Posts Tagged 'UU Nomor 32 Tahun 2004'



Peluang Calon Persorangan Dalam Pilkada Jatim

Oleh Sulardi M Wijaya

Selain itu MK juga memutus bahwa pasal 56 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara demikian bukankah berarti bahwa dalam UU No 32 Tahun 2004 tidak ada lagi pasal 56 ayat (2) tersebut? Jika demikian halnya, hal itu mempunyai arti telah terjadi kekosongan hukum berkenaan dengan pencalonan kepala daerah. Sebab pasal yang mengatur tentang pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedang calon perseorangan belum ada kejelasan akan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, ataukah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

Pemilihan Gubernur (pilgub) Jatim rencananya akan diselenggarakan serentak dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Malang yang telah dijadwalkan pada tangal 23 Juli 2008 mendatang. KPUD Jatim, maupun KPUD Kota Malang, sebagai penyelenggara harus dapat bersikap lebih tegas dan hati hati dalam proses penyelenggaraannya. Hal ini mengingat telah dibukanya jalur menuju kursi kepala daerah melalui calon perseorangan.

Kita semua mengetahui, bahwa setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Juli 2007 melalui putusan No 5 /PUU-V/2007 mengabulkan sebagaian permohonan pengujian UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945 Dimana salah satu putusan MK menyakan, bahwa pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut : pasal 59 ayat (3), membuka kesempatan bagi calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Selain itu MK juga memutus bahwa pasal 56 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara demikian bukankah berarti bahwa dalam UU No 32 Tahun 2004 tidak ada lagi pasal 56 ayat (2) tersebut? Jika demikian halnya, hal itu mempunyai arti telah terjadi kekosongan hokum berkenaan dengan pencalonan kepala daerah.

Sebab pasal yang mengatur tentang pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedang calon perseorangan belum ada kejelasan akan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, ataukah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu). Bahkan terkesan pemerintah dan DPR masih bersikkuh bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dengan kondisi seperti ini bukankah berarti pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan tetap tertutup rapat, sepanjang belum ada ketentuan lebih lanjut yang mengaturnya. Bila Pemerintah bersama DPR tidak segera membuat aturan main terkait dengan pencalonan perseorangan hal ini bukan merupakan pelanggaran hukum oleh pemerintah dan DPR, sebab tidak ada ketentuan yang memaksa Pemerintah dan DPR untuk segera mengisi kekosongan hokum tersebut. Problem ini menjadi dilematis, sebab ketentuan dalam UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 47 menyebutkan: Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum. Jadi tidak mungkin menggunakan ketentuan yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, hanya karena ketentuan yang baru belum ada.

Persoalannya, MK bukanlah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan atas materi undang – undang. Namun nyatanya dalam putusan MK Nomor 5/PUU-5/2007, MK melakukan perubahan pada pasal 59 UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sehingga bunyi pasal tersebut menjadikan terbukanya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sesungguhnya telah menimbulkan persoalan tersendiri antara MK dengan lembaga yang memiliki kewenangan legislasi, yakni Presiden dan DPR. Persolan ini nampaknya akan menimbulkan sengketa antar lembaga negara, seolah akibat buruk yang muncul dalam pelaksanaan pilkada merupakan kesalahan.

Persolan lain menyusul putusan MK No 5/PUU-V/2007 adalah keenggannya lembaga yang memiliki kewenangan legislasi, yaitu Pemerintah dan DPR untuk segera melakukan revisi atas UU No 32 tahun 2004 atau menyusun UU baru.
Keengganan ini tercermin dari sikap ketua DPR yang terkesan menyalahkan MK (Kompas, 5 Agustus 2007). Demikian halnya dengan ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santosa yang menyatakan bahwa: MK paling berrtanggung jawab jika ada kekacauan demokrasi, (Kompas, 2 Agustus 2007).

Nampaknya masalah yang mengikuti putusan MK Nomor 5 /PUU-V/2007 akan terus berlanjut. Sebab sulit juga bagi Presiden untuk mengambil jalan cepat membuat Perpu yang memuat ketentuan calon perseorangan. Sebab munculnya ketentuan ini sama halnya mengamputasi monopoli partai politik dalam mekanisme pemilihan kepala daerah. Karena pemilihan kepala daerah merupakan proyek besar yang masih ingin tetap dipertahankan untuk dimonopoli oleh partai politik. Mengingat tahun 2008 masih banyak daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Jika calon perseorangan diregulasi, sungguh rencana partai politik dalam berkiprah pada pilkada di berbagai daerah menjadi berantakan.

Saat ini draf revisi UU No 32 tahun 2004, yang memuat ketentuan calon perseorangan belum menjadi agenda untuk segera dibahas di DPR. Perlu diketahui persyaratan calon perseorangan dalam draf UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah itu, antara lain calon perseorangan saat mendaftarkan mendapat dukungan 15 persen jumlah pemilih, dan mempunyai deposit RP 1, 4 miliar.

Sekarang tinggal bagaimanakah KPUD Jatim dan KPUD Kota Malang menyikapai Putusan MK tersebut. Persoalan pasti akan muncul, sebab calon perseorangan pasti ada yang mendaftar. Buah simalakalma ada di tangan KPUD Jatim maupun KPUD Kota Malang, jika KPUD menerima calon perseorangan akan mendapat protes keras dari partai politik yang beranggapan bahwa yang dapat mengajukan calon kepala daerah hanyalah partai politi dan gabungan partai politik. Sedang jika menolak akan menghadapi perlawanan serius dari calon perseorangan dan yang setuju adanya calon perseorangan ini. Perlawanan ini pasti akan dilakukan dengan semangat; sampai titik darah penghabisan.

Bola panas ada di KPUD Jatim maupun KPUD Kota Malang yang pada tanggal 23 Juli 2008 nanti akan menyelenggaraan pilkada secara berasamaan. Sesungguhnya ada jalan tengah untuk mendinginkan bola panas yang terus menggulir, yakni KPUD Jatim maupun KPUD Kota malang mengundurkan pelaksanaan pilkada sampai disahkannya revisi UU No 32 tahun 2004, sehingga ada kejelasan secara hukum mengenai pencalonkan kepala daerah melalui jalur perseorangan.

KPUD harus berani dan tegas dalam bersikap untuk menjaga kondisi Jawa Timur agar tetap tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Putusan untuk mengundur jadwal Pilkada di Jatim dan Kota Malang, hanya KPUD yang bisa melakukan. (Sumber: Surya, 24 Januari 2008).

Tentang penulis:
Sulardi Machiavelli Wijaya, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

issn



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,435,196 hits
Agustus 2014
S S R K J S M
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.