Posts Tagged 'sumber daya hutan'

Prinsip Kesra dan Sumber Daya Hutan

Oleh Siti Kotijah

Hak Menguasai Negara (HMN) yaitu suatu hak yang dipunyai negara secara mutlak dalam menguasai sesuatu. Dalam kontek sumber daya alam, Hak Menguasai Negara (HMN) yang dimaksud adalah hak negara untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana termaktum Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” .

Hak tersebut dijadikan alat untuk melegalisasi kekuasaan pemerintah terhadap sumber daya alam yang berlebihan terutama untuk mendukung kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Di sisi lain pemerintah mengakui pentingnya perlindungan fungsi dan daya dukung ekosistem sumber daya alam Pasal 4 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang menentukan bahwa:, ” Semua hutan yang berada di dalam wilayah Repbulik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyak,”.

Dalam kontek ini, mereka yang tergolong ekonomi lemah harus mendapatkan perlindungan dari golongan yang lebih kuat. Pemberian perlindungan ini tidak dengan maksud untuk mempertahankan posisi mereka supaya tetap pada golongan ekonomi lemah, tapi juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk mengembangkan usahanya agar mereka bisa terangkat menjadi lebih baik. Pemerintah memberi peluang secara sama kepada meraka (dalam artian kebebasan untuk berusaha di bidang kehutanan) dengan prinsip kesetaraan.

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana di atur dalam Undang-undang kehutanan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di sisi lain ada kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengembangan, pendidiklan, dan latihan serta penyuluhan serta dana investasi untuk pelastarian hutan .

Hutan dilihat fungsinya pada pasal 6 UU No.41 Tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004 , yang meliputi:
(1). Hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:
a. Fungsi konservansi ,
b. Fungsi lindung, dan
c. Fungsi produksi.
(2). Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
a. Hutan konservansi,
b. Hutan lindung, dan
c. Hutan Produksi .

Dengan demikian dalam pemanfaatan hutan harus sesuai dengan fungsi pokok hutan dan peruntukannya, sehingga keberadaan sumber daya hutan pada tataran masyarakat dan negara dapat memberi suatu kesejahteraan yang dicita-citakan

Sumber daya hutan yang telah manfaatkan, kedepan jika ada usaha pemerintah untuk menjadikan hutan sebagai sumber devisa dalam meningkatkan perekonomian nasional, maka kesra (kesejahteraan rakyat) tidak boleh dikesampingkan begitu saja.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,471,180 hits
September 2014
S S R K J S M
« Agu    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.