Posts Tagged 'KUHAP'

Memaknai KUHAP

Oleh Laode Muh Syahartian

Sidang perdana kasus Antasari Azhar mulai digelar di Pengadilan Negeri Banten.Kasus yang telah banyak menyita perhatian media dan publik seantero negeri ini. Publik memang sangat menanti-nantikan kasus ini dikarenakan rasa penasaran untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Sang Tokoh yang pernah memimpin KPK dan juga seorang Jaksa yang masih aktif.

Dalam sidang perdananya dengan agenda pembacaan surat dakwaan,Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Sang Tokoh tersebut dengan dakwaan pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP Yo. Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP Yo. psl 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan penyertaan dalam delik dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen( kasus ini tidak berdiri sendiri ada beberapa terdakwa lainnya turut serta melakukan pembunuhan disidang secara terpisah). Kasus pembunuhan ini ditengarai bermotif permainan asmara atau cinta segitiga antara Terdakwa dan korban Nasruddin Zulkarnaen Almarhum dengan R( inisial) istri siri Nasruddin Zulkarnaen Almarhum.

Dalam sidang perdanannya Terdakwa Antasari Azhar melakukan interupsi dan meminta kepada ketua majelis hakim untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan jaksa,semntara jaksa sedang membacakan surat dakwaan.Ketika Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan giliran majelis menanyakan kepada terdakwa yang intinya apa terdakwa mengerti dengan isi surat dakwaan Penuntut Umum,namun terdakwa menjawab tidak mengerti ,Majelis hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk membacakan kembali atau setidaknya menjelaskan kepada terdakwa bahwa maksud surat dakwaan tersebut.

Sepintas adegan kasus ini mirip dengan praktek mahasiswa hukum semester VI mata kuliah PLKH ( Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum ). Para dosen pembina mata kuliah ini telah mengajarkan kepada mahasiswa tentang tata urutan beracara dimuka persidangan lengkap dengan bahasa standar yang dipakai dimuka persidangan.Dan semua mahasiswa pasti sudah tahu dan paham betul kalau hukum acaranya seperti itu Sesuai dengan azas yang tertuang dalam KUHAP peradilan cepat ,sederhana, dan biaya ringan.

Namun ironis,apabila terdakwa Antasari Azhar yang tidak lain seorang Jaksa Aktif dihadapkan dimuka persidangan dengan agenda memdengar pembacaan surat dakwaan tidak mengerti mengenai isi surat dakwaan penuntut umum bahkan meminta kepada majelis hakim agar dalam kasus yang menimpa dirinya harus dipersepsikan dengan pemahaman yang sama antara dirinya atau setidaknya dengan para Penasihat hukumnya dengan Jaksa selaku Penuntut Umum.KUHAP memposisikan dari sudut pandang yang berbeda antara Jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kepentingan negara atau publik (sudut pandang subjektip dari posisi yang objektip )dengan Penasihat Hukum yang mendampingi dan memperjuangkan hak-hak terdakwa dari sisi pembelaan (sudut pandang objektip dari posisi yang subjektip). Bukankah masalah surat dakwaan sudah menjadi sarapan pagi sehari-hari bagi para jaksa seantero negeri ini .

Ada beberapa parameter hukum yang dapat dijadikan kesimpulan sehingga terdakwa Antasari Azhar tidak mengerti isi surat dakwaan atau mungkin sengaja atau berpura-pura tidak mengerti isi surat dakwaan sebagaimana yang diutarakan penuntut umum dimuka persidangan dengan suara yang keras“. Bahwa Saudara Terdakwa tidak mungkin tidak memahami isi surat dakwaan atau saudara Terdakwa berpura-pura tidak mengerti isi surat dakwaan. SaudaraTerdakwa adalah mantan jaksa berpendidikan S-2 Hukum “ demikian argumentasi Jaksa terhadap sIkap Antasari di muka persidangan.

Pertama, Antasari Azhar selama ini telah diberondong oleh media dengan pemberitaan dirinya terhadap kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen dan media seakan-akan telah mengarahkan dirinya sebagai pelaku kejahatan yang sesungguhnya (Trial by Press). Kedua, Antasari Azhar ingin mengajak publik bahwa marilah kita menghargai azas Praduga Tak Bersalah ( Presumption of Innocent) azas yang tertuang dalam KUHAP.

Ketiga, isi Surat Dakwaan dengan pasal pembunuhan Berencana (340 KUHP) bersama dengan delik penyertaan yang diwarnai dengan permainan asmara segitiga atau perselingkuhan( bukan istilah hukum). Atau setidaknya mengajak melakukan perbuatan zina /over spel ( istilah hukum) dengan R(inisial) istri siri Nasruddin Zulkarnaen Almarhum adalah perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat dirinya dan keluargannya dimata umum (aib bagi keluarga dan aib seumur hidup)

Kebenaran Materiil
Tujuan hukum acara pidana yang tertuang dalam KUHAP adalah untuk mencari kebenaran Materil dalam arti kebenaran yang sesungguhnya siapa pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Dalam mencari kebenaran materil semua pihak Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum atau pengacara sama-sama mencari kebenaran materil. Namun sudut pandang antara Jaksa dan sudut pandang Penasihat Hukum atau pengacara berbeda. Jaksa dari sudut pandang Penuntutan, sedangkan Penasihat Hukum atau pengacara dari sudut pandang pembelaan.

Sehingga sudut pandang antara Jaksa dan Penasihat Hukum tidak boleh diposisikan sama atau harus dipersepsikan sama seperti keinginan terdakwa Antasari Azhar. Sedangkan Hakim dari sudut pandang memeriksa , mengadili dan memutus, namun harus terikat dengan alat bukti sah yang diajukan di muka persidangan (pasal 184 KUHAP). Hakim dalam memutus sebuah perkara pidana harus terikat dengan alat-alat bukti tersebut. Menurut pasal 184 KUHAP alat bukti sah tersebut adalah:

a. Keterangan Saksi

b. Keterangan Ahli .

c. Surat.

d. Petunjuk.

e. Keterangan Terdakwa

Sehingga dengan alat bukti tersebut diatas Hakim harus yakin ( minimal dua alat bukti pasal 183 KUHAP ) bahwa Si A atau Si B lah pelaku tindak pidana. Hakim, Jaksa ,Penasihat Hukum tidak boleh keluar dari koridor surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa pada sidang pertama .KUHAP sangat menjunjung tinggi hak-hak terdakwa dan terdakwa harus dalam keadaan bebas dalam mengajukan dali-dalil pembelaan di muka persidangan.

Dari sudut pandang Hak asasi manusia KUHAP memposisikan hk-hak terdakwa dalam barisan terdepan yang harus dihormati dijunjung tinggi dan dihargai pada setiap tingkat pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat pemeriksaan dimuka persidangan. Bukankah KUHAP adalah karya Agung Bangsa ini yang dilahirkan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Semoga saja Jaksa dapat membuktikan surat dakwaannya ,namun apabila dakwaan jaksa tidak dapat dibuktikan maka Antasari Azhar harus dibebaskan dari segala dakwaan dan hukum harus merahabilitasi nama baik dan kehormatanya. Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Keadilan adalah milik semua orang, Keadilan dan hukum harus ditegakan sekalipun langit akan runtuh esok.

Tentang Penulis :
Laode Muh Syahartian SH MH, akademisi, mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Putra Bangsa sekarang Universitas Pelita Harapan Surabaya. Kontak person: 081 331 87083

Terpidana Mati dan Batasan Waktu Permintaan PK

Oleh Hwian Christianto

 

Bagi terpidana, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dirinya bersalah dan harus menjalani pidana sudah merupakan fakta yang cukup berat untuk di terima apalagi jika di jatuhi hukuman mati. Pidana mati merupakan satu kelompok pidana pokok yang paling berat dari semua pidana pokok yang lain, pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda (Pasal 10 KUHP). Sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang dari para pakar hukum pidana tentang pro dan kontra adanya penjatuhan pidana mati.

 

Salah satunya, masalah hak asasi manusia yang dilanggar oleh penegak hukum terhadap hak hidup seseorang. Meskipun bersalah tetapi hak hidup hanya di berikan Tuhan dan hanya dia yang berwenang mencabutnya, bukan manusia. Di dalam ranah hukum acara pidana, sebenarnya mengatur hak terpidana mati untuk memperjuangkan haknya. Upaya ini di sebut dengan Upaya Hukum Luar Biasa.

 

Satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh bagi terpidana yang perkaranya sudah mendapat putusan MA (tingkat kasasi/putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap) adalah Peninjauan Kembali. M. Yahya Harahap mengatakan upaya hukum ini merupakan ‘hak orisinil’ dari Terpidana untuk mendapatkan kepastian hukum dan ‘hak substitusi’ dari ahli waris untuk mengajukan PK. Ini berarti PK dapat di ajukan oleh terpidana dan jika terpidana mati di gantikan oleh ahli warisnya (pasal 263 ayat (1) KUHAP).

 

Pada kasus terpidana mati bom Bali misalnya, setelah melewati proses peradilan yang cukup lama hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (putusan MA), mereka mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Permintaan PK ini seringkali di ajukan dengan tujuan untuk memperlambat pelaksanaan putusan (pemidanaan mati). Apalagi terdapat suatu kendala dalam tenggang waktu permintaan PK yang tidak ada batas waktunya (pasal 264 ayat (3) KUHAP). Terpidana bisa mengajukan keberatan atas pelaksanaan putusan dengan alasan sedang melakukan permintaan PK.

 

Batasan pengajuan PK sebenarnya sudah sangat jelas, pasal 263 ayat (2) yaitu apabila terdapat Keadaan Baru (novum)  atau bila dalam beberapa putusan terdapat pertentangan atau terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan. Secara formal, memang PK dapat di ajukan bagi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tetapi terdapat batasan dalam pengajuan PK sesuai dengan pasal 263 ayat (2) KUHAP. Ini berarti untuk permintaan PK tidak dapat di ajukan untuk semua perkara.

 

Sedangkan mengenai  tenggang waktu yang sangat bebas (pasal 264 ayat (3) KUHAP) sebenarnya harus di pahami secara utuh sebagai suatu kesempatan bagi terpidana untuk mengajukan novum atau hal-hal yang merugikan. Bukan sebagai alasan untuk memperpanjang waktu eksekusi pidana mati di jalankan. Apabila kita cermati, pasal 268 ayat (1) yang menyatakan ”Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan tersebut” sesungguhnya memberikan batasan atas permintaan PK bagi terpidana mati.

 

Tenggang waktu yang di maksud adalah sejak putusan MA pada tingkat kasasi hingga hari pelaksanaan putusan. Selama tenggang waktu itulah terpidana mati harus sesegera mungkin melakukan PK atas putusan MA. Apabila MA menerima permintaan PK maka eksekusi pidananya di tangguhkan (pasal 266 KUHAP)  jika sebaliknya terpidana harus segera di pidana (pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP). 

 

Aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa penuntut umum harus bersikap tegas dalam menghadapi upaya terpidana untuk mengulur-ulur waktu eksekusi pidana dengan dalih sedang mengajukan permintaan PK. Hal ini berimplikasi pada masalah keadilan dalam penerapan upaya hukum dan kepastian hukum saat upaya hukum tersebut di lakukan menurut UU yang berlaku.

 

Jadi tenggang waktu permintaan PK yang tidak di batasi waktu harus di kaitkan dengan pemahaman pasal 268 ayat (1) KUHAP sebagai dasar kepastian hukum pelaksanaan putusan pengadilan dan pasal 263 ayat (2) KUHAP sebagai dasar pijak keadilan melakukan PK.

 

 

Tentang penulis:

Hwian Christianto SH, pengamat hukum, dosen hukum bisnis Universitas Kristen Petra Surabaya, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 085 631 73015. Email: hwall4jc@yahoo.co.id  

 

 

Setelah Meninggalnya Soeharto, Perlukah Mengejar Stigma Bersalah?

Oleh Abdul Wahid

Artikel 11 UDHR (Universal Declaration of Human Rights) yang menyebutkan, setiap orang yang dituduh melakukan tindakan pidana haruslah dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu bisa dibuktikan secara hukum oleh pengadilan terbuka. Dalam tulisan Hendardi berjudul Etika  Memaafkan (Kompas, 17 Januari 2008), disebutkan, bahwa sakit dan usia uzur  yang menimpa mantan presiden Soeharto mendorong banyak orang untuk memaafkan. Tidak hanya itu, banyak pihak mendesak supaya ada pernyataan maaf pihak lain atas kesalahan yang telah dilakukan mantan penguasa Orde Baru itu.

Tak hanya bersifat pribadi, desakan bersifat publik pun  disuarakan sejumlah elit politik atau pejabat negara sebagaimana desakan agar dikesampingkan (deponeering) perkara yang telah telanjur diajukan Kejaksaan Agung atas dugaan penyelewengan dana pada yayasan milik Soeharto.

Ketika sekarang Soeharto sudah meninggal dunia, apakah diskursus tentang stigma kebersalahannya masih perlu dilanjutkan secara hukum atau diangkat melalui proses peradilan?  Apakah kematiannya tidak identik dengan berhentinya atau “matinya” proses hukum di tengah jalan? Desakan seperti itu sebenarnya menggiring pada suatu konklusi, bahwa kiprah politik Soeharto selama berkuasa di Orde Baru telah terjerumus atau terbelit dalam akumulasi kesalahan. Persoalannya sekarang, benarkah Soeharto bersalah, sehingga sepantasnya disuruh atau “dipaksa” meminta maaf? Kalau Soeharto bersalah, jenis kesalahan apa sebenarnya yang secara de jure diperbuat?

Pertanyaan tersebut tak mudah dijawab, pasalnya  menjustifikasi atau memberikan stigma bersalah pada seseorang tidaklah gampang, harus melalui suatu kesaksian yang teruji, pembuktian yang valid, atau keputusan dari lembaga formal yang benar-benar berani, objektif, dan jujur yang menvonisnya bersalah.

Seseorang juga bisa dikatakan bersalah atau distigma melakukan tindak kejahatan, manakala ada peristiwa yang bercorak “tertangkap tangan” (haterdaad), bukan melalui asumsi, hipotesa, apalagi menggunakan prinsip-prinsip praduga bersalah
(presumption of guilt).  Stigma bersalah atau terpidana, hanya pantas dilekatkan pada seseorang melalui suatu proses peradilan yang berakhir pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apa yang selama ini dilekatkan pada Soeharto barulah ke tingkat praduga bersalah, peradilan sosial , peradilan atau penghakiman oleh pers, atau meminjam istilah yang ditelorkan JK  Skolnick sebagai “peradilan tanpa pengadilan” yang menggambarkan, bahwa realitas peradilan massa sedang menempatkan Soeharto sebagai objek yang dihakimi dan dipersalahkan, sehingga diwajibkannya pula meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.

Disebut bersalah melalui proses “peradilan jalanan” itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan kalah dan dinyatakan bersalah melalui penerapan peradilan yang akuntabel. Kalau peradilannya akuntabel, tentulah dalam setiap tahapan pemeriksaan, hak-haknya sebagai sosok yang masih tertuduh sangat dihormati layaknya manusia yang betul-betul masih bersih.

Dalam ranah yuridis seperti disebutkan dalam prinsip UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa setiap orang yang diajukan dalam proses peradilan (mulai dari tahap penyidikan hingga sidang di pengadilan) dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (presumption of innocence).

Itu juga dibenarkan dalam Artikel 11 UDHR (Universal Declaration of Human Rights) yang menyebutkan, setiap orang yang dituduh melakukan tindakan pidana haruslah dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu bisa dibuktikan secara hukum oleh pengadilan terbuka di mana ia mempunyai semua jaminan yang dibutuhkan
bagi pembelaannya.

Putusan bersalah merupakan standar utama yang dijadikan pijakan untuk penentukan salah tidaknya Soeharto. Mantan orang kuat nomor satu di republik ini sebatas bisa “diasumsikan” bersalah atau melakukan banyak kejahatan berat atau istimewa (exstra ordinary crime),  mulai dari dugaan penyimpangan keuangan yayasan hingga pelanggaran HAM berat, pasalnya hingga sekarang proses peradilan yang dijalani belum final atau belum menghasilkan ijtihad yuridis (putusan) yang membunyikan kalau dirinya bersalah.

Kalau kita memasuki lembaga-lembaga pengadilan di Inggris, kita akan menemukan motto yang berbunyi ”berikan aku hakim yang baik, meski di tanganku ada hukum yang buruk”. Motto ini untuk mengingatkan setiap hakim yang akan atau sedang memimpin sidang atau menangani perkara supaya dirinya tidak dikalahkan oleh hukum yang di dalamnya terdapat kekurangan, ada pasal-pasal yang kabur, atau norma-norma yang berkategori lemah dan mengundang banyak penafsiran.

Dari motto tersebut, hakim diingatkan, bahwa kata kunci pelaksanaan sistem peradilan pidana lebih dominan berada di dalam kekuasaannya, bukan ditelakkan pada produk hukumnya. Produk yuridisnya boleh saja kurang, kabur, dan bahkan cacat, tetapi mentalitas hakim dilarang cacat, tidak boleh lebih buruk dibandingkan kondisi produk hukumnya.

Berkat motto yang berhasil dijadikan sebagai kekuatan moral para hakim tersebut, dampaknya sangat terasa. Pelaksanaan sistem peradilan pidana, terutama dalam penanganan kasus-kasus besar seperti tindak pidana korupsi, dapat berjalan dengan baik. Vonis yang dijatuhkan hakim bukan mencerminkan keinginan terdakwa dan pengacaranya, tetapi benar-benar mencerminkan keinginan kuat dalam menegakkan keadilan (Satriya, 2006).

Motto tersebut disosialisasikan dimana-mana karena pemerintah Inggris menyadari, bahwa setiap produk hukum, sangatlah sulit memenuhi kesempurnaan maksimal. Bukan tidak mungkin usai diberlakukan,   produk ini ternyata menyimpan kekurangan fundamental, yang hanya bisa diatasi oleh hakim-hakim yang punya keberanian
memosisikan kalau dirinya bukan sebagai mulut Undang-undang (la bauche de laloi), tetapi sosok yang dibebani kewajiban berkreasi atau melahirkan norma-norma untuk menutup kevakuman.

Jaksa dan hakim yang mujtahid (penggali dan pembaharu) dan berjiwa mujahid seperti di Inggris tersebut tampaknya perlu diadopsi oleh jaksa maupun hakim-hakim di negeri ini. Dari sudut hukum dan keadilan itulah, masyarakat menunggu kinerja aparat penegak hukum untuk membuktikan kebersalahan Soeharto. Diskursus soal pemberian maaf atau pengampunan, hanyalah pantas dideklarasikan manakala aparat penegak hukum sudah menuntaskan kompetensinya. Dan meski Soeharto telah meninggal dunia, tidak berarti proses penyelesaian perkara vukumnya dibiarkan mengambang. Tetap wajib ada kepastian dari akhir kinerja penegak hukum, termasuk menentukan rumusan kalimat yang menyebutkan posisi Soeharto.

Apa gunanya ada jaksa penuntut umum selaku penyidik perkara khusus dan hakim yang menjaga pilar pengadilan kalau menangani perkara Soeharto saja tidak bisa, termasuk menentukan keabsahan apakah dihentikan ataukah diteruskan. Kehadiran instutusi yuridis ini diharapkan kapabel dalam menyelesaikan perkara hukum tanpa mempertimbangkan sosok manusianya yang jadi tersangka sehingga ketika Soeharto diposisikan demikian, tidaklah perlu menjadikannya sebagai beban. (Sumber: Surya, 29 Januari 2008).

Tentang penulis:
Abdul Wahid, dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan penulis buku Republik Kaum Tikus

issn


Rekonseptualisasi KUHAP

Oleh Krist L Kleden

Fenomena kegagalan transformasi pendidikan hukum ini, tidak menjadi alasan bagi masyrakat untuk berdiam diri. Justru bagi masyarakat, merosotnya fungsi hukum dan buruknya mental polisi, jaksa, hakim dan advokat merupakan “laboratorium hukum” untuk mengeksploitasi praktik-praktik tercela yang tersem-bunyi di balik meja polisi, jaksa, hakim maupun tas hitam sang advokat.

Seperti yang selama ini disuarakan berbagai lembaga swadaya masyarakat.Termasuk hasil temuan pers di Surabaya, yang kemudian memaksa Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjatuhkan sanksi terhadap hakim Budi Susilo, SH, karena pelanggaran aturan sidang. Dan sanksi persidangan ulang kasus kepemilikan 100 butir ekstasi dan 18,7 gram sabu-sabu dengan hakim tunggal Budi Susilo, SH di Pengadilan Negeri Surabaya (Surya, 28 Desember 2007).

Tidak terasa, tanggal 31 Desember 2007 ini, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, atau kemudian dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) genap berusia 26 tahun. Dalam usia lebih dari seperempat abad ini, terungkap berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Karena KUHAP yang secara normatif merupakan pijakan hukum pelaksaan sistem peradilan pidana, tidak dapat lagi dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia.

Kelemahan itu, di antaranya ketidakseimbangan hak antara hak-hak tersangka/terdakwa dengan hak-hak korban, sehingga berakibat lemahnya posisi korban. Hal ini akan memperlebar disparitas kebijakan pidana terhadap tersangka/terdakwa dan korban.

Kenyataan lain yang harus dihadapi KUHAP, bahwa komponen yang bekerja di dalam sistem peradilan pidana di negara hukum ini, adalah institusi negara yang telah tercoreng kewibawaannya. Mulai insitusi kepolisian, kejaksaan sampai kehakiman, terlibat dalam pratik penyalahgunaan kekuasaan, maupun berbagai jenis tindak pidana.

Realitas ini menunjukkan sistem peradilan pidana di Indonesia gagal men-trasformasikan “pendidikan hukum” bagi pencari keadilan. Padahal melalui trans-fomasi pendidikan ini, tidak saja membebaskan masyarakat dari keterbelakang-an. Akan meningkatkan pula kepercayaan para pencari keadilan terhadap insti-tusi penegak hukum, sehingga dengan sendirinya menepis berbagai ungkapan sinis masyarakat terhadap polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Sebagaimana terungkap di Surabaya, selama tahun 2007 ada tiga kasus tindak pidana korupsi yang diputus bebas. Sementara hakim dan jaksa yang menangani kasus-kasus itu, saling tuding dan membela diri (Catatan Akhir Tahun, Surya, 24 Desember 2007).

Fenomena kegagalan transformasi pendidikan hukum ini, tidak menjadi alasan bagi masyrakat untuk berdiam diri. Justru bagi masyarakat, merosotnya fungsi hukum dan buruknya mental polisi, jaksa, hakim dan advokat merupakan “laboratorium hukum” untuk mengeksploitasi praktik-praktik tercela yang tersembunyi di balik meja polisi, jaksa, hakim maupun tas hitam sang advokat.

Seperti yang selama ini disuarakan berbagai lembaga swadaya masyarakat.,Termasuk hasil temuan pers di Surabaya, yang kemudian memaksa Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjatuhkan sanksi terhadap hakim Budi Susilo SH, karena pelanggaran aturan sidang. Dan sanksi persidangan ulang kasus kepemilikan 100 butir ekstasi dan 18,7 gram sabu-sabu dengan hakim tunggal Budi Susilo SH di Pengadilan Negeri Surabaya (Surya, 28 Desember 2007).

Secuil borok kegagalan tersebut, bukan tidak mungkin dapat membangun kultur hitam dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejalan dengan kekhawatiran itu dan dalam upaya meningkatkan kembali kualitas fungsi hukum, sehingga terpenuhinya kepastian, kemanfaatan dan keadilan, maka sudah saatnya dilakukan rekonseptualisasi terhadap KUHAP.

Menawarkan gagasan tersebut, bukanlah jalan pintas untuk memberantas kultur hitam dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebab harus didukung political will pemerintah dan dilandasi kesadaran mereformasi akal pikir dan mental penegak hukum sebagai aparat negara. Rekonseptualisasi terhadap KUHAP, harus diikuti pula komitmen moral para penegak hukum. Jika tidak demikian, selain energi yang terbuang habis, sama halnya dengan melahirkan KUHAP sebagai macan ompong.

Kekhawatiran ini sangat beralasan. Oleh karena itu ketepatan dalam melakukan rekonseptualisasi KUHAP diharapkan mampu memformulasi tuntutan perubahan dan pembaharuan yang lebih transparan terhadap bekerjanya para penegak hukum. Mengingat potensi-potensi yang dimiliki masyarakat dalam membongkar praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan maupun praktik tercela lainnya, adalah aset yang kontributif bagi hukum pidana (KUHAP) untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan praktik tercela lainnya. Sehingga pada gilirannya KUHAP dan sistem peradilan pidana tidak lagi potensial sebagai faktor viktimogen.

Harapan ini sejalan dengan konsep pemikiran Philipe Nonet dan Philip Selznick (1978), bahwa kemampuan memformalasikan tuntutan perubahan dan pembaharuan hukum, niscaya akan mendekatkan hukum tersebut tidak jauh dari kepentingan dan harapan masyarakat. Melalui model responsif law (hukum yang responsif) akan menempatkan KUHAP secara terbuka dan mampu melayani kebutuhan dan kepentingan sosial, tidak oleh pejabat, melainkan masyarakat.

Harapan ini tentu saja akan menggugah sensitifitas para penegak hukum ketika berinteraksi dan berinterelasi dengan masyarakat di sekitarnya. Artinya, apakah hati nurani para penegak hukum ini dapat memaknai setiap masalah sosial yang ada, mampu menghadapi beragam tekanan, baik di dalam, maupun di luar sistem peradilan pidana itu sendiri, dengan berbagai aspek dan kepentingan yang berbeda.

Mengingat dalam pandangan masyarakat global, keadilan yang substansial tidak selamanya diperoleh di pengadilan. Dan pengadilan bukan satu-satunya ruang untuk mencari dan mendapatkan keadilan yang substansial. Karena keadilan yang substansial itu, bukan sesuatu yang jatuh dengan sendirinya dari langit. Tetapi hasil konstruksi sosial antara sistem peradilan pidana itu sendiri dengan sistem sosial masyarakat.

Sebagaimana diungkapan oleh Marc Galanter dalam karyanya yang monumental justice in many rooms (Mauro Cappeletti, l981), selama ini kekuatan formallah yang telah menempatkan pengadilan sebagai simbol keadilan. Akibat-nya tertutuplah partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keadilan yang substansial. Padahal keadilan itu sendiri dapat dicari dan ditemukan di institusi formal maupun non formal, termasuk di warung-warung pinggir jalan.

Inilah persolan lain yang akan dihadapi dalam rangka rekonseptualisasi terhadap KUHAP. Artinya apakah ketepatan melakukan formulasi tuntutan per-ubahan dan pembaharuan, diikuti pula dengan kemauan aparat penegak hukum untuk merubah paradigma berpikir yang kaku atau rigid dengan paradigma berpikir yang dianut oleh masyarakat global. Sebab di dalam masyarakat global interaksi dan interelasi antara masyarakat nasional dengan individu, serta sistem masyarakat dunia dengan nilai-nilai kemanusiaan, lebih bersifat dinamis.

Ini berarti bagaimana Indonesia menempatkan KUHAP dan sistem per-adilan pidananya di tengah-tengah peta global ? Dan bagaimana KUHAP dapat menjalankan perannya dalam sistem hukum internasional ? Mengingat dinamika masyarakat akan selalu memperdebatkan di mana tempat negara dalam hukum maupun tempat hukum dalam masyarakat.

Dan pada akhirnya rekonseptualisasi terhadap KUHAP, tidak harus berseberangan dengan adagium hominum causa jus constitutum  atau hukum diciptakan demi kesejahteraan manusia. (Sumber: Surya, 2 Januari 2008)

Tentang penulis:
Krist L. Kleden, dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

issn



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,480,243 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.