Posts Tagged 'Pasar Tradisional'

Analisis Hukum Bisnis: Pasar Modern Menggusur Pasar Tradisional (Bagian VI)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 15 Nopember 2010. Bagian II, edisi Senin 22 Nopember 2010. Bagian III, edisi Senin 29 Nopember 2010. Bagian IV, edisi Senin 6 Desember 2010. Bagian V, edisi Senin 13 Desember 2010. Bagian VI, edisi Senin 20 Desember 2010.


Menurut saya, hal ini bagaikan pedang bermata dua. Apabila mengenai perizinan ini tidak diatur dan di tata dengan baik serta pejabat yang duduk disini tidak konsisten menjalankan aturan yang telah dibuat maka bisa menjadi bomerang. Mengapa? Karena ketika daerah diberi kesempatan untuk mengatur pasti juga akan mempertimbangkan pemasukan daerah untuk menambah PAD dalam rangka mempersiapkan anggaran yang pada akhirnya bisa berujung pada mendahulukan kepentingan para investor besar bahkan investor asing sebagai pengusaha ritel besar/ pasar modern seperti hypermart, mall, minimarket dll., dibandingkan dengan pasar tradisional/ pengusaha kecil.

Di satu sisi pasar tardisional harus tetap hidup bahkan harus mampu bersaing dengan Pasar Modern, tetapi di sisi lain pemerintah daerah/ kota juga berkehendak memperoleh PAD yang sebesar-besarnya tentunya juga untuk kesejahteraan rakyat di masing-masing daerahnya.

Maka sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar Pasar Tradisional agar tetap berkembang dengan meningkatkan kualitas kebersihan dan pelayanannya agar sebanding dengan pasar Modern di satu sisi dan di sisi lain pemerintah Daerah/ Kota/ Propinsi bisa mengatur/ membatasi pendirian Pasar Modern dengan memperhatikan jarak antara Pasar Tradisional yang telah ada dengan Pasar Modern yang akan berdiri/ di buka.

Di dalam Permendag Nomor 53 Tahun 2008 ini memang telah mengatur mengenai Pemberdayaan Pasar Tardisional (Pasal 17). Akan tetapi juga tidak ada penjelasan pemberdayaan yang  seperti apa dan bagaimana?. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah daerah/ kota setempat harus mampu menterjemahkan tentang “pemberdayaan” yang dimaksud dengan memperhatikan kemampuan dan kekhasan daerah masing masing tentunya.

Dalam Pasal 17 menyebutkan:

“(1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, maupun pemerintah daerah.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan sistem manajemen professional”.

Mengenai jenis dan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana diatur dalam Bab V, Pasal 10 – Pasal 14.

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:

a.  IUP2T untuk Pasar Tradisional;

b.  IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;

c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Izin Usaha tersebut diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang kemudian melimpahkan kewenangan penerbitannya kepada:

a.  IUP2T kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat;

b. IUPP atau IUTM kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

Permohonan izin usaha diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha. Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan yang persyaratannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

1. Penutup

Berbeda dengan Pasar Modern, Pasar Tradisional sejatinya memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional.

Namun juga memiliki berbagai kelemahan yang telah menjadi karakter dasar yang sangat sulit diubah. Faktor desain dan tampilan pasar, atmosfir, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi penjualan, jam operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar Pasar Tradisional dalam menghadapi persaingan dengan Pasar Modern.

Kondisi ini diperburuk dengan citra Pasar Tradisional yang dihancurkan oleh segelintir oknum pelaku dan pedagang di pasar. Maraknya informasi produk barang yang menggunakan zat kimia berbahaya serta relatif mudah diperoleh di Pasar Tradisional, praktek penjualan daging oplosan, serta kecurangan-kecurangan lain dalam aktifitas penjualan dan perdagangan telah meruntuhkan kepercayaan konsumen terhadap pasar tradisional.

Keberadaan pasar modern di Indonesia akan berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan yang pesat ini bisa jadi akan terus menekan keberadaan pasar tradisional pada titik terendah dalam 20 tahun mendatang.  Selain mengalami pertumbuhan dari sisi jumlah dan angka penjualan, peritel modern mengalami pertumbuhan pangsa pasar sebesar 2.4% pertahun terhadap pasar tradisional. Berdasarkan survey AC Nielsen (2006) menunjukkan bahwa pangsa pasar dari pasar modern meningkat sebesar 11.8% selama lima tahun terakhir.

Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya langkah nyata dari pedagang pasar agar dapat mempertahankan pelanggan dan keberadaan usahanya. Para pedagang di pasar tradisional harus mengembangkan strategi dan membangun rencana yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen sebagaimana yang dilakukan pasar modern. Jika tidak, maka mayoritas pasar tradisional di Indonesia beserta penghuninya hanya akan menjadi sejarah yang tersimpan dalam album kenangan industri ritel di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

Jika Pemerintah tak hati-hati, dengan membina keduanya supaya sinergis, Perpres Pasar Modern (Nomor 112 tahun 2007) jo Permendag Nomor 53 Tahun 2008 justru akan membuat semua pedagang tradisional mati secara sistematis. Hanya tinggal menunggu waktu pasar tradisional akan mati oleh pasar modern.

Daftar Bacaan

  • Rahayu Hartini,  2007, Aspek Hukum Bisnis, cetakan ke tujuh, UMM Press, Malang.
  • Rahayu Hartini, 2010, Hukum Komersial, cetakan ke tiga, UMM Press, Malang.
  • Peraturan Presiden RI, Nomor 122 Tahun 2007 tentang Penataan dan  Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
  • Peraturan Menteri Perdagangan No 53/M-DAG/PER/12/ 2008  tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Tentang Penulis:
Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UMM. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukachmad@yahoo.co.id

Analisis Hukum Bisnis: Pasar Modern Menggusur Pasar Tradisional (Bagian V)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 15 Nopember 2010. Bagian II, edisi Senin 22 Nopember 2010. Bagian III, edisi Senin 29 Nopember 2010. Bagian IV, edisi Senin 6 Desember 2010. Bagian V, edisi Senin 13 Desember 2010. Bagian VI, edisi Senin 20 Desember 2010.


Untuk selanjutnya mengenai pedoman tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perpres No. 112 tahun 2007 diatur oleh Menteri (Perdagangan). Maka berdasarkan ketetuan Pasal 114 Perpres No. 112 Tahun 2007 ini lahirlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah ditetapkan di Jakarta, di tanda tangani oleh Menteri Perdangan RI, Mari Elka Pangestu dan mulai  berlaku pada Tanggal 12 Desember 2008.

Pengalihan kewenangan mengeluarkan Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) ke Pemda, memungkinkan pasar tradisional selalu dikorbankan dengan berbagai alasan. Indikasinya, sebagian besar Pasar Modern tidak memiliki IUPM dari pemerintah pusat. Untuk masalah zonasi, Pemda diberi waktu tiga tahun untuk menyusun rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW) yang mengacu kepada Undang-Undang Tata Ruang.

Apabila dikaji lebih mendalam bahwa pada Perpres 112 Tahun 2007 terdapat kelemahan yaitu dengan memberikan mandat sangat besar kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Oleh karena itu, daerah menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) terhadap peritel besar, dengan cara lebih mengutamakan peritel besar daripada pedagang pasar/ pedagang kecil.

Karena dalam Perpres 112 Tahun 2007 juga tidak mengatur jarak atau zonning antar pasar modern dengan pasar tradisional. Dalam Perpres ini pengaturan zonning diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Karena pengaturan jarak antara pasar modern dan tradisional tidak ada lagi, maka akibatnya aspek sosial dan tata ruang tidak diperhatikan lagi dalam praktiknya oleh pemda atau pemkot yang bersangkutan.

Cara memarginalisasikan pedagang tradisional, misal nya dengan cara membakar lokasi pasar untuk kemudian diremajakan lagi. Pada saat diremajakan itu harga kiosnya menjadi sangat tidak terjangkau bagi para pedagang pasar yang awal/ asli. Contoh kasus yang terjadi di Ibu Kota Jakarta pada tahun silam, pada Pasar Tanang Abang Blok A, harga kiosnya setelah diremajakan menjadi Rp 500 juta. Demikian  juga di pasar Mayestik, Kebayoran Baru, harga per meter perseginya menjadi Rp 50 juta. Di Blok M Square juga demikian. Per kiosnya menjadi Rp 60 juta per meter persegi.

  1. a. Permendag Nomor: 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Permendag Nomor: 53 Tahun 2008 ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu diatur Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Keberadaan Permendag Nomor 53 Tahun 2008 ini tentunya dengan mengingat beberapa UU lainya yang terkait  (ada 17 peraturan perundangan) antara lain adalah:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/ 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Permendag Nomor 53 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada waktu disahkan oleh Menteri Perdagangan RI, Elka Mari Pangestu pada tanggal 12 Desember 2008 ini memuat 28 Pasal yang terdiri dari 12 Bab yang diatur terkait dengan Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu mengenai: Ketentuan Umum/ Definisi (bab I), Pendirian (Bab II), Kemitraan Usaha (Bab III), Batasan Luas Lantai Penjualan Toko (Bab IV),  Perizinan (Bab V), Pelaporan (Bab VI), Pemberdayaan Pasar Tradisonal (Bab VII), Pembinaan dan Pengawasan (Bab VIII),  Sanksi (Bab IX), Ketentuan Peralihan (Bab X), Ketentuan Lain-lain (Bab XI) dan Ketentuan Penutup (Bab XII).

Hal-hal yang diatur dalam Permendag Nomor 53 Tahun 2008 ini sebagian besar adalah hanya mengulang apa yang telah tertulis atau diatur di dalam Perpres No. 112 Tahun 2007, misalnya saja mengenai: ketentuan umum atau definisi, aturan tentang pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, aturan tentang kemitraan usaha serta mengenai batasan lantai penjualan toko modern. Tetapi lagi-lagi bahwa dalam Permendag ini tidak mengatur tentang berapa jarak ideal antara Toko Modern/ hypermarket dengan Pasar Tardisional  sehingga akan terjadi persaingan yang sehat yang tidak didominasi oleh Pasar Modern.

Hal yang perlu diperhatikan terutama dari aspek hukum terkait dengan penataan Pasar Tradisional – Pasar Modern adalah mengenai perizinan.

Aspek perizinan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam pengaturan terkait dengan perkembangan Pasar Modern atas Pasar Tradisional di daerah Kabupaten, Kota atau Propinsi sekalipun.

Karena dengan adanya kewenangan pusat yang kemudian diserahkannya kewenangan tersebut kepada daerah berdasarkan adanya UU Otonomi Daerah sebenarnya diharapkan akan lebih baik karena daerah itu sendirilah yang sebenarnya dianggap paling tahu mengenai rencana tata ruang nya. Akan tetapi juga perlu diketahui bahwa ini sekaligus menjadi celah hukum yang perlu di cari jalan keluarnya.

Tentang Penulis:
Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UMM. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukachmad@yahoo.co.id

Analisis Hukum Bisnis: Pasar Modern Menggusur Pasar Tradisional (Bagian III)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 15 Nopember 2010. Bagian II, edisi Senin 22 Nopember 2010. Bagian III, edisi Senin 29 Nopember 2010. Bagian IV, edisi Senin 6 Desember 2010. Bagian V, edisi Senin 13 Desember 2010. Bagian VI, edisi Senin 20 Desember 2010.


1. Dasar Hukum, kekurangan/ kelemahan Perpres dan Permendag

a. Perpres RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Pebelanjaan dan Toko Modern

Didalam Perpres  No. 112 Tahun 2007 yang ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 27 Desember 2007 yang terdiri dari 20 pasal tersebut terdapat Enam pokok masalah yang diatur terkait dengan pembinaan dan penataan Pasar Tradisonal, Pasar Modern yaitu mengenai: definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, syarat perdagangan (trading term), dan kelembagaan pengawas, sanksi.

Ada 2 (dua) hal yang perlu saya soroti dalam Perpres No. 112 tahun 2007 tersebut, yaitu masalah Zonasi dan Perizinan.

1. ZONASI

Zonasi untuk Pasar Tradisional dan Pasar Modern dalam Perpres 112 Tahun 2007 diatur dalam Bab II Pasal 2- Pasal 7.

  1. Penataan Pasar Tradisional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu[1]:

a. pendiriannya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wi1ayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

b. wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan

-  menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

  1. Penataan Pasar Modern, yang harus diperhatikan adalah:

a. Lokasi pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

b. Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:

1. Minimarket, kurang dari 400 m2.

2. Supermarket, 400 m2 ( 400 m2- 5.000 m2)

3. Hypermarket, diatas 5.000 m2

4. Department Store, diatas 400 m2

5. Perkulakan, diatas 5.000 m2.

c. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

1.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;

2.Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan

3. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

d. Pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Modern wajib[2] :

1. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;

2. memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;

3. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern; dan

4.menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

e. Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana disebut diatas lebih lanjut akan diatur oleh Menteri (Perdagangan).

Tentang Penulis:
Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UMM. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukachmad@yahoo.co.id

[1] Lihat ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Pebelanjaan dan Toko Modern

[2] Lihat ketentuan Pasal 4 Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Pebelanjaan dan Toko Modern.

Analisis Hukum Bisnis: Pasar Modern Menggusur Pasar Tradisional (Bagian II)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 15 Nopember 2010. Bagian II, edisi Senin 22 Nopember 2010. Bagian III, edisi Senin 29 Nopember 2010. Bagian IV, edisi Senin 6 Desember 2010. Bagian V, edisi Senin 13 Desember 2010. Bagian VI, edisi Senin 20 Desember 2010.


1. Pembahasan

1. Pengertian Pasar, Pasar Tradisional dan Pasar Modern

a. Pasar

Selama ini pasar difahami oleh masyarakat luas sebagai wadah bagi para penjual dan pembeli untuk dapat melakukan transaksi perdagangan atau tukar-menukar barang/jasa. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pasar adalah tempat berdagang.

Di dalam Pasal 1 angka 1, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor:53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa pengertian Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;

Sebagai contoh Di Kota Malang misalnya, ada Pasar Besar, Pasar Blimbing, Pasar Dinoyo, Pasar “Tugu”  (Pasar Sabtu dan Minggu, karena pasar tersebut hanya buka hari Sabtu dan Minggu pagi, dan pada saat ini hanya buka tiap hari Minggu saja, yang berlokasi di sekitar stadion Gajayana, Malang). Sementara di Kota Batu, antara lain ada Pasar Batu, Pasar “malam” (karena pasar ini hanya buka tiap malam dan yang dijual adalah berupa makanan dan minuman dengan istilah yang legi nge “trend” saat ini adalah tepat untuk “wisatra kuliner” dimalam hari di kota batu yang suasananya sangat enak dan cocok dengan udara kota Batu yang cukup dingin), dan lain sebagainya.

Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi saat ini, proses perdagangan/transaksi antara penjual-pembeli pun mengikuti perkembangan yang ada. Kini proses transaksi tidak selalu identik dengan transaksi secara fisik. Dengan adanya teknologi seperti Internet, proses jual-beli pun semakin mudah. Ini dikarenakan teknologi Internet tidak dibatasi waktu, tempat, dan penjual/ pembeli tidak harus secara langsung bertemu. Sehingga kita pun mengenal adanya transaksi melalui internet yang disebut dengan Electronic Commerce (yang disebut dengan istilah E-Commerce).

Unsur-unsur yang dapat membentuk sebuah pasar antara lain adalah adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperdagangkan. Jenis-jenis pasar pun berbeda-beda, antara lain adalah Pasar Tradional, Pasar Modern, Bursa Kerja dan Bursa Efek.

b. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;

Definisi mengenai Pasar Tradisional dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Perpres No. 112 tahun 2007) jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 (selanjutnya disebut Permendag No. 53 tahun 2008), khususnya dalam Pasal 1 angka 2.

Pasar jenis ini mudah ditemui. Hal ini dikarenakan lokasinya berada di sebuah bangunan, toko atau kios-kios, dan proses transaksi yang dilakukan antara Penjual dan Pembeli dilakukan secara langsung atau tatap muka. Contoh yang telah saya sebutkan sebelumnya seperti Pasar Besar, Pasar Blimbing, Pasar Dinoyo, Pasar Batu, pasar Kepanjen di Kabupaten Malang adalah merupakan jenis pasar Tradisional.

Ada kemungkinan terjadinya tawar-menawar dalam transaksi. Barang-barang yang biasa dijual di Pasar Tradisional adalah pangan/sembako, pakaian, barang elektronik. Pasar seperti ini tersebar di berbagai penjuru Indonesia, umumnya didekat kawasan pemukiman.

c. Pasar Modern

Pasar Modern memiliki beberapa kesamaan dengan Pasar Tradisional. Hanya saja pada Pasar Modern, transaksi tidak dilakukan secara langsung antara pemilik usaha dengan pembeli. Pembeli biasa melihat-lihat terlebih dahulu harga yang ada pada barcode, kemudian pramuniaga akan memberikan nota kepada pembeli untuk diserahkan ke kasir, lalu pembeli menerima barang yang diinginkan. Dalam pasar modern jarang sekali terjadi tawar-menawar. Contoh dari Pasar Modern adalah Swalayan/ Minimarket dan Supermarket/ Hypermarket (misalnya saja ada Carefur, MATOS, Hypermaret, Giant, Alfa, Alfamaret, Alfa midi, dll).

Di dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 jo. Permendag Nomor: 53 tahun 2008, pasar modern disebut dengan istilah Toko Modern. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan seperti Depo bahan bangunan, misalnya.

Tentang Penulis:
Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UMM. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukachmad@yahoo.co.id

Analisis Hukum Bisnis: Pasar Modern Menggusur Pasar Tradisional (Bagian I)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 15 Nopember 2010. Bagian II, edisi Senin 22 Nopember 2010. Bagian III, edisi Senin 29 Nopember 2010. Bagian IV, edisi Senin 6 Desember 2010. Bagian V, edisi Senin 13 Desember 2010. Bagian VI, edisi Senin 20 Desember 2010.


1. Pendahuluan

Menurut berita yang saya baca bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Senin, 20 September 2010 bahwa ratusan pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang, melakukan aksi protes penolakan relokasi dari Pasar Dinoyo ke belakang pasar. Pasalnya, dalam musyawarah relokasi tersebut, pihak pemerintah setempat tidak melibatkan pada pedagang. Selain itu para pegadang Pasar Dinoyo juga menolak tegas rencana pendirian Mall yang akan ditempatkan di lantai dasar, sementara mereka para pedagang menghendaki bahwa yang berada di lantai dasar adalah untuk pedagang sedangkan Mall berada di lantai atas (Lt.2).

Selain menolak relokasi, pedagang juga menolak pembayaran untuk pedagang senilai Rp 40 juta untuk per bidak yang baru nantinya, mereka menuntut untuk di ”gratiskan”. Ahmad khuzaini (Humas Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo), meminta agar dewan dan pemerintah terkait menepati janjinya untuk mengajak musyawarah dengan pedagang terkait relokasi itu. Bila tuntutan para pedagang tidak dikabulkan, mereka akan terus melakukan aksi untuk akan berjualan di depan kantor DPRD. Bahkan sejak Senin (20/09/2010) pagi sebanyak 1400 pedagang di Pasar Dinoyo telah melakukan protes tidak berjualan di Pasar Dinoyo.

Dengan membaca sepenggal berita tersebut diatas maka sebenarnya tiidak bisa  kita pungkiri lagi bahwa keberadaan Pasar Modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita.

Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Seperti halnya Kota Malang sebagai salah satu Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata yang mengalami perkembangan cukup pesat. Pada saat ini sangat mudah kita jumpai minimarket, supermarket bahkan hipermarket di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya saja saya ambil contoh dari rumah saya yang terletak di Kelurahan Merjosari mau ke kantor saya di UMM (Jl. Raya Tlogo mas, Malang) yang jaraknya hanya sekitar 2 km ada sekitar 10-15 Toko Modern yang berbentuk minimarket seperti Alfamaret, Alfa Midi, Indomaret, Mall Dinoyo,  dan lain sebagainya. Demikian juga ke arah sebaliknya ketika dari rumah saya di Merjosari (belakang Universitas Islam Negeri/ UIN Malik Ibrahim, Malang) mau ke kampus I (Kantor Pascasarjana UMM), di mulai dari berdirinya Alfamaret yang berjejer-jejer di sepanjang jalan Sunan Kalijogo, Jalan Si gura-gura, kemudian sepanjang jl. Veteran yang diakhiri dengan Mall terbesar di Malang dan cukup kontroversial pada saat pendiriannya ketika itu, “MALANG TOWN SQUARE atau MATOS.

Sungguh tidak hanya pantas disebut Malang sebagai kota pendidikan dan pariwisata saja menuurut saya, tetapi juga sudah layak bila Malang disebut sebagai kota dengan Pasar Modern atau Kota dengan “seribu minimarket” (yang ini memang perlu di cek terlebih dului pada bagian perizinan Kota Malang tentang berapa jumlah riil ijin yang telah diberikan pada pengusaha ritel untuk pendirian Minimarket dan sejenisnya di Kota Malang atau Malang Raya yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu).

Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun di balik kesenangan tersebut ternyata telah membuat para peritel kelas menengah dan teri mengeluh. Mereka dengan tegas memprotes ekspansi yang sangat agresif dari peritel kelas besar itu.

Protes yang dilakukan para peritel berkantong tipis seperti halnya yang telah dilakukan oleh para pedagang Pasar Dinoyo tersebut sebenarnya lebih ditujukan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota/daerah, sebagai pengambil kebijakan untuk mengatur persaingan yang lebih fair. Memang, setelah peritel kelas kakap saling tidak mau kalah dalam mengembangkan bisnisnya di berbagai tempat, termasuk ke wilayah permukiman melalui minimarket, tidak sedikit pengecer atau toko kelontong yang merasa omset penjualannya menurun.

Keberadaan pasar, khususnya yang tradisional seperti halnya Pasar Dinoyo Kota Malang, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pemerintah (khususnya Pemkot Malang dalam kasus ini) harus concern terhadap keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Perkembangan jaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media telah membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit terusik. Namun demikian, pasar tradisional ternyata masih mampu untuk bertahan dan bersaing di tengah serbuan pasar modern dalam berbagai bentuknya.

Kenyataan ini dipengaruhi oleh beberapa sebab antara lain adanya proses tawar-menawar harga. Dalam proses tawar-menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di pasar modern yang sudah di labeli dengan harga. Karakter/Budaya Konsumen seperti ini sebenarnya merupakan suatu hal yang masih tetap dimiliki/ dipertahankan oleh masyarakat sebagai budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional.

2. Permasalahan

Dalam tulisan/ makalah ini lebih difocuskan pada pembahasan permasalahan berikut ini:

  1. Pengertian Pasar Tradisional dan Pasar Modern
  2. Dasar hukum/ ketentuan peraturan yang mengatur mengenai  Pasar Modern dan Pasar Tradisional
  3. Apakah terdapat kekurangan/ kelemahan pengaturan dalam Perpres No. 112 tahun 2007 jo. Permendag No. 53 tahun 200?

Tentang Penulis:
Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UMM. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukachmad@yahoo.co.id

Menantang Pasar Tradisional

Oleh Agus Achmad Saikhu

Pasar tradisional hari-hari ini di Malang menjadi bahan perbincangan yang sering membuat suasana memanas. Pasar yang bertahun-tahun diakrabi pedagang kecil dan menjadi sentra kebutuhan pokok bagi konsumennya kini harus diusik.

Pasar menjadi pertemuan unik pedagang dan pembeli. Lokasi yang strategis karena dekat dengan permukiman, pasar menjadi sangat strategis. Meski suasana pasar identik dengan segala yang kumuh, becek, kotor, semrawut, macet, dan tidak aman, tetap saja pasar menjadi sandaran utama keluarga.

Seiring dengan perkembangan zaman, pola yang tadinya cukup hanya dengan mendapatkan kebutuhan sehari-hari, kini berubah. Jika sebelumnya pasar sekadar pemenuh kebutuhan harian kini orang mulai menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan. Sebelumnya, jika ke pasar bisa mengenakan baju harian, kini kebutuhan untuk berbelanja sekaligus berwisata membuat masyarakat mengubah gaya hidupnya. Wisata belanja menjadi cara baru untuk berbelanja.

Dari citra inilah bermunculan pasar-pasar modern dan pasar swalayan yang keberadaannya “mengancam” pasar-pasar tradisional. Karena barang yang dijual di pasar modern relatif sama dengan yang dijual di pasar tradisional, ancaman itu menjadi nyata. Dengan menawarkan bangunan fisik, penataan barang tertata, pembayaran di kasir, pembeli melayani dirinya sendiri, dan keinginan tampil untuk berwisata pun muncul.

Jika sudah begini, bagaimana cara pasar tradisional bertahan? Mampukah pasar tradisional bertempur melawan pasar modern?

Relevansi pertanyaan itu dijawab dengan implementasi kinerja dari pengelola pasar atau kepala pasarnya sebagai manajer. Citra pasar tradisional yang kumuh, semrawut, dan macet akan hilang dengan sendirinya kalau pengelola pasar mampu mengatasi. Sebagai contoh, penanganan pedagang kaki lima (PKL) dibina, ditingkatkan etika dan kesadarannya agar tidak mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan kota dan lalu lintas dengan melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban secara manusiawi dengan melibatkan unit kerja terkait. Karena PKL merupakan sektor informal juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja juga perlu diberdayakan sebagai income pendapatan asli daerah.

Membebaskan lahan dan sarana serta prasarana usaha PKL dalam bentuk lokasi binaan (lokbin) untuk menampung para PKL yang menempati sarana publik dan di perbolehkan secara hukum/peraturan daerah (perda).

Perpres No112 Tahun 2007 sebenarnya sudah mengatur penataan pasar. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah itu. Jarak antara minimarket, supermarket, dan hypermarket dengan pasar tradisional juga sudah ada di dalamnya. Bahkan, jam kerja pasar modern diatur mulai pukul 10.00-22.00.

Itu upaya pemerintah melindungi pasar tradisional. Jam buka pasar tradisional lebih luwes dan ini merupakan peluang besar. Bahkan beberapa pasar tradisional bisa tetap buka 24 jam. Peluang ini seharusnya menjadikan pengelola pasar tradisional optimistis menghadapi persaingan dengan pasar modern.

Memoles Pasar

Pasar akan dikunjungi jika pembeli merasa aman dan nyaman. Itu dapat dicapai dengan mengubah kebiasaan penghuni pasar. Pedagang harus berjualan di kios yang disediakan, PKL dilarang berjualan di luar area pasar dan koridor pasar, sampah dibuang pada tempatnya, dan parkir kendaraan aman dan rapi.

Itu pula yang akan dilakukan pada renovasi dan revitalisasi Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo di Kota Malang yang akan segera dikerjakan berkonsep modern tetapi tidak meninggalkan suasana tradisional. Pasar Oro-oro Dowo Kota Malang menggiring Piala Adipura Tahun 2010 mendapat penghargaan pasar terbaik se-Indonesia.

Kinerja pasar tradisional masih punya nyali bahkan dalam banyak hal masih dapat bersaing dengan pasar modern. Harga-harga komoditas hasil pertanian masih sangat menjanjikan untuk mampu bersaing dengan pasar modern. Juga karena adanya keunggulan komparatif yang tidak dimiliki pasar modern, antara lain adanya interaksi sosial antara pemangku kepentingan di pasar tradisional maupun harga-harga yang lebih luwes melalui tawar-menawar.

Krisis ekonomi yang pernah mendera secara nasional dan global bisa dijadikan momentum untuk menggerakkan ekonomi sektor riil melalui revitalisasi pasar tradisional secara manajerial maupun fisik, dan pemberdayaan pedagang.

Pengelola pasar tradisional harus berbenah diri dengan melibatkan koordinator pedagang, jukir, dan pengelola pasar lainnya. Jika kerja sama itu berjalan lancar maka 29 pasar yang tersebar di lima kecamatan wilayah Kota Malang akan terus eksis.

Dinas Pasar Kota Malang sebagaimana tugas pokok dan fungsinya berperan memberikan dukungan melalui peningkatan potensi perdagangan yang ada di pasar tradisional. Dalam program kerjanya antara lain kebersihan dan kenyamanan di dalam pasar baik pedagang dan konsumen menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dalam memberikan layanan sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam meningkatkan jumlah konsumen dan pedagang yang bertransaksi di pasar tradisional.

Diharapkan ke depan, pasar tradisional juga menjadi sebuah objek wisata belanja. Jika pedagang berharap konsumen datang berbondong-bondong, konsumen juga menuntut pelayanan yang aman dan nyaman dalam aktivitas belanja. Konsumen tidak akan enggan datang jika pasar tradisional memenuhi harapan mereka yakni berbelanja dengan harga pantas sekaligus berwisata. (Sumber: Surya, 29 September 2010)

Tentang penulis:
Agus Achmad Saikhu, Pemerhati Pasar Tradisional di Malang



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,710 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.