Posts Tagged 'makelar kasus'

Menanggulangi Makelar Kasus

Oleh Farouk Muhammad

Makelar kasus (markus) pada hakikatnya mencerminkan pengertian intervensi terhadap suatu proses administrasi, dalam hal ini proses penegakan hukum. Berbeda dengan proses intervensi lainnya yang mungkin bertujuan positif, markus meletakkan “memenangkan klien dengan segala cara” sebagai kepentingan dan tujuan. Perlu digarisbawahi bahwa target markus tidak selalu harus berupa tindakan yang menyimpang dari hukum, tetapi juga, seperti dalam dunia perdagangan, tampil sebagai makelar yang profesional, dengan menjembatani kepentingan pihak-pihak terkait. Walau dalam prakteknya sudah telanjur dipersepsikan jelek, markus tidak selalu membela yang salah, tetapi juga membela yang benar (korban).

Dalam uraian ini, saya batasi pada pembahasan markus dalam arti yang negatif, yang berupaya melakukan intervensi untuk menghasilkan tindakan, keputusan, dan atau perlakuan pejabat penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan hukum.

Tindakan penegak hukum di sini mencakup seluruh rangkaian kegiatan, dari penyidikan termasuk penahanan sampai penjatuhan putusan pengadilan. Proses tersebut melibatkan bahkan jaringan mulai penyelidik, penyidik, petugas rumah tahanan, pengacara, penuntut umum, sampai hakim, termasuk hakim-hakim dalam peradilan agama dan pejabat pada lembaga-lembaga publik yang menyelesaikan sengketa. Proses pemasyarakatan tidak tercakup, karena proses tersebut tidak lagi berurusan dengan kasus, melainkan orang. Walaupun tidak berarti tak ada penyelewengan, terutama berkaitan dengan pungutan atau uang pelicin untuk kemudahan kunjungan dan perlakuan istimewa oleh petugas lembaga pemasyarakatan termasuk petugas rumah tahanan.

Pemahaman atas markus juga harus dibedakan dari sikap dan perbuatan pejabat penegak hukum yang menginisiasi penyimpangan. Secara moral, tindakan mereka menuntut pertanggungjawaban yang lebih berat karena mengkhianati profesi, sehingga dapat dikenakan dua bentuk tindakan hukum, yaitu pelanggaran pidana dan kode etik.

Kerja sama antara markus dan pejabat yang diintervensi dibangun dengan menggunakan instrumen barang dan/atau jasa, baik dalam bentuk tunai (uang/materi lain) maupun janji, seperti promosi, mutasi ke tempat/jabatan “basah”, pendidikan dan jabatan, bahkan jabatan sambilan pada dan/atau pemberian saham perusahaan. Walaupun pelaku markus juga orang amatiran untuk sesuatu kasus, markus pada umumnya merupakan predikat untuk mereka yang biasa atau mencari nafkah dengan pekerjaan memakelari kasus. Peranan tersebut umumnya dimainkan oleh pengacara-pengacara yang juga mengkhianati profesinya. Selain itu, terutama dalam kaitan dengan instrumen janji, peranan markus dimainkan oleh pengacara, pengusaha, dan orang biasa yang menjalin hubungan akrab dengan petinggi hukum, bahkan saya menemukan ada yang di-“pelihara” oleh pimpinan Polri (saya kurang paham dengan lembaga penegak hukum lain).

Untuk mencapai tujuannya, kerja sama mereka dilakukan dengan modus-modus antara lain mengurangi alat bukti (jenis/jumlah barang bukti/saksi), meng-“atur”saksi ahli, merekayasa berkas berita acara sehingga seolah-olah dipersalahkan tetapi karena pembuktian lemah dapat dipastikan akan dibebaskan oleh hakim, meringankan/mengurangi pasal yang dituduhkan, menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)/SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan), dan mem-peti-es-kan perkara. Pada tahap terakhir, target yang dituju adalah hukuman bebas/ringan, memenangkan perkara (perdata) yang salah, penuntut umum tidak melakukan banding/kasasi, dan lain-lain.

Karena menyangkut materi, kasus yang biasanya di-“makelar”-kan adalah perkara dengan kerugian materi. Semakin besar nilai ekonomi materinya, semakin tinggi pejabat yang dilibatkan. Selain soal kerugian materi, juga menyangkut perkara yang melibatkan orang-orang ber-“duit”. Semakin kaya pihak yang beperkara, semakin besar cost yang diperlukan dan semakin tinggi pejabat yang dilibatkan.

Karena hanya menyangkut perkara tertentu, tidak semua pejabat penegak hukum terlibat dalam pergulatan markus, baik karena peluang menangani perkara tertentu (yang menjadi obyek markus) tidak dimiliki setiap personel (tergantung distribusi oleh pimpinan) maupun karena keengganan personel tertentu yang ingin memuliakan profesinya (kendali moral). Hanya sebagian kecil dari mereka, tetapi biasanya terpelihara dengan baik dalam posisinya karena berhasil menjadi kaya dan dengan kekayaannya berhasil membangun kolusi dengan atasan/petinggi, termasuk pejabat pada manajemen personalia. Ihwal karakter demikian, dapat dikatakan bahwa praktek markus lebih banyak terjadi dalam kehidupan di kota daripada di pedalaman yang mencerminkan pola hidup komunitarian.

Upaya penanggulangan

Berbicara tentang upaya penanggulangan markus berarti berbicara tentang faktor-faktor yang menerangkan fenomena markus, baik yang bersumber dari individu maupun lingkungan organisasi dan sosial. Faktor lingkungan sosial merupakan push-factors yang saling mempengaruhi dengan faktor lingkungan organisasi sebagai pull-factors. Faktor tersebut meliputi, antara lain: (1) persepsi publik tentang kondisi internal yang belum sepenuhnya “bersih” sehingga menjadi daya tarik untuk terus menumbuh-suburkan praktek markus, dan (2) ketersediaan lapangan kerja (legitimated means) yang sangat terbatas (pengangguran) yang menjadikan kelemahan dalam proses penegakan hukum sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Sementara itu, faktor individu sangat berkaitan dengan kemampuan pengendalian diri (self-control), khususnya aspek moral. Faktor individu juga tidak mudah dipisahkan dari pengaruh lingkungan sosial, khususnya nilai-nilai sosio-kultural, seperti paternalistik dan tenggang rasa, yang acap kali menjadi kendala bagi upaya pemberantasan markus termasuk korupsi.

Pengawasan internal, baik pengawasan oleh atasan langsung maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan eksternal dari lembaga-lembaga lain, masih dirasakan lemah dan kurang efektif. Sistem internal memiliki “propensiti” yang tidak bisa diharapkan berperan optimal, terutama dalam kaitan dengan solidaritas internal yang begitu kental, khususnya dalam jajaran kepolisian. Sementara itu, pengawasan masyarakat belum mendapat tempat yang layak dalam sistem pengawasan lembaga-lembaga penegak hukum, terutama belum terbukanya akses publik yang memadai.

Masalah anggaran merupakan faktor internal yang paling dominan menerangkan fenomena markus. Aspek pertama dari faktor ini menyangkut dukungan anggaran operasional, terutama yang dialokasikan pada unit-unit lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Diakui bahwa telah terjadi peningkatan yang berarti atas alokasi anggaran badan-badan penegak hukum, tetapi cenderung diprioritaskan untuk kepentingan satuan-satuan organisasi yang dipimpin langsung pejabat-pejabat tinggi terutama pada manajemen puncak. Akibatnya, petugas unit-unit operasional ”terpaksa” harus ”membebani” atau mengharap kontribusi warga guna menjamin tetap berjalannya roda organisasi dalam melayani masyarakat.

Aspek anggaran kedua menyangkut pemenuhan kebutuhan penghasilan personel. Faktor ini saya pandang menjadi paling dominan di antara semua variabel, karena juga memberi pengaruh melalui faktor-faktor yang disebut terdahulu. Faktor pengawasan organisatoris dan pengendalian diri yang lemah serta faktor lingkungan sosial (daya tarik) tidak lepas dari pengaruh penghasilan personel. Faktor ini pula bahkan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan anggaran operasional. Walau demikian, tidak berarti semua personel penegak hukum mengatasi kekurangan penghasilannya dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Dalam kondisi dunia ”abu-abu” semacam inilah, menurut hemat saya, mustahil penanggulangan markus dan semua jenis korupsi dalam tubuh penegak hukum, terutama Polri, dapat berjalan efektif dan membawa perubahan yang mendasar. Apalagi sekadar melalui mekanisme Satgas, bahkan melalui pekerjaan KPK sekalipun, sepanjang mereka hanya berperan sebagai pemadam kebakaran atau obat ”naspro”. Selamat berjuang memberantas dan juga mungkin “memelihara” markus! *(Sumber: Koran Tempo, 1 April 2010)

Tentang penulis:
Farouk Muhammad, Mantan Gubernur PTIK dan sekarang Ketua Komite I DPD RI

Negara ”Dikanibal” Markus

Oleh Abdul Wahid

Kasus yang belakangan ini masih menyengat negeri, khususnya dunia peradilan sehubungan dengan pengungkapan rekaman KPK, tidak hanya terletak pada dugaan kriminalisasi terhadap KPK. Namun, juga bermainnya aktor di luar peradilan yang seolah-olah sukses memosisikan dirinya sebagai ”peradilan” itu. Orang luar yang dianggap ”berjasa” membuat dunia peradilan tak berdaya tersebut, salah satunya, diberi nama ”markus”.

Kawan yang sudah lama bekerja atau menahbiskan profesinya sebagai ”makelar kasus” (markus) menyebutkan, 90 persen aparat penegak hukum di Indonesia telah dikuasai markus. Mereka tidak akan bisa berlaku objektif dalam menangani kasus hukum karena kinerjanya telah dipengaruhi sepak terjang markus.

Benarkah tuduhan bahwa komunitas penegak hukum kita telah dikuasai atau menjalani profesinya dalam ”ketiak” markus? Apa memang sangat besar dampak yang harus ditanggung oleh bangsa ini manakala markus berhasil memengaruhi atau menghegemoni aparat penegak hukum?

***

Memang, belum ada hasil penelitian yang menyebutkan secara terbuka bahwa 90 persen markus berhasil menguasai dan jauh lebih berdaulat daripada aparat penegak hukum. Tapi, setidaknya beberapa kasus yang mencuat belakangan ini mengindikasikan dahsyatnya pengaruh markus dalam mewarnai atau mengobok-obok citra peradilan di Indonesia.

Untuk sampai pada konklusi menyalahkan atau memosisikan markus sebagai ”terpidana” yang membuat karut-marutnya dunia peradilan, ada beberapa temuan yang bisa dilihat. Yakni, polling oleh berbagai lembaga survei atau lembaga pemantauan mengenai citra dunia peradilan, di samping membaca praktik-praktik penanganan kasus di lingkungan peradilan.

Sebagai sampel pembenar misalnya, awal 2007, Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei terhadap institusi peradilan dan lembaga pelayanan publik lainnya. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Yakni, 100 persen inisiatif suap di lembaga peradilan justru berasal dari pejabat atau pegawai peradilan.

Kemudian, pada 2008, survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menempatkan peradilan Indonesia di posisi terburuk di Asia. PERC menempatkan peradilan Indonesia pada posisi terburuk pertama se-Asia dengan skor 8,26 (Madril, JP, 27 Oktober 2009).

Temuan itu setidaknya bisa dijadikan acuan bahwa dunia peradilan yang diposisikan sebagai lembaga terkorup tidaklah lepas dari pengaruh atau ”jasa” para markus.

Pendapat Fauzan Hadad (2008) pun demikian. Sudah lama dunia peradilan berada dalam cengkeraman pengaruh makelar-makelar yang pandai memanfaatkan kelemahan aparat penegak hukum. Kalaupun ada aparat yang terlihat berintegritas moral tinggi, mereka mencoba mencari celah atau kelemahan yang bisa digunakan untuk melemahkan atau menjinakkan atau mengamputasi.

Kalaupun sulit mencari kelemahannya, mereka mencoba bekerja sama dengan aparat untuk menjauhkan atau menyingkirkannya dari kemungkinan menangani kasusnya.

Tulisan itu setidaknya bisa dijadikan tolok ukur bahwa upaya pelemahan lembaga peradilan dari peran sakralnya dalam menegakkan hukum tidak hanya dilakukan orang luar yang mengintervensi. Tapi, bisa pula dilakukan oleh elemen peradilan sendiri yang mentalitasnya sudah terkooptasi atau berhasil ”dinajisi” oleh kekuatan eksternal semacam markus.

Tragisnya lagi, tidak sedikit pula ditemukan elemen penegak hukum yang senang dan bangga berhasil dikalahkan oleh markus atau dijadikan ”piaraan” elite ekonomi semacam konglomerat hitam yang dengan kekuatan modal dan lawyer yang dimilikinya mampu memanjakan dirinya. Elemen penegak hukum demikian akhirnya kehilangan kecerdasan etika atau gagal menjalankan misi profesionalismenya karena dilindas keuntungan besar yang diperoleh.

”Kedaulatan markus” itu sudah lama, khususnya sejak Orde Baru, telah memasuki pori-pori peradilan. Tak ada peradilan di negeri ini yang steril dari kepintaran serta kelicikan markus. Hukum tak bisa dijadikan alat menembak orang yang sebenarnya dalam sisi pembuktian sudah lengkap karena peran markus yang bisa mengalahkan atau mengimpotensikan idealisme norma-norma hukum.

Ada markus yang tidak bergelar, namun berdasi. Di samping itu, tidak sedikit yang bergelar sarjana, magister, bahkan doktor. Mereka bisa berada di balik dinding peradilan (menemui polisi, jaksa, dan hakim) untuk bernegosiasi atas kasus yang sedang ditangani atau melibatkan kliennya atau orang lain yang menurutnya bisa dikalkulasi menguntungkan.

***

Ulah markus di zona peradilan tersebut mengakibatkan buruknya citra negara hukum. Identitas rechstaat ini tak ubahnya secara das sollen hanya menjadi identitas yang manis di atas kertas. Sementara dalam realitasnya (das sein), jati diri negara hukum telah terkoyak atau ”terkanibal” sangat parah layaknya serpihan yang termakan dengan cara sadistis.

Marcus Tullius Cicero (Romawi) dalam ”De Legibus” menyatakan, hukum merupakan akal tertinggi (the highest reason) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau manusia itu mengenal hukum, dalam dirinya mempunyai rambu-rambu yang menentukan opsi dari perbuatan yang merugikan dan menghancurkan ataukah memberdayakan dan mencerahkan.

Kalau negara itu sudah menggunakan hukum sebagai rule of game setiap warga bangsa dengan idiom negara hukum, seharusnya siapa pun orang yang hidup di negara itu, apalagi elemen penegak hukumnya, wajib menegakkan dan menjaga kedaulatannya.

Sayangnya, elemen penegak hukum kita tergelincir menjatuhkan opsi yang salah dengan menempatkan hukum bukan sebagai wujud akal tertinggi. Tapi, sebagai alat untuk ”mengadali” (mengakali) objektivitas, keadilan, kejujuran, serta kebenaran hukum.

Elemen penegak hukum yang sedang sesat jalan atau menyelingkuhi amanatnya itu bahkan lebih senang bisa menempatkan markus sebagai sumber pendapatan tak resminya, namun jumlahnya sangat besar. Mereka bisa berkolaborasi dengan markus untuk mempermainkan atau membengkokkan hukum, kalau perlu sampai ke ranah kematiannya. (Sumber: Jawa Pos, 7 Nopember 2009).

Tentang penulis:
Abdul Wahid, dekan fakultas hukum dan pengajar program Pascasarjana Ilmu Hukum Unisma Malang; penulis buku ”Republik Kaum Tikus”



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,474,633 hits
September 2014
S S R K J S M
« Agu    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.