Tulisan yang dikaitkan 'Tap MPR Nomor 1 Tahun 2004.'

Memahami Filosofi PP Nomor 2 Tahun 2008

Oleh Siti Kotijah

Sampai saat ini, manusia masih memerlukan dukungan hasil sumberdaya pertambangan. Komiditi tambang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesajahteraan manusia. Sehingga keberadaan pertambangan secara signifikan merupakan sektor yang strategis dalam rangka pembangunan umat manusia.

Keberadaan sektor pertambangan di Indonesia cukup strategis, apalagi bagi daerah yang punya kayaan sumberdaya pertambangan tentu menjadi tulang punggung pendapatan daerah, tidak terkecuali di Kaltim .

Industri pertambangan sebagai bentuk konkret sektor pertambangan telah menyumbang sekitar 11,2 % dari nilai ekspor Indonesia. Dan memberikan kontribusi sekitar 2,8 % terhadap pendapatan domestik bruto (PDR). Sejak tahun 2005, industri pertambangan memperkerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang Indonesia.

Pertentangan dalam sektor pertambangan di kawasan hutan, dimulai dengan keluarnya UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UU. Menurut versi pemerintah, pertama, secara filosofis UU Nomor 41 Tahun 1999, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam usaha bidang pertambangan di kawasan hutan. Terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Kedua, pemerintah berada dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Undang-undang tersebut memberi kewenangan khusus kepada koorporasi tambang untuk memperluas konsesi usaha mereka di wilayah hutan lindung yang sudah diproteksi 3 (tiga) undang undang. Yakni, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Korservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup. Pada akhirnya terbit UU Nomor 19 Tahun 2004 yang harus diakui telah mempercepat proses hilangnya hutan.

Kemudian untuk menguatkan UU Nomor 19 Tahun 2004, dikeluarkan Kepres Nomor 41 Tahun 2004 tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan. Dalam hal ini pemerintah menetapkan 13 (tiga belas) izin tambang, salah satunya adalah perizinan Nomor 850/A./1997 kepada PT Inteex Sazca Raya di Kabupaten Pasir Kaltim seluas 15.650 hektar.

Pertambangan di kawasan hutan lindung di Indonesia sarat dengan berbagai pemasalahan. Dibutuhkan kemauan politik dari pengambil kebijakan untuk memulai usaha berkelanjutan. Tujuannya untuk mengubah Indonesia menjadi kekuatan ekologis yang dapat memberikan jaminan terhadap lingkungan.

Untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada depertemen kehutanan, telah dikeluarkan PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan. Fillosofinya, kegiatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang saat ini dilakukan, belum sepenuhnya memberikan perhargaan terhadap nilai manfaat hutan yang hilang.

Dicermati dari nilai ekonomi manfaat hutan tentu pada kompensasinya. Hutan itu termasuk lahan yang sulit memperoleh gantinya, oleh karena itu diperlukan kompensasi. Dan pemerintah dengan menunjuk pada UU Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, telah minta kompensasi terhadap lahan hutan untuk pertambangan dengan luas 925 ribu hektar hutan lindung di Indonesia yang akan dilakukan 13 perusahaan dengan keluarnya PP tersebut.

Secara pasti dasar hukum yang dipakai PP Nomor 2 Tahun 2008, tidak secara tegas menunjuk Kepres Nomor 41 Tahun 2004. Pemerintah menetapkan 13 (tiga belas) perusahan tambang yang harusnya membayar kompensasi itu. PP tersebut membawa dampak yang luas dalam sistem penghancuran hutan lindung.

Pemerintah berdalih bahwa tidak adanya biaya untuk melakukan penjagaan hutan. Sehingga pendanaan yang diperoleh dari penghancuran 925 ribu hektar hutan lindung dengan skema PP Nomor 2 Tahun 2008 akan digunakan untuk menyelamatkan hutan yang tersisa adalah kebijakan yang ”salah kaprah”. Keadaan ini sangat memprihatinkan di tengah kampanye internasonal mengenai penanggulangan global warning.

Ke depan upaya yang diminta Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) untuk meminta pemerintah membuka mekanisme donasi publik dalam penyelamatan kawasan hutan lindung perlu mendapat dukungan semua komponen bangsa ini. Upaya ini sekaligus mendorong pemerintah untuk melakukan regulatory impact assesment terhadap kebijakan yang memperbolehkan aktivitas penambangan di hutan lindung sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR Nomor 1 Tahun 2004.

Langkah konkrit yang bisa dilakukan segera dengan yudicial review ke Mahkamah Agung. Semoga perjuangan Walhi berhasil mewujudkan kelestarian hutan.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,359,488 hits
April 2014
S S R K J S M
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 73 pengikut lainnya.