Tulisan yang dikaitkan 'penyiksaan dan salah vonis'

Masalah Penyiksaan dan Salah Vonis

Oleh Endang Suryadinata 

”All punishment is mischief , all punishment is in itself evil” (Jeremy Bentham)

Error in persona atau kesalahan vonis yang kini menimpa Imam Khambali alias Kemat, 26, dan Devid Eko Priyanto, 17, terus disorot publik. Kemat dan Devid divonis PN Jombang pada Mei lalu. Kemat divonis 17 tahun dan Devid 12 tahun penjara.

Keduanya dinyatakan bersalah membunuh tetangga mereka, Asrori, yang mayatnya ditemukan dalam kondisi rusak di ladang tebu pada tahun lalu. Satu lagi terdakwa, Sugianto, yang dituduh membantu pembunuhan masih diadili.

Padahal, menurut pengakuan Ryan, dirinyalah yang membunuh Asrori. Polda Jatim juga memastikan bahwa Asrori -semula disebut mayat Mr X- di pekarangan Ryan memang dibunuh ”pangeran dari Jombang itu”. Simpang siur terjadi karena Kemat dan Devid tetap dituduh sebagai pelaku pembunuhan atas mayat yang ditemukan di kebun tebu.

Penyiksaan
Namun, menarik dicermati adanya pengakuan Kemat dan Devid kepada sejumlah media bahwa mereka terlebih dahulu disiksa polisi, sampai ujungnya terlontar pengakuan mereka sebagai pelaku pembunuhan. Pengakuan itu berakibat fatal karena mereka harus menjalani hukuman yang berat.

Terkait adanya praktik penyiksaan oleh polisi, itu sudah menjadi rahasia umum di tanah air. Meski sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan PBB melalui UU No 5/1998, praktik kekerasan kian luas sebagaimana diungkap pelapor khusus PBB mengenai penyiksaan, Manfred Nowak, yang pernah mengunjungi berbagai penjara di negeri ini juga melaporkan hal senada. Sayang, laporan Nowack direspons secara reaktif oleh pemerintah RI (11 Maret 2008). Belum ada langkah nyata mengakhiri praktik yang melecehkan martabat manusia itu.

Sejarah penyiksaan memang sudah setua peradaban manusia. Jauh sebelum masehi, praktik itu sudah dilakukan kepada para budak dan rakyat jelata yang dainggap menentang penguasa. Pada abad XVIII, di daratan Eropa, penyiksaan menjadi metode yang sah untuk mengorek keterangan dari seorang tersangka agar akhirnya mau mengakui kesalahan. Pada 2008, seharusnya semua negara, termasuk Indonesia, menghentikan praktik tersebut.

Yang menyedihkan, kebenaran yang diucapkan tersangka korban penyiksaan sering merupakan kebenaran yang tidak benar. Apalagi polisi bekerja hanya didorong target, penyiksaan menjadi jalan yang mudah untuk menetapkan siapa pun menjadi tersangka. Kebenaran sejati raib entah ke mana.

Salah Vonis
Setelah ”kebenaran” yang muncul dari penyiksaan, jaksa dan hakim bekerja menurut laporan polisi. Jika laporan polisi itu berangkat dari dusta lewat penyiksaan, proses peradilan memang sesat adanya. Lalu, muncullah salah vonis.

Memang, salah vonis tidak hanya memonopoli negeri kita saja. Itu juga terjadi di Amerika Serikat. Studi Edwin M. Borchard mencatat bahwa dari 200 kasus salah vonis pada 1920, ternyata hampir separo berbuntut fatal. Sejak 1973, 123 terpidana mati karena salah vonis dibebaskan di AS.

Tiap muncul salah vonis, publik AS merespons dengan mendesak aparat kepolisian dan hukum untuk membenahi kesalahan. Salah vonis bukan urusan aparat hukum saja. Para tokoh agama, profesional, jurnalis, seniman dsb semua berteriak lantang. Bahkan, produser film pun bisa menyindir. Mungkin, kita masih ingat film True Crime yang mengisahkan perjuangan jurnalis Steve Everett untuk menyelamatkan Frank Beachum, yang menunggu giliran eksekusi mati? Sang jurnalis bisa membuktikan bahwa Frank tak bersalah.Terhindarlah Frank dari maut.

Media dan Para Bandit
Media sungguh menjadi tumpuan harapan bagi pencari keadilan, termasuk keluarga Kemat dan Devid. Mungkin, lewat investigative reporting, fungsi kontrol media bisa menyadarkan polisi, jaksa, dan hakim agar salah vonis itu segera diluruskan.

Apa benar, misalnya, Kemat dan Devid disiksa dan dipaksa mengaku sebagai pembunuh? Apa benar keluarga mereka dipaksa jual sapi untuk menyogok jaksa? Media harus terus bersuara, mengingat Pengadilan Negeri Jombang juga ngotot merasa tak melakukan salah vonis. Bahkan, polisi menciptakan dua versi Asrori sehingga kasus itu makin ruwet.

Jangan sampai ada rekayasa hukum demi menjaga citra polisi, jaksa, dan hakim yang memang sudah rusak citranya! Upaya peninjauan kembali untuk Kemat dan Devid harus dilakukan. Mahkamah Agung juga perlu memprioritaskan kasus tersebut.

Dengan mengacu kepada Rusian, buku Power and Prosperity (Mancur Olson, 2000), kita diingatkan bahwa Indonesia tengah berada di zaman para bandit berkeliaran. Indonesia pasca lengsernya Soeharto memasuki era para bandit berkeliaran. Dulu takut kepada satu bos bandit, kini tak ada yang ditakuti lagi. Coba simak mereka yang berbaju menteri, gubernur, anggota DPR, semua bisa menjadi bandit yang merugikan rakyat lewat korupsi.

Yang mengerikan, bila para bandit itu berbaju polisi, jaksa, atau hakim lalu, putusan yang mereka ambil jelas kebenaran sumir. Maka, benarlah dictum Jeremy Bentham di awal tulisan ini bahwa semua hukuman itu sesat. Semua hukuman bisa menjadi jahat. (Sumber: Jawa Pos, 13 September 2008).

Tentang penulis:
Endang Suryadinata, alumnus Erasmus Universiteit Rotterdam.



 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,360,316 hits
April 2014
S S R K J S M
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 73 pengikut lainnya.