Posts Tagged 'Toto Suparto'

Nilai-Nilai Ketidaksetiakawanan Nasional

Oleh Toto Suparto

“Dionisia politik menggambarkan tipe politikus yang lebih memedulikan diri dengan mengorbankan moralitas”
Tiap tanggal 20 Desember masyarakat memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). Biasanya para pejabat dan tokoh publik mengimbau kita untuk kembali mengingat makna kesetiakawanan sosial. Para pejabat yang memimpin upacara peringatan itu kadang berpesan, “Mari kita bangun semangat kebersamaan yang lebih kokoh”.

Dalam kehidupan nyata justru terjadi sebaliknya, kebersamaan kian rapuh. Ciri-ciri kesetiakawanan berupa kepedulian, solidaritas, rasa sepenanggungan, kasih sayang, kebersamaan, ataupun ketulusan, kian menipis. Tak perlu jauh-jauh, di sekitar rumah kita saja sangat mudah menemukan beberapa tetangga yang tidak lagi saling peduli.

Di tempat kerja, acap kita melihat teman kerja mulai tidak tulus atas tugas-tugas mereka. Di layar kaca, terlihat betapa orang makin gampang saling bunuh dan mengesankan kasih sayang kian mahal. Karena itu, saat memperingati HKSN, ada baiknya kita merenung bersama. Mengapa justru ketidaksetiakawanan itu kian menebal?

Pemicu utama adalah persaingan hidup yang kian ketat, bahkan ganas. Dalam kajian etika ada istilah yang disebut keberjejalan manusia. Manusia Indonesia berada dalam kondisi keberjejalan. Istilah ini bukan sekadar menunjukkan kepadatan penduduk melainkan lebih pada penekanan penggambaran pertarungan untuk survive yang didorong perilaku agresi.

Di dalam keberjejalan manusia itu terjadi ketidakseimbangan lingkungan dan sosial yang kemudian menimbulkan persaingan tidak sehat. Dalam persaingan macam itulah mengemuka kecenderungan “mereka yang kuat berusaha membinasakan yang lemah”. Beberapa indikator kuat itu bisa saja berupa kekuasaan politik, kekuatan uang, kekuatan fisik hingga kekuatan ideologi. Dari sinilah menguat sifat ataupun sikap individualistis.

Akibatnya ‘’aku’’ akan lebih dominan dari ‘’kita’’. Setiap orang akan mendahulukan aku, baru kemudian kita. Kalau aku kalah bersaing, berarti aku tidak bertahan hidup. Lebih celaka, aku harus bertahan hidup walau di antara kita ada yang harus binasa. Maka, lenyaplah semangat Tat twan Asi (Aku adalah Engkau). Padahal “aku adalah engkau” memuat makna kesetiakawanan. “Aku kenyang, engkau tak boleh kelaparan,” beginilah semangat kesetiakawanan sosial.

Pemicu lain yang mempercepat kemunculan ketidaksetiakawanan nasional adalah dionisia politik. Ini juga istilah etika yang dipinjam dari pemikiran filsuf Nietzsche. Istilah dionisia politik itu menggambarkan tipe politikus yang lebih memedulikan (kebesaran) diri sendiri dengan mengorbankan moralitas. Politikus dionisia mengabaikan etika politik.

Akibatnya, tindakan orang-orang macam itu cenderung tidak berbudi, tidak rasional, dan penuh nafsu. Begitu pun sikap politik mereka mengarah kepada aristokrasi (yang diatur oleh hanya segelintir orang ) ketimbang demokrasi. Bukankah segelintir orang mengingkari kekitaan?

Ciri dionisia adalah penuh nafsu, di antaranya nafsu serakah. Padahal orang-orang serakah membiarkan dirinya diperbudak sejumlah keinginan tak berujung. Mereka sulit untuk berhenti pada sebatas kebutuhan. Mereka terus memburu segenap keinginan sampai akhirnya melupakan orang-orang di sekitar. Dalam kondisi begitu, hilanglah rasa setia kawan.

Mematikan Kepedulian

Ketidaksetiakawanan juga digerus serbuan konsumtivisme. Lihatlah dalam realitas hidup negeri ini; ada kelompok sosial yang gemar berbelanja, memburu rumah eksklusif, mengoleksi mobil mewah, kecanduan gaya hidup glamor, namun tak pernah mau menengok nasib sesama. Akibatnya kepekaan nurani seolah-olah mati, kepekaan moral menumpul, dan kepekaan religi kian menjauh.

Pemicu ketidaksetiakawanan yang saya sebutkan itu hanya sebagian kecil, tetapi sudah cukup untuk mematikan kepedulian. Yang terjadi, peduli amat dengan saudara-saudara yang hidup di lumpur kemiskinan. Biarkan orang-orang lapar menahan nyeri perut mereka, biarkan orang-orang terbelakang hidup dengan dunianya. Akhirnya tanpa disadari hilanglah hakikat manusia.

Sebagaimana dikemukakan tokoh solidaritas El Salvador, Jon Sobrino, ìKita benar-benar menjadi manusia abila mempunyai kepedulian dan tanggung jawab terhadap kehidupan manusia lain, terutama yang menderita dan yang paling miskin, Aaupun tertindas. Atas dasar itulah, HKSN layak menjadi momentum untuk menyadari adanya ketidaksetiakawanan nasional. Jangan sampai masyarakat kian permisif dengan ragam ketidakpedulian. Tentu bukan sekadar saling mengimbau, bukan pula sekadar memperingati, nelainkan sungguh-sungguh kembali kepada hakikat manusia sebagaimana dianut Sabrino.

Untuk kembali ke hakikat manusia, kita perlu pula kembali ke pencipta manusia. Sang Pencipta menghadirkan manusia dengan seperangkat aturan. Manusia tidak dibiarkan liar di bumi ini. Ada norma yang mengikatnya sehingga tidak lari dari hakikat manusia. Di dalam norma itu, tercakup tentang kewajiban memedulikan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia wajib mengentaskan sesama dari kubangan kemiskinan, dari jerat kesenjangan, dari ketertinggalan peradaban, ataupun dari dera penderitaan. (Sumber: Suara Merdeka, 20 Desember 2013)

Tentang penulis:
Toto Suparto, penelaah persoalan etika, pegiat “Ruang Etika”

Filosofi Wayang Bupati

Oleh Toto Suparto

Seorang dalang menjadi bupati bagai setitik air di tengah gurun. Darinya bisa lahir secercah harapan untuk menemukan pemimpin sejati. Pemimpin yang arif atas nilai-nilai kehidupan sebagaimana diajarkan dalam lakon-lakon pewayangan. Kata Benedict ROG Anderson, guru besar emeritus Cornell University, dalam perwayangan tergambar posisi eksistensial orang Jawa.

Termaktub di dalamnya hubungan dengan tatanan alam nyata dan dunia gaib, kepada sejawat, dan kepada diri sendiri. Ajaran wa¬yang adalah sistem etika sehingga sangat layak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar wacana di awang-awang. Wayang mengajarkan beragam karakter hebat. Misalnya ada karakter Rencakapra¬wa yang oleh dalang selalu digambarkan sebagai, ”sang pemimpin bijak akan dihormati semua rakyat.

Beliau bijak karena senang memberi sandang kepada rakyat miskin, memberi pangan kepada rakyat yang kelaparan, memberi air kepada rakyat yang kehausan, memberi tongkat kepada orang yang sedang berjalan di tempat licin, memberi tutup kepala kepada rakyat yang kepanasan, dan memiliki cinta kasih terhadap musuh yang sudah menyerah.”

Karakter itu dimiliki oleh sosok Abiyasa, raja bergelar Dewayana (seperti dewa), Sutiknaprawa (bijaksana), dan Rencakaprawa (pelindung dan penolong rakyatnya yang susah). Abiyasa telah mengamalkan Rencakaprawa. Hakikat Rencakaprawa adalah pemimpin sebagai pelayan, bukan malah minta dilayani rakyatnya.

Ki Enthus Susmono, dikenal sebagai dalang wayang kulit dan wayang golek, asal Kabupaten Tegal, memenangi Pilbup Tegal pada 27 Oktober 2013. Kemenangannya menjadi perbincangan nasional, bahkan tak sedikit yang menjadikannya sebagai ”laboratorium” kepemimpinan nasional.

Apakah dengan memahami filsafat wayang, yang sarat ajaran etika, bisa menjadi pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat? Dalam 5 tahun ke depan, ia diuji apakah mampu mentranformasikan filosofi wa¬yang dalam gaya kepemimpinan sehingga bisa mencapai taraf seperti Abi¬yasa. Rakyat ber¬ha¬rap dalang yang men¬jadi bu¬¬¬pati itu bisa me¬nyandang gelar Ki Enthus ”Abiyasa” Susmono.

Harapan tak berlebihan karena selama ini pemimpin terpilih acap meninggalkan rakyat bilamana telah menikmati kursi kekuasaan. Biasanya, saat kampanye bukan hal aneh jika rakyat disayang. Bahkan supaya ’’penonton’’ yakin tampillah adegan kandidat mengunjungi kampung kumuh, blusukan ke pasar tradisional, menikmati alat transportasi rakyat, dan sangat berperhatian kepada wong cilik.

Rakyat Dibuang

Tetapi nanti dulu, harapan itu bisa saja semu. Asa itu membayang bagai halunisasi. Buktinya, kini banyak pemimpin yang memenangi pemilu tetapi lupa mengangkat harkat dan martabat rakyat. Setelah menjadi pemimpin, ia melupakan rakyat. Setiap kampanye rakyat memang dirangkul, tetapi setelah kekuasaan direngkuh, rakyat pun disisihkan.

yang diidam-idamkan oleh rakyat.

Inilah batu ujian bagi Bupati Enthus. Di pundaknya tersandar sejumlah harapan rakyat, bahwa dia bisa menjelma menjadi Abiyasa.

Ia pun akan senang memberi sandang kepada rakyat yang miskin, memberi pangan kepada rakyat yang kelaparan, memberi air kepada rakyatnya yang kehausan, memberi tongkat kepada orang yang sedang berjalan di tempat yang licin, memberi tutup kepala kepada rakyatnya yang kepanasan, dan memiliki cinta kasih terhadap mu¬suh yang su¬dah me¬nye¬rah.

Betapa ti¬dak mu¬dah se¬orang da¬lang menjadi kepala daerah. Ia ha¬rus membuktikan na¬s¬ihat-nasihat yang acap di¬sisipkan dalam la¬kon-la¬kon pe¬wa¬yangan. Ia bu¬kan se¬kadar ber¬bi¬cara, te¬tapi ia pun mu¬tlak mem¬¬¬¬¬prak¬¬tik¬kan dalam ke¬seha¬ri¬an, dalam sera¬gam bupati.

Bilamana nasihat itu tak diamalkan dirinya, terungkaplah bahwa wayang yang didalangi Enthus sekadar tontonan, bukan tuntunan leluhur ini. (Sumber: Suara Merdeka, 9 Nopember 2013)

Tentang penulis:
Toto Suparto, penelaah masalah etika, penggiat ”Ruang Etika”, tinggal di Yogyakarta

Mengiblat Politik ”Wani Pira” Caleg

Oleh Toto Suparto

Kita perlu bersiap diri untuk memperoleh DPR 2014-2019 yang tidak berbeda jauh dari sebelumnya”
Sekitar 6.000 nama caleg sudah terdaftar di KPU. Mereka siap bertarung memperebutkan kursi di DPR. Beragam modal bakal mereka kerahkan, salah satunya kapital ekonomi. Menurut filsuf Pierre Bourdieu, kapital ekonomi menjadi penting untuk “membeli” kepatuhan

Lebih rinci Bourdieu menjelaskan, untuk memperoleh kepatuhan pemilih maka diperlukan mekanisme objektif. Mekanisme ini dapat membuat kelompok yang didominasi secara tak sadar masuk ke lingkaran dominasi dan kemudian menjadi patuh.

Tak ada yang gratis untuk meraih kepatuhan tersebut. Secara teori, saat mekanisme objektif belum terbangun, pelaku sosial mengerahkan segenap kapital yang dimiliki. Segala bentuk kapital, baik kapital budaya, ekonomi, sosial, dan simbolis, dimanfaatkan maksimal. Namun Bourdieu tegas menyatakan kapital ekonomi adalah bentuk yang paling mudah dikonversi ke bentuk kapital lain. Ia hendak mengatakan kapital ekonomi sangat diperlukan dan tidak bisa ditolak.

Teori itulah melanggengkan “politik wani pira”. Realitasnya, wani pira (berani berapa) caleg mengucurkan uang, sebesar itu pula peluang merebut kursi legislatif. Makin banyak, kian berpeluang. Sebaliknya, makin pelit, kian sulit.

Berapa besarannya? Bambang Soesatyo, anggota DPR dari Partai Golkar mengungkapkan seorang caleg minimal butuh Rp 1 miliar. Uang itu untuk membuat alat peraga, transportasi ke daerah, hingga honor saksi di TPS. AdapunTrimedya Panjaitan dari PDIP menyebut angka Rp 1,5 miliar. Beberapa anggota DPR yang lain memperkirakan angka ideal Rp 2 miliar.

Dari informasi para anggota DPR yang nyaleg lagi itu, bisa diketahui bahwa tak murah untuk memperoleh kursi legislatif. Sistem pemilihan langsung dengan suara terbanyak, dan masa kampanye yang panjang, membuat caleg kian dalam merogoh saku mereka.

Pemberian Berpengharapan

Biaya itu akan membengkak jika diperhitungkan biaya “sosialisasi” di daerah pemilihan (dapil). Pada Pemilu 2009, penulis pernah menjadi tim sukses caleg di dapil Solo-Boyolali-Klaten. Justru biaya terbesar jatuh pada keperluan “tali asih” saat sosialisasi. Terang-terangan konstituen menanyakan. Biasanya “tali asih” itu berupa uang Rp 25.000-Rp 50.000 per orang. Bisa dibayangkan betapa besar biaya itu.

Mau tidak mau seorang caleg harus memberikan “tali asih” tersebut. Inilah pemberian berpengharapan. Pemberian itu sudah terjebak dalam logika ekonomi bahwa tak mungkin memberi tanpa mengharap kembali. Meminjam konsep filsuf Marcel Mauss, logika ekonomi semacam itu bisa dikategorikan potlach. Istilah itu bisa diartikan sebagai pemberian yang dipertukarkan. Maka, tatkala “tali asih” diterima, si penerima telah terjebak potlach alias harus mempertukarkan pemberian tersebut dalam wujud suara buat sang caleg.

Kenyataannya, banyak pula pemilih mbalela; sudah menerima “tali asih” tapi tak juga mencontreng si caleg. Ternyata hal ini tergantung wani pira memberi “tali asih” kepada pemilih. Siapa paling tinggi maka ia berpeluang dipilih. Soal uang, pemilih siap menerima dari caleg mana pun. Soal memilih, pemilih tetap mempertimbangkan wani pira tadi.

Versi Indonesia Budget Center (IBC), menyebutkan take-home pay anggota DPR (2009-2014) sekitar Rp 60 juta per bulan. Rincian terdiri atas gaji pokok Rp 4,2 juta, tunjangan suami/ istri Rp 420 ribu, tunjangan anak Rp 168 ribu, tunjangan struktural Rp 9,7 juta, uang kehormatan sebagai komisi/ badan/ panitia Rp 3,7 juta, tunjangan PPh Rp 3 juta, uang kontrak rumah Rp 15 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp 14,1 juta, uang paket harian Rp 2 juta, uang langganan telepon Rp 3 juta, asuransi kesehatan Rp 4 juta, dan lainnya.

Jumlah itu masih bisa bertambah karena ada gaji ke-13, uang legislasi, uang rapat, uang transpor, uang perjalanan dinas di dalam dan luar negeri, fasilitas kredit kendaraan, honor asisten dan tenaga ahli, dan fasilitas penunjang lainnya (laptop, internet, hotel bintang lima, kupon bensin, kupon bebas tol).

Konsekuensi Politik

Berpegang pada take-home pay Rp 60 juta, diperhitungkan dalam lima tahun jabatan akan memperoleh Rp 3,6 miliar. Kalkulasi ekonomi akan menorehkan “untung” Rp 600 juta. Jumlah ini dianggap tidak sepadan sehingga diupayakan memperoleh penghasilan lain. Celaka jika sudah punya asumsi itu karena legislator terjebak perilaku egois etis, yakni lebih mengacu kepada kepentingan diri sendiri. Ia akan mengabaikan kepentingan orang lain. Wakil rakyat yang egois enggan membuka diri, kurang berempati dan tidak peduli.

Sesuai konsep filsuf John Locke, memperjuangkan kepentingan rakyat adalah bagaimana menjalankan fungsi legislator sebagaimana mestinya. Menurut Locke, kekuasaan pembuat undang-undang adalah kekuasaan bersama tiap anggota masyarakat yang diberikan kepada orang atau majelis pembuat undang-undang (legislator), yang kemudian diberikan kembali kepada rakyat.

Namun harapan rakyat itu harus dipendam dalam-dalam manakala melihat realitas politik wani pira para caleg. Rasa-rasanya kita perlu bersiap diri untuk memperoleh DPR 2014-2019 yang tidak berbeda jauh dari periode sebelumnya, dan apa boleh buat, beginilah konsekuensi politik wani pira. (Sumber: Suara Merdeka, 29 April 2013)

Tentang penulis:
Toto Suparto, pengkaji etika, pegiat pada Ruang Etika

Pemolitikan Teori Kambing Hitam

Oleh Toto Suparto

Membeca berita pada harian ini tentang penetapan ketua umum partai berkuasa sebagai tersangka korupsi (SM, 23/02/13), saya bertambah yakin atas pemikiran para etikus bahwa dalam ranah politik pun berlaku teori kambing hitam. Menurut mereka, kambing hitam punya posisi unik dalam politik; ia tampak sebagai terkutuk sekaligus pembawa keselamatan. Syahdan para pendiri partai punya adagium biarlah ada orang jadi si terkutuk, yang terpenting partai bisa diselamatkan.

Semua tahu, siapa kini yang kini menjadi si terkutuk kendati perlu menyertakan sejumlah catatan kaki. Apa iya mantan ketua umum organisasi mahasiswa terkemuka menjadi koruptor? Apa iya, dia korupsi seorang diri tanpa sepengetahuan atau ’’persetujuan’’ kolega, bahkan senior di partai? Apa iya, seluruh uang korupsi dikantongi sendiri tanpa sedikit pun masuk ke kas partai?

Pengibaratan kambing hitam merupakan metafor yang bisa ditafsirkan kurang lebih “orang atau pihak yang dalam suatu peristiwa sebenarnya tidak (belum tentu) bersalah tetapi perlu dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan”. Tatkala memilih kambing hitam, hakikatnya kita sedang menunjuk seseorang atau satu pihak sebagai biang kesalahan.

Supaya tidak mencolok maka pengalihan kesalahan kepada orang itu, perlu memakai merangkaikan dengan beragam dalih guna menegaskan bahwa si kambing hitam itu benar-benar sudah melakukan kesalahan. Tanpa menyertakan aneka dalih itu, arah sangkaan kita lebih pada penyebaran fitnah.

Tokoh yang dikutuk itu menjadi tumpuan kesalahan atas keanjlokan elektabilitas partai, dan kemenurunan angka tersebut menjadi dalih untuk menegaskan kesalahan dia. Pada Desember 2012 elektabilitas partai itu menunjukkan angka 8,3% (versi survei Saiful Mujani Research and Consulting/ SMRC) atau 11,1% (versi Litbang Kompas). Padahal pada Mei 2011 masih 18,9% (versi LSI) dan 19,0% (versi SMRC).

Sebagian besar responden menyebut kasus korupsi yang membelit partai menyebabkan kemenurunan tingkat kepercayaan mereka terhadap partai tersebut. Minimal, sebelumnya ada 3 kader yang ditahan lantaran terbukti korupsi, dan satu lagi masih menjadi tersangka. Mereka itu mantan bendahara umum, sang putri yang mantan wasekjen, dan mantan anggota dewan pembina. Satu lagi, mantan sekretaris dewan pembina, dan pernah menjabat menteri.

Sekali lagi, kali ini mengacu pada alasan para responden dalam survei tersebut, semestinya kader lain yang juga korupsi layak menjadi tumpuan kesalahan. Kenapa penajaman predikat terkutuk itu terfokus kepada hanya seorang? Di sinilah kemenarikannya dan dalam konteks itu pula teori kambing hitam menemukan bukti.

Cuci Tangan

Sebenarnya, mekanisme kambing hitam tidak sekadar mencari tumpuan kesalahan. Kambing hitam pun sejatinya mengincar musuh bersama dari sebuah rivalitas. Dalam tubuh parpol, apalagi menjelang Pileg dan Pilpres 2014, rivalitas itu menguat, dan orang di dalamnya menggunakan teori kambing hitam untuk bisa keluar dari rivalitas.

Mungkin menjadi pertanyaan, bukankah mencari kambing hitam tak sesuai etika? Soal etika politik, urusan belakangan. Sebagian besar politikus adalah machiavellian. Filsuf politik Machiavelli menyatakan tak ada kejahatan dalam politik, yang ada hanya kesalahan kecil. Bahkan ia menyarankan menetapkan tujuan dengan segala cara karena semua halal.

Saya meminjam kerangka pemikiran Raymund Schwager, saat meringkas teori kambing hitam filsuf Rene Girard, “…karena kambing hitam, rivalitas diredakan, konflik dan kekerasan dihilangkan, dan masyarakat kembali dalam ketenangan”. Elektabilitas parpol yang terus menurun, mengusik ketenangan partai.

Tatkala kedamaian hilang dari tubuh parpol karena guncangan rivalitas tadi, yang memungkinkan dilakukan adalah berupaya memulihkan diri. Cara yang lazim adalah mengalihkan agresi rivalitas kepada “musuh bersama”. Kemudian kekuatan agresi tadi dipakai menyerang “musuh bersama”. Maka, kata Girard, semua orang mengerahkan permusuhannya kepada kambing hitam yang mereka pilih secara semena-mena.

Politik kambing hitam merepresentasikan sikap tak mau bertanggung jawab, lari dari kesalahan, dan lebih memilih posisi aman. Kemerosotan kpercayaan publik terhadap sebuah parpol seyogianya tanggung jawab kader. Bagaimana kembali membangun kepercayaan publik, serta bagaimana menunjukkan kerja dan karya kepada publik guna mendongkrak elektabilitas.

Itulah cara cerdas, bukan mencari kambing hitam, atau saling lempar tudingan semisal, “Gara-gara dia disebut-sebut terlibat korupsi, elektabilitas partai kita turun.” Kini, bergantung pada si kambing hitam itu, apakah sekadar pasang badan atau malah berniat “membuka lembaran berikutnya’’, bahkan menyangkut kasus besar lain.

Khalayak tentu tak ingin dia sekadar pasang badan. Publik ingin tahu, apa sebenarnya yang ia maksud akan membuka ’’halaman berikutnya’’ di balik kasus yang ditimpakan kepadanya. Sekaligus membuktikan bahwa ia bukan kambing hitam sendirian karena ada nama lain yang juga layak menemani. (Sumber: Suara Merdeka, 28 Februari 2013)

Tentang penulis:

Toto Suparto, pengkaji masalah etika, tinggal di Yogyakarta

 

Filosofi Semut Andi

Oleh Toto Suparto

Tatkala salah satu stasiun televisi (07/01/13) menayangkan informasi dari pejabat KPK yang mengatakan Andi Alifian Mallarangeng bakal diperiksa Jumat ini, saya sedang membinasakan segerombolan semut yang menghitam di pojok ruangan. Semut itu bergotong royong membopong sisa makanan. Mereka bahu-membahu demi menikmati makanan itu. Tak ada yang berebut, malah saling berbagi.

Saya tercenung mengamati gerombolan semut itu, tiba-tiba melintas dalam pikiran jangan-jangan ”Andi Mallarangeng” ada dalam gerombolan itu. Dulu, saat belajar biologi, disebutkan semut punya sifat lebih mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi.

Ketika sekawanan semut pekerja mencari makan, semut terdepan rela berkorban demi kepentingan kawanannya itu. Bila jalan berlubang, tubuh semut terdepan ‘’menambal’’ lubang itu sehingga urutan belakangnya bisa lewat. Bila seekor semut belum cukup, semut berikutnya rela pasang badan sehingga jalanan tak lagi berlubang.

Saya berprasangka buruk, jangan-jangan Andi bakal merelakan diri pasang badan bagi ‘’semut’’ yang lain. Ia rela sakit menjadi tersangka, asalkan kawanannya tetap berkesan bersih

Pasang badan? Kasus terkait sang tersangka korupsi itu menimbulkan tafsir bahwa pasang badan adalah,’’ menyalahkan diri sendiri, pantang menyebut keterlibatan orang lain”.

Seandainya mau menelusuri dari kamus ke kamus, sejatinya arti dari pasang badan adalah ”mengalami hukuman di penjara” (Kamus Besar Bahasa Indonesia; 2001, hal 833). Begitupun Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1991) dan Kamus Umum Bahasa Indonesia (2005) yang mendefinisikan ‘’menjalani hukuman (di penjara)”

Tafsir dan definisi bisa berbeda, namanya juga idiom. Kata Kridalaksana (2001), idiom merupakan konstruksi yang bermakna tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya. Semut yang bersedia pasang badan juga berisiko menjadi atau dijadikan kambing hitam.

Adalah filsuf Rene Girard yang mengintroduksi ‘’kambing hitam’’. Dia bilang, kambing hitam adalah korban dari pengalihan agresi rivalitas. Bukan lagi rahasia bahwa parpol penuh rivalitas macam itu. Rivalitas tak sehat harus dibuang dari tubuh parpol itu. Cara yang lazim adalah mengalihkan agresi rivalitas kepada ”musuh bersama”. Kemudian, kekuatan agresi tadi dipakai menyerang ”musuh bersama”..

Maka, kata Girard, semua orang mengerahkan permusuhannya kepada kambing hitam yang mereka pilih secara sewenang-wenang. Jadi, sebuah kawanan dipulihkan dari kehancuran, dan agresi internal berubah pulih menjadi saling toleran menuju kedamaian. Karena itulah kambing hitam punya posisi unik, ia tampak sebagai terkutuk sekaligus pembawa keselamatan.

Bayang-bayang Kekhawatiran

Kini, yang menjadi mengkhawatirkan adalah bila sang tersangka korupsi menerapkan filosofi semut dengan siap pasang badan dan rela menjadi kambing hitam. Kekhawatiran pertama; korupsi upeti dan korupsi kontrak (versi Yves Meny, 1992) kian sulit dibongkar. Kedua; praktik mekanisme silih, menjadi diabaikan.

Dari ciri struktural, korupsi upeti merupakan bentuk korupsi karena jabatan strategis. Lantaran jabatan strategis itu seseorang memperoleh bagian dari berbagai proyek, termasuk jasa dari suatu perkara. Adapun korupsi kontrak terkait dengan usaha memperoleh fasilitas pemerintah dengan cara nonprosedural, termasuk me-mark-up.

Kedua; bentuk korupsi ini bukan hasil pekerjaan individu melainkan kolektif. Ada pihak lain membantu atau dibantu. Bentuk korupsi berkelindan dengan kekuasaan. Mereka yang memegang tampuk kekuasaan memiliki banyak akses. Justru akses itu menjadi pintu masuk korupsi upeti atau korupsi kontrak. Karena itu, jika ada salah satu pihak diperiksa, sangat memungkinkan kerja kolektif itu bisa dibongkar. Namun bila pihak yang diperiksa itu hanya bungkam demi pasang badan maka kerja kolektif itu pun sulit dibongkar.

Selain teori Yves, dalam korupsi dikenal istilah mekanisme silih. Semisal uang korupsi tidak dimakan sendiri tetapi juga dinikmati pihak lain, entah demi kepentingan partai, membantu korban bencana dan sebagainya. Mekanisme silih ini guna meringankan ”beban dosa”. Seandainya uang korupsi mengalir ke kas partai, si koruptor merasa ringan karena sebagian tanggung jawab ada pada partai.

Sekali lagi, kalau lagi-lagi bungkam demi pasang badan maka mekanisme silih itu berarti diabaikan. Kita tak bisa tahu ke mana larinya uang korupsi itu karena tanggung jawab bersama direlakan menjadi tanggung jawab sendirian.

Tetapi untuk Andi Alifian Mallarangeng, publik masih punya harapan karena ia berjanji membantu KPK menuntaskan skandal Hambalang. Kalau ia menepati janji, terwujudlah keinginan KPK menjerat tersangka lain. Pun KPK menyatakan,’’ Andi bukanlah tersangka terakhir” Saya yakin, Andi pasti enggan menjadi semut, apalagi kambing hitam. Mudah-mudahan dalam pemeriksaan kali ini mantan Menpora itu menepati janji. (Sumber: Suara Merdeka, 11 Januari 2013)

Tentang penulis:
Toto Suparto, pengkaji etika, tinggal di Yogyakarta

Mengembalikan Solidaritas Sosial

Oleh Toto Suparto

”Ketika pemimpin mempraktikkan pola hidup mengedepankan kebersamaan, niscaya rakyat pun cenderung mengikuti ”

Setiap memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tanggal 20 Desember, senantiasa muncul pertanyaan; masih adakah sifat setia kawan di antara kita? Jika memang masih bersetia kawan, mengapa kebersamaan terus tergerus? Kini, di antara kita acap saling serobot, saling membinasakan, saling melemahkan, dan semua itu semata-mata demi kepentingan diri sendiri. Kemerebakan bentrokan di penjuru negeri menjadi penguat bahwa kebersamaan itu tergerus.

Banyak yang meyakini kebersamaan tergerus oleh globalisasi. Gelombang globalisasi seolah-oleh mengembuskan semangat individualis. Jika ingin menang dalam pertempuran di alam globalisasi maka pikirkan diri sendiri. Inilah individualisme yang juga menggerogoti nilai-nilai kultural masyarakat.

Kebersamaan juga dirongrong identitas komunal dan kedaerahan. Akibatnya, fondasi kesatuan pelanpelan terkikis. Kondisi tersebut diperparah oleh otoritas kepemimpinan yang terus melemah, dan dari yang lemah itu jangan harap muncul keteladanan.

Celaka bilamana kebersamaan itu terus-menerus tergerus. Padahal, kebersamaan merupakan inti dari kesetiakawanan sosial. Kalau mau melihat lebih ke dalam, kesetiakawanan sosial mengandung ciri-ciri penting, yaitu kepedulian, solidaritas, rasa sepenanggungan, kasih sayang, kebersamaan, dan ketulusan.

Mengacu kepada ciri itu maka filsafat moral mengidentikkan kesetiakawanan sosial sebagai solidaritas sosial. Menurut Emile Durkheim, solidaritas sosial adalah ”kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan/ atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama”.

Di sinilah persoalan muncul. Kian hari solidaritas sosial itu makin melemah karena kehilangan ”perasaan moral” dan ”pengalaman emosional” bersama. Mereka yang berpandangan sinis pun mengemukakan solidaritas sosial sekadar seremonial. Ingatan akan solidaritas sosial itu muncul tatkala bangsa ini tengah memeringati HKSN. Upacara rampung, solidaritas sosial itu tertimbun rutinitas yang individualistis.

Mengentalnya sifat individualistis ini tak bisa dipisahkan dari persaingan hidup yang kian ketat, bahkan ganas. Manusia Indonesia berada dalam kondisi keberjejalan manusia. Istilah ini bukan sekadar menunjukkan kepadatan penduduk melainkan penekanannya pada penggambaran pertarungan untuk survive yang didorong perilaku agresi.

Di dalam keberjejalan manusia itu terjadi ketidakseimbangan lingkungan dan sosial yang kemudian menimbulkan persaingan tidak sehat. Dalam persaingan semacam ini terdapat kecenderungan mereka yang kuat berusaha membinasakan yang lemah. Beberapa indikator ”kuat” itu bisa saja berupa kekuasaan politik, kekuatan uang, fisik hingga kekuatan ideologi. Dari sinilah menguat sifat auaupun sikap individualistis.

Menekan Kesenjangan

Jika memperhatikan urgensi solidaritas sosial itu maka HKSN menjadi bermakna, setidak-tidaknya mengingatkan bahwa kita hidup bermasyarakat tidak pantas mengedepankan individualisme. Namun HKSN saja tidak cukup. Gema itu bisa dihitung dalam kurun hari. Justru yang dibutuhkan adalah upaya-upaya mengembalikan solidaritas sosial itu.

Upaya mengembalikan solidaritas sosial itu tidak bisa sekadar dalam bentuk imbauan atau ajakan, tetapi mesti lewat langkah konkret. Agenda menekan kesenjangan merupakan kunci mengembalikan solidaritas sosial tersebut. Dalam hal kesenjangan ini misalnya, mereka yang berpenghasilan tinggi mau mendengarkan penderitaan kaum miskin. Umpamanya, pemerintah perlu menyusun program yang menuntut adanya bentuk kebersamaan. Program itu melibatkan kemitraan si kuat dan si lemah sehingga kesenjangan terkurangi.

Tak kalah penting, jika diperhatikan tumbuhnya tunas solidaritas maka tak bisa diabaikan peran media. Tatkala media rajin melaporkan orang-orang susah di sekitar kita, saat itu pula memupuk tunas solidaritas tadi. Ini berarti kita butuh media yang punya jiwa humanisme yang terus menerus menebar nilai-nilai humanis kepada khalayak pembaca, pemirsa, ataupun pendengar. Media diharapkan bisa menyuarakan mereka yang tidak bisa bersuara. Dalam konteks ini jelas bahwa humanisme membuat media peka terhadap penderitaan sesama manusia.

Pada akhirnya, mengembalikan solidaritas itu butuh teladan. Rakyat melihat ulah para pemimpin. Maka, ketika pemimpin mempraktikkan pola hidup yang mengedepankan kebersamaan, niscaya rakyat pun cenderung mengikuti. Sebaliknya, jika pemimpin bersikap individualisme maka rakyat pun lebih mementingkan diri sendiri.

Atas dasar itulah, HKSN layak dijadikan momentum bagi para pemimpin untuk mulai mempraktikkan solidaritas sosial dalam keseharian. Teladan para pemimpin dilihat oleh rakyat dan pada gilirannya rakyat mau berbuat (solidaritas) serupa pemimpinnya. Kita tunggu pemimpin yang tulus mau menolong orangorang lemah. Bukan pemimpin yang menolong diri sendiri atau golongannya. (Sumber: Suara Merdeka, 20 Desember 2012)

Tentang penulis:
Toto Suparto, pengkaji masalah etika

Manusia Berpayung Etika

Oleh Toto Suparto

Malam pergantian tahun Masehi, lazim disebut malam tahun baru, senantiasa dirayakan dengan gemerlap dan penuh kesenangan, bahkan cenderung hura-hura. Ada hiruk-pikuk suara terompet, kilauan cahaya kembang api, hingga sorak-sorai lautan manusia yang memelototi gerak jarum jam.

Sementara malam pergantian tahun Jawa, sebagian dari kita biasa menyebut malam 1 Sura (Asyura, Muharam bulan pertama dalam tahun Hijriah) berlangsung khidmat, kontemplatif, dan sarat simbolisasi yang layak ditafsirkan. Sifat kesenangan, kegemerlapan, hingga hura-hura dihindari. Bila malam tahun baru Masehi bersifat profan, malam 1 Sura lebih sakral.

Karena itu, 1 Sura merupakan “pintu” menuju bulan suci, bulan yang baik untuk membersihkan diri lahir batin, dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sura saat tepat untuk melompat dari yang profan menuju yang sakral. Tak heran bila masyarakat Jawa menghindari pesta duniawi selama bulan itu. Upacara perkawinan ataupun membangun rumah selalu dihindari pada bulan itu.

Dalam kalender Masehi, 1 Sura tahun ini jatuh pada Kamis, 15 November. Berarti malam nanti banyak ritual suranan di berbagai daerah. Ritual di berbagai tempat memiliki kemiripan, yakni muncul semangat untuk berdoa demi keselamatan bagi diri sendiri, keluarga, ataupun bangsa. Bentuk boleh beragam, tetapi bertujuan seragam. Di Kasunanan Surakarta misalnya, ada upacara Grebeg Sura, dan di Yogyakarta terkenal dengan ritual mubeng beteng (mengitari beteng/ istana).

Betapa dahsyat manfaat yang diperoleh seseorang jika ritual 1 Sura dilakukan secara bersungguh-sungguh. Mereka yang menjalani ritual mestinya tersugesti menjelma menjadi manusia baru. Manusia yang lepas dari urusan profan. Manusia yang bersih dari ragam kotoran duniawi. Kotoran yang acap melekat pada manusia adalah nafsu duniawi.

Kita bisa melihat nafsu itu pada perbuatan nyata, semisal kemerebakan korupsi. Seandainya seseorang tidak terperangkap nafsu duniawi maka ia bisa mengendalikan diri untuk tidak ikut-ikutan korupsi.

Kesadaran Refleksif

Bagaimana menjelaskan proses menuju “manusia baru” setelah ritual 1 Sura? Ini bisa kita telusuri dari sifat ritual malam itu yang kontemplatif.

Siapa pun yang mau mela-kukan kontemplasi maka ia akan mengasah kesadaran refleksif. Inilah yang bakal menjadi fondasi menuju manusia baru tersebut.

Dalam kajian etika, kesadaran refleksif itu membuat seseorang bertindak dengan berpikir, berjarak, dan memaknai tiap tindakan (Giddens, 1986).

Kebalikan dari kesadaran refleksif adalah kesadaran praktis, yakni kesadaran yang membuat seseorang bertindak dengan keengganan berpikir, tak berjarak, dan tidak memaknai setiap tindakan.

Dalam pandangan Giddens, ketika seseorang menjalani kesadaran praktis maka ia tidak perlu bersusah-payah mengambil jarak dan memikirkan makna tindakannya. Tindakan ini hanya terbangun dari kebiasaan, seperti kita bangun saban pagi tak perlu lagi berpikir kaki mana dulu yang akan ditapakkan. Tindakan dari kesadaran praktis memang lebih memudahkan, dan tentu tak melelahkan. Wajar jika orang cenderung suka kesadaran praktis ini.

Mudah membayangkan, apa jadinya jika seseorang bertindak tanpa berpikir dan enggan memaknai setiap tindakan? Sejumlah etikawan mengingatkan, ’’orang bertindak durjana karena ketiadaan pikir dan miskin imajinasi’’. Kesadaran praktis membuat seseorang gampang bertindak durjana. Inilah yang kita rasakan belakangan ini, kedurjanaan silih berganti bermunculan. Bentuknya beragam, suatu saat bentrok antarwarga, waktu lain tawuran anak muda. Atau, elite adu mulut, rakyat adu jotos. Bisa pula perampok kian merebak, korupsi tambah merajalela.

Kedurjanaan itu menjadi pertanda bahwa banyak di antara kita tidak lagi berpikir. Padahal berpikir itu merupakan tindakan yang menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Dengan akal budi itulah manusia memiliki, menguasai, dan memastikan dirinya sendiri. Seseorang menjadi paham atas dirinya.

Akal budi inilah yang membawa kita melakukan dialog batin. Inilah yang dikatakan filsuf Hannah Arendt sebagai berpikir. Kata dia, berpikir adalah mengaktualisasi dialog aku dan diriku yang ada dalam kesadaran, yang pada gilirannya menghasilkan kesadaran baru. Lantas kesadaran baru ini memberi tahu kita, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dihindarkan, dan apa yang patut disesalkan.

Kesadaran baru itulah yang mengantarkan seseorang menjadi manusia baru. Kini menjadi jelas, bilamana seseorang mau berkesadaran refleksif maka ia sedang berproses menjadi manusia baru. Sementara kesadaran refleksif ini terbangun dari kemauan kontemplatif. Ritual 1 Sura merupakan media untuk berkontemplatif.

Berpayung Etika

Simbolisasi malam 1 Sura merupakan tafsir agar manusia kembali berpayung etika. Tanpa etika, hidup menjadi amburadul. Dengan berpayung etika, seseorang mampu menelaah mana yang baik dan mana pula yang buruk.

Ritual malam 1 Sura ini diharapkan menjadi titik tolak bagi seseorang untuk menjadi manusia baru, yakni manusia yang berpayung etika.

Manusia baru inilah yang bisa membuat Indonesia kembali baik, bukan lagi Indonesia sukerta. Malam 1 Sura adalah pengalaman ritual menuju manusia baru tersebut.

Bukan sekadar ritual melainkan hakikat terdalam dari keheningan untuk berdialog dengan nurani. Mereka bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk.

Andai saja para pemimpin di negeri ini ikut menghayati ritual Sura, tentu akan menguntungkan bangsa ini karena Sang Pemimpin berkesempatan berdialog batin dalam keheningan. Dari dialog itu mereka pasti menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin saja menyakitkan rakyat. Ke depan, selepas ritual Sura, Sang Pemimpin memperbaiki diri dengan mengendalikan nafsu duniawi. (Sumber: Suara Merdeka, 14 Nopember 2012)

Tentang penulis:
Toto Suparto, pengkaji masalah etika



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,481,759 hits
November 2014
S S R K J S M
« Okt    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.