Posts Tagged 'Membangun Pelayanan Publik Berkualitas'

Membangun Pelayanan Publik Berkualitas

Oleh Akhmad Suharyo

Perubahan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan ruang yang begitu besar pada daerah untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan masyarakat di daerah. Keberadaan pemerintah daerah di samping sebagai upaya mewujudkan demokrasi tingkat lokal juga dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Tulisan ini dibuat sebagai bahan renungan bagi elemen masyarakat, elite politik lokal, penyelenggara pelayanan publik lokal di Provinsi Lampung di usianya yang ke-47 tahun (18 Maret 1964—18 Maret 2011). Di era reformasi saat ini masih ditemukan berbagai persoalan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat daerah. Buruknya kinerja pelayanan publik di berbagai daerah terpublikasi secara luas.

Dengan mengambinghitamkan kendala anggaran, belum dapat ditanganinya infrastruktur dan fasilitas publik lainya. Pelayanan di bidang pendidikan, kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran, perkawinan) dan berbagai perizinan lainnya sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara prima oleh aparatur.

Dalam upaya mewujudkan good governance di tingkat lokal, perlu dikombinasikan konsep pelayanan publik modern dengan budaya lokal masyarakat Lampung, yaitu piil pesanggiri, sebagai falsafah hidup masyarakat Lampung. Prinsip ini perlu dipahami secara mendalam, dioperasionalkan secara nyata dalam beraktivitas oleh seluruh birokrat lokal. Adapun falsafah tersebut meliputi (1) Piil Pesanggiri yang mengandung makna keharusan bagi warga Lampung untuk hidup bermoral, taat kepada peraturan, berjiwa besar, tahu hak dan kewajibannya.

Implementasi dari falsafah ini, maka segenap elemen birokrasi lokal harus memiliki integritas pribadi yang tinggi, segala tindakannya harus mengedepankan etika dan moral, mengetahui hak dan kewajibannya sebagai abdi (pelayan) masyarakat. (2) Bejuluk beadeg, maksudnya memiliki nama besar dan harus berjuang keras untuk meningkatkan kesempurnaan diri, selalu berupaya menjaga nama besar dari berbagai tindakan yang akan merugikan diri sendiri maupun masyarakat Lampung secara keseluruhan. Dengan demikian, birokrat harus berupaya menjaga nama baiknya dan kepercayaan yang telah dipercayakan kepadanya, menghindari perbuatan yang tercela yang dapat merugikan dirinya.

(3) Nemui nyimah, bermakna harus berlaku sopan santun terhadap sesama, suka tolong menolong, memuliakan semua tamu yang berhubungan dengannya, berupaya berbuat yang terbaik tanpa pamrih. Dengan nemui nyimah berarti aparatur harus bekerja tanpa pamrih mengedepankan kesopanan, kesantunan, memuliakan masyarakat yang dilayaninya, (4) Nengah nyappur, bermakna bahwa setiap warga masyarakat Lampung tidak diperkenankan untuk mengisolasi diri, bergaul dengan seluruh masyarakat, dan tidak membeda-bedakan suku ras agama maupun golongan. Artinya aparat harus mengedepankan kebersamaan, menghindari diskriminasi terhadap masyarakat yang dilayani. (5) Sakai sambayan, maksudnya keharusan bagi masyarakat Lampung melestarikan budaya tolong menolong, gotong royong, dan berjiwa sosial, berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan darinya.

Apabila kearifan lokal ini dapat dijadikan etika dan moral bagi birokrat di Provinsi Lampung, diharapkan kegiatan pelayanan publik dapat memenuhi harapan masyarakat.

Untuk mewujudkan good governance di tingkat lokal, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh pemegang kebijakan publik lokal: (1) Berupaya membuat program kerja yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan menghindari penyusunan program atas dasar kepentingan kekuasaan, kepentingan kelompok politik tertentu, ataupun kepentingan para pembuat kebijakan.

(2) Melibatkan masyarakat secara langsung dan bukan sebatas formalitas melalui penjaringan aspirasi masyarakat dalam suatu forum di tingkat kecamatan, kabupaten/kota maupun di level provinsi, seolah-olah program yang dibuat telah berdasarkan aspirasi yang berkembang dari masyarakat. (3) Peningkatan kualitas dan kinerja legislatif (DPRD) dalam mengawal kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. (4) Peningkatan fungsi pengawasan masyarakat baik melaui LSM, media massa. (5) Penegakan hukum yang berkeadilan.

Semoga di usia ke-47 Provinsi Lampung, segenap elemen masyarakat dapat berpikir konstruktif dalam upaya mewujudkan wilayah Sang Bumi Ruwa Jurai yang unggul dan berdaya saing. Semoga. (Sumber: Lampung Post, 26 Maret 2011).

Tentang penulis:
Akhmad Suharyo, Doktor Kebijakan Publik di FISIP Universitas Bandar Lampung



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,472,144 hits
September 2014
S S R K J S M
« Agu    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.