Posts Tagged 'KUH Perdata'

Hak Pemakaian Stan Pasar yang Terbakar

Oleh Is Irawati

Tulisan ini merupakan episode ke 2 tentang pasar milik Pemda yang terbakar. Episode ke 1 telah dimuat di situs ini 29 Mei 2008. Kali ini penulis ingin menyampaikan tinjauan hukum perdata mengenai kebakaran Pasar Maju.

Isu Hukum
Bagaimana kedudukan hak pemakaian stan pasar yang telah terbakar ?

Analisis

Pertama, berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :”Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :”Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Pihak Direksi Pasar Maju tentu tidak mau dipersalahkan begitu saja dengan menganggap bahwa kebakaran Pasar Maju adalah kelalaiannya. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas keamanan (kebakaran) Pasar? Pihak Pedagang ataukah pihak Direksi Pasar Maju? Pihak Pedagang harus dapat membuktikan “Kelalaian” telah dilakukan oleh Direksi Pasar Maju apabila ia ingin mendapatkan pembayaran ganti rugi atas peristiwa kebakaran Pasar.

Apabila kita kaitkan dengan posisi Direksi Pasar Maju yang menggunakan terminologi “Pasar Penampungan Darurat”, dikesankan Bahwa Direksi Pasar Maju ingin menganggap bahwa kebakaran pasar Maju merupakan force majeur. Konsekuensi yang diinginkan oleh Direksi Pasar Maju adalah Pembebasan dirinya dari tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami Para Pedagang dengan adanya kebakaran Pasar sebagai akibat dari suatu kelalaian.

Subyek hukum dapat membebaskan diri dari tuntutan ganti rugi apabila ia dapat membuktikan bahwa kerusakan yang telah terjadi (kebakaran) adalah suatu force majeur (keadaan memaksa / bencana). Tetapi dapatkah direksi pasar maju berlepas tangan begitu saja tanpa memberikan kembali hak para pedagang dengan hak pemakaian stan mereka yang lama seluas 12 m² dan 24 m² sesuai dengan isi pasal 1244 KUH Perdata?

Sebagai bukti dalam kenyataannya pihak direksi pasar maju dapat membangun kembali Mall Maju dengan kondisi yang lebih megah dengan potensi penjualan hak pemakaian stan yang lebih banyak dan lebih menguntungkannya. Terlepas apakah pembangunan mall maju mendapatkan bantuan atau tidak dari subyek hukum yang lain.

Kedua, berdasarkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :”syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.”

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :”Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

Pihak direksi Pasar Maju harus mengajukan pembatalan buku perjanjian pemakaian stan lama (12 m² dan 24 m²) melalui pengadilan terlebih dahulu, apabila ia ingin yang berlaku untuk waktu yang akan datang adalah buku pemakaian stan pasar darurat (3 m²). Apabila hal tersebut tidak dilakukannya, maka konsekuensinya para pedagang dapat menggugat hak mereka atas stand seluas 12 m² dan 24 m².

Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana yang disyaratkan dalam pembatalan sesuai dengan isi pasal 1266 KUH Perdata, tidaklah serta merta perjanjian tersebut batal demi hukum. Akan tetapi dapat dibatalkan dengan mekanisme pengajuan gugatan pembatalan diajukan di muka pengadilan.

Maka sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, perjanjian tersebut masih tetap berlaku dan sah menurut hukum. Jadi buku perjanjian Hak Pemakaian Stan lama : luas 12m² dan 24m² tetap berlaku dan hak pedagang dapat dikembalikan sesuai dengan luas stand sebelum kebakaran.

Buku Hak Pemakaian Pasar penampungan darurat (dengan luas stand 3m²) dapat diterima oleh Para Pedagang karena pada saat itu terjadi kebakaran. Berdasarkan isi Pasal 1267 KUH Perdata, para pedagang dapat menggugat/memaksa pihak yang lain (Direksi Pasar Maju) untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia (Para Pedagang) akan menuntut pembatalan perjanjian (Hak Pemakaian Pasar penampungan darurat seluas 3m²), disertai penggantian biaya kerugian melalui mekanisme Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri.

A contrario apabila keadaan sudah kembali (tidak darurat) maka hak para pedagang dengan luas stand 12m² dan 24m² sesuai dengan Buku Hak Pemakaian Stan lama harus dikembalikan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1266 KUH Perdata tentang “pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada Hakim”.

Dan sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa buku Hak Pemakaian Stand lama dibatalkan. Jadi jelas bahwa perjanjian yang terdapat dalam buku hak pemakaian tersebut masih berlaku. Dan para pihak wajib untuk memenuhi prestasi yang seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut

Tentang penulis:
Is Irawati SH, alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, bekerja di Kantor Advokat/Konsultan Hukum MN Effendi SH & Rekan, Jln Gubeng Jaya II/12-A Surabaya. Telepon (031) 503 3177, 502 0488 Faks (031) 503 0323. Kontak person: 085 730 248703 Flexi (031) 715 50763. Email: isirawati@yahoo.co.id

issn

Trik Rentenir Menjerat Klien

Oleh Rini Pudjiastutik

 

Makin sulitnya kondisi ekonomi masyarakat saat ini membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan problem kehidupan. Peluang ini dimanfaatkan oleh rentenir Ibarat sudah jatuh, masyarakat yang terpaksa menerima bantuan rentenir, masih harus tertimpa tangga pula. Karena harus dibelit bunga berbunga yang semakin mencekik leher.

           

Ada kasus menarik yang kami tangani dimana klien (debitur) merasa sudah kehabisan akal untuk mengatasi masalahnya dengan rentenir (kreditur). Klien merasa tidak siap mental ketika sang rentenir sering datang ke rumahnya untuk menagih hutang.  Pembayaran bunga menjadi lebih besar dari pada hutang pokoknya. Akibat ulah rentenir ini, masyarakat bisa  bangkrut/pailit.

 

Bagi seorang rentenir, hidup adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan apa esensi dari perbuatannya. Ketika ada seorang klien datang padanya, tak segan-segan ia membantu kliennya tersebut dengan memberikan sejumlah uang yang  mereka butuhkan dengan meminta jaminan. Sebagian besar orang yang memohon bantuannya tersebut adalah orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. 

 

Dalam surat perjanjian yang ditawarkan rentenir kepada kliennya, tertera kata-kata “uang titipan”. Seolah-olah sang rentenir ingin mempersepsikan dirinya sebagai orang yang  menitipkan uang kepada klien. Rentenir dikesankan bukan sebagai orang yang memberi pinjaman uang dengan bunga. Walaupun kenyataannya adalah pinjaman uang dengan bunga. Lantas, apa sebenarnya yang ingin dihindari oleh sang rentenir dengan trik “uang titipan” tersebut. Serta alasannya untuk menghindari akibat hukum dari perbuatan “memberi pinjaman uang dengan bunga”.

 

Ketika sang rentenir meminjam istilah “uang titipan”, bukankah seharusnya ia menjadi pihak yang sangat dirugikan oleh kata-kata yang dibuatnya sendiri?. logikanya ketika seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain, justru seharusnya yang mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar  retribusi  adalah orang yang menitipkan, bukan sebaliknya. Sehingga sebenarnya sang rentenir tidak berhak atas pembayaran bunga dari klien (debitur). Sebaliknya ia yang harus membayarkan sejumlah uang atas titipannya tersebut kepada klien.

 

Pada pasal 1718 KUH Perdata disebutkan ”Jika benda yang dititipkan telah memberikan hasil-hasil yang dipungut atau diterima oleh si penerima titipan, maka ia diwajibkan mengembalikannya. Ia tidak diharuskan membayar bunga atas jumlah-jumlah uang yang dititipkan kepadanya, selain sejak hari ia lalai mengembalikannya, setelah diperingatkan.”

 

Pasal ini menjelaskan tentang hubungan hukum antara orang yang menitipkan sesuatu dengan orang yang menerima titipan. Apabila diterapkan pada kasus diatas, maka klien (debitur) tidak diharuskan membayar bunga walaupun uang titipan tersebut telah memberikan suatu hasil yang menguntungkan klien (debitur). Hal inilah sekiranya yang dapat sedikit membalas perbuatan licik rentenir terhadap klien (debitur).

 

Rentenir (kreditur) tidak dapat menggugat pembayaran atas bunga berbunga karena memang klausula “bunga sekian %” tidak dicantumkan dalam perjanjian. Klausula pinjaman uang dengan bunga hanya diperjanjikan secara lisan saja. Jika dibuat tertulis, tentu rentenir (kreditur) khawatir apabila bisnis ilegalnya ini tercium pihak yang berwenang. Secara hukum kreditur tidak mau disebut sebagai rentenir tetapi sebagai orang yang menitipkan uang.

 

Apabila kreditur tetap menginginkan pembayaran atas bunga sebagai imbas dari keterlambatan pengembalian uang titipan, maka ia harus membuktikan bahwa klien (debitur) telah “lalai mengembalikan uang titipan setelah diperingatkan”. Konsekuensi logisnya adalah kreditur tidak berhak menerima pembayaran bunga atas uang yang dititipkan kepadanya, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa klien (debitur) telah lalai.

 

Jadi baik kreditur (rentenir) maupun debitur (klien) sebenarnya sama-sama diuntungkan ketika diantara mereka tidak terjadi perselisihan atas kesepakatan yang telah mereka buat. Juga sama-sama dirugikan, apabila salah satu pihak punya itikad tidak baik. Dalam arti kreditur yang ingin menyembunyikan jati dirinya dengan menutupi “praktek  rentenir” dengan meminjam istilah “uang titipan”. Pihak kreditur akan kesulitan mendapatkan pembayaran bunga berbunga apabila klien mengelak untuk membayar bunga karena memang tidak diperjanjikan secara tertulis. Sedangkan pihak debitur akan kesulitan untuk mendapatkan kembali benda yang dijaminkannya. Karena kreditur dan debitur pada akhirnya menjadi dua pihak yang saling tidak sepakat lagi.         

 

Jadi, dengan konsep perjanjian seperti yang sudah ditandatangani oleh pihak kreditur dan debitur dalam kasus ini, ternyata sangat merugikan pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Sebaliknya menguntungkan pihak lain yang semula ingin dirugikan dari adanya perjanjian penitipan uang tersebut.

 

Disarankan bahwa pada situasi yang sangat sulit seperti sekarang ini, alangkah baiknya apabila kita senantiasa  berbenah dan evaluasi diri. Contoh kasus antara rentenir dengan kliennya diatas dapat menjadi pelajaran untuk kita, agar lebih berhati-hati dalam menyelesaikan problem kehidupan. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang  menyebabkan menyesal di kemudian hari. Apabila yang terjadi sebaliknya, kita harus siap menanggung segala resiko. Karena setiap perbuatan akan selalu meninggalkan jejak tanggung jawab yang akan selalu kita pikul selama kita masih hidup.

 

Tentang penulis:

Rini Pudjiastutik SH, alumni Fakultas Hukum Unair, bekerja di Kantor Advokat/Konsultan Hukum MN Effendi SH & Rekan, Jln Gubeng Jaya II/12-A Surabaya. Telepon (031) 503 3177,  502 0488  Faks (031) 503 0323. Email: rinifastkho@yahoo.com

 

                                                                                               

                                               

Ganti Rugi Korban Kecelakaan Adam Air

Oleh Laode Muh Syahartian

 

Kasus kecelakaan Adam Air dua tahun lalu di perairan Majene Sulawesi Barat  harus menjadi pelajaran bagi dunia penerbangan di tanah air. Akibatnya, Uni Eropa mengambil langkah sepihak (unilateral act) dengan melarang pesawat udara komersial Indonesia memasuki wilayah udara Uni Eropa. Tindakan Uni Eropa ini dibenarkan  dalam prinsip-prinsip hukum udara internasional. Dalam hukum udara internasional dikenal konsep “cabotage“ yakni suatu negara mempunyai hak penuh atas wilayah udara diatasnnya .

 

Prinsip ini telah tertuang dalam konvensi ICAO (International Civil Aviation Organization) yang  ada dalam konvensi Chicago 1944. Bunyinya lengkapnya The Contracting State recognize that Every State has complete and exclusive sovereignity. Dalam praktek penerbangan sipil, dikenal ada delapan kebebasan terbang yang dapat diperjanjikan negara peserta. Lebih populer disebut prinsip The Eight Freedom (Mieke Komar Kantaatmadja, 1984). Pasal 7 konvensi ini berbunyi setiap negara mempunyai hak untuk menolak memberikan izin kepada suatu pesawat udara milik negara peserta lain yang bermaksud untuk mengambil penumpang pos dan cargo, dsb.                  

 

Atas banyaknya peristiwa kecelakaan pesawat seperti Adam Air, Garuda dan Lion Air di Solo menambah daftar buruknya sistem dan standar keselamatan penerbangan. Pengguna jasa penerbangan dilindungi hak-haknya dalam sistem hukum udara internasional. Konvensi Warsawa 1929 mengatur pertanggungjawaban pengangkut (jasa penerbangan) terhadap pihak kedua (penumpang). Aturan ini sudah di transform ke dalam ordonansi pengangkutan udara Indonesia (Staatsblad 1939: 100,  dan UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

 

Konvensi Warsawa menganut prinsip Rebuttable Presumption of Liability (tanggung  jawab berdasar praduga). Artinya maskapai penerbangan harus dianggap selalu bertanggung jawab. Maka beban pembuktian ada pada pihak tergugat (maskapai penerbangan). Menurut para ahli hukum udara internasional prinsip konvensi Warsawa 1929 seharusnya mengarah pada prinsip absolute liability (tanggung jawab mutlak, E Syaefullah Wiradipradja,1988)  

 

Dalam kasus kecelakan pesawat udara komersial sistem pembuktian pertanggungjawaban maskapai penerbangan tidak dibenarkan menggunakan sistem pertanggungjawaban perbuatan melanggar hukum (on rechmatig daad) yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Penumpang tidak boleh dibebani untuk membuktikan gugatannya. Tetapi sebaliknya pengangkutlah yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Prinsip ini sangat menguntungkan penumpang dalam sistem pengangkutan udara komersial di dunia internasional.

 

Namun dalam hal-hal tertentu pengangkut tidak dapat dipersalahkan, apabila pihak maskapai telah dengan sungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin menerapkan semua standar keselamatan yang telah ditentukan oleh instrumen hukum udara internasional. Instrumen itu berupa standar keselamatan organisasi penerbangan sipil yang tertuang di ICAO (International Civil Aviation Organization), IATA (International Air Transport  Association), dan Konvensi Warsawa 1929. 

 

Prinsip Hukum Udara Internasional

Dalam sebuah pesawat udara berlaku dua prinsip. Pertama, prinsip yurisdiksi kriminal yang diatur dalam konvensi Tokyo 1963 tentang “pelanggaran  dan tindakan tertentu lainnya yang dilakukan dalam pesawat udara (The offences and certain other acts committed on board aircraft). Konvensi ini memperlakukan yurisdiksi bendera pesawat.

 

Kedua, prinsip yurisdiksi perdata yang diatur dalam konvensi Warsawa 1929. Prinsipnya, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab. Tercatat, dalam perkembangan hukum udara internasional bahwa pemerintah Indonesia pernah menerapkan yurisdiksi kriminalnya  dengan menerobos masuk ke dalam kedaulatan negara lain. Peristiwa ini terjadi ketika Pembajakan Garuda Woyla di Muangthai, Bangkok 1982. Langkah pemerintah Indonesia pada waktu itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum udara internasional.   

 

Kasus terbaru adalah dikabulkannya permohonan gugatan para ahli waris penumpang Adam Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Maskapai ini membayar semua kerugian yang timbul akibat jatuhnya pesawat Adam Air yang menewaskan seluruh penumpangnnya.

 

Para Ahli waris korban tidak mengalami kesulitan untuk pembuktian perdata  karena prinsip pembuktian untuk kecelakaan pesawat udara komersial yang tercantum dalam hukum udara internasional menganut sistem pembuktian terbalik. Mereka dilindungi hak-haknya oleh instrumen hukum udara.

 

Untuk menuntut setiap maskapai penerbangan komersial, para penumpang tidak dibebankan pembuktian dimuka persidangan. Pihak pengangkutlah yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas kecelakaan itu. Sekecil apapun kerugian penumpang harus mendapat ganti rugi yang memadai.

 

Dengan demikian ungkapan-ungkapan umum seperti “barang hilang resiko penumpang” tidak diperkenankan dalam sistem pengangkutan udara. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  yang memenangkan ahli waris korban kecelakaan Adam Air adalah sebuah langka maju dalam dunia penerbangan di Indonesia. Walau pun kasus kemenangan seperti ini bukanlah hal baru dalam praktik hukum udara internasional.

 

Tentang penulis:

Laode Muh Syahartian SH MH, dekan Fakultas Hukum Universitas Putra Bangsa Surabaya. Kontak person: 081 331 870837. Email: laode.syahartian@yahoo.com

issn



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,471,151 hits
September 2014
S S R K J S M
« Agu    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.