Posts Tagged 'Saldi Isra'

Agenda Hukum Presiden Baru

Oleh Saldi Isra

Saldi IsraSiapa pun yang terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, yang pasti Indonesia akan memiliki presiden dan wakil presiden baru.

Kepastian memiliki presiden (dan wakilpresiden) barudisebabkanpetahana (incumbent), yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono tidak lagi menjadi calon dalam Pemilu 2014. Khusus bagi Yudhoyono, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 tidak memungkinkan baginya menjadi presiden untuk periode ketiga. Karena tidak diikuti petahana, kontestasi politik memperebutkan posisi RI-1 dan RI-2 berlangsung ketat.

Dalam batas-batas tertentu, perkembangan dari hari-hari terasa begitu menegangkan. Segala macam upaya dan manuver telah dilakukan untuk meraih dukungan pemilih. Bahkan bila hendak berkata dengan jujur, suasana kali ini jauh lebih kontroversial dibandingkan Pilpres 2009. Namun demikian, apa pun, hari ini, 9 Juli, pemilih akan menunjukkan daulatnya untuk menentukan siapa di antara Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang nilai layak memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Di tengah penantian hasil akhir pilihan rakyat, banyak kalangan berharap agar segala perbedaan dan karut-karut menuju pemungutan suara tidak menjadi pemicu yang dapat memecah- belah kita dan negeri ini. Karena itu, supaya tidak terlalu lama terjebak dalam perbedaan, waktunya mengemukakan berbagai agenda yang harus dikerjakan presiden baru ke depan. Paling tidak, begitu pilihan rakyat dapat dilacak arahnya, peraih dukungan mayoritas pemilih mulai menyusun agenda lima tahun ke depan.

Tulisan ini hanya fokus pada tawaran agenda hukum yang mestinya dilakukan presiden baru. Bagaimanapun, salah satu masalah mendasar yang harus dipecahkan dan ditata dengan baik adalah agenda di bidang hukum. Jamak dipahami, membahas isu hukum tidak bisa dilepaskan dari tiga persoalan mendasar, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal culture), dan budaya hukum (legal culture).

Dalam konteks agenda hukum, ketiganya tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lainnya. Namun, dalam kesempatan ini yang coba sedikit disentuh adalah soal substansi hukum dan struktur hukum.

Politik Legislasi

Pada tingkat pembentukan substansi hukum, banyak kalangan berpendapat, di antara penyebab laten sulitnya melakukan penegakan hukum karena begitu banyak aturan hukum yang tidak jelas, memiliki makna ganda (multiinterpretasi), dan tidak sinkron antara yang satu dan yang lainnya.

Karena itu, dalam berbagai aspek termasuk dalam upaya memberantas korupsi, misalnya, aturan hukum yang demikian acap dinilai sebagai salah satu faktor yang memberi kontribusi besar atas kegagalan menghentikan gurita korupsi di negeri ini. Ketiga penyakit akut pada substansi hukum tersebut hanya mungkin diselesaikan sekiranya presiden baru memiliki political will untuk membangun dan membenahi politik legislasi.

Dalam produk hukum yang berupa undang-undang (UU), misalnya, bermula dari fase persiapan harus melakukan identifikasi setiap draf rancangan undang-undang (RUU) yang kemungkinan akan saling tumpang- tindih dengan peraturan yang ada. Paling tidak, kantor atau instansi di bawah presiden harus mampu melakukan konsolidasi semua draf RUU yang berasal dari usulan inisiatif pemerintah.

Selama ini, ketidaksinkronan materi UU sudah dimulai sejak draf RUU disiapkan pemerintah (dan juga yang disiapkan DPR). Di sisi pemerintah, salah satu penyebabnya, presiden gagal menghentikan egosektoral di antara kementerian/lembaga yang berada di ranah eksekutif utamanya yang terdapat persentuhan kewenangan. Padahal, sesama instansi yang berada di bawah presiden, sejak semula sudah dapat dicegah adanya norma atau pasal-pasal dalam UU yang saling bertentangan dengan UU yang lain.

Paling tidak, misalnya, kecenderungan ini dengan mudah dapat dilacak dari UU yang berada di wilayah pengelolaan sumber daya alam. Padahal, diyakini, dengan UU yang tidak sinkron, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya masif dengan praktik koruptif, tetapi juga semakin hancurnya sumber daya alam. Dalam batas penalaran yang wajar, bila dalam UU terjadi pengaturan yang tidak sinkron maka dapat dipastikan aturan pelaksana akan semakin banyak yang saling bertentangan.

Akibatnya, dalam praktik, masing-masing kementerian/ lembaga berjalan dengan logika masing-masing dan seperti tidak ada hubungan satu sama lain. Padahal bila dilihat dari sudut penyelenggaraan negara, kementerian menjalankan mandat presiden sesuai dengan pembidangan masing-masing. Meski telah sejak lama diketahui sebagai penyakit akut, sampai sejauh ini, presiden seperti kehilangan nyali mengatasinya.

Persoalan lain yang tidak kalah seriusnya di wilayah legislasi yang memerlukan perhatian serius presiden baru adalah pola pembahasan RUU di DPR. Merujuk Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam praktik yang terjadi selama ini, pembahasan RUU di DPR bukanlah antara DPR dan presiden atau menteri yang ditunjuk, melainkan antara fraksi-fraksi di DPR dengan pemerintah.

Padahal dengan ketentuan itu, pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah dilakukan dalam pola bipartit atau kalau menyangkut Pasal 22D UUD 1945, pola pembahasan adalah tripartit (DPR-Presiden-DPD). Karena itu, jika konsisten dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, sebelum dibahas bersama, secara internal, DPR harus menyelesaikan terlebih dulu daftar inventarisasi masalah (DIM) antarfraksi.

Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan DIM DPR dan selama belum selesai urusan internal DPR pembahasan dengan pemerintahbelumdapatdilakukan. Dengan logika ini, saat membahas bersama dengan pemerintah, yang dibahas adalah DIM DPR dan DIM pemerintah.

Selama ini, karena tidak tunduk dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, pemerintah harus berhadap dengan semua fraksi yang ada. Akibatnya, pembahasan menjadi jauh dari efisien, panjang dan bertele- tele. Karenaitu, menjadi sangat wajar produktivitas legislasi dari waktu ke waktu cenderung menurun.

Pemberantasan Korupsi

Kalau dibaca visi-misi pasangan calon, keduanya memiliki pandangan yang sama soal pemberantasan korupsi. Paling tidak pandangan begitu dapat dibaca dari komitmen mereka untuk mendukung dan memperkuat peran KPK. Salah satu yang akan mereka lakukan adalah menambah tenaga penyidik KPK dan menjaga independensi lembaga ini dari pengaruh kekuatan politik.

Tidak hanya itu, kedua calon juga sepandangan untuk melakukan sinergi antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi. Melihat praktik korupsi yang semakin menggurita di negeri ini, semua agenda yang berujung pada penguatan pemberantasan korupsi harus didukung dan diberi apresiasi secara khusus.

Selama ini, salah satu persoalan yang kian mempersulit upaya pemberantasan korupsi adalah kuatnya tekanan politik kepada aparat penegak hukum. Kalau mau berkata jujur, tekanan tersebut tidak hanya terjadi ke KPK tetapi juga dialami kepolisian dan kejaksaan. Karena itu, salah satu tugas sangat penting presiden baru adalah memastikan bahwa penegak hukum jauh dari tekanan politik.

Selain itu, presiden baru harus mampu membangun sistem yang dapat memastikan berkurangnya praktik korupsi. Sebagaimana diketahui, pencegahan merupakan langkah penting dalam memberantas korupsi. Jamak dipahami, langkah itu haruslah bertumpu pada desain yang dipersiapkan pemerintah. Selama desainnya tidak baik, apa pun bentuk dan langkah penindakan yang dilakukan KPK, kepolisian, dan kejaksaan hampir dapat dipastikan tidak akan mampu menghambat laju praktik korupsi.

Semoga kedua agenda di atas menjadi prioritas utama di antara himpunan agenda hukum yang harus dilakukan presiden baru hasil Pilpres 2014. Semoga saja, presiden dan wakil presiden baru tidak datang dengan janji gombal.

Kita berharap, hari pelantikan, 20 Oktober mendatang, tidak menjadi hari pertama untuk meninggalkan semua pohon janji yang telah dikemukakan kepada rakyat. Akhirnya, selamat memilih! (Sumber: Koran Sindo, 10 Juli 2014)

Tentang penulis:
Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Tragedi Masa Purnabakti

Oleh Saldi Isra

Saldi IsraHampirsemuamediamassa berpandangan serupa: penetapan (mantan) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka merupakan kejutan di tengah hiruk-pikuk proses-proses akhir rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota legislatif.

Bahkan, statustersangkaditerimaHadinyaristidakberjarakdenganakhirjabatannya sebagai orang nomor satu BPK. Selain itu, status sebagai tersangka bertetapan pula dengan hari ulang tahunnya yang ke-67. Tragis! Sebagaimana diwartakan, Hadi disangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus keberatan pajak yang terindikasi merugikan negara Rp375 miliar dengan meloloskan keberatan pajak Bank Central Asia. Selain itu, Surat Perintah Penyidikan (sprindik) KPK mengindikasikan bahwa pelakunya tidak tunggal.

Keterlibatan pihak lain tersebut dapat dimaknai dari penyebutan secara eksplisit ”Hadi Poernomo dan kawankawan” di dalam sprindik KPK (KORAN SINDO, 22/4). Sebagai sebuah skandal yang telah berlangsung lama, penetapan Hadi sebagai tersangka dapat dikatakan sangat menarik. Paling tidak, KPK mampu membuktikan bahwa perjalanan waktu tidak begitu saja dapat menutup kasus korupsi. Apalagi bila sebuah kasus sempat menjadi perhatian publik dan berada dalam kategori skandal. Bahkan, yang tidak kalah pentingnya, betapapun penting dan tingginya posisi sebuah jabatan, tidak semuanya mampu mengalahkan proses penegakan hukum terutamanya penegakan hukum kasus korupsi.

Bukan Institusi BPK

Dalam posisi figur yang baru saja mengakhiri masa baktinya di lembaga audit, banyak kalangan mengaitkan status tersangka Hadi dengan institusi BPK. Secara sederhana, muncul pandangan bahwa praktik korupsi semakin masif menerpa lembaga-lembaga negara. Bahkan, kejadian tersebut menimbulkan pesimisme bahwa Indonesia benar-benar berada dalam kubangan praktik koruptif. Apalagi, praktik korupsi tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga menjangkiti lembaga-lembaga di daerah. Berkaca dari bentangan empirik yang ada, secara objektif, memang sulit untuk membantah betapa meruyaknya praktik korupsi yang menerpa lembaga negara.

Masih segar dalam ingatan kita, pada awal Oktober 2013, KPK melakukan operasi tangkap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Sebagai salah satu lembaga yang lahir dari rahim reformasi, kejadian yang menimpa Akil benar-benar menjadi tamparan yang teramat hebat. Banyak kalangan berpandangan, jika MK saja bisa bobol oleh korupsi, bagaimana pula lembaga lain yang telah lama menjadi buah bibir. Pesimisme tersebut wajar muncul dikarenakan banyak lembaga di luar MK telah terlebih dulu keropos oleh praktik koruptif.

Dalam beberapa waktu terakhir, terkuak betapa dahsyatnya gurita korupsi di jajaran eksekutif. Sejumlah kementerian atau lembaga seperti sulit keluar dari perangkap korupsi. Bahkan, hanya berjarak satu hari setelah Hadi, KPK resmi menyidik dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri dengan tersangkanya seorang pejabat pada level direktur. Cerita lebih mengenaskan dapat dilacak dari lembaga perwakilan rakyat. Dari data yang ada, banyak politisi tersangkut dan sekaligus menjadi pelaku utama skandal korupsi.

Kejadian yang paling mudah untuk menjelaskan sepak terjang politisi dalam skandal korupsi, misalnya, dapat dilacak dari peran yang dilakukan M Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Contoh lain, manuver sejumlah anggota DPR dalam ”optimalisasi” fungsi anggaran lebih dari cukup untuk menggambarkan betapa masifnya jual-beli kewenangan demi keuntungan pribadi dan kelompok. Namun demikian, bentangan fakta tersebut tidak kuat untuk mengaitkan status Hadi dengan integritas BPK.

Tanpa perlu bertikam lidah, pandangan yang mengaitkan status Hadi dengan BPK adalah sebuah kekeliruan serius. Alasannya sederhana, status tersangka bekas Ketua BPK ini sama sekali tak ada kaitannya dengan peran dan posisi Hadi di BPK. Sebagaimana dimuat dalam sprindik, Hadi disangka dalam kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak BCA ketika yang bersangkutan menjabat sebagai direktur jenderal Pajak pada 2002–2004. Sangat mungkin, hitungan waktu penetapan Hadi sebagai tersangka telah mempertimbangkan dampaknya terhadap institusi BPK.

Namun demikian, pemisahan secara tegas posisi Hadi sebagai ketua BPK dan dirjen Pajak tidak berarti pula bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan sama sekali tidak mungkin terjadi sama sekali di BPK. Pemisahan locus dan tempus tindak pidana ini perlu dibuat secara tegas karena sangkaan KPK bahwa Hadi terindikasi melakukan korupsi bersama-sama. Artinya, kita sedang menunggu KPK mengendus pelaku lain yang ikut bermain di wilayah keberatan pajak. Penantian ini menjadi amat menarik karena jual-beli kewenangan keberatan pajak pernah menimpa Gayus HP Tambunan. Harapan kita, proses hukum ini mampu membongkar secara tuntas jejaring mafia pengurangan pajak kejahatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Tragedi

Selain soal di atas, tragedi yang menimpa Hadi seharusnya dapat dijadikan pelajaran penting bagi mereka yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan orang banyak. Pertama, melakukan penyalahgunaan kekuasaan ketika berkuasa sangat mungkin menghadirkan prahara, baik pada masa jabatan maupun setelah berakhirnya masa jabatan. Bagaimanapun, melihat pola situasi saat ini, sulit bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan menghindari proses hukum. Sejumlah pengalaman menunjukkan, kemampuan berkelit hanya menunda waktu menjadi pesakitan.

Bahkan, jikapun memiliki kemampuan untuk melompat dari satu jabatan ke jabatan lain demi membentengi diri dari kejaran penegakan hukum, upaya begini pasti ada batasnya. Boleh jadi, selama berkuasa, institusi dengan segala otoritasnya dapat dimanfaatkan untuk membentengi diri. Begitu sampai di akhir masa jabatan, proses penegakan hukum akan menggelinding mudah menjangkau mereka yang acap memperjualbelikan kewenangan.

Sekiranya hal begitu terjadi, masa purnabakti akan menjadi titik permulaan sebuah tragedi. Agar masa purnabakti tidak berubah menjadi tragedi, mereka yang diberikan amanah untuk mengurus kepentingan orang banyak harus mampu menjaga diri untuk tidak terdorong dalam lingkaran praktik korupsi. Lalu, perlukah menumpuk harta dengan cara menggadaikan otoritas institusi jika pada akhirnya menghadirkan tragedi?. (Sumber: Koran Sindo, 25 April 2014)

Tentang penulis:
Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Akil, Atut, dan Angie

Oleh Saldi Isra

Saldi IsraDalam hitungan pergeseran waktu, baru beberapa hari kita berpisah dan meninggalkan tahun 2013. Artinya, dalam hitungan hari pula kita menginjak penanggalan yang baru: tahun 2014. Biasanya, pergeseran waktu selalu menjadi momentum evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan yang terjadi sepanjang tahun yang baru saja berlalu.

Sekiranya pun terdapat catatan kegagalan, tidak harus menjadi sesuatu yang diratapi berkepanjangan. Sebaliknya, bila ada catatan keberhasilan yang diraih, tidak pula menjadi alasan berpuas diri. Secara positif, keduanya harus jadi modal melangkah di tahun yang baru menghampiri. Sepanjang tahun 2013, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi HM Akil Mochtar (Akil), Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (Atut), dan mantan politisi muda berpengaruh Partai Demokrat Angelina Sondakh (Angie) merupakan tiga nama yang amat menonjol.

Meskipun berada pada rentang waktu tiga bulan terakhir 2013, dalam batas-batas tertentu, kejadian yang menimpa triple “A” (Akil-Atut-Angie) lebih dari cukup dijadikan sebuah refleksi. Dari sisi penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan, tragedi yang menimpa mereka menggambarkan sukses yang berbalut kepahitan.

Cerita Sukses

Secara sederhana, dalam konteks penegakan hukum, nasib tragis Akil-Angie-Atut merupakan cerita sukses. Skandal Akil, misalnya, menjadi cerita sukses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengendus praktik suap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya ketika Akil tertangkap, tidak ada lagi lembaga negara yang bebas dari “sentuhan” KPK.

Bahkan, penangkapan Akil dapat dikatakan capaian terbesar KPK mengendus perilaku menyimpang penyelenggara negara dengan posisi paling tinggi. Padahal, sebelum tertangkapnya Akil, sebagian pihak berpandangan bahwa sulit bagi KPK untuk “menyentuh” MK. Alasannya cukup mendasar, MK selalu membentengi KPK atas semua upaya dan langkah hukum yang hendak berupaya mengerdilkan dan menghancurkan lembaga yang diberi kuasa extra-ordinary dalam memberantas korupsi ini.

Buktinya, selain menolak judicialreview sejumlah undang-undang di ranah pemberantasan korupsi, MK pun berperan cukup signifikan membantu KPK keluar dari ancaman kriminalisasi atas pimpinan KPK Bibit-Chandra. Bahkan, masa jabatan Busyro Muqoddas pun bisa diselamatkan menjadi empat tahun tak terlepas dari peran MK. Namun bagi KPK, penegakan hukum pemberantasan korupsi bukan persoalan balas budi. Sekalipun MK merupakan salah satu benteng dari segala macam bentuk perlawanan terhadap agenda pemberantasan korupsi, praktik korupsi harus dimusnahkan.

Apalagi jika praktik tersebut dilakukan oleh individu yang berpotensi menghancurkan institusi. Bahkan, dalam soal ini, posisi sesama produk reformasi pun tidak mampu menghentikan langkah KPK dalam bertindak tegas terhadap berkembangnya kanker ganas bernama korupsi. Karena itu, upaya KPK menguak praktik suap yang dilakukan Akil menjadi cerita sukses dengan nilai tersendiri. Cerita sukses penangkapan Akil menjadi kian bermakna karena mampu bergerak ke salah satu episentrum indikasi korupsi pemerintahan daerah.

Penelusuran KPK, Atut diduga memerintahkan Tb Chaeri Wardana (yang juga adik Atut) untuk menyuap Akil. Tertangkapnya Wawan menjadi semacam pintu masuk untuk membuka kontak pandora jejaring dinasti politik Atut di Banten. Ternyata memang tidak perlu waktu lama dan tanpa menunggu pergantian tahun, Atut ditetapkan sebagai tersangka. Tidak berhenti dengan status hukum baru tersebut, Atut pun ditahan KPK.

Dari penelusuran awal KPK, Atut tidak hanya terindikasi menjadi pihak yang memberi perintah untuk melakukan penyuapan dalam kasus Lebak, ia juga terindikasi memiliki peran besar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Langkah KPK tak hanya mengancam Atut dan Wawan, tetapi juga potensial menjadi hantaman gelombang besar terhadap dinasti politik Atut. Tidak hanya di tingkat penyidikan, pengadilan juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Misalnya, Angie yang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta divonis majelis hakim empat tahun enam bulan dan denda Rp250 juta. Namun di tingkat kasasi, Angie menerima kenyataan pahit: majelis hakim memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp500 juta. Tak hanya memperberat hukuman badan, majelis hakim menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp12,58 miliar dan USD2,35 juta.

Dari berbagai perspektif, putusan kasasi Angie tidak hanya sekadar memulihkan rasa keadilan masyarakat tetapi juga memiliki pesan yang begitu kuat dalam desain besar agenda pemberantasan korupsi. Pesan di balik putusan Angie: penjatuhan hukuman harus memiliki rasa takut dan memiskinkan pelaku korupsi.

Berbalut Kepahitan

Di antara cerita sukses tersebut, sebagiannya justru menghadirkan kepahitan yang tidak terperikan. Misalnya, keberhasilan KPK menangkap Akil justru menjadi cerita pahit bagi MK. Sebagai salah satu lembaga yang menonjol eksistensinya di tengah karut-marut penegakan hukum di negeri ini, tiba-tiba MK bak dilanda gelombang panas yang mahadahsyat. Kejadian yang menimpa Akil benar-benar menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada MK.

Boleh jadi, sebagai dampak dari peristiwa penangkapan Akil, MK memerlukan waktu cukup lama untuk kembali ke kondisi sedia kala. Meskipun demikian, sebagian kalangan tetap melihat penangkapan Akil secara positif dan sebagai sesuatu yang harus disyukuri. Sekiranya Akil tidak tertangkap dan perilaku suap berkembang terus-menerus, tanpa disadari MK akan ambruk pelan-pelan hingga tidak bisa lagi diselamatkan.

Namun, bila dikaitkan dengan peran MK dalam menghadapi Pemilu 2014, pandangan positif tersebut sulit meluruhkan kepahitan dari dampak penangkapan Akil. Yang ditakutkan, bila MK gagal memulihkan kepercayaan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat, sangat mungkin akan muncul masalah serius menghadapi penyelesaian sengketa Pemilu 2014. Secara keseluruhan, skandal di sekitar Akil-Atut- Angie membuktikan satu hal: betapa dahsyatnya praktik korupsi menghinggapi negeri ini.

Sekalipun upaya memeranginya telah dilakukan dengan cara yang extra-ordinary sejak sekitar 15 tahun yang lalu, praktik korupsi masih sulit dihentikan. Bahkan, dalam batasbatas tertentu, praktik korupsi terasa kian masif dan sistemik. Selain itu, Akil-Atut-Angie sekaligus meneguhkan fakta empirik betapa korupsi mengeroposkan tiga cabang utama kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Banyak kalangan percaya, sekiranya KPK memiliki sumber daya yang memadai, bisa jadi lebih banyak lagi skandal korupsi yang terkuak ke permukaan.

Di atas itu semua, memulai tahun 2014, skandal korupsi yang melilit Akil-Atut-Angie kian menegaskan satu hal penting: meski memberantas korupsi memerlukan waktu panjang dan melelahkan, jangan pernah ada kata berhenti melawan korupsi. Apalagi, sepanjang tahun 2013 kita memiliki banyak cerita sukses dalam memberantas korupsi. Semoga balutan sukses dan kepahitan yang terjadi di tahun 2013 mampu menjadi energi untuk terus menggelorakan perang melawan korupsi di tahun 2014. Semoga. (Sumber: Koran Sindo,7 Januari 2014)

Tentang penulis:
Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Menjaga Asa Berantas Korupsi

Oleh Saldi Isra

Saldi IsraHari ini, 9 Desember, kita tengah memperingati hari antikorupsi. Boleh jadi, bagi sebagian orang, peringatan ini tak begitu penting. Namun bagi mereka yang prihatin melihat meluasnya praktik korupsi, peringatan ini menjadi penting.

Misalnya peringatan ini menjadi momentum untuk melakukan refleksi agenda pemberantasan korupsi. Bahkan, dalam konteks yang lebih mendasar, suasana peringatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa nafas dan denyut melawan korupsi tetap dibangunkan dan dipelihara. Dalam konteks tersebut, bagi Indonesia, peringatan hari antikorupsi tahun ini menjadi begitu penting karena salah satu agenda yang menjadi roh era reformasi harus dievaluasi dan dilihat dengan kritis secara terus-menerus.

Apalagi, sepanjang tahun ini terkuak praktik korupsi di beberapa institusi negara yang sebetulnya berada dalam posisi bertanggung jawab untuk menghentikan laju korupsi. Dilihat dari segi indeks persepsi korupsi, tidak ada kemajuan (stagnan) yang dicapai Indonesia karena angka tahun ini sama dengan tahun lalu, yaitu dengan skor 32. Apabila dikaitkan dengan iklim politik yang akan dihadapi pada tahun 2014, boleh jadi, situasinya tidak akan banyak berubah.

Bahkan, bukan tidak mungkin situasinya akan menjadi jauh lebih buruk. Salah satu penyebabnya, rangkaian agenda politik tahun depan sangat potensial mengacaukan ritme pemberantasan korupsi. Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan: bagaimana menjaga asa melawan korupsi di tengah iklim politik yang cenderung tidak memihak kepada agenda pemberantasan korupsi?

Political Will

Jika ditelusuri jejak upaya melawan praktik korupsi di negeri ini, sulit dinafikan, periode 1998–2002 dapat dikatakan periode puncak terciptanya dukungan politik (political will) atas agenda pemberantasan korupsi. Dalam periode tersebut, MPR pernah mengeluarkan produk hukum yang secara implisit menyatakan korupsi sebagai “barangharam”.

Tidak cukup dengan produk hukum berupa ketetapan MPR, pada periode itu pula hadir sebuah undang-undang yang secara eksplisit menghendaki penyelenggara negara bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukti paling menonjol kuatnya political willmelawan korupsi ketika itu, pengesahan Undang- UndangNo 31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31/ 1999).

Masih merasa kurang dengan substansi yang ada, dalam tenggat waktu yang relatif singkat, UU No 31/1999 direvisi dengan UU No 20/ 2002. Lalu, dengan alasan untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan cara-cara luar biasa (extraordinary), undang-undang tersebut memerintahkan pembentukan sebuah lembaga khusus yang diwadahi oleh Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Perkembangan tersebut menunjukkan satu hal penting: dukungan politik menjadi faktor kunci dalam memberantas korupsi. Bahkan, jamak diketahui, bagi negara-negara yang praktik korupsi sangat masif, dukungan politik dari lembaga perwakilan menjadi modal utama dalam memberantas korupsi. Karena itu, sulit dibayangkan, sekiranya tidak ada produk hukum tersebut, salah satu amanat perubahan politik yang terjadi pada 1998 tidak mungkin direalisasikan.

Namun demikian, waktu seperti mulai hendak mengubah segalanya. Dalam beberapa waktu terakhir, dukungan politik untuk memberantas korupsi mulai meluruh. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dilihat sebagai ancaman serius bagi sebagian penyelenggara negara. Bukan tidak mungkin, karena pandangan demikian, dalam beberapa tahun terakhir, KPK seperti mendayung di antara dua karang. Pada salah satu sisi, KPK harus melakukan pemberantasan korupsi yang semakin masif.

Sementara di sisi lain, lembaga ini harus tetap bertahan di tengah tekanan politik yang begitu besar. Padahal, Jon ST Quah dalam bukunya Curbing Corruption in Asian Countries: An Impossible Dream?(2013), menyatakanbahwa lemahnya dukungan politik sebagai penyebab korupsi paling penting. Jika pemimpin politik suatu negara tidak komit, upaya pemberantasan korupsi sulit mendapatkan hasil.

Bahkan, tambah Quah, sejumlah fakta menunjukkan, jangankan dukungan politik, sebagian politisi justru berubah menjadi bandit-bandit ambisius yang secara politik tidak hanya melenggang dengan harta hasil jarahan, tetapi juga menginvestasikan harta tersebut demi kekuasaan di masa datang.

Menjaga Asa

Di tengah melemahnya dukungan politik, KPK tetap menjadi institusi utama desain besar pemberantasan korupsi dalam menjaga mempertahankan asa melawan korupsi. Bagi sejumlah kalangan yang concernterhadap agenda pemberantasan korupsi, resistensi besar dan nyaris tak bertepi, misalnya, dari sejumlah politisi menunjukkan bahwa KPK relatif berhasil membuktikan tujuan awal pembentukannya.

Paling tidak, sampai saat ini, KPK mampu menjamah sebagian besar lokus praktik korupsi yang selama ini nyaris tak tersentuh penegakan hukum secara konvensional. Namun di titik itu, asa melawan korupsi akan terjaga jika KPK mampu membuktikan menuntaskan semua skandal yang menjadi perhatian publik saat ini. Misalnya penanganan korupsi Hambalang, KPK harus mampu membongkar semua jejaring yang terlibat dalam skandal ini.

Menyimak perkembangan yang terjadi, tidak terlalu keliru untuk mengatakan bahwa KPK masih belum mampu bergerak dan menerobos jauh guna menguak semua pelaku yang menikmati uang panas Hambalang. Bahkan, bukan tidakmungkin,“ pemain” Hambalang memiliki titik singgung dengan tebaran korupsi lainnya. Selain Hambalang, penyelesaian Bank Century menjadi semacam faktor kunci lainnya dalam memelihara asa melawan korupsi.

Sebagai sebuah kejahatan yang terkategori megaskandal, penyelesaian Century menjadi janji sejarah untuk dituntaskan. Sekiranya KPK gagal menuntaskan ini, kejahatan serupa sangat mungkin terjadi di masa-masa mendatang. Sama dengan Hambalang, KPK harus mampu menjangkau aktor utama di balik skandal bailout Bank Century ini. Karena itu, jangan biarkan penyelesaian Century menjadi utang sejarah yang tak pernah bisa terselesaikan.

Bukan hanya KPK, asa pemberantasan korupsi juga akan kian tumbuh jika semua lembaga yang berada di wilayah penegakan hukum mampu secara tepat memahami betapa besarnya bahaya korupsi. Untuk itu, kepolisian dan kejaksaan, harus menunjukkan diri mampu bergerak lebih cepat dalam memberantas korupsi. Jika selama ini langkah kedua institusi ini seperti tenggelam oleh KPK, ke depan harus ada komitmen kuat untuk bergerak melebihi kecepatan saat ini.

Untuk ini, dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung telah mulai membuktikan bahwa penegakan hukum pemberantasan korupsi harus mampu menjadi kabar pertakut. Beberapa putusan pengadilan yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung mendapat tambahan hukuman. Paling tidak, putusan kasasi Angelina Sondakh memberikan pesan kuat bahwa koruptor tidak cukup hanya dijatuhkan hukuman badan yang berat, tetapi juga harus dimiskinkan.

Banyak kalangan percaya, sekiranya semua penegak hukum hadir dengan komitmen yang sama, laju praktik korupsi pasti bisa dihentikan. Artinya, asa melawan korupsi tidak boleh berhenti. Selamat hari antikorupsi. (Sumber: Koran Sindo, 9 Desember 2013)

Tentang penulis:
Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang

Halaman Pertama Anas

Oleh Saldi Isra

Saldi IsraSetelah berada dalam kontroversi nan panjang dan melelahkan, akhirnya Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kompleks olahraga terpadu di Hambalang.

Merujuk pasal-pasal yang disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak tanggung-tanggung, Anas terancam hukuman penjara seumur hidup. Melihat optimisme yang ditampilkan selama ini, tidak terlalu berlebihan apabila Anas terkejut dengan status hukum baru tersebut. Begitu optimistisnya, Anas tidak ragu menyatakan dirinya siap digantung di Monas jika terbukti terlibat dalam kasus korupsi Hambalang.

Karena itu, sesaat setelah KPK mengumumkannya sebagai tersangka,banyak pihak berseloroh: Monas bersiap menunggu Anas. Dalam posisi sebagai ketua umum Partai Demokrat, yang paling ditunggu masyarakat adalah respons Anas terhadap status hukum tersebut. Dalam keterangan kepada media sehari setelah menjadi tersangka, Anas menyatakan: “Hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama.Masih banyak halaman berikut yang akan kita buka dan baca.Ini bukan tutup buku, melainkan pembukaan buku halaman pertama”. Apabila diletakkan dalam konteks penegakan hukum dan kasus hukum yang dihadapi, bagaimana menjelaskan kalimat bersayap Anas tersebut? Pertanyaan ini terasa begitu penting karena kalimat bersayap Anas pasti tidak ditujukan ke alamat tunggal.

Kebablasan

Sebagaimana biasanya, Anas tidak pernah hadir dengan nada tinggi dan menggebu- gebu. Dalam keterangan kepada media (23/2) di Kantor DPP Partai Demokrat, Anas masih memperlihatkan sikap optimistis. Karena itu, begitu memberi respons atas status hukum sebagai tersangka, Anas langsung mengatakan bahwa selama ini ia tak pernah membayangkan akan menjadi tersangka. Berkali-kali Anas bahkan menegaskan bahwa keterangan yang dikemukakan oleh Nazaruddin adalah karangan belaka.

Sepertinya optimisme dan bayangan Anas berubah setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan isyarat kepada KPK. Isyarat itu muncul dalam jumpa pers SBY di Jeddah (5/2) yang meminta KPK segera menyelesaikan kasus Hambalang yang menyeret kader Partai Demokrat, termasuk di dalamnya Anas.Tambah lagi, begitu sampai di Tanah Air, SBY seperti memberi isyarat tambahan agar Anas fokus menghadapi masalah hukum di KPK.

Kecurigaan Anas sangat mungkin bertambah karena di tengah isyarat SBY itu tiba-tiba semua pengurus Partai Demokrat diwajibkan menandatangani pakta integritas. Di mana dalam pakta integritas dinyatakan, pengurus partai harus mengundurkan diri apabila menjadi tersangka. Tambah lagi, entah dari mana sumbernya, tiba-tiba beredar dokumen surat perintah penyidikan (sprindik) KPK atas nama Anas di masyarakat.

Boleh jadi dengan menggunakan teori konspirasi, bagi Anas,semua peristiwa tersebut menjadi sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan. Dengan menempatkan sebagai rangkaian peristiwa yang utuh, Anas seperti hendak menyampaikan bahwa isyarat dari SBY yang menjadikan dirinya sebagai tersangka.Apalagi, tambah Anas,dia merupakan figur yang tidak diharapkan menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Bandung 2010.

Apabila dilihat dari proses penegakan hukum yang sangat rawan masuk wilayah tafsir politik, dalam posisi ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, amat tidak elok bagi SBY mengeluarkan pernyataan agar KPK segera memastikan status hukum bagi Anas. Karena itu, serangan Anas kepada SBY adalah sesuatu yang dapat dipahami. Apalagi, pernyataan itu hadir setelah hasil survei yang menyatakan elektabilitas Partai Demokrat merosot tajam.

Tidak hanya itu, bila dilihat dalam posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, pernyataan pers SBY di Jeddah tersebut juga tentu jauh dari elok.Dalam agenda kunjungan kenegaraan itu tiba-tiba Presiden SBY hadir dengan memakai jubah negara berupaya menyelesaikan krisis internal Partai Demokrat. Bagaimanapun ketika menyampaikan jumpa pers yang memberikan isyarat ke KPK tersebut, SBY sedang mempertontonkan kepada masyarakat kegagalan memosisikan diri di antara sebagai presiden dan ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Dari etika penyelenggaraan negara, kejadian ini merupakan kebablasan seorang presiden. Kendati demikian, saya tidak percaya penetapan status hukum Anas sebagai tersangka karena isyarat SBY. Sebagai sebuah proses hukum yang telah berlangsung lama,sangat mungkin, tahapan peningkatan status Anas bertemu dengan kegelisahan SBY sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Meskipun demikian, pernyataan SBY meminta KPK segera menuntaskan kasus Hambalang jelas menimbulkan tafsir politik yang luas terhadap kerja keras KPK dalam pemberantasan korupsi.

Halaman Pertama

Apa pun yang dipikirkan sesungguhnya, penetapan sebagai tersangka tepat dikatakan sebagai buku halaman pertama Anas. Apabila diletakkan dalam konteks pemberantasan korupsi, kita menunggu terbukanya halamanhalaman berikutnya. Dari sisi Anas, halaman berikutnya yang sedang ditunggu adalah upaya mendudukan kasus ini secara benar dan terbuka. Dalam situasi seperti sekarang, menjadi lebih baik bila keterangan Anas mampu membantu KPK membuka kasus ini secara tuntas.

Banyak pihak percaya, sejak kasus korupsi Hambalang mencuat ke permukaan, dalam posisi sebagai ketua umum Partai Demokrat,Anas pasti sudah mendiskusikan dengan banyak pihak.Karena itu, sebaiknya semua fakta yang diketahui disampaikan ke KPK. Dengan cara itu, KPK memiliki informasi yang komprehensif dalam melihat kasus ini.Dalam hal ini,paling tidak Anas bisa meniru langkah keluarga Mallarangeng.Ketika Andi Alifian Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka, mereka berupaya menjelaskan posisi Andi dan pihak lain yang terkait dan berperan dalam kasus tersebut.

Apalagi, Anas diyakini punya data terkait penyelewengan sejumlah kasus, termasuk dana talangan Rp6,7 triliun untuk Bank Century. Apabila tekad tersebut benar dilakukan, Anas tidak hanya membantu KPK, tetapi juga membantu menguak misteri di balik skandal bailout Bank Century.Dalam konteks itu,bayangan saya, halaman kedua buku Anas akan berisi penjelasan sistematis kasus Hambalang. Tentu saja, penjelasan tersebut hanya terbatas sekitar fakta yang diketahui Anas.

Sementara itu, bagi KPK, status tersangka Anas hanya baru dapat ditempatkan sebagai halaman pertama.Untuk itu, KPK harus bekerja keras agar segera membuka halamanhalaman berikutnya. Paling tidak, langkah ini dilakukan untuk membuktikan bahwa status tersangka Anas hasil dari sebuah proses hukum dan jauh dari intervensi.

Banyak pihak percaya, sekiranya mampu bergerak cepat,segala macam bentuk tuduhan yang dialamatkan ke KPK akan rontok dengan sendirinya. Kini masyarakat sedang menunggu terbukanya halamanhalaman berikutnya di balik status tersangka Anas. Yang terpenting, status tersangka bukan akhir dari segalanya. Laksana sumber bacaan,membaca buku tidak boleh berhenti di halaman pertama. (Sumber: Seputar Indonesia, 27 Februari 2013)

Tentang penulis
Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Sengkarut Sengketa Verifikasi

Oleh Saldi Isra

Saldi IsraSebagaimana dipercaya banyak kalangan yang concern terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu),tahapverifikasipartai politik (parpol) sebagai peserta pemilu merupakan salah satu fase yang paling krusial dan menegangkan.

Sebab, di fase ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menentukan nasib parpol bisatidaknya menjadi peserta Pemilu 2014. Bagaimanapun, jamak dipahami,di antara tujuan membentuk parpol adalah untuk ikut serta bertarung meraih suara pemilih dalam pemilu. Karenanya, pada saat KPU menggelar rapat pleno terbuka untuk menetapkan peserta pemilu,suasana menegangkan menjadi tidak terelakkan.

Bukan tidak mungkin,dibandingkan dengan kejadian yang sama menjelang Pemilu 2009, ketegangan itu dipicu oleh beratnya persyaratan yang harus dipenuhi parpol untuk menjadi peserta pemilu. Bahkan, selama rapat berlangsung, publik seperti tengah menonton pentas drama kolosal yang menghadirkan KPU, parpol, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lakon utama. Karena kondisi itu,tidaklah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika KPU menetapkan sepuluh partai politik peserta Pemilu 2014, peristiwa itu seperti hanya akhir sepenggal cerita di babak pertama.

Sebagai sebuah tahapan panjang, dikatakan penetapan itu hampir dapat dipastikan akan menghadirkan drama lain yang lebih menegangkan. Ternyata, tidak perlu menunggu waktu lama, drama terbaru muncul, yaitu ketika KPU menyatakan tidak dapat melaksanakan putusan Bawaslu yang mengabulkan permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dalam beberapa hari belakangan, putusan Bawaslu mengabulkan permohonan PKPI menimbulkan pro-kontra.

Meskipun demikian,pro-kontra menjadi jauh lebih mengemuka begitu KPU sampai pada kesimpulan tidak akan melaksanakan putusan Bawaslu.Sebagian pihak berpendapat bahwa langkah KPU tidak dapat dibenarkan sama sekali dan dapat dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap Bawaslu. Sementara itu, di sisi lain,banyak pihak justru dapat menerima dan membenarkan langkah KPU.

Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan silangsengkarut penyelesaian sengketa yang bermula dari hasil verifikasi parpol peserta pemilu tersebut? Pertanyaan ini menjadi penting dikemukakan karena peranan Bawaslu dalam proses penyelesaian verifikasi dapat dikatakan sama sekali baru. Tidak hanya itu, pengaturan soal ini pun dapat dikatakan masih sangat baru.

Tidak Final

Pasal 257 Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD (UU No 8/2012) menyatakan, sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu. Selain itu, sengketa dapat juga terjadi di antara peserta dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota. Dalam kaitan itu, Pasal 258 ayat (1) UU No 8/2012 menegaskan bahwa Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu.

Meskipun demikian, Pasal 259 ayat (1) UU No 8/2012 menyatakan bahwa keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR,DPD,DPRD provinsi/kabupaten/kota. Sebagai salah satu bentuk pengecualian, penyelesaian sengketa pemilu yang merupakan ujung dari verifikasi parpol peserta pemilu, keputusan Bawaslu jelas tidak memiliki kekuatan hukum final dan mengikat.

Apabila dikaitkan dengan keputusan Bawaslu yang mengabulkan permohonan PKPI, dalam konteks Pasal 259 ayat (1) UU No 8/2012, KPU dapat sajamemilihsalahsatudiantara tiga sikap berikut, yaitu : (1) menerima putusan Bawaslu; (2) menolak dengan cara tidak melaksanakan putusan Bawaslu; dan (3) mendiamkan saja putusan Bawaslu. Dari pilihan yang tersedia,menerima putusan Bawaslu menjadi cara paling aman.Namun karena menilai putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta yang sesungguhnya, KPU memilih menolak melaksanakan putusan Bawaslu untuk menjadikan PKPI sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu 2014.

Bagi Bawaslu dan PKPI,sikap tersebut jelas mengecewakan.Namun penolakan yang dilakukan KPU dengan cara tidak akan melaksanakan putusan Bawaslu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan mendiamkan saja.Dengan sikap seperti itu, masalah PKPI belum dapat diselesaikan.Karena itu, sesuai dengan Pasal 259 ayat (3) UU No 8/2012, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Artinya, sekiranya mengajukan ke PT TUN,badan peradilan ini akan menjadi tempat paling tepat menilai akurasi data keterpenuhansyaratverifikasifaktual PKPI.

Untungkan PKPI?

Sebetulnya, selain ketiga pilihan yang dikemukakan di atas, sebagian pihak berpandangan bahwa KPU dapat memilih cara lain dengan cara mengajukan gugatan ke PT TUN. Pendapat ini sulit dibenarkan karena Pasal 259 ayat (3) UU No 8/2012 menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan ke PT TUN hanya sebatas pihak yang merasa dirugikan oleh putusan KPU. Bahkan,dalam Peraturan Mahkamah Agung No 6/2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dinyatakan bahwa yang dapat menjadi penggugat adalah parpol yang tidak lolos verifikasi.

Berdasarkan kedua ketentuan itu,pemikiran mendorong KPU mengajukan gugatan melawan putusan Bawaslu ke PT TUN dapat dibaca sebagai jebakan. Dalam konteks tersebut, sekiranya KPU mengajukan gugatan, dapat dipastikan bahwa PT TUN akan menolak dengan alasan KPU tidak memiliki kompetensi menggugat putusan Bawaslu. Sebagai sebuah langkah hukum, dapat dikatakan bahwa pilihan KPU memiliki landasan hukum yang memadai. Karena itu, pilihan mengajukan anggota KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi pilihan yang jauh dari penyelesaian masalah.

Sekalipun KPU memiliki alasan hukum yang memadai, membawa penyelesaian PKPI ke PT TUN potensial menguntungkan parpol yang dipimpin Sutiyoso ini. Saya percaya, sekiranya data keterpenuhan syarat verifikasi PKPI dapat dibuktikan, PT TUN akan dengan mudah mengabulkan permohonan PKPI. Tidak hanya itu, dalam soal pembuktian, posisi PKPI dengan KPU dapat dikatakan berada dalam posisi dua berbanding satu (2:1). Selain data yang dimiliki PKPI, data Bawaslu tentu akan menguatkan posisi PKPI. Karena itu, PKPI tidak perlu gusar betul dengan penolakan KPU.

Sekiranya data PKPI (dan juga Bawaslu) valid,jembatan menjadi peserta Pemilu 2014 pasti segera terbentang. Agar penyelesaian sengketa pemilu tidak berubah menjadi sengkarut yang berlarut-larut, sekiranya proses hukum di PT TUN memenangkan PKPI,saya sarankan agar KPU tidak lagi mengajukan langkah hukum berikutnya.Dalam hal ini,agar menjadi tempat penyelesaian terakhir,PT TUN harus mampu memahami secara benar karakter penyelesaian sengketa pemilu.Semoga. (Sumber: Seputar Indonesia,14 Februari 2013)

Tentang penulis:
Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Parpol Peserta Pemilu

Oleh Saldi Isra

Saldi IsraLewat tengah malam, Senin (7/1),rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menetapkan 10 partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Sebagai salah satu tahapan penting,hasil verifikasi faktual KPU tersebut “berhasil” mengurangi secara signifikan jumlah parpol peserta pemilu yang akan bertarung memperebutkan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. Dengan penetapan itu, dari semua calon peserta Pemilu 2014 yang diverifikasi KPU, 24 parpol gagal memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014. Excellent! Itulah di antara komentar sejumlah pihak yang memuji keberanian KPU menerapkan secara ketat syarat bagi parpol sebagai peserta Pemilu 2014.

Meski peserta pemilu itu masih mungkin bertambah, dari segi jumlah, 10 parpol yang dinyatakan lolos akan menjadi jumlah terkecil sejak Pemilu 1999. Bahkan, jumlah peserta Pemilu 2014 hanya menambah satu dari peserta Pemilu 2009 yang berhasil memenuhi parliamentary threshold di DPR. Sejauh ini beberapa parpol memang keberatan dengan hasil penetapan KPU.Namun,keberatan yang diajukan tidak menghentikan KPU untuk melangkah dan bergerak lebih jauh.

Buktinya,hanya berjarak sepekan setelah penetapan, Senin (14/1), KPU mengundi nomor urut parpol peserta Pemilu 2014.Atas hasil pengundian sebagian publik merasakan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2014 akan jauh lebih “sederhana” dibandingkan pemilu sebelumnya. Lalu, pertanyaan mendasar yang patut diajukan: langkah apakah yang seharusnya dilakukan supaya proses pemilu menjadi lebih berkualitas?

Tidak hanya demi kebutuhan pemilu yang berkualitas, pertanyaan ini menjadi semacam kebutuhan mendesak di tengah krisis kepercayaan kepada sejumlah parpol di DPR/DPRD. Bagaimanapun,langkah menghasilkan penghuni lembaga legislatif yang benar-benar menjadi representasi rakyat harus dimulai sejak tahap-tahap awal menuju pemilu.

Impian menghadirkan anggota lembaga perwakilan yang benar-benar merepresentasikan rakyat, bagaimanapun, tidak akan mungkin terwujud apabila parpol gagal didorong melakukan perubahan paradigma sejak awal. Perubahan paradigma itu diperlukan untuk kembali menempatkan parpol sebagai salah satu pilar utama kehidupan demokrasi dalam sistem politik di negeri ini.

Elaborasi posisi parpol sebagai salah satu pilar utama kehidupan demokrasi hanya mungkin dibangun dan didesakkan pada saat menjelang penyelenggaraan pemilu. Merujuk pengalaman selama ini, biasanya, parpol jauh lebih akomodatif menjelang pemilu dibandingkan waktu-waktu lain. Karena itu, desakan guna mendorong parpol mengubah paradigma menemukan waktunya saat ini.

Perubahan Paradigma

Setelah KPU mengumumkan parpol dan mengundi nomor urut peserta Pemilu 2014, kebiasaan lama kembali muncul ke permukaan. Misalnya, sejumlah parpol mencoba mengaitkan nomor urut hasil undian dengan angka-angka lain yang sama sekali jauh dari maksud dan tujuan penyelenggaraan pemilu. Bahkan nomor urut dikaitkan dengan makna mistik yang sangat jauh dari akal sehat.

Karenanya, saya sepakat dengan imbauan banyak pihak agar parpol tidak terjebak dalam pemaknaan angka yang menyesatkan. Sebagai salah satu pilar utama kehidupan demokrasi, parpol harus mampu m e n g u b a h p a ra d i g m a guna memulai proses p o l i t i k yang jauh lebih baik. Dengan menjadi peserta Pemilu 2014, banyak cara yang dapat dilakukan untuk membangun paradigma baru sebagai terobosan sehingga menjadi cara atau strategi untuk membuka ketersambungan gagasan antara parpol dan pemilih yang selama ini seperti berada dalam kebekuan.

Artinya, terobosan yang perlu dilakukan ialah tidak perlu lagi ada jarak antara parpol dan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks itu, terobosan parpol dengan membuka kesempatan kepada semua lapisan masyarakat mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif dari pusat sampai ke daerah harus diapresiasi secara khusus.

Sepanjang diproses secara baik dan objektif,publik tidak perlu curiga bahwa langkah membuka kesempatan bagi lapisan masyarakat karena keterbatasan stok calon atau figur yang tersedia di lingkungan internal parpol. Bahkan tidak perlu pula bercuriga bahwa langkah tersebut menjadi strategi untuk meraih dukungan dalam Pemilu 2014. Namun,sesungguhnya langkah tersebut akan menjadi bentuk perubahan paradigma sekiranya parpol mengikuti dengan terobosan lain yang lebih mendasar.

Misalnya, bagaimana memulai membangun proses politik yang jauh dari praktik politik uang (money politics). Terobosan tersebut begitu penting dilaksanakan karena politik uang yang terjadi selama ini benarbenar menghancurkan dan merusak wajah demokrasi negeri ini. Bahkan banyak kalangan percaya, bila praktik politik uang dalam pemilu tidak mampu dihentikan, Indonesia akan semakin sulit keluar dari kubangan korupsi.

Karena bahaya korupsi yang mengintai negeri ini, banyak pihak percaya, sekiranya di antara sepuluh parpol yang lolos sebagai peserta pemilu mau dan mampu hadir dengan paradigma baru “Menuju Pemilu 2014 Tanpa Politik Uang”, dukungan rakyat akan mengalir dengan sendirinya. Meski demikian, catatan penting yang perlu dikemukakan,paradigma baru tersebut tak hanya pemanis demi dukungan pemilih.

Dalam hal ini,parpol perlu becermin dari pengalaman Partai Demokrat pada Pemilu 2009 yang hadir dengan moto “Katakan tidak pada korupsi”. Selain itu,melihat kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 8/2012 tentang Pemilu Anggota Legislatif, banyak paradigma baru yang dapat ditawarkan parpol peserta Pemilu 2014.Dalam posisi demikian, tawaran paradigma baru untuk menutup segala loop hole akan menjadi penilaian penting bagi pemilih guna menentukan sikap menatap Pemilu 2014.

Tanpa perubahan itu, akan mudah untuk membuat kesimpulan bahwa nyaris tidak ada perubahan antara parpol peserta Pemilu 2009 dan parpol peserta Pemilu 2014. Sekiranya itu yang terjadi, pemilih akan menghukum parpol dengan cara mereka sendiri. (Sumber: Seputar Indonesia, 16 Januari 2013)

Tentang penulis:
Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,442 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.