Posts Tagged 'Soeharto'

Memahlawankan Soeharto?

Oleh Victor Silaen

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Tapi kalau Pak Harto dikukuhkan sebagai pahlawan, saya memi­lih jadi bangsa kecil saja….” (anonim)

Saya lupa dari mana kutipan kalimat di atas saya dapatkan, tahun 2008, tak lama setelah mantan Presiden Soeharto wafat. Saat itu, wacana tentang rencana pemerintah memahlawankan Soeharto tengah bergulir deras di publik. Namun, mungkin lantaran banyaknya keberatan dan protes dari berbagai pihak dan kalangan, akhirnya wacana itu pun berlalu seiring waktu.

Sekarang, entah apa dan siapa yang memicunya, wacana tersebut bergulir kembali. Bahkan terdengar kabar Kementerian Sosial sudah mengajukan sepuluh nama, temasuk almarhum Soeharto, yang dalam waktu dekat mungkin akan dikukuhkah secara resmi menjadi pahlawan nasional. Bagaimana kita harus menyikapi hal ini?

Pusat Kajian Anti-korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai almarhum mantan Presiden Soeharto tak layak dinobatkan sebagai pahlawan. Sejarah kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan korupsi menjadi alasannya. ”Pahlawan itu bukan hanya disematkan pada orang yang berjasa, tapi juga orang yang bisa dijadikan panutan dan contoh generasi mendatang,” kata Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar, 18 Oktober lalu.

Apakah itu berarti, bagi generasi mendatang, almarhum Soeharto tak layak dijadikan panutan?
Memang, tak ada orang yang sempurna. Tak terkecuali pahlawan, semua orang punya sisi lemah dalam dirinya. Namun, untuk memahlawankan seseorang secara nasional, hendaknya kita berhati-hati betul. Jangan sampai, misalnya, si calon pahlawan tersebut punya kelemahan di dalam dirinya yang niscaya berdampak negatif bagi pembelajaran publik. Bagaimana dengan almarhum Soeharto?

Menurut Zainal Arifin Mochtar, “Soeharto adalah bapak KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta pelanggar HAM yang tentu tidak pantas dijadikan teladan,” kata Zainal. Penetapan pahlawan nasional ini, kata dia, bukan persoalan masa lalu atau masa depan. ”Tapi persoalan perilaku buruk.”

Dia menilai yang mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah orang yang terus hidup dengan masa lalu. Sampai kapan pun, menurut dia, Soeharto tak layak dijadikan teladan karena sejarah kelam yang diciptakannya sepanjang ia memerintah sebagai presiden.

Menurut sejarawan dan peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, untuk mendapatkan gelar pahlawan nasio­nal ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, selain masalah prosedural. Sesuai ketentuan, orang yang dianugerahi pahlawan nasional harus berjasa besar dan tidak memiliki cacat dalam perjuangan. Dari sisi tersebut, Soeharto memi­liki kriteria yang cacat. Ia pernah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi di tujuh yayasan dan terindikasi melakukan pelanggaran HAM berat selama berkuasa. Predikat tersebut melekat pada diri Soeharto hingga akhir hayatnya, dalam arti belum pernah dibantah secara resmi oleh negara.

Berdasarkan itu, sangatlah berisiko mengukuhkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ini bisa mempermalukan nama Indonesia di mata internasional nanti. Kita tak boleh lupa bahwa sewaktu Soeharto meninggal, 27 Januari 2008, proses hukum pidana dan perdata atas diri mantan penguasa Orde Baru itu belumlah tuntas. Amat di­sayangkan kita akhirnya tak punya kepastian hukum untuk menyimpulkan sosok Soeharto sebagai orang yang bersalah atau tidak. Kita hanya punya segudang dugaan kuat bahwa mantan presiden dengan masa kekuasaan terpanjang di antara presiden-presiden Indonesia lainnya itu bersalah atau setidaknya terlibat dalam kesalahan-kesalahan terkait bidang ekonomi, hukum, HAM, dan lainnya.

Bukankah dengan didasarkan dugaan-dugaan kuat itulah maka Soeharto, sejak mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai presiden, terus-menerus dituntut pelbagai pihak agar diadili? Bukankah lantaran itu maka Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang ”Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme” secara tegas menyebut nama Soeharto di dalamnya? Sementara itu, di luar negeri, Soeharto bahkan telah ditetapkan sebagai pemimpin politik terkorup di dunia dengan “harta korupsi” sekitar US$ 15-35 miliar oleh PBB melalui program StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative. Apa kata dunia nanti jika sosok pemimpin politik terkorup di dunia itu ternyata malah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional di Indonesia, negara yang pada 10 Mei 2006 terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB?

Ironis bukan? Jadi, tanpa harus menyebut ”dosa-dosa” lain Soeharto dalam inci yang terperinci di sini, haruskah kita mengukuhkannya sebagai pahlawan nasional dan guru bangsa–seperti yang pernah ditulis Partai Keadilan Sejahtera dalam iklan politiknya ketika menyambut momentum Hari Pahlawan 10 November 2008?  

Saya ingin mengutip tulisan Wimanjaya Liotohe, sang reformator Indonesia yang berani menelanjangi “dosa-dosa” Soeharto di masa presiden kedua ini sedang digdayanya memimpin negara ini. Di salah satu harian nasional, penulis buku Primadosa itu menyebut Soeharto tak pantas mendapatkan gelar itu karena tiga alasan. Pertama, karena Soeharto adalah sosok yang penakut. Buktinya, dalam salah satu biografinya, Soeharto menyangkal pernah bertemu Kolonel Latief dalam konteks peristiwa G-30-S/1965. Anehnya, dalam biografi lainnya, Soeharto mengaku bertemu Latief yang saat itu–menurut Soeharto–menunjukkan gelagat akan membunuhnya.

Kedua, pahlawan itu bukan pembunuh. Akan halnya Soeharto, selama 33 tahun berkuasa, sedikitnya telah melakukan pembunuhan massal terhadap 3 juta jiwa orang Indonesia—menurut Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Begitu dahsyatnya hal itu jika dilihat dari jumlah korban. Ketiga, pahlawan itu tidak bercela. Akan halnya Soeharto, seperti yang telah disebutkan di atas, bukankah namanya disebut-sebut di dalam Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 sebagai orang yang harus diadili karena dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme?

Begitulah, berpijak pada semua argumentasi di atas, kiranya pemerintah bersedia berpikir ulang sebelum memutuskan memahlawankan Soeharto. Sebab, alangkah anehnya jika seorang pahlawan nasional selama kurang lebih sepuluh tahun menjelang akhir hayatnya malah menuai banyak hujatan. Bukankah itu menunjukkan bahwa selama hidupnya ia telah menabur banyak kesalahan? Lagi pula, kita tidak boleh lupa bahwa Soeharto berhenti secara sepihak sebagai presiden (karena prosesnya tidak melalui sidang MPR) pada 21 Mei 1998, bukan karena alasan sakit atau tidak mampu, melainkan karena dipaksa. Lantas, isu apa yang bergulir deras di publik menyusul mundurnya Soeharto? Yang satu itu tadi: “Adili!”

Untk itu, jujurlah menjawab pertanyaan ini: masuk akalkah orang seperti itu dikukuhkan menjadi pahlawan nasional? (Sumber: Sinar Harapan, 11 Nopember 2010).

Tentang penulis:
Victor Silaen, dosen di FISIP Universitas Pelita Harapan.

Jejak Soeharto Tak Jua Sirna

Oleh Endang Suryadinata

Pada 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB, di credentials room di Istana Merdeka, Jakarta, Soeharto lengser. Lewat pidato singkat, antara lain dia menyatakan, ”Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998” (Jawa Pos, 22 Mei 1998). Lengsernya Soeharto itu mengakhiri kekuasaan yang awalnya diraih lewat Supersemar 1966.

Kalau menyimak 32 tahun pemerintahan Soeharto, sisi positifnya sama besar dengan sisi negatifnya. Sisi positif bisa dilihat pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Ada program terencana lewat repelita (rencana pembangunan lima tahun). Sektor pertanian, khususnya swasembada beras, sampai diapresiasi oleh dunia, yakni oleh FAO atau Badan Pangan Dunia pada 1984 di Roma.

Pertumbuhan penduduk juga bisa dikendalikan lewat program KB (keluarga berencana), yang keberhasilannya juga diakui dunia (bandingkan dengan ancaman baby booming atau ledakan penduduk saat ini, Cover Story Jawa Pos 18 Mei 2009).

Harus diakui, ada pendapat di kalangan rakyat bahwa Soeharto telah berjasa membangun perekonomian dan stabilitas di negri ini. Robert Edward Elson, profesor di Griffith University dan penulis buku Soeharto, Political Biography (2001), mengungkapkan bahwa Soeharto telah membangun Indonesia yang sama sekali baru. Tidak heran jika dia pernah digelari Bapak Pembangunan Indonesia.

Pasca lengsernya 21 Mei 1998, kadang muncul kerinduan sebagian rakyat kepada sosoknya yang penuh senyum. Bahkan, pascawafatnya pada 27 Januari 2008, Astana Giri Bangun tidak pernah sepi peziarah yang mengidolakan dia.

***

Namun, ada juga sisi negatif yang jumlahnya tidak sedikit. Menurut Adnan Buyung Nasution yang pernah menyingkir di Belanda pada dasawarsa 1980-an, Soeharto harus dicatat sebagai presiden yang bertanggung jawab terhadap hancurnya cita-cita negara hukum yang demokratis dengan segala sikap, ucapan, dan tindakan-tindakannya selama berkuasa.

Dia bukan hanya sewenang-wenang (abuse of power), melanggar hukum, dan konstitusi, namun secara perlahan-lahan tapi pasti selama 30 tahun berkuasa juga telah merusak dan menjungkirbalikkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang etis dan bermoral. Soalnya, dia telah membiarkan dan bahkan membenarkan korupsi terus merajalela di segala tingkatan dan lapisan.

Secara singkat bisa dikatakan, dalam 32 tahun pemerintahan Soeharto, politik hanya berorientasi kepada kekuasaan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan lewat berbagai cara, termasuk cara-cara tidak etis dan melanggar HAM. Lamanya Soeharto berkuasa menunjukkan bahwa dia seorang diktator yang tidak rela berbagi kekuasaan. Memang, ada pemilu tiap lima tahun. Tapi, itu bukan pemilu demokratis karena pemenangnya sudah bisa diketahui.

***

Bagaimana kondisi perpolitikan nasional setelah 11 tahun Soeharto lengser? Meski sudah wafat 27 Januari 2008, pengaruh-pengaruh Soeharto tidak secara otomatis ikut terkubur. Apalagi, dua jenderal mantan ajudan pribadi Seoharto, yakni Prabowo dan Wiranto, ikut maju sebagai cawapres pada Pemilu 8 Juli 2009.

Yang mencemaskan, bukan pengaruh positif Soeharto yang menonjol di kancah perpolitikan kita saat ini. Namun, sebaliknya, justru pengaruh negatifnya yang bisa kita saksikan dari sepak terjang para elite politik. Buktinya, simak saja para mantan menteri, gubernur, anggota DPR, bupati, wali kota, dan pengelola negara yang kini menghuni penjara akibat KKN.

Itu baru di lembaga eksekutif dan legislatif yang berhasil dibidik KPK. Sayangnya, KPK belum berani membidik para koruptor yang bersembunyi di lembaga yudikatif, kepolisian, dan moneter atau perbankan. Para koruptor jelas orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan rakyat banyak.

Dengan demikian, rakyat hingga kini masih menjadi figuran dalam politik guna mendongkrak suara penguasa ke kursi kekuasaan. Setelah kursi diraih, suara rakyat tak digubris. Persetan, wong cilik korban busung lapar atau gizi buruk. Persetan, upah rendah buruh. Kemiskinan malah menjadi jualan politik demi kekuasaan, termasuk menjelang Pilres 8 Juli 2009.

Lihat, wong cilik terus menjerit akibat mahalnya harga sembako, minyak tanah, atau listrik. Hidup makin berat bagi ”wong cilik” sehingga sebagian menempuh bunuh diri. Menurut VHR Media, pada 2006-2008, sekitar 50.000 wong cilik bunuh diri akibat beratnya beban hidup dalam tiga tahun terakhir.

Itulah buah dari pengaruh Soeharto yang secara sadar atau tidak masih dipraktikkan para penguasa saat ini. Tak heran, Syafi’i Ma’arif sampai melontarkan kritik pedas bahwa ”Pengkhianat paling berdosa besar adalah para pemimpin formal yang haus kekuasaan daripada menyejahterakan rakyat”.

Penulis juga prihatin, dari kasus koalisi antarparpol atau koalisi capres dan cawapres menjelang Pilpres 8 Juli 2009 terlihat bahwa fokus utama perpolitikan nasional masih kekuasaan, posisi, atau jabatan. Sikap kenegarawanan hilang entah ke mana. Kesejahteraan rakyat tak diperhatikan.

Politik hanya demi kekuasaan dan melayani ego, baik ego partai atau kelompok sendiri. Sangat minim spirit melayani atau menyejahterakan. Jadi, ternyata pengaruh buruk Soeharto justru masih subur saat ini. (Sumber: Jawa Pos, 22 Mei 2009).

Tentang penulis:
Endang Suryadinata, Douwes Dekkerstraat 64, 2274 SP Voorburg Holland

Soekarno, Soeharto, dan Dalil Acton

Oleh Moh Mahfud MD

Siapa pun yang membaca sejarah pasti tahu bahwa Soekarno adalah salah seorang putra terbaik bangsa Indonesia yang berhasil memerdekakan Indonesia dari penjajahan asing pada 1945. Dia adalah pejuang yang mewakafkan lebih dari separo perjalanan hidupnya untuk membangun Indonesia sehingga tampil sebagai negara dan bangsa yang bermartabat.

Soekarno adalah pendiri Negara dan peletak konsep bangsa Indonesia yang paling terkemuka, diakui kepemimpinannya oleh dunia internasional, dan disegani bangsa-bangsa lain. Soekarno adalah peletak dasar kehidupan bernegara yang demokratis bagi Indonesia.

Tetapi, tragisnya, Soekarno jatuh dari kekuasaannya karena (pada akhirnya) memerintah secara tidak demokratis dan banyak melakukan pelanggaran atas konstitusi.

Siapa pun yang membaca sejarah pasti tahu bahwa Soeharto adalah putra terbaik bangsa Indonesia yang menyelamatkan Indonesia dari krisis politik dan ekonomi, dan yang terpenting dari ancaman penyelewengan dasar dan ideologi negara (Pancasila), pada pertengahan 1960-an.

Soeharto adalah pemimpin Indonesia yang sejak muda meniti karier sebagai militer yang bekerja habis-habisan untuk mempertahankan kemerdekaan dan membangun Indonesia sebagai negara dan bangsa yang berdaulat. Dia adalah seorang yang rendah hati, yang dipilih oleh rakyat dan mahasiswa (angkatan ’66) karena sifat kebapakannya dan menjanjikan kehidupan yang demokratis dan konstitusional bagi Indonesia.

Tetapi, tragisnya, Soeharto jatuh dari kekuasaannya karena (pada akhirnya) memerintah secara tidak demokratis dan menumbuhsuburkan korupsi yang hingga sekarang menjadi kanker ganas di Indonesia.

Pilihan Terbaik
Soekarno dan Soeharto tampil sebagai pimpinan bangsa pada masanya masing-masing bukan karena ambisi politik yang diraihnya dengan rekayasa yang curang. Saat itu mereka tampil karena pilihan politik yang objektif. Soekarno adalah putra terbaik yang tak tertandingi integritas, kecerdasan, dan kesediaannya berkorban untuk tegaknya negara Republik Indonesia.

Tanpa memiliki orang seperti Soekarno mungkin pada 1945 kita tidak dapat merdeka. Itulah sebabnya dia dipilih menjadi presiden tanpa ada yang keberatan. Soekarno tidak menonjol-nonjolkan diri untuk dipilih, tetapi rakyatlah (dengan suara aklamasi di PPKI) yang memilih dia.

Begitu juga Soeharto. Dia adalah putra terbaik bangsa yang (awalnya) dikenal jujur dan rendah hati. Saking rendah hatinya, semula dia menolak untuk dijadikan presiden, menggantikan Seokarno. Ketika pada 1966-1967 Soekarno jatuh setelah pergulatan (tarik tambang) segi tiga antara dirinya, TNI, dan PKI, ternyata Soeharto menolak dijadikan presiden.

Soeharto menolak menjadi presiden karena merasa tak sehebat Soekarno. Tak pernah bermimpi, apalagi menyiapkan diri untuk menjadi presiden. Setelah dipaksa-paksa, barulah pada 1967
Soeharto mau menerima jabatan presiden. Itu pun bukan persiden definitif, melainkan hanya sebagai “pejabat presiden”. Saat itu Soeharto hanya mau menerima tugas sebagai pejabat presiden untuk satu tahun, yakni sampai pemilu yang harus diselenggarakan pada 1968.

Jadi, pada awalnya, tampilnya Soekarno dan Seoharto sebagai presiden adalah pilihan objektif karena memang dinilai paling tepat. Pada awal penampilannya masing-masing, keduanya merupakan orang-orang yang tulus, penuh integritas, dan demokratis.

Tetapi, kedua pemimpin yang (semula) dinilai demokrat sejati itu akhirnya dijatuhkan atau diberhentikian secara paksa justru karena memerintah secara tidak demokratis.

Misalnya, Soekarno dijatuhkan karena dinilai melakukan banyak pelanggaran atas konstitusi seperti membawahkan semua lembaga negara lainnya, membuat berbagai penpres secara sepihak sebagai pengganti UU tanpa proses legislasi yang konstitusional, dan memenjarakan lawan-lawan politik tanpa peradilan.

Soeharto dijatuhkan karena membangun sistem politik otoriter yang bertentangan dengan demokrasi dan konstitusionalisme. Soerharto yang semula tidak mau diangkat menjadi presiden ternyata pada akhirnya tidak mau kalau tidak menjadi persiden.

Dia melakukan rekayasa politik dan kontrol legislasi agar dirinya selalu terpilih menjadi presiden dan kekuasaannya terus berakumulasi tanpa batas sehingga (akhirnya) hanya bisa diberhentikan melalui operasi caesar.

Dalil Acton Konstitusi
Apa yang bisa menjelaskan perubahan Soekarno-Soeharto dari yang semula merupakan orang-orang ”saleh” dan “demokrat” menjadi orang-orang yang otoriter atau (meminjam istilah ST Alisjahbana) despotis?

Salah satu jawabannya adalah adagium Acton yang sangat terkenal dalam ilmu politik. Lord Acton mengemukakan adagium yang kemudian diterima sebagai dalil dalam ilmu politik bahwa “kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut itu absolut pula korupsinya (power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely).

Berdasarkan dalil Lord Acton itu dipahami bahwa siapa pun yang memegang kekuasaan akan terdorong untuk melakukan korupsi atau penyelewengan-penyelewengan jika tidak ada pembatasan kekuasaan yang tegas melalui konstitusi.

Orang yang baik pun kalau memegang kekuasaan akan terdorong untuk korupsi. Sebab, meskipun secara pribadi dia baik (sebutlah Soekarno dan Soeharto), lingkungan kekuasaan di mana dia ada akan terus mendorongnya untuk korup.

Di lingkungan kekuasaan biasanya banyak demagog atau begundal-begundal yang selalu mendorong penguasa untuk selalu memperbesar kekuasaannya karena sang begundal bisa kebagian kekuasaan pula. Para begundal itu biasanya kepada sang penguasa mengatakan, “Negara ini masih memerlukan Bapak, rakyat masih ingin Bapak jadi presiden. Kalau Bapak berhenti, negara ini akan kacau. Bapak harus bersikap keras agar tak terjadi anarki….” dan sebagainya.

Itulah sebabnya di negara demokrasi harus ada konstitusi yang membatasi kekuasaan secara ketat atau memagari dari kecenderungan korup itu. Dan, itu pula sebabnya kita tidak boleh alergi terhadap gagasan untuk memperbaiki konstitusi sejauh hal itu dimaksudkan untuk memagari kekuasaan dari kecenderungtan korup. (Sumber: Jawa Pos, 31 Mei 2008).

Tentang penulis:
Moh Mahfud MD, guru besar Hukum Tata Negara dan Hakim Konstitusi RI.

 

Menghapus Jejak Berdarah

Oleh Asvi Warman Adam

 

Dalam tulisan HAM dan Kedewasaan Bangsa (Kompas, 15/4/2008) Tjipta Lesmana mengutip pandangan Francois Guizot, politikus dan sejarawan Perancis abad ke-19. Francois Guizot (1787-1874) selain pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Perdana Menteri Perancis, juga dianggap organisator pertama pengembang ilmu sejarah di Perancis. Dalam metodologi sejarah, ia berjasa mengingatkan, tugas utama sejarawan adalah mencari sumber-sumber asli (sources originales) dan menilainya sebelum menggunakannya. Inilah yang kurang diperhatikan sejarawan abad ke-18.

 

Substansi pemikiran Guizot dikenal sejarawan Indonesia. Kuliah tentang sumber serta kritik sumber telah diberikan bagi mahasiswa tahun pertama. Mereka yang masih mengutip Guizot tentang aspek ini berarti ketinggalan satu abad. Lebih ironis jika teori kuno itu digunakan untuk membenarkan manipulasi sejarah.

 

 

Manipulasi Sejarah

Meski intervensi politik atas bidang sejarah sudah terjadi sebelumnya, pada era Orde Baru hal itu dilakukan secara sistematis dan meluas. Sejak 1970-an, pengajaran sejarah di sekolah memberi legitimasi kepada penguasa (Soeharto) dan mendiskreditkan presiden sebelumnya. Soekarno dikatakan bukan penggali Pancasila. Sejak 1970, Kopkamtib melarang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang digambarkan melalui buku pelajaran, film, dan berbagai monumen, menyanjung Soeharto dan melupakan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai konseptor.

 

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) memberi legitimasi perjuangan Orde Baru, menetapkan kawan (militer yang mempertahankan Pancasila dan UUD 1945) dan lawan (ekstrem kiri dan ekstrem kanan). Surat Perintah 11 Maret 1996 (Supersemar) diperoleh dengan tekanan berulang-ulang dan disalahgunakan untuk meraih kekuasaan. Ketika muncul tudingan, rezim Orde Baru memperoleh kekuasaan secara tidak sah, kiranya itu didukung berbagai argumen kuat. Maka, amat naif bila dikatakan, ”kalau rezim Soeharto tidak sah, rezim-rezim berikut—dari Habibie hingga SBY—otomatis tidak sah”.

 

Lebih kacau lagi, ”semua institusi negara, seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi, tidak sah. Semua produk hukum yang dihasilkan pun tidak sah”.

 

Kedewasaan Bangsa

Untuk mengoreksi manipulasi sejarah di masa lampau diperlukan pelurusan yang telah berlangsung sejak Soeharto jatuh tahun 1998 hingga kini. Ada berbagai hambatan akibat kebijakan Menteri Pendidikan Nasional (Peraturan Menteri No 22/23/24 Tahun 2006) dan Jaksa Agung (larangan buku pelajaran sejarah Maret 2007) yang menyebabkan pembakaran buku pelajaran sejarah. Kini, pelajaran sejarah dianggap tidak berharga untuk dimasukkan bahan ujian nasional.

 

Namun, dari waktu ke waktu muncul sejarah yang lebih membuka wawasan. Jika dulu sejarah dimonopoli penguasa, kini para korban dapat bersuara. Tesis magister sejarah di UI oleh Abdul Syukur, Gerakan Usroh di Indonesia, Peristiwa Lampung 1989, diterbitkan di Yogyakarta. Prolog oleh pakar Islam dari Belanda, Martin van Bruinessen, epilog oleh Munir, dan diluncurkan Kontras di Jakarta tahun 2004.

Buku ini adalah contoh teks sejarah tentang kasus Talang Sari Lampung yang ditulis secara ilmiah dan utuh, seperti dimaksudkan Francois Guizot, dan bukan didanai tokoh tertentu.

 

Sementara itu, buku yang menggunakan sumber-sumber sahih dan dibandingkan dengan satu sama lain, seperti dianjurkan Francois Guizot, telah bermunculan. Misalnya, buku terbaru tentang peristiwa 65 yang ditulis John Roosa, Dalih Pembantaian Massal, telah membongkar misteri gelap sejarah bangsa selama 40 tahun.

 

Dapat dikatakan, semakin dewasa suatu bangsa, semakin mampu menerima sejarah sebagaimana adanya dan belajar dari sana. Sejarah jangan dimanipulasi (dengan menghilangkan jejak berdarah para pelanggar HAM masa lalu) untuk kepentingan sesaat, misalnya Pemilu 2009. (Sumber: Kompas, 17 April 2008).

 

Tentang penulis:

Asvi Warman Adam, alumnus Sejarah dari EHESS Paris Tahun 1990, anggota Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Berat Era Soeharto yang Dibentuk Komnas HAM Tahun 2003.

issn

Setelah 10 Tahun Reformasi, Apa Yang Berubah?

Oleh Moch Nurhasim

Gerakan reformasi yang muncul pada awal 1998, kini genap berumur 10 tahun. Pada mulanya, agenda yang diusung cukup beragam, dari tuntutan untuk mengakhiri praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN); Soeharto harus lengser; re-demokratisasi dari sistem otoriter, pencabutan dwifungsi ABRI, pemulihan krisis politik-ekonomi, serta sejumlah agenda politik lainnya. Lantas, setelah 10 tahun berjalan, kemajuan dan kemunduran apa yang patut kita catat? Dan pelajaran apakah yang dapat kita ambil?

Anomali dan Kemunafikan Politik
Politik di Indonesia pasca jatuhnya Soeharto terjadi dalam suasana change to change, yang sifatnya bukan lagi transisional, tetapi dapat disebut sebagai transaksional. Transisi yang merupakan kerangka waktu untuk menandai suatu pergantian dari rezim otoritarian ke rezim demokrasi terjadi dalam suasana transaksional, suatu ciri dan tanda-tanda berkuasanya kroni-kroni rezim lama dalam format politik baru. Transaksional yang dimaksud adalah perilaku-perilaku politik rezim “baru,” berkompromi dengan kekuatan kroni-kroni Soeharto yang mengubah wajah politiknya dalam suasana reformasi.

Kekuatan politik (partai politik dan tokoh-tokohnya) yang lahir di masa reformasi, apakah itu PAN, PDIP, PKB, PKS, serta sejumlah partai dan tokohnya yang lain, kurang mampu mendorong gerbong perubahan yang lebih terarah. Wajah politik Indonesia justru terjerembab dari sifat perubahan demi perubahan.

Ciri ini mirip dengan anomali politik, di mana sistem politik yang dibangun kurang memiliki arah, tujuan, dan sasaran yang jelas, khususnya dalam konsolidasi demokrasi dan merampungkan sejumlah agenda reformasi yang melahirkan transisi. Dampaknya, sejumlah agenda reformasi yang diusung sebagai suatu momentum bersama untuk melangkah dalam kehidupan politik yang lebih baik tidak terjadi. Sebaliknya, anomali demi anomali sering kita saksikan dalam praktik politik.

Kita dapat mencatat sejumlah hal, pertama, amandemen konstitusi mengalami “penyebaran,” yang justru melahirkan kontradiksi hukum. Kita menganut sistem presidensial di satu sisi, tetapi dalam amandemen UUD 1945 praktik-praktik parlementer terjadi. Kedua, terjadi kontradiksi aturan main antara pusat dan daerah, kepastian hukum yang dihasilkan oleh kebijakan pusat dan daerah saling bertabrakan. Ketiga, agenda penghapusan KKN yang dituntut mahasiswa sebagai akar masalah yang menyebabkan krisis politik dan ekonomi sulit diubah dari wajah perpolitikan Indonesia.

Bedanya, bila di masa Orde Baru, KKN terpusat pada sosok dan keluarga Soeharto sebagai patron, kini KKN menyebar dalam diri rezim-rezim penguasa mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. KKN sebagai agenda utama yang harus diberantas justru mengalami metamorfosis.

Bentuk-bentuknya berimpit pada diri rezim-rezim yang berkuasa. Bangsa kita menjadi bangsa yang munafik karena dalam praktiknya, KKN justru semakin terjadi secara transparan. Padahal, isu penghapusan KKN adalah isu utama gelombang reformasi sejak akhir 1997 dan awal 1998.

Keempat, kita menyaksikan fenomena umum terjadinya korupsi “berjamaah” di mana-mana, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kita menyaksikan drama kolosal para koruptor menjadi “pahlawan” di televisi dan tidak punya rasa malu. Padahal, persoalan korupsi adalah persoalan awal yang dianggap telah merongrong bangsa ini sehingga mengalami krisis ekonomi dan politik yang sangat parah.

Tetapi, mengapa para elite yang berkuasa lupa diri akan situasi krisis yang baru saja berlalu. Aji mumpung menjadi fenomena umum karena di mana ada kesempatan berkuasa, ternyata sifat kekuasaan identik dengan praktik-praktik korupsi. Berapa banyak penguasa di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang terseret masalah itu.

Kelima, agenda pengusutan harta dan kekayaan Soeharto juga mengalami kebuntuan, bahkan kini muncul wacana “dibebaskan” dari segala tuntutan. Sikap dan perilaku elite yang berkuasa memang “ambivalen,” di satu sisi menghendaki kasus Soeharto terus dilanjutkan, di sisi lain, perkara itu dapat dihentikan dengan pemberian maaf. Inilah makna transaksional yang dimenangkan kelompok kroni-kroni Soeharto dalam perjalanan 10 tahun reformasi.

Tidak heran bila kita mengatakan reformasi telah mati suri sejak Pemilu 1999 menghasilkan susunan kabinet dan menteri serta anggota legislatif. Kita menyaksikan elite politik yang “lupa diri” atas permasalahan yang dihadapi masyarakat secara umum dan agenda utama politik yang diusung reformator di masa-masa awal penjatuhan Soeharto tidak dijalankan.

Para elite yang berkuasa yang dibelit persoalan harga yang tinggi, krisis yang berkelanjutan, pengangguran dan nilai tukar rupiah yang tidak stabil, serta sejumlah fenomena ekonomi-politik lainnya, menjadi gagap dan ketakutan. Risiko politik yang tinggi menyebabkan penguasa yang lahir di masa reformasi mencari jurus selamat. Jurus itu adalah transaksional yang ujung-ujungnya adalah kompromi dengan kroni-kroni kekuatan lama yakni Orde Baru. (Sumber: Jawa Pos, 23 Januari 2008).

Tentang penulis:
Moch. Nurhasim, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI di Jakarta. Email:
hasim_nur@yahoo.com

issn

Soeharto Corporatism v Mahathir Incorporatism

issnOleh Zainuddin Maliki

Sakitnya Soeharto berhikmah pada penampakan solidaritas yang kuat di kalangan pendiri ASEAN. Setelah Lee Kwan Yew, mantan PM Singapura, menyusul hari berikutnya mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad. Terasa begitu kuat ikatan mereka. Bahkan, pertemuan Mahathir dengan “daripada” Soeharto itu ditandai tangisan. Suasana pertemuan dua sahabat lama tersebut digambarkan sebagai mengharukan (JP, 15/1).

Seperti Lee, Soeharto dengan Mahathir memang bersahabat lama. Namun, akhir perjalanan kepemimpinan mereka berbeda. Mahathir turun melalui prosedur demokrasi konvensional, sedangkan Soeharto mengakhiri kepemimpinan melalui prosedur demokrasi inkonvensional -yaitu karena tekanan people power.

Banyak Faktor
Akhir perjalanan kedua pemimpin negara anggota ASEAN itu berbeda. Banyak faktor yang menyebabkan kekuasaan mereka berakhir tidak sama. Hal yang pasti, keduanya memiliki perbedaan strategi yang dipakai ketika mengawal pembangunan di negara masing-masing.

Setidak-tidaknya, Soeharto yang militer itu lebih dikenal sebagai penguasa yang menerapkan strategi the state corporatism, sebagaimana dikonsep Philippe Schmitter (1974). Sementara itu, Mahathir yang sipil bergelar akademis doktor tersebut menerapkan the state-business incorporatism, yang kemudian dikenal dengan semangat Malaysia incorporated.

Konsep Malaysia incorporated bukan khas Mahathir. Konsep itu diadaptasi dari Japan incorporated. Istilah yang muncul pada 1960-an di Jepang tersebut dimaksudkan untuk menghadapi persaingan yang tidak sehat karena dominasi pengusaha dukungan negara (Ping, 1985). Istilah incorporatism tersebut dipakai Mahathir untuk memperbaiki relasi antara pemerintah dengan sektor swasta, dengan menempatkan pemerintah sebagai pelayan yang baik bagi pertumbuhan dunia usaha yang bergerak di sektor swasta.

Konsep itu, tampaknya, berhasil mengendurkan ketegangan hubungan antardua aktor ekonomi-politik negeri tersebut akibat over regulasi yang diterapkan dalam kebijakan ekonomi Malaysia pada 1970-an.

Malaysia incorporated merupakan sebuah konsep yang diartikan bahwa Malaysia harus dilihat sebagai sebuah company, yang pemilik sekaligus pekerjanya adalah pemerintah dan sektor swasta.

Dalam sebuah company, pemilik dan pekerja diharapkan bisa bekerja sama, saling bahu-membahu meraih keuntungan dan keberhasilan. Hanya melalui keberhasilan company, pemilik dan pekerja akan memperoleh kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan mereka ditentukan seberapa baik upaya membangun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta. Anggaran belanja yang dikeluarkan pemerintah, termasuk belanja untuk pegawai, diperoleh dari pajak dan keuntungan perusahaan serta bisnis sektor swasta.

Karena itu, makin besar keuntungan yang diraih sektor swasta, semakin besar pajak dan revenue yang diperoleh pemerintah (Jomo, 2003). Memang, konsep incorporatism itu bukannya tidak mengundang kritik. Seorang guru besar universitas negeri terkemuka di Kuala Lumpur, Sufean Hussin, sewaktu berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Surabaya beberapa pekan lalu menyatakan, konsep corporate itu memicu orang bernafsu untuk “menjual Malaysia”.

Menurut mantan dekan di Malaya University itu, masalahnya, keuntungan corporate tidak jatuh ke tangan rakyat, tapi ke sejumput elite dan pengusaha saja. Namun, di balik kelemahan itu, tetap ada yang menarik. Dengan konsep tersebut, Mahathir berhasil mengembangkan pemerintahan efisien. Aparatur birokrasi mereka terpacu untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi prospek dan kemajuan dunia bisnis.

Aparatur pemerintah kian menyadari, dengan pelayanan publik yang memuaskan yang mereka berikan kepada sektor swasta, akhirnya yang menikmati adalah mereka sendiri.

Lebih dari itu, hal tersebut juga berdampak pada kemajuan serta kesejahteraan seluruh anak negeri. Dengan demikian, Malaysia incorporated yang didefinisikan sebagai konsep membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dengan sektor swasta diyakini berujung pada pemberian kontribusi yang besar bagi kemajuan seluruh anak bangsa. Setidak-tidaknya, konsep corporate-nya Dr M, demikian sebutan Mahathir, tidak mengakhiri jabatan melalui prosedur demokrasi inkonvensional.

Bagaimana dengan corporatism negara yang dipilih Soeharto? Persis yang dikonsep Schmitter, korporatisme negara diterapkan Soeharto dengan melakukan pembentukan sistem perwakilan kepentingan ke dalam kelompok-kelompok clientalist atau loyalis negara. Mereka diberi hak monopoli di bawah pengendalian negara.

Soeharto menggunakan the state represive apparatus (RSA), dalam hal ini polisi, militer, dan institusi hukum, yang antara lain melahirkan Babinsa dan Kopkamtib. Di samping itu, menggunakan the ideological state apparatus (ISA) yang melahirkan konsep Eka Prastya Pancakarsa dan penunggalan asas Pancasila.

Memang, Soeharto memiliki dasar klaim untuk mengembangkan the state corporatism seperti itu. Situasi ekonomi politik pada awal masa Orde Baru sangat kacau. Sementara itu, massa menuntut agar pemerintah memperbaiki keadaan ekonomi secepat mungkin.

Soeharto dengan cekatan melangkah dengan melakukan “negaranisasi”. Hampir seluruh sektor dan level masyarakat disubordinasikan kepada negara. Mengikuti saran think tank-nya, yang dikawal Ali Murtopo saat itu, Soeharto membangun the state repressive apparatus dan the ideological state apparatus untuk mengawal the deepening development, pembangunan cepat bermodal tinggi.

Soeharto berhasil -setidak-tidaknya Indonesia pernah dicatat sebagai negara berswasembada beras dengan income per kapita di atas seribu USD. Indonesia dimasukkan kategori negara dengan masyarakat berkelas menengah, ditandai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sayang, dalam perkembangan seperti itu, Soeharto tidak mengubah strategi. Konsep korporatisme negara tetap dijalankan, bahkan makin hari makin ketat. Perlakuan the state repressive apparatus kian kasar, sehingga melahirkan kekerasan negara seperti di Tanjung Priok, Lampung, Haor Koneng, Komando Jihad, dan orang juga tak lupa pada kasus Sampang.

Pada akhir kekuasaannya, Soeharto kehilangan kepekaan politik. Dia menerima begitu saja informasi ABS dari Harmoko bahwa rakyat masih menghendaki Soeharto. Padahal, yang terjadi di lapangan, masyarakat sudah sampai pada titik jenuh atas praktik korporatisme negara yang melahirkan kekerasan, penyeragaman ideologi, monoloyalitas, serta penunggalan asas dengan segala macam dampaknya. (Sumber: Jawa Pos, 17 Januari 2008).

Tentang penulis:
Zainuddin Maliki, rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya


Polarisasi Opini terhadap Soeharto

Oleh Asvi Warman Adam

Ketika mantan Presiden Soeharto masuk rumah sakit beberapa hari lalu, timbul opini yang berlawanan di tengah masyarakat. Ketua DPR Agung Laksono mengatakan agar proses hukum terhadap orang nomor satu Orde Baru itu dihentikan, mengingat jasa-jasanya selama 32 tahun memerintah negeri ini.

Namun, mantan Ketua MPR Amien Rais menolak keras pandangan tersebut. Meski dianggap berjasa besar, mantan Presiden Abdurrahman Wahid menilai proses hukum terhadap Soeharto harus diteruskan bila dia sembuh dari sakitnya.

Bagaimana polarisasi opini masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan dan kepemimpinan Soeharto selama tiga dekade? Pandangan tersebut dapat dibagi atas empat golongan, yaitu 1) sangat memuji, 2) pragmatis, 3) kritis, dan 4) sangat kritis. Penamaan tiap-tiap kategori itu tentu bisa dielaborasi lagi. Golongan pertama terdiri atas para pembantu presiden (seperti menteri bahkan wakil presiden), politisi yang pernah diuntungkan rezim atau yang ingin menyenangkan hati Soeharto.

Kelompok kedua adalah para teknokrat yang pernah menjadi menteri dan pejabat tinggi atau pakar yang melihat aspek positif dari ekonomi Orde Baru. Kategori ketiga adalah pengamat dan aktivis LSM yang kritis terhadap kepemimpinan Soeharto yang dinilai otoriter. Kelompok terakhir adalah mereka yang bersuara sangat keras terhadap korupsi dan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan Soeharto.

Sikap kelompok pertama yang boleh dikatakan pendukung “Bapak Pembangunan”
itu tecermin dalam judul-judul tulisan yang mereka persembahkan dalam peringatan 70 tahun Soeharto. Jailani Naro yang pernah mengintervensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memuja Soeharto sebagai “Penyelamat Pancasila”.

Wakil Ketua DPR/MPR 1987-1992 Mayjen R Sukardi menganggap Soeharto “Memegang Teguh Konstitusi”. Jenderal Edi Sudrajat tidak kepalang tanggung mengatakan bahwa dia adalah “Negarawan Puncak Bangsa”. Mantan gubernur DKI R Suprapto melihat Soeharto “Memiliki Indra Keenam”. Habibie mengatakan bahwa Soeharto “Menyatu dengan Aspirasi Bangsa”. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno berkeyakinan bahwa Soeharto adalah “Pemimpin yang Paripurna” .

Kelompok kedua yang pragmatis terlihat dari judul tulisan mereka. Sarwono Kusumaatmaja memuji “Keunggulan Strategi” Soeharto. Gandhi, mantan ketua BPKP, menilai bahwa Soeharto telah “Menghilangkan dan Mencegah Penyelewengan”. Peneliti senior LIPI Thee Kian Wie melihat dalam perkembangan ekonomi Indonesia pasca-1965 terjadi “Mukjizat Orde Baru”.

Kategori ketiga yakni pihak oposisi atau kelompok yang kritis tecermin dalam pandangan intelektual seperti Baskara Wardaya yang menyimpulkan bahwa Soeharto adalah “Orang Kuat” Indonesia. Hal itu dimungkinkan karena dia
berkuasa terlalu lama, lebih dari 30 tahun.

Sebetulnya golongan keempat tidak berbeda jauh dengan kelompok ketiga. Namun, pada kalangan terakhir ini rumusan atau julukan yang mereka berikan terhadap Soeharto lebih keras dan tajam. George J. Aditjondro adalah salah satu di antara pakar yang sangat gencar meneliti dan mengajarkan di luar negeri tentang korupsi rezim Orde Baru. Dia menulis buku tentang perbandingan korupsi era Soeharto dengan Habibie berjudul Murid Kencing Berlari.

Sebuah tim Komnas HAM yang dipimpin M.M. Billah pada 2002 pernah mengkaji pelanggaran berat HAM oleh Soeharto. Mereka menyimpulkan terdapat indikasi pelanggaran berat HAM, sungguh pun kesimpulan itu tidak ada tindak lanjutnya.

Ariel Heryanto menulis buku bahwa semasa Orde Baru telah terjadi state terrorism alias terorisme negara. Wimanjaya, penulis buku berjudul Primadosa Soeharto, sempat diperiksa oleh aparat hukum. Namun, hujatan paling keras dilontarkan dalam buku yang kini sulit didapat di Indonesia tapi ada pada daftar katalog perpustakaan University of Washington, yaitu buku yang ditulis Kharil Ghazali Al-Husni berjudul 15 Dalil Soeharto Masuk Neraka (Jakarta, penerbit Muthmainnah).

Di Tengah-tengah
Saya sendiri berupaya berada di tengah-tengah dan beranggapan bahwa dewasa ini sangat sulit menilai Soeharto. Perlu waktu beberapa tahun untuk menunggu situasi yang lebih tenang sehingga kita dapat mengeluarkan pendapat yang jernih.

Namun, cukup menarik pendapat seorang responden seperti yang disampaikan kepada saya oleh Denny J.A. Direktur Lingkaran Survei Indonesia itu mengirimkan SMS kepada saya sehabis melakukan survei tentang pendapat masyarakat mengenai mantan Presiden Soeharto. Pendapat unik diberikan seorang responden bahwa Soeharto itu “pembangun terbesar sekaligus perusak terbesar” Indonesia.

Saya kira pandangan itu ada benarnya. Sudah banyak yang dibangun secara fisik oleh Soeharto selama memerintah demikian lama. Namun, begitu banyak kerusakan yang ditimbulkannya seperti utang yang membebani sampai anak cucu kita, hutan gundul, (mentalitas) korupsi yang merajalela, belum lagi kasus-kasus pelanggaran berat HAM sejak 1965 sampai dengan 1998. (Sumber: Jawa Pos, 7 Januari 2008).

Tentang penulis:
Asvi Warman Adam, ahli Peneliti Utama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Jakarta.

issn



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,459,348 hits
September 2014
S S R K J S M
« Agu    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.