Posts Tagged 'Rakhmat Hidayat'

Reproduksi Kekuasaan Dinasti Atut

Oleh Rakhmat Hidayat

Rakhmat HidayatSetelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut sebagai tersangka pada Selasa (17/12), banyak pengamat memperkirakan dinasti Atut perlahan-lahan akan tumbang.

Faktanya, oligarki dinasti Atut semakin terlembagakan dengan kemenangan Ratu Tatu Chasanah sebagai ketua DPD Golkar Banten. Ratu Tatu adalah adik kandung Atut dan menggantikan posisi suami Atut, Hikmat Tomet, yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Terpilihnya Ratu Tatu seolah menegaskan bahwa dinasti Atut tetap bertahan dalam politik lokal Banten.

Terpilihnya Tatu juga menggambarkan kemenangan rezim Atut di tengah kritik keras terhadap hegemoni kekuasaan Atut di wilayah Banten. KPK menetapkan Atut menjadi tersangka atas dua kasus, yakni Pilkada Lebak terkait Akil Mochtar dan Alkes Banten. Penetapan Atut sebagai tersangka disambut rasa syukur dan sorak gembira oleh gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil Banten.

Atut menjadi simbol rezim politik lokal yang korup di bawah pembangunan Banten yang jalan di tempat. Sebagai simbol musuh bersama, posisi Atut yang menjadi tersangka adalah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh gerakan masyarakat sipil Banten. Keberanian KPK menetapkan Atut sebagai tersangka dianggap sebagai gebrakan membongkar kebobrokan rezim Atut.

Solidnya kekuasaan Atut nyaris tak tersentuh oleh kekuatan sipil di Banten. Pesta dan sorak merayakan penetapan Atut hanyalah langkah awal yang belum mencapai substansi dan perjuangan redemokratisasi di Banten masih jauh dan memerlukan kerja kolektif dari seluruh elemen Banten. Posisi Atut sebagai gubernur Banten memang terancam dengan keberadaan Rano Karno yang siap menjadi penggantinya jika Atut ditetapkan sebagai terdakwa.

Namun, permasalahannya tidak selesai di sana. Peta dan konsolidasi rezim Atut terlalu kuat dan sudah tertanam hingga akar birokrasi sejak pembentukan Provinsi Banten. Pertama, Atut sudah memperkuat pengaruh politiknya dengan penyebaran keluarganya mulai ibu tiri, adik kandung, adik ipar, menantu, hingga anak kandung dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif di wilayah Banten yang mencakup posisi wali kota, bupati, wakil bupati, anggota DPRD, hingga posisi-posisi strategis di luar legislatif dan eksekutif seperti Kadin, PMI, karang taruna, dan sebagainya.

Desain politik rezim Atut sudah terlembaga sedemikian kuat dalam struktur politik Banten. Strategi dipastikan adalah bagian dari pelembagaan kekuasaan rezim Atut yang diproyeksikan bisa mewariskan dan merawat kekuasaannya hingga beberapa tahun mendatang.

Kedua, kekuasaan Atut juga sudah masif menanamkan pengaruhnya pada level birokrat yang menjadi ujung tombak implementasi kebijakan Atut. Mari kita lihat, sejak Atut menjadi wakil gubernur pada saat Banten pertama kali resmi menjadi provinsi, kekuasaan dan pengaruhnya memungkinkan untuk memobilisasi birokrasi secara ideologis dalam dominasi dan peran sentralnya Atut sebagai “anak emas” dari tokoh penting Banten yang juga adalah ayah kandungnya Atut.

Secara perlahan, dominasi dan mobilisasi ini terus dilakukan hingga Atut terpilih kembali sebagai gubernur Banten periode kedua yang berpasangan dengan Rano Karno. Desas-desus mundurnya Rano sebagai wakil gubernur karena dianggap tak diberi peran penting oleh Atut, seolah mengamini bahwa Atut terlalu dominan dalam ranah kekuasaannya. Pola dominasi ini sejatinya sudah dilakukannya sejak dia menjadi wakil gubernur.

Suksesor dan Kapital Politik

Jika diringkas, akar masalah di Banten bermuara pada dua level yaitu level elite politik yang sudah terdistribusikan dalam mayoritas daerah kekuasaan Banten. Level kedua adalah birokrasi akar rumput yang menjadi ujung tombak pembangunan Banten. Dua masalah inilah yang menjadi agenda penting transformasi demokrasi di Banten. Demokrasi di Banten baru saja dimulai.

Atut boleh saja lengser sebagai gubernur, tetapi kita harus lebih membaca peta kekuasaannya secara kritis bahwa sangat mungkin suksesor Atut siap meneruskan rezim politiknya dalam kontestasi politik berikutnya. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat sipil Banten. Suksesor Atut yang menempati posisi politik di wilayah kota/ kabupaten berpeluang menggantikan posisi Atut karena mereka sudah diuntungkan dengan solidnya basis politik yang menyebar dari level elite hingga level birokrasi.

Kesiapan keluarga Atut untuk menggantikan posisinya sebagai gubernur Banten adalah bagian dari strategi meneruskan kekuasaan dinasti Atut. Munculnya suksesor Atut yang berasal dari klan keluarganya adalah bagian dari terjadinya mekanisme reproduksi kekuasaan yang sudah didesain Atut, dengan menyebarkan anggota keluarganya di berbagai posisi politik. Reproduksi kekuasaan menjadi masalah serius demokrasi di Banten karena sumber daya politik dan sumber daya ekonomi yang dimiliki keluarga Atut sangat melimpah ruah.

Kedua sumber daya ini (politik dan ekonomi) berbanding terbalik dengan kompetitor-kompetitor Atut yang mencoba melawan pengaruhnya di berbagai level kontestasi politik. Agenda ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tulisan adalah agenda dan tantangan besar bagi gerakan demokratisasi di Banten. Gerakan masyarakat sipil di Banten tidak bisa lengah dengan solidnya kekuasaan Atut.

Jika tesis reproduksi kekuasaan terbukti dalam ranah kekuasaan Banten pasca lengsernya Atut, kita harus mengakui bahwa strategi politik yang dilakukan Atut sangat cerdas dalam menguasai Banten. Tesis ini bisa dibantah jika kekuatan masyarakat sipil Banten mengusung cetak biru demokrasi Banten pascarezim Atut.

Di dalamnya termasuk mengusung tokoh yang mampu melakukan penetrasi perubahan sosial politik di Banten. Cetak biru demokrasi menjadi penting sebagai platform gerakan demokrasi dan pembangunan sosial-ekonomi di Banten.

Redistribusi Kekuasaan

Penetapan tersangka Atut oleh KPK selain menjadi pintu masuk transformasi demokrasi di Banten, juga bisa menjadi momentum terjadi redistribusi kekuasaan dalam level elite maupun level akar rumput. Terlalu lama Atut dan keluarganya memonopoli sumber daya politik, sosial, dan ekonomi. Menjadi penting juga adalah melakukan redistribusi kekuasaan yang mampu meng-counter hegemoni kekuasaan Atut di semua level.

Dekonstruksi kekuasaan bisa dilakukan dalam wilayah politik, ekonomi hingga sosial kultural. Dekonstruksi bisa dilakukan dengan menempatkan figur-figur reformis yang tidak tersangkut dosa-dosa politik dengan rezim Atut dan juga bisa menghapuskan budaya “Atutisme” yang sudah mengakar dalam wilayah birokrasi Banten.

Atutisme adalah representasi dari cara berpikir, gaya kekuasaan, dan pengaruh Atut yang melembaga dalam pemikiran aparat birokrasi. Bisa dibayangkan jika di level pengambil kebijakan sudah berganti, tetapi akar birokrasi tidak bisa menyesuaikan dengan dinamika perubahan, maka Banten hanya akan jalan di tempat.

Jalan panjang demokrasi di Banten masih jauh. Redistribusi pembangunan sosial ekonomi juga masih menyisakan berbagai masalah yang sangat kronis. Langkah awal sudah dilakukan dengan penetapan tersangka. Namun, agenda yang lebih substansi masih memerlukan kerja kolektif bagi masyarakat sipil Banten. (Sumber: Koran Sindo, 2 Januari 2014)

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & Kandidat PhD Sosiologi Pendidikan Université Lumière Lyon 2 France

Hegemoni Dinasti Politik

Oleh Rakhmat Hidayat

Pascapenangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar (AM) pada selasa (3 Oktober 2013), bukan hanya MK yang menjadi sorotan publik.

Selain menangkap AM, KPK menangkap Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang terkait dengan Pilkada Lebak. Wawan adalah adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang juga menjadi suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani. Sorotan publik tertuju kepada MK dan Banten. Pihak yang disorot adalah posisi politik Atut dan keluarganya yang mendominasi peta politik di Banten. Kekuasaan dinasti Atut menguasai empat wilayah kota/ kabupaten di Banten, yaitu wali kota Tangerang Selatan (adik ipar), wali kota Serang (adik tiri), wakil bupati Serang (adik kandung), wakil bupati Pandeglang (ibu tiri).

Daerah yang tidak dikuasai dinasti Atut adalah bupati Tangerang, wali kota Tangerang, dan bupati Lebak. Inilah babak baru perlawanan masyarakat Banten terhadap rezim Atut. Rezim Atut menjadi musuh bersama dari berbagai masyarakat sipil di Banten. Sejalan dengan sorotan terhadap rezim Atut, istilah dinasti politik menjadi marak digunakan oleh berbagai kalangan untuk menjelaskan dominasi keluarga Atut dalam persebaran kekuasaan di wilayah Banten. Atut berhasil memenangkan Pilkada Banten 2006 dan 2011. Sebelumnya dia wakil gubernur.

Tidak bisa dimungkiri jika kekuasaan Ratu Atut karena nama besar dan pengaruh ayahnya, Tubagus Chasan Sochib. Dua kredit penting harus kita sematkan kepada KPK, yaitu bisa membongkar korupsi dan suap di MK, sekaligus membuka borok dan bobroknya rezim Atut yang mengendalikan roda ekonomi politik. Ironisnya, gebrakan KPK yang disambut meriah oleh masyarakat sipil di Banten adalah kado pahit bagi Hari Ulang Tahun ke-13 Banten. Gebrakan KPK menangkap Wawan dan mencekal Atut dianggap sebagai pintu masuk untuk membuka tabir sesungguhnya praktik politik yang hegemonis.

Seumur Banten menjadi provinsi, nyaris kekuasaan Atut dan dinastinya tak tersentuh. Masyarakat sipil di Banten juga tak bisa bergerak kritis mengawal kepemimpinan Atut beserta dinastinya. Cengkeraman kekuasaannya begitu kuat dan mengakar dalam postur politik di level elite daerah. Secara sosial juga, pengaruh Atut juga mampu mengonstruksikan pengaruhnya kepada masyarakat hingga lapisan bawah. Pengaruh Atut diterima dalam kesadaran sosial masyarakat yang semu. Buktinya, masyarakat Banten nyaris menerima kepemimpinan Atut tanpa reserve. Dia berhasil memenangkan Pilkada Banten

Dua Makna Penting

Gebrakan KPK menangkap Wawan bisa dipahami dalam dua makna penting. Pertama, ini membangkitkan kembali memori kita pada konsepsi dinasti politik yang berada dalam struktur sosial politik masyarakat. Dinasti politik yang dipraktikkan oleh Atut dan keluarganya membawa kita pada kasus-kasus menyebarnya dinasti politik di berbagai negara. Sejarah sosial-politik menunjukkan dengan gamblang bahwa hegemoni dinasti politik dalam berbagai kasus selalu berakhir dengan kisah pahit, buruk, dan memilukan.

Kita bisa melihatnya pada kekuasaan Soeharto di Indonesia, kekuasaan Muammar Khadafi di Libya, Husni Mubarak di Mesir, Ben Ali di Tunisia. Beberapa kasus tersebut semuanya berakhir dengan cerita yang buruk dalam sejarah kekuasaannya. Akhir cerita mereka juga ditandai dengan bangkitnya gerakan perlawanan dari rakyat untuk mendongkrak kekuasaannya yang tiran. Tanpa sadar bahwa rezim Atut sedangberada dalamspiralsejarah rezim politik seperti mereka.

Sadar atau tidak, kekuasaan Atut diyakini tidak bisa bertahan lama. Atut hanya menghitung hari untuk mempertahankan kekuasaannya di Banten. KPK sudah melakukan langkah progresif dengan mencekal Atut dan menangkap Wawan. Sebuah gerakan yang nyaris mustahil dilakukan kelompok masyarakat sipil di Banten. Makna kedua yang harus kita baca dalam gebrakan KPK, yaitu munculnya sebuah momentum dan kesadaran kolektif bagi masyarakat Banten khususnya gerakan masyarakat sipil untuk mengonsolidasikan gerakannya dalam mengakhiri hegemoni kekuasaanAtut.

Pemantiknyasudah dilakukan KPK. Agenda berikutnya adalah merapikan barisan di kalangan simpul-simpul masyarakat sipil Banten untuk mendekonstruksi kekuasaan Atut. Ini saatnya membangkitkan kembali kontrol sosial di kalangan masyarakat Banten yang selama ini tidak berdaya menghadapi kepongahan kekuasaan Atut. Pascapenangkapan Wawan, beberapa aktivis LSM di Banten melakukan cukur gundul dan sujud syukur di alun-alun Serang sebagai simbol dukungan terhadap KPK membongkar borokborok politik rezim Atut. Euforia ini tidak salah dalam merespons tindakan KPK.

Tetapi yang menjadi mendesak adalah melakukan rekonsolidasi dengan elemenelemen masyarakat sipil di Banten seperti gerakan mahasiswa, akademisi, pers, tokoh masyarakat untuk mendesain wajah sosial politik Banten pasca- Atut agar lebih demokratis, berkeadilan, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Banten. Gerakan rekonsolidasi ini diperlukan sebagai upaya mengawal tindakan hukum yang dilakukan KPK.

Dekonstruksi Struktur Sosial-Politik

Dinasti politik memang menjadi salah satu isu penting dalam studi politik maupun sosiologi politik. Dinasti politik tidak sekadar terkait dominasi kekuasaan oleh seorang aktor politik yang mewariskan dan mereproduksi kekuasaannya kepada keluarganya, tetapi juga terkait bagaimana konstruksi sosial masyarakat didesain dalam sebuah relasi sosial yang berkeadilan dan lebih humanis.

Dalam hal ini, dinasti politik tidak hanya dipahami dalam perspektif politik, tetapi juga menjadi masalah sosiologis dalam realitas masyarakat. Kekuasaan hanyalah sebagai pintu masuk bagaimana alat-alat kekuasaan ekonomi politik dikuasai oleh keluarga aktor tersebut. Justru yang menjadi masalah akut adalah kekuasaan tersebut tidak mampu membawa perubahansosialekonomikepada masyarakat banyak. Kekuasaan hanyalah menjadi tameng bagi keluarganya untuk menguasai hajat hidup orang banyak dan dilakukan hanya untuk memakmurkan kekuasaan ekonomi politik lingkaran keluarganya.

Dinasti Atut memberikan cerminpentingbagaimanaproyekproyek ekonomi di Banten dikuasai Wawan yang menjadi operator kekuasaan Atut di lapangan. Monopoli kekuasaan yang dijalankan Atut membawa dampak sosial yang parah yaitu terjadinya ketidakadilan sosial-ekonomi di Banten. Kue pembangunan tidak bisa disebar kepada masyarakat Banten karena dikuasai oleh keluarganya.

Akses masyarakat dalam kontestasi politik tersumbat karena semua keluarga Atut (suami, ibu tiri, adik kandung, adik ipar,anak) terlibat dominan dalam berbagai kontestasi politik. Inilah wajah ketimpangan ekonomi politik Banten sebagai produk dari kapitalisasi dinasti politik Atut. Dinasti Atut adalah contoh menarik dalam realitas sosial politik Indonesia pasca-Orde Baru.

Di tengah upaya seluruh bangsa menata ulang postur sosial-politik yang lebih demokratis dan berkeadilan, Indonesia dihadapkan dengan masifnya kekuasaan keluarga Atut. Ini adalah tantangan demokrasi yang bisa mengancam kontinuitas demokratisasi di Indonesia. Selain dinasti Atut, kita juga dihadapkan kembali munculnya dinasti keluarga yang mendominasi kepemimpinan lokal di berbagai daerah.

Kekuasaan lokal terus berputar dari suami, istri, anak, adik ipar, dan sebagainya. Lagi-lagi, wajah sosial politik Indonesia harus menghadapi tantangan besar dalam merawat demokratisasi yang telah kita rintis pascaruntuhnya kekuasaan Orde Baru.

Dinasti politik Atut sejatinya bukan hanya menjadi kepentingan kolektif warga Banten, melainkan juga menjadi agenda bangsa dalam mendekonstruksi gejala-gejala kekuasaan yang hegemonis dan tiran dalam menguasai berbagai sumber daya lokal. Dalam spektrum yang lebih luas, kasus dinasti Atut adalah masalah serius bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia dan tidak kalah pentingnya juga menjadi masalah dalam distribusi keadilan pembangunan sosial ekonomi di daerah. (Sumber: Koran Sindo, 16 Oktober 2013)

Tentanng penulis:
Rakhmat Hidayat, Pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Kandidat PhD Université Lumière Lyon 2 France

Dari Banjarsari ke Tanah Abang

Oleh Rakhmat Hidayat

RAKHMAT HIDAYATAkhirnya relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang berjalan dengan lancar dan damai. Tanpa kekerasan. Tanpa pentungan. Apalagi tanpa tetesan darah sebagaimana yang sering terjadi di berbagai daerah dalam penertiban PKL di berbagai daerah.

PKL Tanah Abang yang membuat macet dan kota semrawut berhasil direlokasi ke Blok G. Masa depan PKL di Blok G memang masih panjang. Tetapi sebagai langkah awal, upaya penertiban PKL di Tanah Abang yang mencakup hampir 1.000 PKL merupakan langkah berani dan harus diapresiasi dalam politik kota yang digalakkan Jokowi- Basuki. Menariknya, dilihat dari kompleksitas PKL di Tanah Abang, inilah relokasi terbesar yang terjadi di Indonesia.

Ini sekaligus menjadi kasus terbaik dalam penataan dan relokasi PKL di berbagai daerah. Kita memang masih menunggu hari-hari panjang PKL di Blok G. Tetapi kasus ini menjadi contoh bahwa penertiban PKL bisa dilakukan nirkekerasan. Dilihat dari pendekatan yang dilakukan Jokowi selama merelokasi PKL Tanah Abang, ini adalah prestasi kedua Jokowi dalam merelokasi PKL.

Kasus relokasi di Banjarsari dianggap menjadi best practise dalam hal penataan kelembagaan di Asia oleh beberapa akademisi dan peneliti luar negeri. Relokasi di Banjarsari dilakukan tanpa kekerasan, melalui dialog dan bahkan berbasiskan kultural. Keberhasilan Kota Solo menata sektor informal, menjadikan kota ini sebagai pusat percontohan bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di Asia-Pasifik.

Tentu suasana dan kondisi Banjarsari dengan Tanah Abang berbeda jauh. Tanah Abang dikenal sebagai daerah keras yang sudah rahasia umum dikuasai oleh tokoh-tokoh lokal yang puluhan tahun menggantungkan kehidupannya dari wilayah Tanah Abang. Ada ribuan orang yang nasibnya juga bergantung dari Pasar Tanah Abang. Sudah berapa gubernur Jakarta berganti, Tanah Abang tetap saja macet dan semrawut. Premanpreman berkeliaran dengan leluasa.

Menertibkan Tanah Abang sebenarnya sangat berisiko. Ibarat membangunkan macan dari kandangnya. Berbagai pihak mengkhawatirkan dan menolak relokasi tersebut. Karena dianggap bisa mengganggu urusan dapur orangorang di belakangnya. Tetapi, pendekatan dan komunikasi bisa dilakukan oleh Jokowi-Basuki dalam proses relokasi ini.

Pemberdayaan PKL

PKL adalah salah satu contoh keberadaan sektor informal yang marak dihadapi kota-kota negara dunia ketiga. Keberadaan PKL banyak dialami oleh kota-kota di Asia dan Afrika. Bahkan, di Prancis misalnya, karena pengaruh krisis ekonomi, jumlah PKL mulai bertambah banyak. Jika Anda bepergian ke pusat-pusat wisata di Paris seperti kawasan Menara Eiffel, pasti dijumpai PKL yang menjual berbagai hiasan dan suvenir khas Paris.

Masalahnya sama, PKL dianggap ilegal dan membuat kota semrawut. Mereka dihadapkan pada berbagai operasi penertiban PKL. Berbagai studi tentang sektor informal di kota-kota Asia menunjukkan perlawanan yang regulatif dari rezim kota terhadap eksistensi sektor informal. Padahal, sektor informal juga memiliki peran dalam menyerap surplus angkatan kerja. Faktanya di lapangan sektor informal masih menjadi sektor kelas kedua.

Di perkotaan, sektor informal sering kali tak pernah terakomodasi dalam kebijakan perencanaan dan penataan ulang kota. Sektor informal sering dianaktirikan bahkan dianggap sebagai “penyakit” dalam sistem perekonomian sebuah kota. Sektor informal dianggap hanya melahirkan kawasan kumuh yang menggunakan jalur hijau. Rezim kota juga menolak sektor informal karena mendorong lahirnya kriminalitas dan aksi premanisme yang membahayakan bagi warga kota.

Penataan Kelembagaan

Menurut Alisjahbana dalam bukunya Urban Hidden Economy; Peran Tersembunyi Sektor Informal Perkotaan, sektor informal memiliki daya serap tinggi dan tidak bertitik jenuh. Di Indonesia, jumlah sektor informal bisa mencapai 70% dari tenaga kerja di perkotaan. Hal tersebut didukung data BPS yang menyebutkan jumlah penduduk yang bekerja di kegiatan informal pada 2005 mencapai 63,9% dari total penduduk yang bekerja.

Sektor informal perkotaan dapat menjadi katup pengaman ekonomi nasional. Hal itu dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, sektor informal terbukti mampu menunjukkan ketangguhan dan mampu menjadi peredam (buffer) gejolak di pasar kerja perkotaan dengan menampung limpahan jutaan buruh korban PHK. Keberadaan PKL membuat angka pengangguran dan kemiskinan tidak meledak sedahsyat yang ditakutkan.

Dengan peran ini, pemerintah tidak seharusnya memarjinalkan PKL dalam kebijakan pembangunan ekonomi kota. Agenda yang diperlukan adalah penataan kelembagaan dengan mengakomodasi sektor informal dalam struktur ekonomi kota. Strategi ini dilakukan dengan beberapa cara. Memberikan lahan khusus untuk sektor informal dengan melibatkan paguyuban/organisasi sektor informal dan pihak swasta.

Kebijakan pemberian lahan khusus bagi sektor informal juga dilihat contoh Pemerintah Prancis di seluruh kotanya. Prancis adalah salah satu negara yang memiliki fondasi ekonomi kuat di Eropa selain Jerman. Meski ekonomi negaranya ditopang dominan oleh sektor formal, pemerintah kota tidak mengabaikan peran sektor informal. Pemerintah kota mengakomodasi sektor informal dengan memberikan lahan khusus kepada sektor informal.

Biasnya disediakan lahan khusus dengan luas yang cukup besar. Pedagang kaki lima bisa melakukan kegiatan ekonominya secara kondusif. Pedagang sektor informal ini tidak berjualan setiap hari tetapi ada hari-hari tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah kota setempat. Waktu berjualan juga dibatasi. Secara umum mulai buka pukul 06.00 hingga pukul 14.00. Setelah kegiatan ekonomi di lahan tersebut selesai, petugas kebersihan membersihkan lokasi tersebut.

Tidak kalah pentingnya adalah menghilangkan strategi represif yang sering dilakukan dengan penggusuran di berbagai kawasan. Memberdayakan sektor informal sebagai salah satu aktor pentingpembangunanekonomi rasanya adalah sebuah strategi yang rasional. Pemberdayaan yang dilakukan dengan berbagai strategi penataan sejatinya menjadi kebijakan kolektif di seluruh pemerintah kota. Dengan cara ini, ada tanggung jawab bersama bagi seluruh pemangku kepentingan agar sektor informal bisa lebih berperan mengorganisasi dirinya dalam menggerakkan dinamika ekonomi kota.

Pengorganisasian sektor informal juga menjadi hal penting untuk menghilangkan berbagai stigma negatif yang selama ini melekat. Berbagai pendekatan dan strategi konvensional menghadapi sektor informal sudah tidak lagi relevan dilakukan. Era pemberdayaan menjadi keniscayaan dalam konteks pembangunan sosial. (Sumber: Koran Sindo, 02 September 2013)

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Dosen Sosiologi Perkotaan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & Kandidat PhD Universite Lumiere Lyon 2 Fance

Esensi Mudik

Oleh Rakhmat Hidayat

Zaman boleh berubah.Teknologi juga terus berkembang.Tetapi, tradisi mudik tak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi apa pun. Bagi sebagian masyarakat, rasanya kurang lengkap jika Lebaran tidak melakukan mudik ke kampung halaman.

Bahkan,tidak sedikit warga yang menganggap mudik sudah menjadi kewajiban yang tidak bisa digantikan dengan nilai materi apa pun.

Semua lapisan masyarakat dari masyarakat kelas atas hingga masyarakat akar rumput secara bersamaan melakukan mudik. Menariknya, fenomena ini melewati batas-batas teologis dan etnis. Bukan hanya monopoli umat Islam karena bertepatan dengan momen Lebaran. Durasi liburan yang cukup panjang menjadi keuntungan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan mudik.

Sulit untuk tidak mengatakan mudik melanda seluruh rakyat Indonesia. Gejala ini menunjukkan mudik sudah tertanam kuat dalam realitas sosial kultural masyarakat Indonesia. Mudik merepresentasikan proses sosial yang berlangsung lintas generasi dan diwariskan secara turun-temurun. Semakin lama, mudik menjadi kebiasaan karena menjadi sesuatu yang rutin dilakukan, diharapkan, dan disetujui bersama.

Inilah yang disebut dengan proses pelembagaan (institusionalisasi) mudik dalam masyarakat. Kita melihat di masyarakat, mudik sudah menjadi tradisi yang kuat tertanam di masyarakat kita. Adanya kolektivitas nilai sosial yang melekat dan diperjuangkan dalam tradisi mudik tersebut. Nilai sosial ini yang terus mengalami pelembagaan secara kuat di masyarakat.

Berjumpa dengan orang tua, keluarga, tetangga menjadi pendasaran sosial yang mengikat tradisi tersebut. Momen paling dinanti-nanti adalah dengan orang tua. Di masyarakat, kita menjumpai berbagai varian istilah seperti sungkem, sowan, maupun silaturahim.

Rasa kebersamaan

Kata ‘mudik’ itu berakar dari kata ‘udik’. Secara harfiah, udik itu berarti kampung atau desa yang lawan katanya adalah kota. Ini seperti istilah Arab ‘badui’ sebagai lawan dari kata ‘hadhory’. Dengan sederhana bisa diambil kesimpulan bahwa mudik adalah kembali ke kampung halaman.

Makna kembali ke kampung halaman tidak hanya didefinisikan secara fisik, tetapi lebih menunjukkan kembali ke kampung halaman sebagai bagian kecintaan sosial kultural terhadap kampung halamannya. Faktor kedekatan emosi dengan kampung halaman mendeterminasi panggilan pulang kampung tersebut.

Relasi sosial, kultural, dan emosilah yang mengikat jutaan warga Indonesia untuk melakukan mudik. Kampung halaman menjadi ruang otentik seseorang berasal. Sementara kota menjadi ruang abstrak bagi individu. Seseorang boleh bekerja keras dan banting tulang di kota untuk mencari nafkah, tapi kecintaan terhadap kampung halaman menunjukkan keterikatan kultural yang menjadi harga mati.

Fenomena mudik menemukan ruang otentisitasnya bagi rakyat Indonesia. Meminjam Max Weber, mudik maupun kampung halaman menjadi ‘panggilan’ (calling) bagi jutaan rakyat Indonesia untuk menengok kampung halamannya.

Menguatnya tradisi mudik di masyarakat Indonesia dikonstruksikan karena menguatnya kebersamaan dan keterikatan di masyarakat kita. Keterikatan horizontal masyarakat maupun keterikatan antara individu dan kampung halamannya. Keterikatan ini dalam perspektif sosiologi disebut dengan attachment total yang merujuk suatu keadaan di mana seorang individu melepas ego yang terdapat dalam dirinya diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menaati nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Mudik melepaskan ego pribadi, ego primordial, maupun ego ekonomi sosial. Warga berlomba-lomba dan berjuang untuk melaksanakan mudik. Keluarga, tetangga, maupun kerabat di kampung halaman menjelang Lebaran sudah menanti kehadiran para pemudik.

Keluarga dan kerabat di kampung jauh hari sebelum Lebaran tiba sudah bertanya,”kapan mudik?” Ini bukan sekadar pertanyaan biasa.Tapi, menunjukkan sebuah ekspektasi sosial bagi perantau untuk merekatkan dirinya dengan kampung halaman. Pertanyaan itu sekaligus menjadi calling bagi jutaan warga Indonesia untuk mudik.

Kehadiran warga perantau di kampung halamannya yang sudah ditunggu-tunggu keluarga dan kerabatnya memiliki makna yang sangat mendalam. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh pemudik. Selama 11 bulan para perantau bekerja keras di kota, saatnya mereka mudik untuk menyucikan diri. Keluarga adalah prioritas proses penyucian diri tersebut.

Kehangatan bersama keluarga menjadi momen yang sangat istimewa. Seolah tak bisa diwakili oleh kecanggihan teknologi apa pun. Tetangga, kerabat, teman kecil maupun teman sekolah juga memperkuat proses penyucian diri tersebut. Rasa kangen selama satu tahun terakhir dibalas dengan kedatangan para pemudik.

Momen Lebaran ini sering dijadikan ajang pertemuan berbagai kalangan dalam bingkai silaturahim, reuni, maupun temu kangen. Misalnya, reuni/pertemuan almamater sekolah, kampus, keluarga besar, hingga etnis primordial. Kolektivitas masyarakat tumpah ruah dalam upaya menyucikan diri tersebut.

Proses penyucian diri juga dilakukan dengan pembagian zakat, infak, maupun sedekah pemudik untuk warga kurang mampu di kampung halamannya. Para pemudik memanfaatkan Lebaran sebagai penyucian harta mereka yang dihasilkan dari keringat mereka di kota. Bagi warga yang mampu secara ekonomi, mereka sering berbagi dengan sesama warga. Istilahnya adalah berbagi THR.

Di kalangan keluarga, THR sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam fenomena mudik. Anggota keluarga dari mulai anak-anak hingga dewasa berharap anggota keluarganya yang mudik dapat berbagi THR. THR adalah simbol berbagi kebahagiaan.

Menjelang mudik, berbagai bank menyediakan jasa penukaran uang yang memudahkan para pemudik untuk digunakan selama mudik. Penukaran uang tersebut salah satunya digunakan untuk berbagi THR di kampung halamannya.

Para pemudik juga membawa berbagai oleh-oleh lainnya untuk keluarga dan kerabat. Mulai dari pakaian, sepatu, perhiasan, makanan, hingga alat teknologi. Semua melengkapi proses penyucian diri para pemudik. (Sumber: Republika, 30 Juli 2013)

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Pengajar Sosiologi Perkotaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kandidat PhD Sosiologi Universite Lumiere Lyon 2 Prancis

Menimbang Pemindahan Ibu Kota

Oleh Rakhmat Hidayat

Rakhmat Hidayat,Banjir besar yang terjadi di Jakarta 17 Januari 2013, kembali melahirkan wacana pemindahan ibu kota sebagai salah satu strategi jangka panjang meminimalisasi masalah yang dihadapi Jakarta.

Banjir hanyalah salah satu masalah serius yang dihadapi Jakarta. Ada berbagai masalah serius lainnya yang beriringan muncul sejalan dengan masalah banjir tersebut. Perdebatan yang muncul bermuara pada dua posisi argumen.

Pertama, pemikiran yang memandang, pemindahan ibu kota tidak menjadi solusi penting dalam menangani masalah banjir di Jakarta.Pemikiran ini lebih melihat penataan infrastruktur yang solutif dan strategis di Jakarta sebagai bagian dari penyelesaian masalah banjir. Pemikiran kelompok ini juga melihat penanganan korban banjir lebih mendesak dibandingkan wacana pemindahan ibu kota. Mereka melihatnya pemindahan ibu kota memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang.

Kedua, pemikiran yang melihat pemindahan ibu kota sebagai strategi jangka panjang pengembangan kawasan sekaligus— ini menjadi titik tekannya—mengurangi beban kota yang dihadapi Jakarta. Jakarta sudah terlalu berat beban sosial ekonomi masyarakat Indonesia.Kelebihan kapasitas kota itu memproduksi berbagai macam masalah ekologis, demografi maupun masalah sosial lainnya. Pemikiran kelompok ini lebih melihat proyeksi sekaligus visi jangka panjang dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia.

Visi Pembangunan Kota

Sepanjang sejarah republik ini berdiri ada dua gagasan penting dalam visi pembangunan kota jangka panjang. Pada 1957, Bung Karno memiliki gagasan bernas untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Presiden Soekarno menganggap Palangkaraya yang berposisi relatif di tengahtengah Indonesia berpotensi untuk menggerakkan pembangunan, khususnya ke arah timur Indonesia.

Pasca era Soekarno, presiden Soeharto memiliki rencana memindahkan ibukota ke kawasan Jonggol, Bogor, Jawa Barat pada akhir 1980-an. Sayangnya, gagasan Soekarno dan Soeharto tak terlaksana seiring dengan perkembangan sosial politik yang terjadi di Indonesia. Terlepas dari spektrum kekuasaan Soekarno pada Orde Lama dan kekuasaan hegemonik Soeharto pada Orde Baru, rencana pemindahan ibu kota tersebut memiliki visi kuat dalam pembangunan kota.

Gagasan itu mencerminkan sebuah proyeksi jangka panjang pembangunan kota di Indonesia. Pasca-Orde Baru, ruang diskursus pembangunan kota sejatinya terbuka lebar untuk meneruskan bahkan mengeksekusi gagasan visioner tersebut. Sayangnya, kita kehilangan visi tersebut dalam mengakumulasi ide Soekarno dan Soeharto. Indonesia sejatinya bisa belajar pada keberanian dan visi pemerintahan Korea Selatan.

Pada 2 Juli 2012, pemerintah Korea Selatan meresmikan Sejong City sebagai pusat pemerintahan baru. Kota ini berjarak 120 kilometer dari ibu kota lama, Seoul. Ide besar ini sudah dicanangkan sejak 2002 namun kemudian sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2004.

Pemindahan kawasan pusat pemerintahan tersebut memindahkan 36 departemen dan lembaga negara yang akan selesai hingga 2015.Visi kuat tersebut tampak pada proyeksi pemerintah Korea Selatan bahwa pemindahan pusat pemerintahan akan membawa manfaat ekonomi sosial ke Sejong dan kawasan-kawasan di sekitarnya.

Tak usah jauh-jauh ke Korea Selatan, Indonesia sudah tertinggal jauh dari Malaysia. Sejak 2001, Malaysia memindahkan ibu kota pemerintah annya ke Kota Putrajaya.Kawasan Putrajaya dengan luas 46 kilometer persegi menggantikan Kuala Lumpur sebagai ibu kota pemerintahan Malaysia. Kuala Lumpur dianggap tidak layak lagi menjadi ibu kota dengan kapasitas sosial-ekonomi yang berlebihan.

Selain dua negara tersebut, beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama. Di antaranya Australia yang memindahkan ibu kota dari Sydney ke Canberra, Brasil yang memindahkan ibu kota dari Rio De Janeiro ke Brasilia dan Pakistan yang memindahkan ibu kotanya dari Karachi ke Islamabad, serta Myanmar yang memindahkan ibu kota dari Yangoon ke Naypyidaw.

Pengembangan Kawasan

Melihat pada pengalaman terbaru Korea Selatan, pemindahan ibu kota bukan sekadar pendekatan fisik memindahkan perangkat pemerintahan atau lembaga negara ke kawasan terpadu. Ini merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang memberikan implikasi besar pada dimensi sosial ekonomi masyarakat di kawasan baru.

Pemerintah Korea Selatan menyebut proyek nasional tersebut sebagai sejarah baru perimbangan kawasan di Korea Selatan. Paling tidak kita dapat mengidentifikasi beberapa makna strategis pendekatan komprehensif tersebut.

Pertama, berbasis sosial ekonomi. Akan terjadi migrasi secara masif di kawasan baru. Ekonomi lokal akan berkembang lebih dinamis yang menggerakkan kehidupan masyarakat di sekitar daerah baru. Muncul berbagai hunian, kompleks perumahan, apartemen untuk para karyawan/pegawai di sekitar kawasan tersebut. Ada efek ganda (multiplier effect) bagi masyarakat sekitar dengan proses migrasi sosial ekonomi di daerah baru.

Dimensi kesehatan, pendidikan, industri, ekologis, transportasi bisa dikembangkan lebih sinergis, terpadu dan modern.Kita juga punya kesempatan mendesain sistem transportasi publik yang lebih modern untuk kawasan baru itu dengan mengadopsi sistem transportasi publik terbaik di kota-kota besar Eropa. Masyarakat mungkin sebelumnya tidak mengenal daerah baru itu, tetapi seiring dengan waktu melalui berbagai strategi komunikasi efektif, bisa mengenal lebih jauh daerah baru itu.

Kedua, basis politik. Ibu kota memiliki makna politik sebagai simbol negara. Di sana terjadi pengambilan kebijakan strategis nasional dari berbagai otoritas politik. Sebagai simbol politik, ia memerlukan pendasaran filosofis yang memadai. Ruang sosial politik yang dibangun otoritas politik bisa berlangsung efektif jika didukung oleh kapasitas kawasan yang strategis.

Ini menunjukkan ibu kota negara bukan hanya dipahami sebagai transformasi fisik ke kawasan baru. Tetapi juga, harus bergerak lebih jauh untuk terjadinya transformasi sosial ekonomi yang lebih visioner dibandingkan dengan ibu kota sebelumnya. Sederhananya, kita menyebutnya dengan hijrah sosial politik yang visioner.

Terobosan Politik

Melihat kondisi Jakarta,kita sudah dibayangi setumpuk masalah yang tak kunjung selesai. Beban dan kapasitas Jakarta sudah terlalu berat. Jakarta semakin kehilangan ruang humanisnya di tengah berbagai ancaman kemacetan,kriminalitas, krisis lingkungan maupun berbagai ketidaknyamanan. Polemik maupun pro dan kontra selalu terjadi dan tak mungkin dihindari.

Kebutuhan saat ini adalah kemauan sekaligus terobosan politik untuk memecah kebuntuan gagasan pemindahan ibu kota. Terobosan itu hanya mungkin dimiliki oleh kepemimpinan kuat dengan kapasitas visioner. Eksekusi gagasan ini tidak dilakukan kepemimpinan dalam perspektif jangka pendek.

Negara lain sudah jauh melakukan pemindahan ibu kota sebagai terobosan politik, sementara kita masih berkutat dengan polemik dan pro kontra yang sering kali kontraproduktif. Padahal, kita sudah memikirkannya sejak 1950-an. Jauh sebelum negara-negara tersebut memikirkannya. Inilah yang disebut dengan kemunduran berpikir. (Sumber: Seputar Indonesia, 19 Februari 2013)

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Pengajar Sosiologi Perkotaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & Kandidat PhD Sosiologi Université Lumière Lyon 2 France

Politik Eksperimen Pendidikan

Oleh Rakhmat Hidayat

Rakhmat Hidayat,Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan uji materi Pasal 50 ayat 3 UU No 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keputusan ini menyimpulkan model sekolah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) harus dihapuskan dalam praktik pendidikan Indonesia karena bertentangan dengan konstitusi.

Penghapusan RSBI memberikan semangat kesamaan akses pendidikan bagi setiap anak bangsa tidak terstratifikasi ibarat kasta pendidikan. Kritik keras terhadap RSBI bermuara pada kastanisasi sekolah yang dimonopoli orangorang kaya dan praktik komersialisasi pendidikan dengan dalil internasionalisasi pendidikan. Ini bukan kemenangan dan kekalahan. Ini adalah manifestasi filosofis pendidikan dalam mengakomodasi seluruh murid untuk menikmati bangku sekolah. Persoalan kualitas pendidikan harus dibangun secara mendasar oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Keputusan MK menghapus kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud bukan pertama dalam sejarahnya. Pada 2010, Mahkamah Konstitusi juga membatalkan UU No 29 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).Kebijakan UU BHP juga ditentang berbagai kalangan.Berbagai perlawanan muncul terhadap UU tersebut sejak proses draf RUU. Pemerintah dan DPR tetap meneruskan proses penyusunan RUU tersebut hingga disahkan.

UU tersebut dibatalkan karena dianggap bertentangan secara konstitusi dan merugikan rakyat Indonesia dalam mengakses dunia pendidikan. Pada November 2009, MK juga mengeluarkan putusan untuk menghapuskan pelaksanaan ujian nasional (UN) di seluruh satuan pendidikan. Meski demikian, pihak Kemendikbud tetap bersikukuh melaksanakan UN di seluruh satuan pendidikan.

Selain UU BHP yang diajukan uji materi ke MK,beberapa kelompok masyarakat juga mengajukan uji materi UU No 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi yang sudah disahkan pada 13 Juli 2012. Hingga saat ini,MK masih mengkaji proses uji materi tersebut. Tidak tertutup kemungkinan, kasus dan pengalaman UU BHP akan terjadi pada UU Pendidikan Tinggi. Pihak Kemendikbud sejak akhir 2012 juga intensif merancang perubahan Kurikulum 2013 yang akan diterapkan mulai tahun pelajaran 2013/ 2013.

Sejak November– Desember 2012, pihak Kemendikbud gencar melakukan uji publik di berbagai daerah. Bukan tidak mungkin, suatu saat setelah Kurikulum 2013 diterapkanakankembali digugat oleh kalangan pendidikan. Sejak awal penyusunan Kurikulum 2013, sudah lahir kritik dan resistensi dari berbagai pihak. Beberapa kasus uji materi di mana MK membatalkan kebijakan pemerintah, menggambarkan dua kondisi penting.

Pertama,kebijakan pendidikan tersebut tidak memiliki basis filosofis yang substansial. Faktanya, dalam persidangan, berbagai asumsi dan rasionalisasi yang dibangun pemerintah terbantahkan oleh pihak penggugat. Pihak pemerintah lemah dalam membangun filosofi kebijakan pendidikan. Kedua, dibatalkannya beberapa kebijakan pendidikan menggambarkan juga buruknya kemampuan hukum dan legalitas pemerintah dalam perdebatan di persidangan MK.

Visi dan Filosofis

Apa pun kebijakan pendidikan harus dibangun oleh rasionalisasi dan filosofi pendidikan yang kuat, tidak hanya berdasarkan selera dan kepentingan penguasa, apalagi dipaksakan. Beberapa kebijakan pendidikan yang dibatalkan sangat kuat mencerminkan selera dan kepentingan pen g u a s a dibandingkan mengakomodasi kepentingan aktor-aktor pendidikan di lapangan yang merasakan getirnya mengelola pendidikan.

Lihat misalnya kebijakan perubahan Kurikulum 2013 yang sama sekali tidak melibatkan guru sejak awal pembahasan desainnya. Semua dilaku-kan secara top down. Guru hanya tinggal m e n e r i m a produk akhir yang sudah jadi. Guru ibarat robot pendidikan. Kebijakan penghapusan RSBI setali tiga uang.Sekarang guru dan murid yang menjadi korban dari politik eksperimen pemerintah.Berapa biaya yang sudah dikeluarkan orang tua yang menyekolahkan anaknya di RSBI?

Bagaimana perasaan dan suasana kebatinan muridmurid cerdas tapi miskin,yang seharusnya bisa masuk ke kelas RSBI,tapi tersingkir oleh murid dari kalangan mampu? Kurikulum RSBI diotakatik sesuai dengan kemauan penguasa.Sekolah RSBI ramairamai melakukan proyek sister school ke luar negeri dengan biaya yang tidak sedikit.Pendidikan bukan alat eksperimen penguasa.Penguasa tidak bisa memaksakan kepentingan tanpa membaca suasana psikologis masyarakat di lapangan.

Kebijakan pendidikan dengan model top downadalah warisan lama yang ketinggalan zaman. Kebijakan pendidikan yang dibangun harus berbasiskan kepentingan dan partisipasi masyarakat pendidikan.Pola yang harus dilakukan adalah bottom up. Guru adalah aktor utama pendidikan di lapangan.Dalam perubahan Kurikulum 2013, seharusnya sejak awal guru yang diwakili berbagai organisasi profesi bisa duduk bersama membahas aspirasi dan kebutuhan kurikulum pendidikan.

Guru dengan asosiasinya memiliki suara dan aspirasi yang harus didengar oleh pemerintah sejak awal, bukan mengundang mereka dalam uji publik.Mengundang guru hanya dalam uji publik adalah kesalahan berpikir dalam perubahan kebijakan. Kebijakan pendidikan tanpa dibangun secara lebih filosofis hanya akan menjadi ke-bijakan yang rapuh.Visi yang harus dibangun adalah kurikulum yang memiliki semangat kemanusiaan (humanisme), berbasiskan prinsip demokratis dan menjunjung tinggi nasionalisme.

Tiga visi ini diharapkan menjadi basis filosofis kebijakan pendidikan. Adanya penguatan visi ini diharapkan mampu menjadi moral bagi gerak pendidikan yang semakin kompleks tantangan dan dinamikanya. Berbagai kasus kekerasan, tawuran, bullying, dan ancaman pornografi di kalangan pelajar dapat dicegah dengan kuatnya visi dan filosofis kurikulum.Visi ini penting dibangun agar kebijakan pendidikan tidak dalam bentuk cek kosong yang miskin dengan kekuatan filosofisnya. Dengan dialektika ini,kebijakan pendidikan akan lebih visioner dan strategis.Tidak kontraproduktif sesuai selera dan kepentingan pemerintah. (Sumber: Seputar Indonesia, 15 Januari 2013)

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & Kandidat PhD Sosiologi Pendidikan Université Lumière Lyon 2, Perancis

Dari Kepemimpinan Elitis ke Populis

Oleh Rakhmat Hidayat

Pilkada Jakarta putaran pertama bukan saja menghasilkan kemenangan untuk pasangan Jokowi-Basuki. Kemenangan Jokowi-Basuki juga menjadi bahan analisis menarik berbagai kalangan dari berbagai perspektif.

Berbagai analisis ahli politik yang dilengkapi dengan berbagai survei maupun jajak pendapat dengan rumusan metodologi meleset. Pilkada Jakarta putaran pertama menunjukkan kontestasi dua tipologi kepemimpinan yang antagonistis. Studi kepemimpinan dalam diskursus ilmu sosial maupun studi politik sudah lama dirintis Max Weber.Weber mengemukakan tiga tipe kepemimpinan yaitu birokratis, karismatik, dan tradisional.

Dalam studinya ini,Weber mengakui bahwa tipe kepemimpinan itu fenomena situasional dan bergerak dinamis masing-masing tipe.Kepemimpinan merupakan entitas melekat dalam dinamika politik Indonesia. Akselerasi politik nasional dibangun dengan kuatnya kepemimpinan yang mampu mentransformasikan pendidikan politik kepada konstituennya. Membangun kepemimpinan yang kuat juga menjadi problem di tengah krisis kepemimpinan yang terjadi di Indonesia.

Weber tidak sedang berteori Pilkada Jakarta. Tapi analisis Weber menjadi signifikan untuk memetakan bagaimana situasional kepemimpinan dari kandidat Jokowi dan Foke. Unggulnya Jokowi dari Foke dipengaruhi secara signifikan dari sosok kepemimpinan Jokowi selama kampanye berlangsung. Meskipun sebenarnya tipologi kepemimpinan Jokowi tidak dibangun instan selama kampanye berlangsung.

Tipologi itu secara embedded sudah kuat dalam Jokowi sejak 2005 ketika ia menjadi Wali Kota Surakarta.Model kepemimpinan merakyat,informal,dan antibirokratis kuat ditampilkan dalam sosok Jokowi. Jokowi setiap harinya selalu berkeliling ke pelosok kampung- kampung di Surakarta. Jokowi menyebut kegiatan berkeliling kampung sebagai “manajemen kontrol” untuk mendapatkan berbagai masalah yang dialami masyarakat.

Di sana juga dia langsung mencarikan solusi untuk diformulasikan kebijakan pemerintah. Dia tak pernah mengambil pusing masalah ajudan maupun protokoler. Jokowi juga selalu akrab dengan kalangan media. Dia tak pernah menolak permintaan wawancara dari kalangan media, peneliti, maupun mahasiswa yang ingin menggali pengalamannya sebagai bahan penelitian.

Antitesis

Foke berbeda dengan Jokowi yang sekaligus menjadi antitesisnya. Foke memiliki jam terbang sangat panjang dalam dunia birokrasi Jakarta. Puncak karier sebagai birokrat mengantarkan dirinya sebagai sekretaris daerah DKI Jakarta, wakil gubernur, hingga mengantarkannya menjadi gubernur Jakarta.Pengalaman birokrasi ini menjadikan Foke memiliki cara berpikir yang prosedural, rasional, birokratis, dan formalistik.

Belum lagi, secara akademik Foke adalah lulusan Jerman. Cara berpikir Jerman dan Eropa yang kuat dengan tradisi rasionalistik berpengaruh dalam tipe kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan Foke yang formalistik itu sangat tampak pada kampanye pilkada DKI Jakarta. Jika Jokowi keluar-masuk kampung menyapa warga Jakarta,Foke tak melakukan itu. Foke bersama pasangannya lebih sering berkampanye dengan berorasi di gedung-gedung dengan mendatangkan artis Ibu Kota papan atas.

Kampanye Foke sering dihadiri elite partai politik yang mendukungnya. Beberapa kali Foke juga tidak memenuhi undangan media televisi maupun perguruan tinggi di Jakarta dalam acara debat publik. Undangan terhormat dari kampus sekelas Universitas Indonesia (UI) pun tak dihadiri Foke.Kesan yang kuat,ketidakhadiran itu memberikan citra arogan kepada publik. Ketidakhadiran itu justru menjadi kesempatan kandidat lain untuk menyampaikan visi dan misinya. Foke juga sering tak ramah dengan media.

Ketidakhadiran Foke dalam berbagai undangan diskusi maupun debat publik menunjukkan tidak ada kemauan bersilaturahmi dengan masyarakat.Kira-kira kita bisa berpikir, pada saat masih calon gubernur saja diundang warga tak hadir, apalagi setelah terpilih kembali gubernur, diundang warganya pasti tak hadir. Padahal, berbagai undangan tersebut bisa menjadi ruang mencairkan pola komunikasi Foke yang kaku lebih dinamis.

Lagi-lagi, Foke menggunakan prosedural formal bahwa berbagai undangan diskusi tersebut belum resmi diputuskan KPU Jakarta.Beberapa kali pada saat wawancara sangat terlihat Foke marah maupun membentak para wartawan yang mengelilinginya. Dengan konteks ini,Jokowi merepresentasikan tipologi populis,sementara Foke mewakili tipologi elitis.

Kepemimpinan Autentik

Hasil pilkada putaran pertama menunjukkan tipologi kepemimpinan seperti Jokowi- Basuki-lah yang diharapkan warga Jakarta. Mereka sudah jenuh dengan karakter pemimpin mainstream yang formalistik, birokratis, dan menjaga jarak dengan warganya. Patut dicatat juga bahwa Pilkada Jakarta dapat menjadi barometer politik nasional. Suksesi kepemimpinan nasional akan berlangsung pada 2014.

Pertarungan sosok kepemimpinan Jokowi-Basuki versus Foke-Nara bisa menjadi referensi politik bagi pemilih dan politisi yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.Pada Pemilu 2014 bisa jadi rakyat Indonesia mengharapkan tipologi kepemimpinan seperti Jokowi. Jika Jokowi bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta, ini menjadi sejarah penting kepemimpinan Jakarta yang banyak didominasi oleh kalangan militer.

Pasca berlangsungnya putaran pertama muncul berbagai komentar dan kritik dari elite Partai Demokrat maupun partai pendukung Foke. Foke diminta mengubah gaya dan pendekatan menjelang putaran kedua. Salah satu partai politik pendukung Foke mengajukan syarat melanjutkan koalisi jika Foke bisa mengubah pendekatan kepada rakyat.

Foke dalam pernyataannya mengatakan pada putaran kedua akan melakukan koalisi dengan rakyat. Jika dibandingkan Jokowi, Foke tertinggal jauh dalam koalisi dengan rakyat. Sadar dengan kelemahannya, Foke beberapa kali lebih terkesan merakyat dalam beberapa peristiwa. Misalnya,mengunjungi korban kecelakaan bus Transjakarta, mengunjungi hari pertama masuk sekolah di sebuah sekolah dasar, maupun mengadakan pasar rakyat di mana Foke langsung melayani pembelian barang-barang murah tersebut.

Foke berusaha keluar dari kungkungan gaya formalistiknya. Tidak dimungkiri juga perubahan gaya tersebut bukan cenderung artifisial.Kelihatan tidak natural dan lebih kepada pencitraan dirinya.Tipologi kepemimpinan tidak bisa diubah secara instan dalam hitungan hari saja.

Kepemimpinan dihasilkan dari pergulatan panjang seorang aktor sosial dalam lingkungan sosialnya. Pergulatan itulah yang memproduksi tipologi kepemimpinan autentik, bukan kepemimpinan instan. (Sumber: Seputar Indonesia, 25 Juli 2012)).

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta & Kandidat PhD Université Lumière Lyon 2 France.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,759 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.