Posts Tagged 'peradilan agama'

Kedudukan Fatwa MUI Pasca Amandemen UU Peradilan Agama (Bagian III)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Tulisan ini dengan judul aslinya; ”Domiciling Religious Advices ‘MUI’ Concerning Solving Of Disputes Through ‘BASYARNAS’ After Of Act Number 3 Year 2006 Concerning Religious Court, akan dipresentasikan Rahayu Hartini dalam Seminar Internasional dengan tajuk “The Inaugural International Workshop And Seminar On Siyar & Islamic State Practices In International Law”, diselenggarakan oleh Faculty Undang-undang, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tanggal 18-19 November 2009, di Oriental Crystal Hotel, Kajang, Malaysia. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 16 Nopember 2009. Bagian II, edisi Kamis 19 Nopember 2009. Bagian III, edisi Senin 23 Nopember 2009.

1. Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Positif
Secara hierarkhi dalam pengaturan perundangan dalam UU No. 10 Tahun 2004 adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang/ Perpu; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah. Kalau dilihat secara hierarkhi, maka posisi Fatwa tidak ada. Akan tetapi dalam sumber hukum kita dengan Pancasila sebagai groundnorm bangsa secara falsafi demi kepastian hukum dengan mewujudkan negara hukum (Dudu Duswara Machmudin, 2003:77-102).

Sumber hukum materiil adalah beberapa faktor yang dapat menentukan isi hukum. Diantara beberapa faktor yang dapat menentukan isi hukum, yaitu faktor idiil dan riil. Faktor idiil adalah beberapa patokan yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pada pembentuk undang-undang maupun para pembentuk hukum lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan faktor riil adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan. Yang termasuk faktor riil ini adalah (1) struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat; (2) adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi pola tingkah laku yang tetap; (3) keyakinan tentang agama dan kesusilaan; (4) berbagai gejala dalam masyarakat.

Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya, yaitu perasaan hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum yang menjadi faktor penentu dari isi hukum, sedangkan sumber-sumber hukum formal, yaitu yang menjadi determinan formal membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum (Dudu Duswara Machmudin, 2003:77-102), yang dapat dibedakan menjadi lima, yaitu (1) undang-undang (statue); (2) kebiasaan dan adat (custom); traktat (treaty); (4) yurisprudensi (case law, judge made law); (5) pendapat ahli hukum terkenal (doctrine).

Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era reformasi dan dalam waktu bersamaan dalam kondisi yang krisis seperti sekarang ini, hukum Islam atau fiqh mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan peradilan agama, seperti selama ini. Naum juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam konteks menempatkan fiqh sebagai salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fiqh atau hukum Islam menjadi sumber kajian sekaligus sumber hukum matriil (Qodry Azizy, 2004:247-252).

Bukan pula hanya sekadar mentransfer fiqh yang merupakan produk beberapa abad yang lalu. Tapi juga tidak berarti harus membuang begitu saja hasil pemikiran fuqaha` masa yang silam. Pemikiran atau karya fuqaha` masa lalu merupakan living knowledge yang sangat berarti bagi pemikir masa kini. Bahkan juga tidak mustahil kalau juga menjadi sumber pemikiran sekarang, sebagai proses historical continuity dalam tradisi akademik (Qodry Azizy, 2004:247-252).

Kalau menempatkan fiqh atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam takaran oprasional atau hukum materiil, fiqh dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur atau alur, antara lain adalah (Qodry Azizy, 2004:247-252).

Pertama adalah dalam peraturan perundang-undangan. Di sini fiqh dapat berperan baik sebagai hukum materiil (esensi hukum) ataupun fiqh dalam konteks etika atau moralitas hukum. Perlu kita sadari bahwa al-ahkam al-khamsah itu pada dasarnya konsep etika atau moral, yang sangat mudah untuk berkiprah dalam dunia ilmu hukum atau filsafat hukum. Dengan kata lain, kitab-kitab yang membahas fiqh dapat diposisikan sebagai rechboek, di satu sisi; dan isinya yang merupakan pendapat ahli hukum Islam dapat diposisikan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum. Baik sebagai rechboek maupun sebagai doktrin, fiqh atau hukum Islam dengan jelas dapat menjadi sumber pembuatan perundang-undangan.

Kedua adalah sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana Peraturan Pemerintah; namun dalam konteks kedisiplinan secara administratif, meskipun pada akhirnya berkaitan dengan nilai legislasi pula.

Ketiga adalah yurisprudensi. Ungkapan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memutuskan perkara dengan asalan hukum belum ada adalah kesempatan emas untuk menjadikan fiqh disebut dengan ijtihad. Suatu Hadits yang sering dikutip dalam pembahasan mengenai ilmu hukum Islam. Hakim dapat melakukan analogi dan interpretasi hukum, sebagaimana biasa sekali dibahas dalam ilmu ushul fiqh dan ilmu fiqh. Fiqh secara legal formal dapat dijadikan landasan dan pertimbangan hakim untuk memberi putusan hukum (Qodry Azizy, 2004:247-252).

Keempat adalah sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara. Kalau kita amati perjalanan hukum di Indonesia tampak akan menuju pada kedudukan arbitrase. Artinya, seorang Hakim akan mengeluarkan putusan hukum tidak lepas sama sekali dari proses yang dilakukan oleh mereka yang berperkara, yang dalam hal ini melibatkan secara langsung pengacara, jaksa, saksi, dan lainnya.

Kelima adalah sumber ilmu hukum atau filsafat hukum (jurisprudence atau philosophy of law). Dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional yang kita miliki, sudah waktunya untuk meletakkan pada posisi yang proporsional bahwa secara umum hukum Islam mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum barat.

Keenam adalah sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (customary law atau living law). Ini yang biasanya disebut dengan pembudayaan nilai-nilai Islam atau Islam kultural. Dalam pembahasan ushul fiqh dikenal istilah `urf (kebiasaan) dan `adah (adat), sehingga ada kaidah al`adah muhakkamah (adat dapat dijadikan landasan penetapan hukum).

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
1. Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Islam; fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Hukum Islam yang berlandaskan al-Qur`an dan al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para mufti.

2. Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Positif; apabila menempatkan fiqh atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam takaran oprasional/ hukum materiil, fiqh dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur yaitu:

a. dalam peraturan perundang-undangan, fiqh berperan sebagai hukum materiil, atau dalam konteks etika/moralitas hukum.

b. Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana PP;

c. Yurisprudensi. Fiqh secara legal formal dapat dijadikan landasan dan pertimbangan hakim untuk memberi putusan hukum.

d. Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara.

e. Sumber ilmu hukum atau filsafat hukum.

f. Sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (living law).

2. Saran
a. Agar tidak bertentangan dengan UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, maka ketentuan penyelesaian sengketa dalam Fatwa MUI harus segera dirubah disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 2006, kecuali ada klausul arbitrase maka Basyarnas lah yang berwenang untuk menyelesaikannya.

b. Efektifitas fatwa sangat tergantung pada kesadaran hukum masyarakat, karena fatwa tidak bisa dipaksakan, maka sosialisasi fatwa sangatlah penting, agar fatwa bisa difahami dan ditaati oleh masyarakat.

c. Supaya ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI semuanya yang mengatur lembaga keuangan syari`ah, dinaikkan statusnya minimal setingkat dengan Peraturan BI/Undang-Undang atau bila perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada syari`at dengan mengacu pada hierarkhi perundangan nasional yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004.

d. Kesadaran umat Islam secara kaffah (menyeluruh) terhadap kesadaran hukum Islam dalam aplikasi ekonomi syari`ah dari awal hingga berakhirnya perjanjian.

Tentang Penulis:
Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sedang studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Email: rahayuhartini@yahoo.co.id

V. DAFTAR PUSTAKA

  • Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad (2006), Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Group); Bandung.
  • Amin, Ma’ruf (2005), Edukasi Profesional Syari`ah Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari`ah Kontemporer, Renaisan; Jakarta.
  • Antonio, Muhammad Syafi`i (2002), Bank Syari`ah; dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press dengan Tazkia Cendekia; Jakarta.
  • Azizy, A. Qodry (2004), Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Gama Media; Yogyakarta.
  • Bisri, Cik Hasan (2003), Model Penelitian Fiqh; Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian, Prenada Media; Jakarta.
  • Dewi, Gemala (2006), Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari`ah, Prenada Media Group; Jakarta.
  • Fatah, Rahadi Abdul (2006), Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam, PT.Bumi Aksara; Jakarta.
  • Firdausi, M (peny.) (2005), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari`ah Kontemporer, Renaisan; Jakarta.
  • Hartini, Rahayu (2006), Hukum Komersial, UMM Press; Malang.
  • Ibrahim, Johnny (2006), Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media; Malang.
  • Iskandar, M. Pramudya, Peluang Karir di Perbankan Syari`ah, makalah Workshop Hukum Bisnis Syari`ah, Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri Malang, 5 Sptember 2006.
  • Khallaf, Abdul Wahab (1978), ‘Ilm Ushul al Fiqh., Dar al-Falah; Kairo.
  • Machmudin, Dudu Duswara (2003), Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa, PT. Refika Aditama; Jakarta.
  • Marzuki, Peter Mahmud (2006), Penelitian Hukum, Prenada Media Group; Jakarta.
  • Mubarok, Jaih (2004), Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari`ah di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy; Bandung.
  • Muhammad (2000), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari`ah, UII Press; Yogyakarta.
  • Muhammad (ed.) (2004), Bank Syari`ah; Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman, Ekonisia; Yogyakarta.
  • Sholahuddin, M (2000). Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam, Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta; Surakarta.
  • Soemartono, Gatot (2006), Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
  • Suparman, Eman (2004), Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, Tata Nusa; Jakarta.
  • Syihabuddin, Hukum Bisnis Ekonomi, makalah Workshop Hukum Bisnis Syari`ah, Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri Malang, 2006.
  • Wirdyaningsih (2005), Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Prenada Media; Jakarta.
  • Zahrah, Muhammad Abu (1999), Ushul Fiqh, Pustaka Firdaus; Jakarta.
  • ——————— (2003), Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisis Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
  • ———————- (2003), Himpunan Fatwa Dewan Syari`ah Nasional, Edisi Kedua, DSN-MUI dengan Bank Indonesia; Jakarta.

Undang-undang:

  • Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV.
  • Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004.
  • Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR.
  • Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
  • Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang revisi terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
  • Fatwa-fatwa DSN-MUI dalam bidang kegiatan ekonomi syari`ah.

Internet/Website:

Kedudukan Fatwa MUI Pasca Amandemen UU Peradilan Agama (Bagian II)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Tulisan ini dengan judul aslinya; ”Domiciling Religious Advices ‘MUI’ Concerning Solving Of Disputes Through ‘BASYARNAS’ After Of Act Number 3 Year 2006 Concerning Religious Court, akan dipresentasikan Rahayu Hartini dalam Seminar Internasional dengan tajuk “The Inaugural International Workshop And Seminar On Siyar & Islamic State Practices In International Law”, diselenggarakan oleh Faculty Undang-undang, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tanggal 18-19 November 2009, di Oriental Crystal Hotel, Kajang, Malaysia. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 16 Nopember 2009. Bagian II, edisi Kamis 19 Nopember 2009. Bagian III, edisi Senin 23 Nopember 2009.

1. Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006
Dengan lahirnya perubahan UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut sengketa ekonomi Islam beralih ke Pengadilan Agama (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006). Menurut penjelasan Pasal 49 huruf i, bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, meliputi 11 bidang yaitu: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan bisnis syari’ah (lihat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006).

Kekuatan Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syari`ah menurut Wirdyaningsih, (2005; 295-296) adalah (1) adanya SDM yang sudah memahami permasalahan syari`ah; (2) adanya kewenangan absolut; (3) mayoritas masyarakat Indonesia tentang kesadaran hukum Islam. Akan tetapi kelemahannya adalah (1) pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa dalam beracara masih menggunakan sistem dualisme hukum karena pada satu sisi hukum acara yang dipakai adalah hukum acara perdata barat; (2) masih barunya lembaga Basyarnas yang mengkibatkan kurang pengalaman dalam proses penyelesaian sengketa yang ada; (3) adanya kekhawatiran akibat keraguan pelaku LKS terhadap kemampuan dari Pengadilan Agama memberikan rasa keadilan (Wirdyaningsih, 2005: 296).

Disamping itu juga diharapkan adanya regulasi perubahan dari UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. hal ini penting sebagai penyeimbang dari adanya UU No. 3 Tahun 2004 sebagai perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan regulasi tersebut penting karena adanya dualisme kewenangan absolut dalam sengketa ekonomi Islam dan konvensional.

Pasca UU No. 3 Tahun 2006 disahkan, muncul 4 (empat) buah fatwa MUI-DSN yang dikeluarkan, yaitu (1) fatwa tentang mudharabah musytarakah (No. 52/DSN-MUI/III/2006); (2) fatwa wakalah bi ujrah (No. 52/DSN-MUI/III/2006); (3) fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru` pada asuransi syari`ah; (4) fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang mudharabah musytarakah pada Asuransi Syari`ah. Dalam 4 fatwa tersebut dalam klausula penutup disebutkan apabila terjadi perselisihan, maka diselesaikan melalui badan Basyarnas setelah terjadi kesepakatan para pihak.

Menurut peneliti hal ini perlu dicermati karena terjadi dualisme pengaturan terkait dengan penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang ekonomi syariah. Ketentuan dalam fatwa ini jelas bertentangan dengan undang-undang Peradilan Agama yang baru, hal ini bisa saja terjadi karena ketidak tahuan MUI akan disahkannya UU Peradilan Agama yang baru atau yang pasti MUI tidak teliti dalam memberikan fatwa khususnya yang terkait dengan ketentuan penyelesaian sengketa bidang ekonomi syari’ah. Sehingga ketentuan dalam fatwa tersebut (bahkan ada sekitar 52 fatwa DSN-MUI) yang harus segera dirubah disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 2006, yakni wewenang Pengadilan untuk menyelesaikannya kecuali apabila ada klausula arbitrase maka bisa merujuk UU Arbitrase yang pada akhirnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI untuk diselesaikan oleh Basyarnas karena menyangkut kegiatan ekonomi di bidang syari’ah.

1. Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Islam
Fatwa dikeluarkan oleh para ulama/ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan (Rahadi Abdul Fatah, 2006:76). Seorang mufti dapat mengeluarkan suatu fatwa apabila terpenuhi empat syarat mutlak, yakni (1) orang tersebut harus dan memahami bahasa arab dengan sempurna dari segala seginya; (2) orang tersebut mengetahui ilmu al-Qur`an dengan sempurna dari segala seginya, yakni berkaitan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh al-Qur`an dan mengetahui secara persis cara-cara pengambilan hukum (istinbath al-hukmi) dari ayat-ayat tersebut.

Ada korelasi yang erat antara fatwa dan ijtihad, fatwa itu sendiri merupakan hasil ijtihad para ahli/pakar yang mampu menggali syari`at Islam secara canggih, kemudian dari hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam bentuk keagamaan, baik yang bersifat lisan ataupun tidak. Dengan adanya fatwa dan ijtihad maka secara konkret ajaran-ajaran Islam akan berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia, sekaligus Islam akan kokoh dan memasyarakat di alam ini (Rahadi Abdul Fatah, 2006:108).

Fatwa dan ijtihad terjadi hubungan saling interdependensi, sebab hasil ijtihad para ahli itu akan lahir dalam bentuk fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan masyarakat Islam. Hakikatnya hukum-hukum yang dikembangkan itu selaras dengan masyarakat itu sendiri yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam arti iijtihad dan fatwa akan selalu mengikuti perkembangan pemikiran masyarakat pada umumnya (Rahadi Abdul Fatah, 2006:78).

Dalam hukum Islam, dalam proses istinbath pengambilan hukum diatur dalam suatu kajian keilmuan tersendiri. Dalam ilmu hukum Islam disebut ilmu Ushul Fiqh. Secara umum pengertiannya adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum fiqh, atau dengan kata lain adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar`i (Muhammad Abu Zahrah, 1999:3).

Objek pembahasan ushul fiqh adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fiqh di dalam menggali hukum syara` sehingga ia tidak keluar dari jalur yang benar. Juga meliputi pembahasan tentang: maslahat yang bertentangan dengan qiyas yang secara global disebut ihtihsan, hukum-hukum syara` beserta tujuannya, pembagiannya, rukhsah, `azimah dan lain sebagainya sebagai kategori metodologi yang dipergunakan oleh ahli fiqh untuk menggali hukum syara`(Muhammad Abu Zahrah, 1999:6).

Ilmu ushul fiqh selalu mengembalikan dalil-dalil hukum syara` kepada Allah SWT. Sedangkan dalil-dalil yang ada hanyalah berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Al-Qur`an-lah yang menyatakan hukum-hukum Allah terhadap manusia, sementara Hadits berfungsi sebagai penjelas yang merinci al-Qur`an, karena Rasulullah SAW tidak mengucapkan sesuatu menurut kemauan hawa nafsunya. Sedangkan dalil yang lain adalah merupakan cabang (bagian) yang mengikut pada kedua sumber tersebut (Muhammad Abu Zahrah, 1999:7).

Dalam kaedah landasan hukum yang dipakai dalam ilmu ushul fiqh secara urut adalah sebagai berikut; (1) al-Qur`an, (2) al-Hadits, (3) Ijma adalah salah satu dalil syara` yang memiliki tingkat kekuatan argumentative setingkat dibawah dalil-dalil nash al-Qur`an dan Hadits. (4) Qiyas adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur`an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash akan tetapi ada persamaan `illat-nya. (5) Istihsan adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakuakn penyimpangan itu, (6)`Urf adalah bentuk-bentuk mu`amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat, (7) Maslahah Mursalah adalah pertimbangan kepentingan hukum yang sifatnya hakiki yang meliputi lima jaminan dasar, yaitu; (a) keselamatan keyakinan agama; (b) keselamatan jiwa; (c) keselamatan akal; (d) keselamatan keluarga dan keturunan; (e) keselamatan harta benda. al-Dzari`ah adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan dikarenakan ketentuan hukumnya mengikuti pada perbuatan yang menjadi sasarannya. (8) Istihsab adalah dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada yang mengubahnya. Dalam pengertian bahwa ketetapan di masa lampau, berdasarkan hokum asal, tetap terus berlaku untuk masa sekarang dan masa akan datang. Dan (9) syari`at umat terdahulu adalah pemakain hukum syari`at umat terdahulu selama tidak ada dalil yang menasakh hukum tersebut, ataukah syari`at itu tidak bisa diambil sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri.

Tentang Penulis:
Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sedang studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Email: rahayuhartini@yahoo.co.id

Kedudukan Fatwa MUI Pasca Amandemen UU Peradilan Agama (Bagian I)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Tulisan ini dengan judul aslinya; ”Domiciling Religious Advices ‘MUI’ Concerning Solving Of Disputes Through ‘BASYARNAS’ After Of Act Number 3 Year 2006 Concerning Religious Court, akan dipresentasikan Rahayu Hartini dalam Seminar Internasional dengan tajuk “The Inaugural International Workshop And Seminar On Siyar & Islamic State Practices In International Law”, diselenggarakan oleh Faculty Undang-undang, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tanggal 18-19 November 2009, di Oriental Crystal Hotel, Kajang, Malaysia. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 16 Nopember 2009. Bagian II, edisi Kamis 19 Nopember 2009. Bagian III, edisi Senin 23 Nopember 2009.

ABSTRAK

Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian yang mengkaji secara kritis terhadap Fatwa MUI yang menyatakan Basyarnas sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan adanya sengketa ekonomi syariah, meskipun UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jelas-jelas menyatakan bahwa hal itu merupakan kewenangannya (Pasal 49 huruf (i) UU NO. 3 Tahun 2006). Tulisan ini coba mengupas mengenai Kedudukan Fatwa MUI dalam perspektif Hukum Islam maupun dalam perspektif Hukum Positif.

Key Words: Fatwa MUI, Arbitrase Syariah, Pengadilan Agama.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

UU N0. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2006. Salah satu hal mendasar dari revisi tersebut adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bidang ekonomi syari’ah yang selama ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri meskipun ini sifatnya opsi bagi Orang Islam dalam menyelesaikan sengketa keperdataan diantara orang Islam. Dan selama ini sebelum disahkan UU Peradilan Agama yang baru yakni UU No. 3 Tahun 2006 DSN-MUI dalam fatwa-fatwa bidang ekonomi syaria’ah selalu menyatakan apabila ada sengketa penyelesaiannya dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas (sebelumnya adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI). Masalah muncul ketika pasca UU Peradilan Agama yang baru disahkan, MUI dalam fatwanya tetap mencantumkan kewenangan lembaga Arbitrase Basyarnas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam bidang ekonomi syari’ah, sehingga terjadi dualisme pengaturan bahkan bertentangan dengan ketentuan UU No3 Tahun 2006. Hal inilah yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini.

2. Permasalahan

Bagaimana kedudukan Fatwa MUI yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dalam praktek ekonomi syari`ah diselesaikan melalui Basyarnas sementara menurut UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 i bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang Islam di bidang ekonomi syari`ah?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan ekonomi syari`ah serta penyeleseian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari`ah. Dengan menggunakan bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan ekonomi syari`ah, fatwa DSN MUI tentang ekonomi syari`ah, ketentuan penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, Undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 dan terhadap Undang-undang Pengadilan Agama No. 3 Tahun 2006. Bahan hukum sekunder berupa buku literatur, jurnal-jurnal, makalah dan hasil-hasil penelitian dibidang kegiatan ekonomi syari`ah.

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji semua bahan hukum primer dan sekunder serta dokumentasi. Kajian secara mendalam dan komprehensif (harmonisasi) terhadap peraturan perundangan, fatwa-fatwa DSN-MUI dibidang kegiatan ekonomi syari`ah dan dokumen-dokumen lain sejauh masih dalam lingkup studi dilakukan secara sistematis. Hasil penelusuran bahan hukum dianalisis dengan mendiskripsikan secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syari`ah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari`ah di tanah air, berkembang pulalah lembaga DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari`ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh LKS, termasuk didalamnya adalah bank-bank syari`ah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syari`ah Nasional (DSN) (Muhammad Syafi`i Antonio, 2002:32).

MUI adalah lembaga yang mewadahi ulama, zu’ama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

DSN dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya reksadana syari`ah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah MUI dipimpin oleh Ketua MUI dan Sekretaris (ex-officio). Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota (Muhammad Syafi`i Antonio, 2002:32). Secara struktural kelembagaan berada dibawah MUI (Wirdyaningsih, 2005:100).

Fungsi utama dari adanya lembaga DSN-MUI ini adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari`ah agar sesuai dengan syari`at Islam. Dengan membuat garis panduan produk syari`ah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam, sebagai dasar pengawasan bagi DSN pada lembaga-lembaga keuangan syari`ah dan pengembangan produk-produknya, serta meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh LKS. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh DSN pada lembaga yang bersangkutan (Muhammad Syafi`i Antoniao, 2002: 32-3).

a. Fatwa MUI Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Ada lima fungsi dan peran utama MUI, yaitu: (1) sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi; (2) sebagai pemberi fatwa; (3) sebagai pembimbing dan pelayan umat; (4) sebagai gerakan islah wa tajdid; (5) sebagai penegak amar ma`ruf nahi munkar (www.mui.or.id).

Fatwa MUI ini merupakan bentuk dari fatwa kolektif (al-fatwa al-ijma`). Adalah fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim, atau panitia yang sengaja dibentuk. Pada dasarnya fatwa kolektif ini dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang fikih pemahaman problema keagamaan dan berbagai ilmu lainnya sebgai penunjang dalam arti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan berijtihad. Fatwa yang harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial, dan budaya yang dianut bangsa (Rohadi Abdul Fatah, 2006:140). Dalam majelis ini berkumpul para pakar atau ahli, sehingga persoalan yang timbul dapat dipecahkan dengan berbagai displin ilmu (interdsipliner) yang diarahkan agar hukum Islam dapat diterapkan dan diaplikasikan secara proporsional (Rohadi Abdul Fatah, 2006:77-78).

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa dalam bidang Ekonomi Syari`ah ini adalah pada posisi kedua karena aspek hukumnya adalah dalam bidang muamalah. Ekonomi syari`ah dalam Hukum Islam terakomodir dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu diperlukan para mujtahid yang konsen dan profesional dalam bidang ekonomi Islam ini.

Fatwa MUI dalam bidang ekonomi Islam terakomodir melalui lembaga strukturalnya, yaitu Dewan Syari`ah Nasional (DSN) dengan Surat Keputusan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999. Lembaga ini bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari`ah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan (Gemala Dewi, 2006: 70).

b. Penyelesaian Sengketa Bidang Ekonomi Syari`ah

Dalam setiap kegiatan perekonomian mungklin timbul sengketa akibat hubungan perjanjian. Dalam perekonomian syari`ah persoalan ini masih menjadi sutu polemik tersendiri akibat adanya sistem dual banking (Gemala Dewi, 2006: 174). Hal ini dapat kita lihat dalam historitas perjalan peraturan tentang regulasi perbankan berdasarkan kompetensi absolut dari badan peradilan di Indonesia.

Secara prinsip penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (judicial power) yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif (lihat Pasal 24 UUD 1945 Amanden IV). Dengan demikian, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman berpuncak di Mahkamah Agung.

1. Sebelum Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006

Pada periode tahun 1992-1998 dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1992, meskipun telah memungkinkan berdirinya lembaga keuangan dengan konsep syari`ah, namun ketentuan-ketentuan yang mengikat lembaga bank pada saat itu masih tertuju pada konsep oprasional perbankan syari`ah, karena ketentuan oprasional perbankan masih mendukung dan sangat minim sekali, apabila tidak bisa dikatakan belum ada sama sekali(Gemala Dewi, 2006: 190).

Penyelesaian sengketa masih bersifat kebiasaan. Pemakaian wasit yang menjadi kebiasaan penyelesaian sengketa diakomodir dalam RV dengan St. 1847 Nomer 52 jo. St. 1849 Nomor 60 khususnya buku III bab I (pasal 615-651) (Rahayu Hartini, 2006: 152). Dengan itu maka ketentuan penyelesaian sengketa arbitrase diberlakukan bagi semua golongan penduduk. Akan tetapi sampai pada kemerdekaan, Indonesia masih belum mempunyai lembaga arbitrase yang resmi (Rahayu Hartini, 2006: 152). Berikutnya perwasitan ini diatur kembali dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagimana disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perkara di luar pengadilan atas dasar perdamain atau melalui wasit tetap diperbolehkan (lihat Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970). Hal ini dipertegas lagi dalam KUHPerdata (lihat Pasal 1851, 1855, 1858).

Menyadari bahwa perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional menuntut penyelesaian perdagangan melalui arbitrase atau ADR (Alternative Dispute Resolution), maka pemerintah mengesahkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku mulai 12 Agustus 1999 (Rahayu Hartini, 2006:153). Secara absolut, kewenangan penyelesaian adalah menjadi wilayahnya Pengadilan Negeri (Pasal 59 UU No.30/1999).

Dalam bidang ekonomi Islam, penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara perdamaian (sulh/islah), arbitrase, dan pengadilan biasa (al-qadha`) (Wirdyningsih, 2005: 273-288). Dalam UU No. 30 Tahun 1999 konsep-konsep perdamaian secara implisit sudah tertulis. Islah dan mediasi sebenarnya mempunyai konsep yang sama, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa dengan jalan damai, yaitu para pihak yang bersengketa duduk bersama untuk mencari penyelesaian bersama terhadap masalah yang dihadapi. Keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dimana masing-masing pihak ikhlas dan ridhlo atas hasil kesepakatan tersebut. Agar berjalan efektif dan efisien, maka biasanya para pihak memanggil pihak ke tiga yang tidak memihak dan memahami persoalan yang mereka hadapi sebagai mediator untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Islah dan mediasi adalah adalah bentuk penyelesaian yang sama (Wirdyaningsih, 2005: 288-289).

Jika dipadankan dengan hukum nasional kita, maka lembaga yang cocok untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari`ah adalah lembaga mediasi (islah), karena dalam mediasi tersebut tidak ada pihak yang kalah dan menang. Persoalan yang muncul diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak (Wirdyaningsih, 2005: 290). Pemerintah sebagai regulator peraturan telah mengatur teknis dari bagaimana mediasi dan tata caranya (lihat Perma No.2 Tahun 2003). Win win solution adalah tujuan utama dari lembaga-lembaga mediasi yang ada.

Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga arbitrase permanen yang didirikan oleh MUI (lihat SK. No. Kep-09/MUI/XII/2003 perubahan dari BAMUI menjadi BASYARNAS) berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa. DPS merupakan bagian integral dalam struktur LKS, sementara Basyarnas berdiri di luar struktur dan berfungsi sebagai instrumen hukum yang menangani perselisihan terhadap LKS (Wirdyaningsih, 2005: 294).

Apabila lembaga arbitrase yang ditunjuk tidak mampu menyelesaikan persoalan, maka jalan terakhir adalah maju bersama di muka persidangan. Peradilan Umum pada awalnya adalah pemutus dari sengketa ini, karena; (1) kompetensi absolut (2) kepentingan umum akibat kepentingan politik terhadap a priori umat Islam yang berakibat mengganggu sistem perbankan syari`ah. Akan tetapi kelemahan utamanya adalah pada Hakim di Pengadilan Negeri tidak banyak yang mengerti tentang konsep sistem LKS (Wirdyaningsih, 2005: 294-295).

Tentang Penulis:
Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sedang studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Email: rahayuhartini@yahoo.co.id



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,050 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.