya. Dia mendapat inspirasi dari eksekusi Jumat itu untuk membunuh sang teman (Weekblad van Regt  No 2152). Itulah paradoks dari Belanda!

 

Paradoks Hukum Kita

Konyolnya, pada 2008 Indonesia masih menggunakan pasal-pasal hukum warisan Belanda. Dalam KUHP kita, terdapat dua pasal ancaman hukuman mati, yaitu pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Pasal-pasal di KUHP itu merupakan kopi dari Wetboek van Strafrecht (Wv.S) yang disahkan kolonial Belanda pada 1 Januari 1918. Itu jelas paradoks yang menggelikan. Kita hidup di abad ke-21, tapi masih memakai hukum abad ke-20, yang notabene produk dari negeri yang pernah menjajah kita. Padahal, sejak usainya Perang Dunia II, Belanda sudah menghapus hukuman mati.

 

Anehnya dari perspektif konstitusi, ada pendapat yang mengemuka bahwa hukuman mati seharusnya dilarang (strictly prohibited). Pendapat itu didasarkan pada bunyi pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

 

Hak untuk hidup seperti itu paling ditekankan untuk dihormati dan dilindungi semua negara sebagaimana terkandung dalam pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang juga sudah diratifikasi pemerintah RI. Hak tersebut juga dilindungi baik dalam pasal 28A UUD 1945 seperti sudah disebutkan di atas maupun pasal 4 UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Jadi, hukum kita terkait hukuman mati tampak ambivalens, di satu sisi dicantumkan dalam hukum positif. Tapi, dalam hukum positif kita, juga ada pasal yang mengharuskan negara melindungi hak hidup warganya.

 

Tren global belakangan ini menunjukkan hukuman mati kian dijauhi dan diganti dengan hukuman seumur hidup. Hukuman mati dipandang amat melecehkan martabat manusia dan seolah hendak mengambil peran Sang Pencipta untuk mengambil nyawa seseorang. Hingga Juni 2006, hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk Indonesia. Sekitar 30 negara melakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.

 

Tanpa berpretensi membenarkan tindakan Sumiarsih, Sugeng, maupun Amrozi cs yang menyebabkan banyak korban, perlu dikaji lagi rencana eksekusi terhadap mereka.

 

Mengeksekusi mati mereka seolah hanya mengulang kebiadaban mereka. Tak ada untungnya mengeksekusi mati mereka. Sebaiknya siapa pun jangan dihukum atau dieksekusi mati. Lebih baik diganti hukuman lain. Toh, suatu hari entah Sumiarsih, Sugeng, Amrozi cs, atau siapa pun akan mati dengan sendirinya. (Sumber: Jawa Pos, 9 Juli 2008).

 

Tentang penulis:

Endang Suryadinata, peminat sejarah Indonesia-Belanda, alumnus Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.893.727 hits
Juli 2008
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Iklan