Posts Tagged 'penggusuran'

Mencegah Legislasi Penggusuran

Oleh Usep Setiawan

Publik mesti waspada. Dalam Program Legislasi Nasional 2010 tercantum rencana penyusunan RUU Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan. Legislasi ini potensial melegalisasi penggusuran.

Pemerintah juga sedang merumuskan RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Meski beda redaksi judul, tampaknya secara substansial, baik pemerintah maupun parlemen memiliki itikad sama untuk menyusun legislasi yang mengatur penyediaan tanah untuk kepentingan ”pembangunan” atau ”umum”. Kesulitan investor dalam pembebasan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jadi alasan utama perlunya RUU ini. Para investor berulang kali mengeluh ke pemerintah karena proyek mereka kerap terhambat gara-gara rumitnya pembebasan tanah.

Tahun 2005, pemerintah menggelar Infrastructure Summit, yang menghasilkan desakan kebijakan untuk mempermudah pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur. Tak lama setelah itu, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menuai badai protes, termasuk dari DPR kala itu. Akhir 2009, digelar National Summit. Melalui forum ini, para investor di bidang infrastruktur kembali mendesak pemerintah membuat regulasi atas hal yang sama, dengan legislasi yang lebih kuat.

Setelah itu, sejumlah pejabat beramai-ramai mendorong RUU ini masuk ke Program Legislasi Nasional 2010-2014. Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perindustrian, Menko Perekonomian, bahkan Wakil Presiden Boediono bersahutan menyampaikan pernyataan urgensi RUU ini. ”Untuk kelancaran pembangunan infrastruktur”, eksplisit terlontar dari mulut pejabat negara.

Kontroversi baru

Penyusunan RUU ini dapat memicu kontroversi serupa dengan saat Perpres No 36/2005 terbit. Kontroversi ini dapat menyangkut konteks paradigmatik, konteks ekonomi-politik, dan konteks substansi hukum. Atau, karena proses, prosedur dan mekanisme penyusunan dinilai tak cukup demokratis.

Dalam konteks ekonomi-politik, rencana penerbitan RUU ini merupakan refleksi dari arah dan orientasi pembangunan yang sedang dan akan dilanjutkan pemerintah dalam kerangka ekonomi politik neoliberal yang kapitalistik. Kebijakan pertanahan dan keagrariaan diarahkan guna mempermudah masuknya investasi skala besar lewat pintu pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan kalangan pemodal besar, dari dalam dan luar negeri.

Sementara masyarakat Indonesia umumnya kini butuh pengakuan dan penguatan hak atas tanah. Bahkan, bagi sebagian besar yang lain, lebih mendasar dari itu, yakni membutuhkan ”tanah untuk kehidupan”. Kaum tani di pedesaan dan kaum miskin di perkotaan mayoritas berlahan sempit dan tak punya tanah sama sekali. Persis dalam konteks semacam inilah RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyeruak. Jika memang reforma agraria benar-benar akan dijalankan pemerintahan Yudhoyono pada periode kedua (2009-2014) ini, kenapa tak segera disusun RUU tentang Pelaksanaan Reforma Agraria?

Mengingat penataan ulang struktur agraria yang timpang belum dijalankan—karena belum ada dasar hukum yang operasional—penyusunan RUU Pelaksanaan Reforma Agraria hendaknya didulukan dan diutamakan sebelum agenda legislasi keagrariaan dan pertanahan lainnya.

RUU Pengadaan Tanah hendaknya menjawab: pembangunan untuk siapa dan dijalankan dengan cara bagaimana? Jika pembangunan lebih diprioritaskan untuk infrastruktur bagi pemodal besar dengan mengesampingkan golongan lemah dan ”membenarkan” praktik penggusuran, RUU ini layak ditolak tegas. Proses penyusunan RUU Pengadaan Tanah membutuhkan konsultasi publik luas dari tingkat kampung hingga kampus, yang mencakup kepentingan sebanyak mungkin kelompok yang kemungkinan besar menerima dampaknya kelak.

Sejumlah agenda dan langkah strategis patut dikedepankan. Pertama, perumusan ulang makna ”pembangunan” dan ”kepentingan umum” dengan prinsip kewenangan negara untuk mengatur tanah, tanpa mengorbankan hak warga. Kepentingan umum bukanlah untuk bisnis dan hak rakyat harus dilindungi maksimal. Kedua, prosedur dan mekanisme pengadaan tanah yang demokratis, emansipatif dan manusiawi dengan menempatkan rakyat sebagai subyek pelaku yang turut menentukan arah dan bentuk kegiatan pembangunan.

Ketiga, perlu pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan golongan lemah sekaligus memicu pembangunan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada kekuatan sendiri, demi kedaulatan dan kemandirian bangsa. Keempat, perlu pengembangan orientasi dan praktik pembangunan ekonomi bersemangat kolektif dalam menggalang kekuatan sosial ekonomi internal bangsa sebagai batu pijak sistem ekonomi kerakyatan yang kokoh, adil, dan berkelanjutan. Pelaksanaan reforma agraria sejati ialah dasar dari pembangunan untuk kepentingan umum dalam makna paling hakiki. (Sumber: Kompas, 16 Februari 2010)

Tentang penulis:
Usep Setiawan, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria

Konsinyasi dan Penggusuran

Oleh Urip Santoso 

Untuk menyelesaikan masalah lima warga yang tak mau menerima besarnya ganti rugi dan mengingat mendesaknya
kebutuhan akan tanah untuk pembangunan akses jalan Jembatan Suramadu, Pemkot Surabaya masih dapat
bermusyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

Pemkot Surabaya ingin proses pembangunan akses Jembatan Suramadu lancar. Mereka terpaksa menggusur
rumah lima warga, jika program yang ditawarkan tetap ditolak. Pembangunan jalan ini merupakan kegiatan
dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, atau lebih dikenal dengan
sebutan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 36 Tahun
2005 yang diubah oleh Perpres No 65 Tahun 2006.

Perpres No 36 Tahun 2005 dilaksanakan oleh Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007. Peraturan Kepala BPN No 3
Tahun 2007 mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi Permen Agraria/Kepala BPN No 1 Tahun 1994.

Perolehan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemda
dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan umum diberikan untuk hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan
dengan tanah. Bentuknya dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, dan/atau bentuk lain
yang disetujui pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam musyawarah menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kesepakatan, dan kedua tidak mencapai kesepakatan
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian antara pemegang hak atas tanah, instansi Pemerintah yang
memerlukan tanah, dan Panitia Pengadaan Tanah.

Dalam pembangunan jalan akses Jembatan Suramadu, ada lima orang yang belum mau menerima tawaran ganti
kerugian yang diajukan Pemkot Surabaya Rp 2,5 juta per m2. Kelimanya menuntut Rp 4 juta s/d Rp 5 juta per
m2.

Karena tak mencapai kesepakatan, Pemkot Surabaya mengonsinyasikan uang ganti kerugian itu kepada
Pengadilan Negeri Surabaya. Pada Sabtu (10/1/2008) surat dari PN Surabaya sudah turun. Warga bisa
mengambil uang pembebasan lahan di PN Surabaya.

Jika tetap menolak dan tak mau mengambil uang di PN Surabaya, Pemkot Surabaya tak segan menggusur paksa
kelima warga itu.

Titip Ganti Rugi
Perpres No 36 Tahun 2005 jo Perpres No 65 Tahun 2006 mengatur lembaga penitipan uang ganti kerugian ke
Pengadilan Negeri (konsinyasi), yaitu dalam Pasal 10 nya. Dalam Pasal 10 ayat (2) Perpres No 65 Tahun 2006
dinyatakan bahwa “Apabila setelah diadakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Panitia
Pengadaan Tanah menetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri
yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan”.

Lembaga konsinyasi juga diatur di Pasal 37 dan Pasal 48 Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007, yaitu uang
ganti rugi dapat dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang
bersangkutan dalam hal :

a.  Yang berhak atas ganti rugi tidak diketahui keberadaannya;

b.  Tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek
perkara di pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

c.  Masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari para pihak;

d.  Tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sedang diletakkan
sita oleh pihak yang berwenang; dan e. pemilik tanah tetap menolak besarnya ganti rugi yang ditawarkan oleh
instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.

Penggusuran
Rencana Pemkot Surabaya menggusur paksa lima warga merupakan penyimpangan terhadap Perpres No 36 Tahun
2005 jo Perpres No 65 Tahun 2006 maupun Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007. Dalam ketiga peraturan ini
tidak ada satu pasal pun yang membenarkan atau membolehkan tanah boleh digusur oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah setelah uang ganti rugi dititipkan ke Pengadilan Negeri setempat.

Tindakan menggusur merupakan tindakan sewenang-wenang, tak ada penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas
tanah, perampasan hak atas tanah, tidak memberi perlindungan hukum terhadap hak atas tanah bahkan merupakan pencabutan hak atas tanah secara terselubung.

Berdasarkan Pasal 17 Perpres No 36 Tahun 2005, pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dapat mengajukan keberatan kepada bupati/wali kota atau gubernur atau mendagri sesuai dengan kewenangan disertai dengan penjelasan mengenai sebab dan alasan keberatan itu.

Kelima warga yang akan digusur tanahnya dapat mengajukan keberatan kepada wali kota Surabaya disertai penjelasan mengenai sebab dan alasan keberatan terhadap besarnya ganti rugi. Wali Kota Surabaya sesuai kewenangannya mengupayakan penyelesaiannya.

Sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007, bila upaya penyelesaian yang ditempuh bupati/wali kota, gubernur atau mendagri tetap tidak diterima pemilik tanah dan lokasi pembangunan yang
bersangkutan tidak dapat dipindahkan, bupati/wali kota, gubernur atau mendagri sesuai kewenangannya
mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan UU No 20 Tahun 1961.
Jika upaya penyelesaian wali kota Surabaya mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi tetap tidak dapat
diterima oleh kelima warga, dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, wali kota
Surabaya berwenang mengajukan usul penyelesaian melalui pencabutan hak atas tanah kepada Presiden
berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 1961. Untuk menyelesaikan masalah lima warga yang tak mau
menerima besarnya ganti rugi dan mengingat mendesaknya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan akses jalan
Jembatan Suramadu, Pemkot Surabaya masih dapat bermusyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam musyawarah ini, Pemkot Surabaya bisa menambahkan besarnya ganti rugi dan kelima warga menurunkan
besarnya ganti rugi, sehingga dapat tercapai kesepakatan. (Sumber: Surya, 15 Januari 2009).

Tentang penulis:
Urip Santoso SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

 

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,069 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.