Posts Tagged 'UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM'

Mengkritisi UU Pengadilan HAM Pasca Bebasnya Eurico Gueteres

Oleh Laode Muh Syahartian

 

Eurico Gueteres akhirnya dapat menghirup udara bebas setelah  permohonan peninjauan kembali yang  dia perjuangkan dikabulkan oleh majelis hakim. Seorang anak bangsa yang berjuang di garis depan  dengan taruhan jiwa dan raganya demi bendera merah putih. Air mata dan perasaan haru menyelimuti pembebasan dirinya dan para pendukungnya. 

 

Proses hukum sudah sepatutnya membebaskannya dari segala jeratan. Dan negara sepatutnya memberikan penghargaan buat Eurico Gueteres. Praktis semua pelaku kejahatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pasca jajak pendapat Timor Timur 1998 silam dari kalangan sipil dan militer tak satu pun yang tersentuh oleh hukum.

 

Pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ternyata tak bisa dibuktikan di persidangan. Bahkan para hakim tidak mampu melakukan terobosan hukum baik metode penafsiran maupun konstruksi hukum atas UU ini. Karena UU ini menganut azas retroaktif yang sangat bertentangan dengan hukum pidana klasik sebagaimana dalam KUHP yang mengenal azas legalitas.

 

Lahirnya UU Nomor 26 Tahun 2000 lebih banyak karena pertimbangan politis. Masih jauh dari niatan penegakan supremasi hukum yang sebenar-benarnya. Akibatnya, pasal-pasal dalam undang-undang ini hanya menjadi  tumpukan  kertas. Lantas, dimana kelemahan undang-undang tersebut?

 

Undang-undang ini lahir terlalu tergesa-gesa. Mengingat begitu kerasnya tekanan dunia inetrnasional atas pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Dunia internasional, bahkan Komisi HAM PBB pada waktu itu mendesak dibentuknya tim internasional pencari fakta atas kerusuhan Timor Timur. Pemerintah sangat kewalahan menghadapi tekanan internasional. Maka lahirlah Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM  sebagai tidak lanjut pelengkap dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

 

Dalam undang-undang tersebut melegitimasi terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Setelah itu KPP pelanggaran HAM berat Timor Timur terbentuk. Salah satu anggotanya adalah Munir (almarhum). Memang dalam konteks HAM yang berlaku secara universal, negara memikul kewajiban untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Hak  asasi tersebut misalnya hak untuk hidup secara bebas, hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk memilih pandangan politiknya, hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk tidak boleh disiksa.

 

Dari sekian banyak  hak asasi  yang dimiliki individu, negara wajib melindunginya, menghargai dan menghormati. Apabila negara lalai  dalam memberikan perlindungan  hak asasi dari wargannya. maka negara harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Tanggung jawab negara itu, pertama, harus mencari pelaku pelanggaran HAM dan membawanya ke pengadilan. Kedua, negara wajib  memberi ganti kerugian  terhadap korban  atau ahli warisnya. Hal ini sebagai wujud tangung jawab moral  dari adanya pelanggran HAM berat. Ketiga, negara harus meminta maaf kepada korban, keluarga korban dan ahli waris korban, dan kepada dunia internasional  atas terjadinya pelanggaran berat HAM di negaranya.

 

Pada prinsipnya  semua bangsa di dunia  telah menyatakan dan menerima  secara bulat dan sungguh-sungguh Declaration of Human Rights yang dicanangkan PBB dan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip itu mengandung konsekuensi bahwa dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan penghormatan hak asasi manusia.

 

Sesuai dengan tujuan dari Piagam PBB  yang antara lain berbunyi: ”untuk memajukan penghormatan hak asasi manusia” maka negara harus memberikan jaminan kepada wargannya agar perbuatan  pelanngaran HAM berat (Gross Violation of Human rights – Crimes against Humanity) tidak terulang lagi  di masa mendatang. Tanggung jawab terakhir ini  negara harus mengupayakan segera dibentuknnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional.

 

Apabila para pelaku pelanggran HAM berat mengakui perbuatannya  pada masa lampau  dan mereka yang menjadi korban pelanngaran HAM berat  bersedia memaafkan  kesalahannya, dan negara bersedia  memberi jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terjadi lagi. Model  penyelesaian seperti ini telah dipraktikkan di Afrika Selatan dan Guatemala.

 

Di negara kita telah maju selangkah dengan lahirnya UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sayangnya upaya itu kandas di Mahkamah Konstitusi. Memang, dalam sudut pandang hukum pidana. institusi negara tidak bisa dijadikan sebagai tersangka  di muka pengadilan. Maka yang dijadikan tersangka dalam konteks hukum pidana adalah person (orang per orang). Hal itu sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Pengadilan Pidana Internasional di Nurenburg, Jerman untuk Eropa  dan yurisprudensi pengadilan pidana internasional di Tokyo Jepang untuk Asia atas kasus kejahatan kemanusian, praktek genocida  pada saat perang dunia ke II.

    

Sebuah Kesesatan.

Jujur saja, bahwa lahirnya UU Nomor 26 Tahun 2000 yang memberi legitimasi  Komnas HAM  untuk melakukan  langkah-langkah penyelidikan  kasus pelanggaran HAM berat  Timor Timur  dengan dibentuknya KPP HAM adalah akibat tekanan internasional  yang bertubi-tubi terhadap pemerintah Indonesia. Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia dianggap lalai dalam memberikan perlindungan  terhadap warga negaranya, khususnya warga Timor Timur pro kemerdekaan “Crime  by omission“.

 

Akhirnya tim pencari fakta internasional menemukan kuburan massal  di Timor Timur pasca jajak pendapat. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa pemerintah Indonesia  telah melakukan praktek-praktek yang dikategorikan pelanggaran HAM berat (Gross Violation of Human Rights). Kasus ini oleh hukum internasional dikategorikan Crimes Against Humanity dan genocide atau genosida.

 

Statuta Roma 1998 yang disahkan melalui sidang Umum PBB ke 52 menyetujui lahirnya hegomoni hukum inetrnasional untuk mendirikan Mahkamah Pengadilan Pidana  Internasioanl (International Criminal court). Dan instrumen ini merupakan complementary law  dan  memberikan keharusan “wajib taat” bagi semua negara yang mencintai peradaban dan menjungjung tinggi HAM.

 

Dan hampir semua negara di muka bumi merasa ketakutan tak terkecuali Amerika Serikat, karena yurisdiksi statuta Roma (ICC) dapat menerobos masuk ke dalam kedaulatan sebuah negara. Siapa pun tanpa melihat negara dan jabatannya dapat diajukan ke Mahkamah Pengadilan Pidana Internasioanl  dengan kategori melanggar kejahatan kemanusian, genocida, pelanggaran hukum perang, dan aggresi.

 

Bagaimana dengan Indonesia? Negara ini tidak bersedia tunduk pada statuta Roma 1998 alias tidak meratifikasinnya. Tapi lebih akomodatif membuat undang-undang tersendiri  yang  “copy pastenya“ dari Statuta Roma 1998. Ada dua item yang di cut oleh pemerintah Indonesia yakni kejahatan perang dan agresi, Lahirnya pun bermula dari keadaan yang membahayakan  karena tekanan internasional yang begitu kuat. Lalu terbit Perpu Nomor 1 Tahun 1999. Namun dalam setahun pelaksanaan Perpu ini diganti dengan UU Nomor 26 Tahun 2000.

 

Sejak lahirnya undang-undang ini para pengamat hukum meragukan daya ampuhnya. Jangankan kasus Timor Timur yang merupakan agenda internasional di Komisi HAM PBB. Kasus Semanggi I dan II yang menewaskan mahasiswa Trisakti saja ternyata  undang-undang ini tidak mampu berbuat apa-apa.

 

Dalam praktiknya, substansi hukumnya  menjadi bias dengan intervensi kepentingan politik yang dipositifkan menjadi sebuah hukum. Akhirnya undang-undang ini menjadi sebuah “impunitas“ bagi para pelaku pelanggaran HAM berat dinegeri ini. Sampai kapan undang-undang ini menjadi tumpukan kertas di pengadilan? Para para ahli hukum harus  mampu menjawabnya.

 

Tentang penulis

Laode Muh. Syahartian SH MH, dekan Fakultas Hukum Universitas Putra Bangsa Surabaya, mantan pengacara para pelaku pembunuhan BMW kuning di Surabaya tahun 2001. Email: laode.syahartian@yahoo.co.id

issn

issn

 

 

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,481,659 hits
November 2014
S S R K J S M
« Okt    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.