Posts Tagged 'tipologi korupsi pembalakan liar'

Tipologi Korupsi Pembalakan Liar

 

Oleh Siti Kotijah

 

Korupsi dan pembalakan liar (illegal logging) dalam konsep tindak pidana digolongkan dalam bentuk kejahatan yang tersistem, teroganisir, dan terstruktrur. Hal ini menurut Seno Adji , menjadi sebab mengapa penanggulangan karupsi, suap, illegal logging mengakar sangat kuat dalam perilaku politik, sosial, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara dan pendekatan yang sistemik pula.

 

Pendekatan sistemik dalam meminimalisasi korupsi adalah salah satu upaya melakukan antisipasi terhadap meluasnya perbuatan korupsi dengan memaksimalkan peranan pengadilan pidana. Dalam konteks sistem, pengadilan pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk dapat mengendalikan terjadinya kejahatan negara berada dalam batas-batas toleran.

 

Pada mulanya istilah korupsi di Indonesia bersifat umum. Kemudian untuk pertama kalinya menjadi istilah hukum sejak dirumuskan dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pembarantasan Korupsi. Tindak pidana korupsi memiliki arti sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penyuapan, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Secara harfiah sesungguhnya korupsi mempunyai arti yang sangat luas tergantung waktu, tempat dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

 

Dari sudut pandang norma (pidana), korupsi merupakan delik penyuapan yang diatur dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan 420  KUHP. Kemudian diatur juga pada pasal 5, 5, 7, 8 dan 12  UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Karupsi (PTKP).

 

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2002. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ada 30 bentuk/jenis perbuatan yang digolongkan tindak pidana karupsi antara lain:

  • kerugian keuangan negara;
  • suap-menyuap;
  • penggelapan;
  • pemerasan;
  • perbuatan curang;
  • benturan kepentingan dalam pengadaan dan;
  • gratifikasi.

 

Di samping bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut, ada jenis tindak pidana lainnya dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2002 yang dapat dirinci antara lain:

  • merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
  • tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar;
  • bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
  • saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu dan;
  • menjaga dan sanksi yang membuka identitas pelapor.

 

Korupsi Bidang Kehutanan

Auditor internal pemerintah (BPKP) menyatakan bahwa korupsi dan kolusi adalah kejahatan  kehutanan yang utama yang merusak nilai ekonomi, sosial dan lingkungan alam Indonesia (BPKP; 2001). Dugaan korupsi dimulai pada saat Perusahaan HPH dengan bantuan konsultan kehutanan berusaha menyuap aparat pemerintah untuk mendapatkan izin penggunaan dan pemanfaatan kayu .

 

Arus uang ke oknum pegawai di tingkat rendah biasanya dilakukan dengan tranksasi tunai dan kemudian oleh oknum pegawai tersebut disimpan di bank mereka. Untuk oknum pejabat tingkat tinggi pemerintah, perusahaan kayu menggunakan konsultan kayu atau mentrasfer uang kepada rekening bank para oknum pejabat tersebut atau mereka mendapat bantuan dari manajer perusahaan kayu untuk melakukannya.

 

Korupsi  yang dilakukan di antara oknum pemerintah tidak hanya terbatas pada transaksi tunai. Ada istilah “casio” menyangkut praktek dugaan penerimaan suap oleh oknum pejabat pemerintah dari perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengawasnya atau pembinaanya . Istilah “casio” merupakan kepanjangan dari “dikasih orang” yang berarti disediakan oleh orang lain. 

 

Perusahaan-perusahaan memberikan oknum pejabat pemerintah tersebut barang-barang berharga seperti perhiasan, jam tangan bermerek, funitur dan mobil. Mereka juga memberikan pelayanan kepada oknum pejabat pemerintah ini, misalnya berupa akomodasi mewah dan fasilitas lainnya selama kunjungan keperusahaan dan keanggotaan klub golf. Apabila oknum pejabat ini memperlukan dana, atau tidak menyukai barang yang mereka terima, mereka dapat menjual barang-barang tersebut (Setiono  Bambang dan Husein Yunus;2007).

 

Dengan mencermati alur illegal logging  tersebut, kayu merupakan barang yang mudah terlihat dan untuk membawa kayu dari daerah terpencil ke kota dimana kayu tersebut dikonsumsi, harus melewati titik-titik pemeriksaan pemerintah. Seharusnya aparat pemerintah serta penegak hukum yang bertanggungjawab terhadap titik-titik pemeriksaan ini harus menghentikan kayu illegal logging dan menahan orang-orang yang membawa kayu tersebut.

 

Dalam rangka melindungi kelastarian kawasan hutan tehadap perilaku manusia yang berkaitan dengan illegal logging telah diatur pada pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU. Selanjutnya,  pasal 78 ayat 1-15 mengatur pula tentang ketentuan pidana terhadap segala pelanggaran dari ketentuan pasal 50 tersebut.

 

Penyokong dana yang diduga mengoperasikan illegal logging sangat berperan di lapangan dalam pemeriksaan setiap pos-pos. Pada tahapan ini terjadi kasus suap kepada oknum dan pengambil kebijakan (yang mengeluarkan izin). Oleh karena itu perlu pendekatan tersendiri terhadap tindak pidana korupsi dengan konsepsi peyalahgunaan wewenang seperti tercantum pada pasal 3 dan 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang PTPK.

 

Adapun unsur delik pasal 3 UU PTPK  adalah sebagai berikut: dengan tujuan menguntung diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya; dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara.

 

Ke depan dalam upaya pemberantas illegal logging , perlu kejelian penegak hukum bila mengarahkan dugaan  korupsi yang berbentuk suap kepada pejabat yang mempunyai kewewenang dalam kaitan dengan ijin pemanfaatan kayu harus diarahkan pada unsur penyalahgunaan wewenang.

 

Tentang penulis:

Siti Kotijah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

 

 

 

 

 

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,455,876 hits
Agustus 2014
S S R K J S M
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.