Tulisan yang dikaitkan 'Soeharto'

Memahlawankan Soeharto?

Oleh Victor Silaen

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Tapi kalau Pak Harto dikukuhkan sebagai pahlawan, saya memi­lih jadi bangsa kecil saja….” (anonim)

Saya lupa dari mana kutipan kalimat di atas saya dapatkan, tahun 2008, tak lama setelah mantan Presiden Soeharto wafat. Saat itu, wacana tentang rencana pemerintah memahlawankan Soeharto tengah bergulir deras di publik. Namun, mungkin lantaran banyaknya keberatan dan protes dari berbagai pihak dan kalangan, akhirnya wacana itu pun berlalu seiring waktu.

Sekarang, entah apa dan siapa yang memicunya, wacana tersebut bergulir kembali. Bahkan terdengar kabar Kementerian Sosial sudah mengajukan sepuluh nama, temasuk almarhum Soeharto, yang dalam waktu dekat mungkin akan dikukuhkah secara resmi menjadi pahlawan nasional. Bagaimana kita harus menyikapi hal ini?

Pusat Kajian Anti-korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai almarhum mantan Presiden Soeharto tak layak dinobatkan sebagai pahlawan. Sejarah kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan korupsi menjadi alasannya. ”Pahlawan itu bukan hanya disematkan pada orang yang berjasa, tapi juga orang yang bisa dijadikan panutan dan contoh generasi mendatang,” kata Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar, 18 Oktober lalu.

Apakah itu berarti, bagi generasi mendatang, almarhum Soeharto tak layak dijadikan panutan?
Memang, tak ada orang yang sempurna. Tak terkecuali pahlawan, semua orang punya sisi lemah dalam dirinya. Namun, untuk memahlawankan seseorang secara nasional, hendaknya kita berhati-hati betul. Jangan sampai, misalnya, si calon pahlawan tersebut punya kelemahan di dalam dirinya yang niscaya berdampak negatif bagi pembelajaran publik. Bagaimana dengan almarhum Soeharto?

Menurut Zainal Arifin Mochtar, “Soeharto adalah bapak KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta pelanggar HAM yang tentu tidak pantas dijadikan teladan,” kata Zainal. Penetapan pahlawan nasional ini, kata dia, bukan persoalan masa lalu atau masa depan. ”Tapi persoalan perilaku buruk.”

Dia menilai yang mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah orang yang terus hidup dengan masa lalu. Sampai kapan pun, menurut dia, Soeharto tak layak dijadikan teladan karena sejarah kelam yang diciptakannya sepanjang ia memerintah sebagai presiden.

Menurut sejarawan dan peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, untuk mendapatkan gelar pahlawan nasio­nal ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, selain masalah prosedural. Sesuai ketentuan, orang yang dianugerahi pahlawan nasional harus berjasa besar dan tidak memiliki cacat dalam perjuangan. Dari sisi tersebut, Soeharto memi­liki kriteria yang cacat. Ia pernah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi di tujuh yayasan dan terindikasi melakukan pelanggaran HAM berat selama berkuasa. Predikat tersebut melekat pada diri Soeharto hingga akhir hayatnya, dalam arti belum pernah dibantah secara resmi oleh negara.

Berdasarkan itu, sangatlah berisiko mengukuhkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ini bisa mempermalukan nama Indonesia di mata internasional nanti. Kita tak boleh lupa bahwa sewaktu Soeharto meninggal, 27 Januari 2008, proses hukum pidana dan perdata atas diri mantan penguasa Orde Baru itu belumlah tuntas. Amat di­sayangkan kita akhirnya tak punya kepastian hukum untuk menyimpulkan sosok Soeharto sebagai orang yang bersalah atau tidak. Kita hanya punya segudang dugaan kuat bahwa mantan presiden dengan masa kekuasaan terpanjang di antara presiden-presiden Indonesia lainnya itu bersalah atau setidaknya terlibat dalam kesalahan-kesalahan terkait bidang ekonomi, hukum, HAM, dan lainnya.

Bukankah dengan didasarkan dugaan-dugaan kuat itulah maka Soeharto, sejak mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai presiden, terus-menerus dituntut pelbagai pihak agar diadili? Bukankah lantaran itu maka Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang ”Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme” secara tegas menyebut nama Soeharto di dalamnya? Sementara itu, di luar negeri, Soeharto bahkan telah ditetapkan sebagai pemimpin politik terkorup di dunia dengan “harta korupsi” sekitar US$ 15-35 miliar oleh PBB melalui program StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative. Apa kata dunia nanti jika sosok pemimpin politik terkorup di dunia itu ternyata malah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional di Indonesia, negara yang pada 10 Mei 2006 terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB?

Ironis bukan? Jadi, tanpa harus menyebut ”dosa-dosa” lain Soeharto dalam inci yang terperinci di sini, haruskah kita mengukuhkannya sebagai pahlawan nasional dan guru bangsa–seperti yang pernah ditulis Partai Keadilan Sejahtera dalam iklan politiknya ketika menyambut momentum Hari Pahlawan 10 November 2008?  

Saya ingin mengutip tulisan Wimanjaya Liotohe, sang reformator Indonesia yang berani menelanjangi “dosa-dosa” Soeharto di masa presiden kedua ini sedang digdayanya memimpin negara ini. Di salah satu harian nasional, penulis buku Primadosa itu menyebut Soeharto tak pantas mendapatkan gelar itu karena tiga alasan. Pertama, karena Soeharto adalah sosok yang penakut. Buktinya, dalam salah satu biografinya, Soeharto menyangkal pernah bertemu Kolonel Latief dalam konteks peristiwa G-30-S/1965. Anehnya, dalam biografi lainnya, Soeharto mengaku bertemu Latief yang saat itu–menurut Soeharto–menunjukkan gelagat akan membunuhnya.

Kedua, pahlawan itu bukan pembunuh. Akan halnya Soeharto, selama 33 tahun berkuasa, sedikitnya telah melakukan pembunuhan massal terhadap 3 juta jiwa orang Indonesia—menurut Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Begitu dahsyatnya hal itu jika dilihat dari jumlah korban. Ketiga, pahlawan itu tidak bercela. Akan halnya Soeharto, seperti yang telah disebutkan di atas, bukankah namanya disebut-sebut di dalam Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 sebagai orang yang harus diadili karena dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme?

Begitulah, berpijak pada semua argumentasi di atas, kiranya pemerintah bersedia berpikir ulang sebelum memutuskan memahlawankan Soeharto. Sebab, alangkah anehnya jika seorang pahlawan nasional selama kurang lebih sepuluh tahun menjelang akhir hayatnya malah menuai banyak hujatan. Bukankah itu menunjukkan bahwa selama hidupnya ia telah menabur banyak kesalahan? Lagi pula, kita tidak boleh lupa bahwa Soeharto berhenti secara sepihak sebagai presiden (karena prosesnya tidak melalui sidang MPR) pada 21 Mei 1998, bukan karena alasan sakit atau tidak mampu, melainkan karena dipaksa. Lantas, isu apa yang bergulir deras di publik menyusul mundurnya Soeharto? Yang satu itu tadi: “Adili!”

Untk itu, jujurlah menjawab pertanyaan ini: masuk akalkah orang seperti itu dikukuhkan menjadi pahlawan nasional? (Sumber: Sinar Harapan, 11 Nopember 2010).

Tentang penulis:
Victor Silaen, dosen di FISIP Universitas Pelita Harapan.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,358,598 hits
April 2014
S S R K J S M
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 73 pengikut lainnya.