Posts Tagged 'peradilan agama'

Kedudukan Fatwa MUI Pasca Amandemen UU Peradilan Agama (Bagian III)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Tulisan ini dengan judul aslinya; ”Domiciling Religious Advices ‘MUI’ Concerning Solving Of Disputes Through ‘BASYARNAS’ After Of Act Number 3 Year 2006 Concerning Religious Court, akan dipresentasikan Rahayu Hartini dalam Seminar Internasional dengan tajuk “The Inaugural International Workshop And Seminar On Siyar & Islamic State Practices In International Law”, diselenggarakan oleh Faculty Undang-undang, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tanggal 18-19 November 2009, di Oriental Crystal Hotel, Kajang, Malaysia. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 16 Nopember 2009. Bagian II, edisi Kamis 19 Nopember 2009. Bagian III, edisi Senin 23 Nopember 2009.

1. Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Positif
Secara hierarkhi dalam pengaturan perundangan dalam UU No. 10 Tahun 2004 adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang/ Perpu; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah. Kalau dilihat secara hierarkhi, maka posisi Fatwa tidak ada. Akan tetapi dalam sumber hukum kita dengan Pancasila sebagai groundnorm bangsa secara falsafi demi kepastian hukum dengan mewujudkan negara hukum (Dudu Duswara Machmudin, 2003:77-102).

Sumber hukum materiil adalah beberapa faktor yang dapat menentukan isi hukum. Diantara beberapa faktor yang dapat menentukan isi hukum, yaitu faktor idiil dan riil. Faktor idiil adalah beberapa patokan yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pada pembentuk undang-undang maupun para pembentuk hukum lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan faktor riil adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan. Yang termasuk faktor riil ini adalah (1) struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat; (2) adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi pola tingkah laku yang tetap; (3) keyakinan tentang agama dan kesusilaan; (4) berbagai gejala dalam masyarakat.

Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya, yaitu perasaan hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum yang menjadi faktor penentu dari isi hukum, sedangkan sumber-sumber hukum formal, yaitu yang menjadi determinan formal membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum (Dudu Duswara Machmudin, 2003:77-102), yang dapat dibedakan menjadi lima, yaitu (1) undang-undang (statue); (2) kebiasaan dan adat (custom); traktat (treaty); (4) yurisprudensi (case law, judge made law); (5) pendapat ahli hukum terkenal (doctrine).

Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era reformasi dan dalam waktu bersamaan dalam kondisi yang krisis seperti sekarang ini, hukum Islam atau fiqh mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan peradilan agama, seperti selama ini. Naum juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam konteks menempatkan fiqh sebagai salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fiqh atau hukum Islam menjadi sumber kajian sekaligus sumber hukum matriil (Qodry Azizy, 2004:247-252).

Bukan pula hanya sekadar mentransfer fiqh yang merupakan produk beberapa abad yang lalu. Tapi juga tidak berarti harus membuang begitu saja hasil pemikiran fuqaha` masa yang silam. Pemikiran atau karya fuqaha` masa lalu merupakan living knowledge yang sangat berarti bagi pemikir masa kini. Bahkan juga tidak mustahil kalau juga menjadi sumber pemikiran sekarang, sebagai proses historical continuity dalam tradisi akademik (Qodry Azizy, 2004:247-252).

Kalau menempatkan fiqh atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam takaran oprasional atau hukum materiil, fiqh dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur atau alur, antara lain adalah (Qodry Azizy, 2004:247-252).

Pertama adalah dalam peraturan perundang-undangan. Di sini fiqh dapat berperan baik sebagai hukum materiil (esensi hukum) ataupun fiqh dalam konteks etika atau moralitas hukum. Perlu kita sadari bahwa al-ahkam al-khamsah itu pada dasarnya konsep etika atau moral, yang sangat mudah untuk berkiprah dalam dunia ilmu hukum atau filsafat hukum. Dengan kata lain, kitab-kitab yang membahas fiqh dapat diposisikan sebagai rechboek, di satu sisi; dan isinya yang merupakan pendapat ahli hukum Islam dapat diposisikan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum. Baik sebagai rechboek maupun sebagai doktrin, fiqh atau hukum Islam dengan jelas dapat menjadi sumber pembuatan perundang-undangan.

Kedua adalah sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana Peraturan Pemerintah; namun dalam konteks kedisiplinan secara administratif, meskipun pada akhirnya berkaitan dengan nilai legislasi pula.

Ketiga adalah yurisprudensi. Ungkapan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memutuskan perkara dengan asalan hukum belum ada adalah kesempatan emas untuk menjadikan fiqh disebut dengan ijtihad. Suatu Hadits yang sering dikutip dalam pembahasan mengenai ilmu hukum Islam. Hakim dapat melakukan analogi dan interpretasi hukum, sebagaimana biasa sekali dibahas dalam ilmu ushul fiqh dan ilmu fiqh. Fiqh secara legal formal dapat dijadikan landasan dan pertimbangan hakim untuk memberi putusan hukum (Qodry Azizy, 2004:247-252).

Keempat adalah sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara. Kalau kita amati perjalanan hukum di Indonesia tampak akan menuju pada kedudukan arbitrase. Artinya, seorang Hakim akan mengeluarkan putusan hukum tidak lepas sama sekali dari proses yang dilakukan oleh mereka yang berperkara, yang dalam hal ini melibatkan secara langsung pengacara, jaksa, saksi, dan lainnya.

Kelima adalah sumber ilmu hukum atau filsafat hukum (jurisprudence atau philosophy of law). Dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional yang kita miliki, sudah waktunya untuk meletakkan pada posisi yang proporsional bahwa secara umum hukum Islam mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum barat.

Keenam adalah sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (customary law atau living law). Ini yang biasanya disebut dengan pembudayaan nilai-nilai Islam atau Islam kultural. Dalam pembahasan ushul fiqh dikenal istilah `urf (kebiasaan) dan `adah (adat), sehingga ada kaidah al`adah muhakkamah (adat dapat dijadikan landasan penetapan hukum).

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
1. Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Islam; fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Hukum Islam yang berlandaskan al-Qur`an dan al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para mufti.

2. Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Positif; apabila menempatkan fiqh atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam takaran oprasional/ hukum materiil, fiqh dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur yaitu:

a. dalam peraturan perundang-undangan, fiqh berperan sebagai hukum materiil, atau dalam konteks etika/moralitas hukum.

b. Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana PP;

c. Yurisprudensi. Fiqh secara legal formal dapat dijadikan landasan dan pertimbangan hakim untuk memberi putusan hukum.

d. Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara.

e. Sumber ilmu hukum atau filsafat hukum.

f. Sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (living law).

2. Saran
a. Agar tidak bertentangan dengan UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, maka ketentuan penyelesaian sengketa dalam Fatwa MUI harus segera dirubah disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 2006, kecuali ada klausul arbitrase maka Basyarnas lah yang berwenang untuk menyelesaikannya.

b. Efektifitas fatwa sangat tergantung pada kesadaran hukum masyarakat, karena fatwa tidak bisa dipaksakan, maka sosialisasi fatwa sangatlah penting, agar fatwa bisa difahami dan ditaati oleh masyarakat.

c. Supaya ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI semuanya yang mengatur lembaga keuangan syari`ah, dinaikkan statusnya minimal setingkat dengan Peraturan BI/Undang-Undang atau bila perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada syari`at dengan mengacu pada hierarkhi perundangan nasional yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004.

d. Kesadaran umat Islam secara kaffah (menyeluruh) terhadap kesadaran hukum Islam dalam aplikasi ekonomi syari`ah dari awal hingga berakhirnya perjanjian.

Tentang Penulis:
Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sedang studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Email: rahayuhartini@yahoo.co.id

V. DAFTAR PUSTAKA

  • Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad (2006), Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Group); Bandung.
  • Amin, Ma’ruf (2005), Edukasi Profesional Syari`ah Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari`ah Kontemporer, Renaisan; Jakarta.
  • Antonio, Muhammad Syafi`i (2002), Bank Syari`ah; dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press dengan Tazkia Cendekia; Jakarta.
  • Azizy, A. Qodry (2004), Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Gama Media; Yogyakarta.
  • Bisri, Cik Hasan (2003), Model Penelitian Fiqh; Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian, Prenada Media; Jakarta.
  • Dewi, Gemala (2006), Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari`ah, Prenada Media Group; Jakarta.
  • Fatah, Rahadi Abdul (2006), Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam, PT.Bumi Aksara; Jakarta.
  • Firdausi, M (peny.) (2005), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari`ah Kontemporer, Renaisan; Jakarta.
  • Hartini, Rahayu (2006), Hukum Komersial, UMM Press; Malang.
  • Ibrahim, Johnny (2006), Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media; Malang.
  • Iskandar, M. Pramudya, Peluang Karir di Perbankan Syari`ah, makalah Workshop Hukum Bisnis Syari`ah, Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri Malang, 5 Sptember 2006.
  • Khallaf, Abdul Wahab (1978), ‘Ilm Ushul al Fiqh., Dar al-Falah; Kairo.
  • Machmudin, Dudu Duswara (2003), Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa, PT. Refika Aditama; Jakarta.
  • Marzuki, Peter Mahmud (2006), Penelitian Hukum, Prenada Media Group; Jakarta.
  • Mubarok, Jaih (2004), Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari`ah di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy; Bandung.
  • Muhammad (2000), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari`ah, UII Press; Yogyakarta.
  • Muhammad (ed.) (2004), Bank Syari`ah; Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman, Ekonisia; Yogyakarta.
  • Sholahuddin, M (2000). Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam, Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta; Surakarta.
  • Soemartono, Gatot (2006), Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
  • Suparman, Eman (2004), Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, Tata Nusa; Jakarta.
  • Syihabuddin, Hukum Bisnis Ekonomi, makalah Workshop Hukum Bisnis Syari`ah, Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri Malang, 2006.
  • Wirdyaningsih (2005), Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Prenada Media; Jakarta.
  • Zahrah, Muhammad Abu (1999), Ushul Fiqh, Pustaka Firdaus; Jakarta.
  • ——————— (2003), Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisis Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
  • ———————- (2003), Himpunan Fatwa Dewan Syari`ah Nasional, Edisi Kedua, DSN-MUI dengan Bank Indonesia; Jakarta.

Undang-undang:

  • Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV.
  • Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004.
  • Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR.
  • Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
  • Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang revisi terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
  • Fatwa-fatwa DSN-MUI dalam bidang kegiatan ekonomi syari`ah.

Internet/Website:



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,434,450 hits
Juli 2014
S S R K J S M
« Jun    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.