Posts Tagged 'Ibnu Burdah'

Membaca Ofensif Israel ke Gaza

Oleh Ibnu Burdah

Ketegangan antara Hamas dan Israel akibat aksi saling culik dan bunuh akhirnya berbuah aksi saling serang. Israel melancarkan serangan udara ke berbagai titik di Jalur Gaza, kota yang sempit, padat, dan terisolasi. Korban tewas dan luka pun berjatuhan. Kehancuran masif di kota itu tak terhindarkan. Sayap militer Hamas, Izzuddin al-Qassam, dan sayap militer Jihad Islamiy, Saraya al-Quds, akhirnya merespons serangan-serangan Israel.

Mereka menembakkan sejumlah roket ke berbagai titik di perbatasan Israel-Gaza. Sebagian roket Hamas bahkan menjangkau Tel Aviv, ibu kota Israel. Eskalasi kekerasan masih mungkin terjadi. Perdana Menteri Israel, Netanyahu mengatakan telah memerintah tentara untuk memperluas dan mengintensifkan operasi militer di Gaza. Salah satu anggota kabinet Israel mengecam kebijakan Netanyahu yang terlalu lembek terhadap Hamas. Kecaman dan seruan untuk segera gencatan senjata datang dari banyak pihak. Tapi seruan ini sepertinya tak berpengaruh, bahkan Israel seperti bersiap melakukan ofensif besar-besaran.

Mengapa Israel bersikeras? Apakah korban dari pihak Palestina yang mencapai 61 orang tewas (TV Aljazeera Arab, 10/7/14) itu belum cukup sebagai balasan atas kematian tiga warganya? Apakah mereka tak kapok dengan perang 2008 yang tak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan? Ataukah ada motivasi lain di balik serangan itu? Sejak serangan awal, penulis menduga hal itu buah koordinasi dengan pemerintah baru Mesir. Sebagaimana Israel, pemerintah Mesir sekarang menempatkan Hamas sebagai kelompok teroris yang harus dienyahkan dari kawasan.

Serangan intensif Israel dilakukan tak lama setelah siaran sebuah stasiun radio Israel mengenai kedatangan kepala intelejen Mesir di Tel Aviv. Jatuhnya pemerintahan Ikhwan di Mesir pada Juli 2013 benar-benar petaka bagi Hamas dan rakyat Gaza pada umumnya. Gaza kembali terisolasi dari berbagai sisi. Hamas kehilangan patron ideologis dan strategis.

Bahkan, mereka dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah baru Mesir. Orangorang Hamas, sebagaimana Ikhwan, diburu sebagai musuh negara Mesir. Mesir meyakini, kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap tentara dan polisi mereka di Sinai dan wilayah perbatasan adalah orang-orang Hamas yang berkolaborasi dengan Ikhwan Mesir. Karena itu, melumpuhkan Hamas menjadi keinginan bersama pemerintah Mesir dan Israel. Sejak saat itu, Hamas sebenarnya sudah begitu terjepit.

Kehidupan rakyat Gaza juga kembali ke standar yang begitu memprihatinkan. Gaza adalah ”penjara besar” yang dikepung aparat keamanan Israel, Mesir, dan pasukan otoritas Palestina (Fatah) yang juga rival mereka. Praktis mereka hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat, terutama dari Qatar dan Turki. Pada titik itulah dikabarkan rekonsiliasi Hamas-Fatah tercapai.

Pemerintahan persatuan kendati sempat tertundatunda, akhirnya terbentuk juga. Ancaman Nyata Inilah sesungguhnya yang begitu mengecewakan Israel. Hamas memiliki ruang untuk kembali membangun kekuatan. Rakyat Gaza juga bisa hidup lebih normal sebab mereka terhubung dengan 8 kota di Tepi Barat kendati itu harus melalui kontrol ekstraketat dari pasukan Israel di perbatasan yang dilewati.

Kebangkitanî kembali Hamas inilah yang tak mereka inginkan. Karena itu, seruan untuk kembali menginvasi Gaza sudah terdengar sebelum aksi saling culik dan bunuh yang ramai diberitakan itu. Bagi Israel, terbentuknya pemerintah Fatah-Hamas adalah ancaman nyata. Karena itu, aksi saling culik dan bunuh yang menyita perhatian publik Israel dan Palestina itu menjadi momentum melumpuhkan Hamas sekaligus pemerintah Persatuan Palestina. Aksi itu menjadi tampak beralasan sebab salah satu doktrin militer Israel sangat jelas, yaitu menyerang ke sumber-sumber ancaman di mana pun berada, bukan bertahan di wilayahnya.

Apalagi, ini disangkutkan dengan keselamatan nyawa rakyatnya. Motivasi ini tidaklah penting bagi pemerintah Mesir. Bagi mereka, yang terpenting adalah menghancurkan lawan mereka, yakni jaringan Ikhwani termasuk Hamas. Hamas di mata publik Mesir propemerintah sekarang adalah kelompok yang tak tahu diri. Mereka dibantu orang Mesir tetapi justru mencampuri dan mengacaukan urusan dalam negeri Mesir. Persepsi publik dan media Mesir terhadap Hamas dan Ikhwan tak ubahnya persepsi rakyat Indonesia terhadap PKI pada masa Orba.

Jika tujuan utama Israel melakukan ofensif ke Gaza adalah itu maka sepertinya akan sulit menghentikan operasi militer itu secepatnya. Bahkan, teriakan keras dari pemimpin Fatah, ìmitraî perundingan Israel dalam proyek perdamaian Israel-Palestina, tak berpengaruh apa-apa. Sikap Fatah memang terdengar lebih keras pada saat ini dibandingkan dengan serangan Israel ke Gaza tahun 2008.

Namun, sejauh ini itu hanyalah pernyataan, kata-kata, bukan tindakan. Terlebih kita pun tahu orang Arab berlimpah kata. Di lapangan, Fatah sama sekali tak menurunkan tentaranya untuk menghadapi ofensif Israel terhadap saudaranya. (Sumber: Suara Merdeka, 11 Juli 2014)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Proklamasi Prematur ISIL

Oleh Ibnu Burdah

PROKLAMASI pendirian khilafah Islam di sebagian wilayah Irak dan Suriah menggambarkan kepercayaan diri yang tinggi dari kelompok militan ISIL/ISIS. Mereka memang telah menguasai seluruh Irak utara, kecuali wilayah Kurdistan, sebagian wilayah tengah, dan hampir seluruh Irak bagian barat.

Praktis kelompok garis keras tersebut telah mengepung Baghdad dari berbagai penjuru. Kelompok ini biasa disebut Daisy (akronim dari Daulah Islamiyyah fil Iraq wa Syam/Islamic State in Iraq and Levant/ ISIL). Dari nama itu, tercermin citacita menguasai Irak dan negara-negara Bulan Sabit Subur (Levant/al-hilal al-ahmar).

Wilayah itu menembus sejumlah negara, tak hanya Irak dan Suriah tapi juga sejumlah negara kecil di sekitarnya, termasuk Lebanon. Wilayah operasi awal mereka adalah Irak dan Suriah. Keberlipatan kemampuan dan capaian akhir-akhit ini membuat mereka seperti ”mabuk” kemenangan. Mereka mengambil langkah sangat tak realistis.Mereka membuat proklamasi berdirinya negara Islam dan memperluas wilayah yang dicitacitakan.

Melalui jubirnya al-Adnani, mereka mengumumkan kelahiran negara baru yang dipimpin seorang khalifah.
Mereka mengklaim bahwa ahlul halli wal aqdi (semacam perwakilan) masyarakat Islam, telah membaiat pemimpin mereka, yang mereka sebut al-Syekh al-Mujahid Abu Bakar al-Baghdadi. Ia khalifah yang mesti ditaati oleh seluruh kekuatan dan umat Islam sedunia. Proklamasi negara Islam itu menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Bahwa mereka bukan hanya akan memimpin Baghdad melainkan seluruh dunia Islam.

Semua kekuatan umat Islam, menurut mereka, harus memilih antara patuh atau menjadi musuh. Sejatinya, tindakan Daisy tersebut terlalu ceroboh, bahkan menjurus bodoh. Benar bahwa dengan proklamas, militansi pengikut mereka berlipat. Itu berarti positif bagi upaya mereka untuk tak letih merebut wilayah-wilayah yang ada di sekitar kekuasaan mereka.

Tapi mereka mestinya sadar bahwa kekuatan mereka itu tak seberapa dibanding sebuah negara yang cukup mapan. Taruhlah dibanding Iran, Turki, dan negara-negara sekitarnya. Faktanya, mereka tak berdaya berhadapan dengan pasukan Assad di Suriah padahal mereka bekerja sama dengan banyak kekuatan oposisi lain. Mereka berhasil dengan cepat menguasai sebagian wilayah Irak itu karena banyak faktor.

Bukan semata- mata kekuatan mereka melainkan karena kekuatan dalam negeri Irak telah terpecah, dan masing-masing kelompok memiliki tentara atau milisi. Saham kelompok militan Sunni di luar mereka termasuk eks tentara Saddam dan kekuatan suku-suku anti-Maliki sangatlah besar.

Tak ada jaminan mereka dapat menembus Irak utara dengan mudah tanpa bantuan kekuatan-kekuatan itu. Proklamasi pendirian negara Irak ini justru kontraproduktif bagi upaya mewujudkan cita-cita. Hampir bisa dipastikan, sekutu- sekutu mereka, baik di Irak maupun Suriah akan mengambil jarak sejenak untuk mengambil sikap. Sebagian sekutu kemungkinan meninggalkan, dan berbalik memerangi. Pasalnya, kelompok-kelompok militan biasanya memiliki organisasi sangat otonom yang sulit diintervensi, apalagi disuruh tunduk kepada kelompok lain.

Musuh Bersama
Skenario semacam itu telah terjadi di Suriah. Mereka akhirnya menjadi musuh bersama kelompok oposisi moderat, bahkan musuh Jabhah al-Nushrah, organisasi garis keras juga.

Padahal, mereka semua adalah satu barisan dalam menghadapi Assad. Di Irak, sangat mungkin mereka segera ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Milisi Sunni ekstrem yang kebanyakan bekas loyalis Saddam adalah orang-orang berideologi Baathis (nasionalisme Arab sekuler). Demikian pula, kelompok-kelompok suku di Irak juga memiliki struktur otonom yang seringkali otoritas mereka tak bisa ditembus negara.

Bagaimana mereka mau tunduk pada kemauan kelompok agama superekstrem ini? Keberanian mereka mendirikan negara Islam yang menuntut semua kekuatan lain tunduk kepadanya juga bisa menjadi masalah besar dengan tandzim Al- Qaedah pusat atau sayap-sayap lainnya. Tradisi kelompok militan adalah tradisi minus kompromi. Karena itu, sikap sepihak Daisy, kendati sekarang sangat kuat, bisa memicu permusuhan serius dengan jaringan Al-Qaedah yang pada gilirannya memperlemah mereka.

Proklamasi itu justru menyudutkan mereka dalam konteks konstelasi kawasan. Sebagian kekuatan besar kawasan, taruhlah Arab Saudi, Qatar, dan sejumlah negara ”Sunni” anti-Syiah lain selama ini cenderung ”membela” pergerakan kelompok-kelompok yang merebut sejumlah kota di Irak itu. Mereka terus mempersalahkan pemerintah Maliki dan jaringan Syiah kawasan sebagai biang dari apa yang terjadi di Irak.

Bukan sepak-terjang kelompok ini yang dipersalahkan. Gambaran sikap ini dengan sangat mudah dicermati dari ”opini” televisi- televisi resmi negara-negara itu. Dengan sikap yang terlalu PD dan angkuh ini, sikap negara-negara dan kekuatan yang semula memandang positif gerakan mereka melawan Maliki, bisa berubah drastis.

Mereka akan dipandang sebagai ancaman, dan itu bisa berarti isolasi. Yang paling gawat bagi kelompok militan seperti itu adalah diputusnya logistik dan sumber-sumber pendanaan. Jika demikian, proklamasi negara Islam itu menjadi prematur yang bisa menjadi titik awal kelenyapan mereka dari peta kekuatan Timur Tengah dan dunia Islam. (Sumber: Suara Merdeka, 3 Juli 2014)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga, penulis buku Islam Kontemporer: Revolusi dan Demokratisasi

 

Suriah Pasca-Jenewa II

Oleh Ibnu Burdah

Konferensi damai Jenewa II (22-31/1/14) tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan. Memang ada agenda untuk kembali melanjutkan negosiasi pada 10 Februari mendatang, tetapi proses negosiasi selama sepekan lalu tersebut telah memperlihatkan lebarnya jurang perbedaan persoalan inti bagi kedua belah pihak. Sungguh tinggi pesimisme untuk melanjutkan kembali konferensi tersebut.

Fakta memperlihatkan bahwa konferensi awal pun gagal menghasilkan kesepakatan terbatas, berupa pembebasan sebagian tahanan, gencatan senjata lokal sementara guna memberi jalan bagi distribusi bantuan kemanusiaan, dan mengevakuasi sebagian korban. Tiga masalah itu dianggap memiliki perbedaan ‘’ringan’’ sehingga didahulukan dalam agenda perundingan. Tapi itu pun gagal menemukan titik temu.

Kedua pihak sama-sama kaku pada posisi masing-masing. Kubu oposisi bersikeras Assad harus turun, serta tak terlibat dalam pemerintahan transisi dan proses demokrasi di Suriah ke depan. Tuntutan itu hampir tak banyak berubah sejak menjelang konferensi damai Jenewa I hingga akhir perundingan Jenewa II. Tuntutan ini jelas tak masuk akal menilik paritas kekuatan kedua pihak di lapangan.

Kubu Assad yang masih cukup kuat, mudah ditebak, menolak mentah-mentah, sebagaimana berulang kali disampaikan, dan hampir tanpa perubahan. Menerima tuntutan itu bagi mereka bukan hanya berarti kehilangan kekuasaan melainkan juga ancaman. Mereka bukan hanya akan diseret ke pengadilan dengan tuntutan kejahatan kemanusiaan melainkan juga menjadi antagonis baru Suriah. Sebuah hal yang sangat tidak mereka inginkan.

Penyebab Kegagalan

Namun, penyebab kegagalan sejauh ini bukan karena semata alotnya sikap oposisi melainkan juga kekakuan sikap kubu Assad. Mereka menginginkan Assad sepenuhnya masih memimpin transisi dan berhak ikut dalam proses demokrasi. Ini tentu sama dengan bohong bagi kubu oposisi. Apa pun konsesi lain yang diberikan kepada mereka, tak banyak membawa arti jika hal itu tak dinegosiasikan. Pasalnya, tujuan politik dari gerakan rakyat dan militer oposisi Suriah adalah menjatuhkan rezim Assad.

Kondisi di lapangan sebenarnya sudah sangat memaksa untuk berdamai. Mereka pasti sadar tak bakal memperoleh kemenangan telak, sekali pun dengan pengorbanan lebih besar lagi. Tetapi ada faktor lain yang memperkuat kengototan dua kubu itu, yakni peranan aktor-aktor luar yang mendukung mereka.

Beberapa negara Teluk seperti menyediakan cek kosong kepada oposisi, baik sayap politik maupun militer, asalkan mereka mati-matian menjatuhkan rezim Assad. Ini membuat logistik mereka begitu kuat sehingga bisa bertahan sangat lama. Beberapa negara Eropa dan AS, kendati tidak sengotot negara-negara Teluk, juga terus mendorong agar perjuangan mereka bisa menjatuhkan Assad. Minimal hingga saat ini, oposisi berpikir bahwa mereka tetap mampu melanjutkan perang sebab logistik cukup tersedia.

Sementara pendukung Assad, seperti Iran dan Hizbullah, menunjukkan sikap konsisten seolah-olah siap mati bersama andai rezim Assad dihancurkan. Ini membuat rezim ini merasa lebih tenang menghadapi pasukan militer oposisi dan juga di meja perundingan. Dukungan politik dan militer Rusia yang makin naik daun di bawah Putin juga membuat rezim ini tak mau memberikan konsesi besar dalam perundingan.

Korban Kemanusiaan

Kegagalan perundingan damai berarti keberlanjutan perang. Faktanya, perang berkobar makin kejam begitu perundingan ini tak menghasilkan kesepakatan. Pasukan rezim langsung menabuh genderang perang besar di wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi, terutama di kota Aleppo. Kita melihat korban kemanusiaan semakin tak terhindarkan.

Entah sampai kapan perang keji ini akan berakhir menilik paritas kedua pihak yang relatif seimbang. Kapan perang berakhir adalah misteri seperti misteri kematian seseorang. Akan tetapi, skenario yang mengkhawatirkan adalah perang akan berlangsung lama dan berisiko makin destruktif.

Sebenarnya banyaknya korban nyawa yang jatuh, korban terluka, destruksi masif, dan penderitaan panjang jutaan warga Suriah seharusnya sudah cukup membuat pemimpin pihak-pihak yang berseteru untuk ìmemaksakanî ada hasil minimal dalam perundingan tersebut. Hasil minimal itu adalah penghentian perang (gencatan senjata) meski sementara.

Para aktor kawasan yang begitu ambisius, baik yang mendukung rezim maupun oposisi, seharusnya punya hati melihat yang terjadi di Suriah. Senjata dan uang yang mereka berikan telah menjadi bola-bola api yang membunuh banyak orang, termasuk anak-anak dan orang tua, dan menghancurkan kehidupan.

Perlu terus menggelorakan harapan supaya sesi II perundingan bisa digelar. Idealnya, negosiasi itu jangan dilakukan dalam sorot kamera saja. Beban para perunding terhadap ìbosnyaî ataupun para pendukung, terlalu besar. Para perunding sedikit-sedikit jumpa pers ìpribadiî yang bukan cari solusi melainkan ìcari mukaî dari para pendukung. Perundingan harus dilakukan melalui multijalur, multipendekatan, dan dengan tekanan besar kepada masing-masing pihak untuk segera mengambil kesepakatan positif. (Sumber: Suara Merdeka, 5 Februari 2014)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Indonesia dalam Rekonsiliasi Mesir

Oleh Ibnu Burdah

Konflik antara pendukung ”legitimasi” yang dimotori Ikhwanul Muslimin dan kubu pemerintahan- ”militer” di Mesir masih jauh dari selesai. Setelah dikabarkan sedikit mereda, ledakan bom mobil di kota Al-Manshurah terjadi, dan itu menambah ketegangan.

Puluhan warga sipil tewas dan ratusan lainnya lukaluka. Perdana Menteri Hazem al-Beblawi secara tidak langsung menuding Ikhwan berada di balik itu semua. Kantor perdana menteri menyatakan Ikhwan adalah organisasi teroris. Sontak Ikhwan dan kelompoknya menolak tudingan itu.

Lewat pernyataan resmi, Ikhwan juga mengutuk keras kejahatan itu dan berharap pelakunya segera ditangkap dan diadili. Kelompok pendukung Mursi plus antimiliter tersebut masih berupaya mempertahankan dan memperluas gerakan aksi di jalanan kendati posisi mereka makin tersudut. Gerakan mereka tidak hanya terkonsentrasi pada 1 atau 2 titik di tengah ibu kota seperti sebelumnya.

Kini mereka menyebar ke berbagai titik di pelbagi kota, termasuk di pinggiran-pinggiran Kota Kairo dan juga di kampus besar di berbagai kota. Sementara, pemerintahan-”militer” masih terus memburu pemimpin Ikhwan yang belum tertangkap. Beberapa pentolan tokoh 6 April yang paling berjasa menjatuhkan rezim Mubarak kini meringkuk di penjara.

Sebagian besar tokoh Ikhwan yang ditangkap, termasuk Mursi, menghadapi tuduhan berat, yaitu melakukan aksi spionase untuk asing, pengkhianatan terhadap negara, memprovokasi untuk melakukan pembunuhan, tindakan kekerasan, menghasut, dan seterusnya. Pilihan rakyat Mesir pada demokrasi sebagai penentu masa depan sebagaimana telah dinyatakan dalam revolusi rakyat tanggal 25 Januari 2011 sebenarnya sudah tepat.

Sistem tersebut memungkinkan negeri itu mengelola keberagaman dan berbagai perbedaan di masyarakat, terutama mengenai cetak biru negara itu ke depan. Patut disesalkan, sebagian rakyat Mesir seperti menelan ludah sendiri melalui gerakan massa sangat besar pada 30 Juni 2013. Gerakan itu antara lain mengundang kembali militer yang mulai tersisih dari panggung politik untuk memegang lagi kendali kekuasaan.

Kegagalan kekuatan sipil demokratik, termasuk Ikhwanul, saat memerintah, beberapa kelompok Liberal dan Kiri yang terkesan memaksakan kehendak telah membawa kembali militer ke pusaran kekuasaan. Kelompok-kelompok sipil demokratik gagal menjadikan jalan demokrasi damai sebagai saluran menyelesaikan perbedaan dan perselisihan di antara mereka.

Kesalahan paling fatal adalah mengundang kembali militer ke pusaran kekuasaan padahal revolusi 25 Januari lalu jelas mengamanatkan keterbentukan pemerintahan sipil, bukan militer. Tragedi demokrasi dan kemanusiaan di Mesir setelah gerakan massa 30 Juni 2013 hingga sekarang tak lain adalah akibat nyata dari kegagalan itu. Faktanya, militer adalah penguasa de facto sekarang. Kekuatankekuatan sipil-demokratik, baik Islamis maupun sebagian besar kelompok sekuler terpinggirkan dari panggung kekuasaan.

Strategi utama Ikhwan hingga sekarang sepertinya belum berubah, yakni melawan ”pemerintah” militer melalui gerakan massa secara damai, terutama di kampus- kampus besar. Mereka masih meyakini pola itu kendati korban di pihak mereka sudah terlalu besar. Angin segar bagi kelompok ini adalah kemunculan gerakan massa yang menamakan diri al-Ahraar. Gerakan ini menginginkan militer keluar dari ”istana” kendati mereka mengklaim juga tidak berpihak kepada Ikhwan.

Gerakan pemuda pada 6 April, yang beberapa pemimpin terasnya dijebloskan ke penjara beberapa hari lalu memiliki posisi mirip kelompok ini. Kelompok ini akan menggalang demo besarbesaran pada 25 Januari 2014 sebagaimana mereka lakukan terhadap Mubarak 3 tahun lalu.

Peran Indonesia

Rekonsiliasi damai tak akan mudah dicapai di Mesir saat ini kendati banyak cara terus diupayakan untuk mencari terobosan baru atas kebuntuan politik saat ini. Berbagai upaya pihak luar, termasuk AS dan Uni Eropa, untuk mendorong rekonsiliasi, juga gagal padahal mereka aktor-aktor kuat internasional.

Orang Mesir tak akan mudah menerima solusi dan ”nasihat” dari orang lain mengingat konsep diri mereka itu sangat tinggi. Mashr yaa ummal bilaad, kata mereka dalam lagu kebangsaannya. Yang ada pada benak mereka adalah apa yang mereka lakukan akan menjadi perhatian dan diikuti oleh negara-negara Arab dan banyak negara berpenduduk muslim.

Tapi Indonesia dengan segala prestasi dalam hal mengelola perbedaan, menjaga moderatisme agama, dan mengokohkan diri sebagai negara terbesar demokrasi di dunia Islam tak boleh terlalu percaya diri menghadapi Mesir. Kita pasti melogikakan pengalaman Indonesia adalah sesuatu yang pasti menarik dan berharga bagi negeri itu untuk memecahkan segala masalah saat ini.

Logika itu mendasarkan pada banyaknya kemiripan persoalan kedua negara, sekaligus kebersamaan yang panjang dalam sejarah perjuangan. Tapi, dalam waktu yang bersamaan yakinlah logika seperti itu tak akan berguna mengingat orang Mesir tidak akan menerima nasihat dari siapa pun. (Sumber: Suara Merdeka, 27 Desember 2013)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Haluan Baru Mesir

Oleh Ibnu Burdah

Pergeseran haluan luar negeri Mesir akhir-akhir ini sepertinya serius. Mesir (baca rezim kudeta plus) sedikit semi sedikit namun terlihat pasti mulai menjauh dari AS kendati negara adidaya itu akhir-akhir ini berupaya ”memperbaiki” sikapnya. Hal itu tercermin secara jelas dari pernyataan pemimpin dan kebijakan kedua negara.

Bantuan militer AS untuk Mesir yang merupakan pengikat hubungan selama sekitar 30 tahun terakhir mengalami pemangkasan signifikan. Demikian pula dengan jadwal latihan militer bersama. Di sisi lain, rezim baru kudeta sedikit demi sedikit membawa Mesir ke haluan lamanya pada masa Nasser yang sangat dekat dengan Uni Soviet. Pertemuan kepala intelijen Rusia dan Menhan Mesir Abdel Fattah al-Sisi, (penguasa de facto saat ini) beberapa waktu ini menandai babak baru hubungan MesirñRusia yang beku sejak 40 tahun lalu.

Abdel Fatah hampir bisa dipastikan berideologi Nasseris (al-qaumiyyah al-Arabiyyah/Pan-Arabisme dalam pengertian luas). Tapi, pergeseran orientasi luar negeri Mesir sekarang bisa dipastikan tidak dilatari oleh sentimen ideologis itu. Rezim baru Mesir tampak sangat kecewa dengan sikap AS yang tidak mendukung apa yang disebut dengan Revolusi 30 Juni, yang berujung pada penjatuhan Mursi. Kekecewaan itu menguat dengan pernyataan para pemimpin AS yang terus menyudutkan rezim hasil kudeta itu kendati mereka tak sampai mengatakan ”rezim kudeta”. Padahal mereka sangat memerlukan dukungan internasional dari aktor-aktor internasional di tengah krisis legitimasi dan terus berkobarnya perlawanan pendukung Mursi dan penentang pemerintahan Militer.

Kecaman sangat keras AS justru diterima rezim Mesir. Ini terkait dengan tragedi Masjid Rabiíah al-Adawiyyah dan al-Nahdhah yang menurut laporan beberapa televisi jumlah demonstran tewas di atas angka 1.000 orang. Empat jari (rabíah) yang menunjuk pada tragedi itu sekarang menjadi simbol baru bagi perlawanan terhadap rezim militer.

Selama ini, sikap AS terhadap berbagai peristiwa di Mesir tampak sangat berhati-hati. Di satu sisi, sepertinya mereka setuju dengan berakhirnya pemerintahan Ikhwanul Muslimin yang membuat langkah-langkah luar negeri yang juga kurang disukai AS seperti mendekat ke Iran dan menganakemaskan Hamas dan jaringan ikhwaninya.

Di sisi lain, Obama tampak berupaya bersikap konsisten dengan nilai demokrasi yang berarti harus mengecam penjatuhan secara paksa pemimpin yang terpilih secara demokratis itu. Obama tampak sekali berupaya konsisten dengan komitmennya terhadap demokrasi kendati itu tidak mudah sebab ia dikepung oleh kelompok-kelompok kepentingan yang juga tidak kecil di AS.

Di tengah ketidakpastian keberpihakan AS ini, Rusia menjadi daya tarik tersendiri bagi Mesir dan rezim-rezim lain di Timur Tengah. Rusia sejauh ini cukup konsisten membela sekutu-sekutunya di kawasan hingga titik yang amat jauh. Kasus rezim Assad di Suriah menjadi preseden penting. Rusia konsisten membela Assad kendati rezim itu telah melakukan pelanggaran perang dan kemanusiaan sedemikian serius.

Daya tarik lain, Rusia dalam sejarahnya adalah sekutu strategis Mesir pada masa-masa awal berdirinya negeri itu, atau tepatnya pada bagian akhir masa Gamal Abdel Nasser. Situasi rapuh hubungan Mesir-AS sekarang adalah celah yang selama ini dicari oleh Rusia. Rusia bisa dikatakan akan ”habis” di kawasan itu jika rezim Assad jatuh.

Kerapuhan hubungan Mesir-AS segera dimanfaatkan oleh Rusia untuk mengembalikan pengaruh yang terus melemah di kawasan selama 40 tahun terakhir. ”Memegang” Mesir berarti akses Laut Tengah yang sangat luas, dan yang lebih penting adalah Terusan Suez. Itu ”urat nadi dunia”. Isu akses laut di kawasan menjadi krusial bagi Rusia setelah jatuhnya dua sekutu penting, Muammar Gaddafi di Libya dan Saddam Hussein di Irak.

Tidak Sendiri

Kekecewaan Mesir terhadap AS sepertinya tidak sendiri. Arab Saudi, Bahrain, dan sejumlah negara Arab lain yang menjadi sekutu AS sangat khawatir terhadap sikap AS yang tidak berpihak terhadap sekutu-sekutunya di kawasan. Pengalaman rezim Mubarak adalah preseden paling menyakitkan bagi sekutu-sekutu AS di kawasan.

Mubarak yang sangat setia kepada AS itu bukan hanya tidak dibela melainkan juga seolah-oleh didorong ke jurang. Ini sangat mengecewakan Arab Saudi dan negara-negara sekutu AS. Mubarak memiliki arti sangat penting bagi mereka. Saudi, Bahrain, dan beberapa Negara Teluk juga sangat kecewa, aksi mereka untuk menumpas ”gerakan rakyat” di Bahrain yang mereka pandang sebagai propaganda Iran, tak didukung AS. Mereka juga sangat kecewa dengan diurungkannya serangan militer ke Assad.

Jika Mesir benar-benar menjauh dari AS dan kembali ke dekapan Rusia, hal ini sangat mungkin memengaruhi hubungan AS-Saudi yang saat ini ditengarai dalam krisis. Jika kedua negara itu, yang tampak melakukan koordinasi mendalam, dalam menyikapi AS, membelokkan haluan luar negerinya maka pengaruhnya dipastikan tidak kecil terhadap kawasan. Pergeseran peta Timur Tengah bisa terjadi, kendati itu mungkin masih terlalu jauh dikatakan saat ini. Yang pasti, kedua negara itu adalah pemimpin tradisional Arab yang demikian berpengaruh terhadap negara-negara lain Arab. (Sumber: Suara Merdeka, 14 Nopember 2013)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Skenario Solusi Suriah

Oleh Ibnu Burdah

Kemelunakan sikap pemerintah AS dan Prancis melegakan banyak pihak, setidak-tidaknya untuk sementara. Opsi intervensi militer ke Suriah yang semula akan diwujudkan oleh AS dan sekutunya menebar kekhawatiran akan destruksi dan kekejian perang. Perang itu dikhawatirkan juga meluas, bukan hanya di Suriah melainkan ke seluruh negara-negara Arab bagian Timur, bahkan hingga ke Turki dan Iran.

Kini, harapan ketercapaian solusi damai di Suriah kembali menguat. Upaya Rusia untuk menawarkan kompromi ìcerdikî patut mendapat apresiasi. Rusia menawarkan solusi, persenjataan kimia Suriah diserahkan kepada pengawasan masyarakat internasional sebagai imbalan pembatalan intervensi militer Sekutu ke negara tersebut.

Memang masih ada perbedaan, terutama mengenai apakah senjata pemusnah massal itu akan dihancurkan atau tidak? Namun, ada gelagat proposal itu secara umum disambut positif, baik oleh kubu Assad dan pendukungnya maupun oleh AS dan sebagian sekutunya. Beberapa sekutu AS di kawasan yang sangat menginginkan penjatuhan Assad secara paksa melalui jalur militer, termasuk oposisi Suriah, tampak kecewa dengan perkembangan baru ini.

Harapan kita tentu lebih jauh dari itu. Jika proposal tersebut kemudian disepakati maka kita berharap, hal itu dilanjutkan dengan upaya penyelesaian damai final dan menyeluruh di Suriah. Taruhlah terselenggaranya konferensi damai Genewa II yang beberapa waktu terakhir seolah-olah terkubur oleh berita rencana intervensi militer.

Intervensi Militer

Ada empat skenario yang masih mungkin terjadi berkait penyelesaian krisis. Pertama; intervensi militer negara-negara besar terhadap Suriah untuk memaksakan tumbangnya rezim Assad. Bom ìkimiaî direaksi begitu keras dan sangat serius oleh hampir semua aktor internasional termasuk pemimpin negara-negara Barat seperti AS dan Prancis.

Sebagian pengamat meyakini, bom itu benar-benar bom kimia berskala kecil. Laporan beberapa televisi Timur Tengah menayangkan kengerian korban-korban bom itu. Bom itu sama sekali tak menimbulkan kerusakan, tetapi membuat yang hidup, mati dengan sangat ìmanusiawiî.

Anak-anak, ibu-ibu, orang tua, dan remaja, mati tanpa sedikit pun ada luka tembakan, sayatan, ataupun tumbukan. Bahkan jasad mereka masih terlihat utuh, segar layaknya orang tidur. Faktanya, mereka mati dengan tubuh kaku. Penulis teringat foto orang-orang Kurdi yang jadi korban keganasan gas beracun Saddam Hussein yang ditunjukkan beberapa wartawan kepada penulis saat di Kairo. Korban seperti tak mengalami upaya pembunuhan, tetapi tiba-tiba mati setelah menghirup gas beracun yang ditebar helikopter yang mereka sambut sukacita. Penulis melihat beberapa foto orang mati kaku dalam keadaan menyetir mobil, menggendong anak, dalam posisi duduk, bekerja, setengah berbaring, dan sebagainya.

Belum ada laporan pemandangan seperti ini di Suriah. Hal ini barangkali dikarenakan setelah penyerangan itu, pasukan Assad segera melakukan ofensif secara masif ke wilayah tersebut yang dicurigai untuk menghilangkan jejak. Skenario intervensi ini sekarang melemah lagi setelah kampanye AS dan para pendukung intervensi tak membuahkan hasil sebagaimana yang mereka inginkan. Sebaliknya, penolakan terhadap perang makin meluas baik dari pemimpin, masyarakat, maupun organisasi internasional. Nyali AS makin ciut dengan kebersikukuhan Rusia, Iran, dan Hizbullah dalam mendukung rezim Suriah.

Di tengah kegamangan AS dan sekutunya untuk melakukan ofensif militer, proposal Rusia memberi jalan keluar yang cantik. Rusia mengusulkan rencana intervensi itu dibatalkan untuk menghindari perang destruktif dengan imbalan Suriah menyerahkan persenjataan kimianya di bawah pengawasan internasional.

Skenario Lain

Kedua; intervensi itu tak jadi dilakukan baik karena kesepakatan damai atau sebab lain, tetapi perang sangat berdarah di Suriah terus memakan korban. Perang itu bahkan dikhawatirkan membawa destruksi lebih lama. Lebih dari itu, perang makin menyeret negara-negara di sekitar Suriah terlibat lebih dalam. Mencermati perkembangan terakhir, Lebanon, Turki, dan Israel bisa saja masuk atau terjerumus ke arena perang setiap saat. Di luar dua skenario yang menakutkan itu, ada dua skenario lain yang lebih kita harapkan, yakni skenario ketiga dan keempat.

Ketiga; proposal Rusia itu mengantarkan pada kesepakatan pembatalan ofensif militer sekutu dan membuka jalan konferensi damai final dan menyeluruh. Kita tentu berharap konferensi damai yang terus tertunda-tunda itu berhasil mengantarkan pihak-pihak yang bertikai mencapai kesepakatan damai.

Selanjutnya, keputusan itu secara umum diimplementasikan di lapangan. Rusia yang tak ingin kehilangan sekutu strategisnya di Timur Tengah terus mendorong opsi ini dengan berbagai cara. Kita tentu berharap skenario ini yang bakal terjadi. Keempat; kesepakatan pembatalan intervensi militer, dilanjutkan proses negosiasi yang menghasilkan keputusan politik bersama. Namun implementasi di lapangan memperoleh hambatan besar terutama dari kelompok-kelompok bersenjata yang tak terkendali. Jika itu terjadi maka perang masif dan terbuka seperti sekarang ini dapat berhenti, tetapi gangguan keamanan serius akan menghantui proses transisi ke depan.

Harapan kita, para aktor kunci yang terlibat dalam konflik, baik secara langsung maupun tidak, masih menyisakan rasa kemanusiaan di hati mereka. Semoga egoisme untuk memaksakan keinginan sedikit berkurang mengingat mereka juga sangat sulit mencapai tujuan melalui perang kendati dengan ongkos dan risiko sebesar apa pun. (Sumber: Suara Merdeka, 18 September 2013)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Masa Depan Mesir

Oleh Ibnu Burdah

Kebutuhan proses negosiasi antara pemerintahan sementara Mesir dan pendukung Mursi membawa akibat fatal di lapangan. Korban terus berjatuhan dalam jumlah besar, kendati terdapat beberapa pernyataan yang berbeda. Kementerian Kesehatan Mesir melaporkan pada Jumat (16/8/13) setidak-tidaknya 173 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka.

Adapun kelompok ”Penyelamat Legitimasi” pendukung Mursi menyebut angka 2.000 orang tewas akibat serangan gabungan militer dan polisi antihuru-hara terhadap aksi duduk di sekitar Masjid Rab’ah al-Adawiyyah dan Lapangan Al-Nahdhah.

Setelah kegagalan mediasi beberapa pihak luar, jurang perbedaan antara dua kelompok yang bertikai ini tidak makin mendekat, bahkan sebaliknya makin jauh. Kelompok Ikhwan tetap bergeming dari tuntutan awal, yaitu pembebasan dan pemulihan kekuasaan Presiden Mursi. Sikap kaku Ikhwan bagaimanapun turut memberi andil terhadap keberlarut-larutan krisis.

Mereka bahkan tak menanggapi serius gagasan sejumlah ilmuwan yang mengusulkan solusi tengah dengan mengembalikan kekuasaan Mursi secara simbolis dan pemerintahan diserahkan kepada perdana menteri kompromi yang disepakati kedua pihak. Padahal, itu formula solusi paling dekat dengan aspirasi mereka dibandingkan dengan beberapa formula lain kendati pemerintahan Mesir dan militer dipastikan menolak. Kelompok pemerintah berpandangan, sikap Ikhwan makin tidak realistis.

Menurut mereka, situasi sudah berubah dan proses politik telah berjalan jauh, tak mungkin mundur. Ikhwan dianggap memaksakan kehendak dengan tetap menurunkan massa dan aksi duduk dalam waktu panjang. Mereka juga dituduh ”mengeksploitasi” kaum ibu dan anak-anak untuk turut serta dalam aksi itu.

Kesabaran pasukan keamanan, menurut beberapa televisi pendukung pemerintah, telah habis setelah mereka menangkap tangan sejumlah pria bersenjata dengan stok peluru dalam jumlah besar. Stasiun televisi Al- Arabiya bahkan menayangkan secara berulang- ulang momen penangkapan itu dan peluru yang dibawa. Penulis sedikit ragu dengan peristiwa tersebut jika melihat mimik dan pembicaraan orang yang tertangkap itu. Sementara kelompok Ikhwan sangat meyakini, mereka memiliki hak membela presiden yang terpilih secara demokratis.

Apalagi, aksi itu dilakukan dengan cara damai: mereka melakukan berbagai kegiatan di area aksi duduk itu seperti pertandingan sepak bola mini mirip futsal, penampilan kreativitas seni, dan permainan anak-anak dengan sarana cukup lengkap. Sesekali mereka berorasi dan berdemonstrasi pada waktu yang ditentukan. Mereka juga berpandangan, keterlibatan sejumlah kekuatan internasional untuk memediasi ternyata tak lebih dari upaya lain pemerintah Mesir untuk melunakkan aksi mereka.

Internensi

Pemerintahan Mesir juga memandang, keterlibatan pihak internasional sudah terlalu jauh, dianggap bentuk intervensi urusan dalam negeri. Solusi politik sepertinya hampir tak bisa diharapkan untuk saat-saat ini. Pemerintah Mesir melihat aksi pendukung Mursi sudah menjurus pada ancaman keamanan nasional. Itu tak hanya mengganggu kepentingan umum dengan menutup jalan protokol, tetapi juga membawa dampak serius terhadap keamanan secara umum.

Penulis bisa memahami bahwa aksi itu bisa mengganggu kepentingan publik tetapi tak memahami apa yang dimaksud mengancam keamanan Mesir. Namun seberapa pun besar gangguan itu jelas tidak bisa menjadi alasan pihak keamanan untuk menggunakan cara kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan jatuhnya korban luka dalam jumlah sangat besar. Tindakan itu brutal dan antikemanusiaan. Hampir semua kekuatan internasional mengecam keras kebrutalan itu.

Bahkan, ElBaradei, wapres pemerintahan sementara, yang merupakan aktor kunci penjatuhan Mursi dan tokoh sentral pemerintahan sementara, menyatakan mengundurkan diri akibat terjadinya peristiwa itu. Mudah diprediksi, kegagalan solusi politik selalu membawa dampak buruk terhadap situasi di lapangan. Tetapi apakah kondisi Mesir akan memburuk setelah tragedi berdarah itu? Yang pasti tak ada tanda-tanda kedua pihak bisa mencapai kompromi setelah kegagalan serangkaian mediasi ”internasional”.

Pemberlakukan situasi darurat selama sebulan oleh pemerintahan sementara menambah kecemasan terus memburuknya situasi. Sasaran pemberlakuan hukum itu tentu tokoh-tokoh Ikhwan dan pendukungnya. Dengan status baru itu, pihak keamanan memiliki wewenang besar untuk menangkap pihak-pihak yang dicurigai mengganggu keamanan sekalipun tak ada bukti yang mendukung. Kelompok Ikhwan sepertinya akan kembali digiring ke penjara-penjara bawah tanah di Kairo sebagaimana terhadap massa Nasser dan Mubarak.

Pihak Ikhwan tak sedikit pun menampakkan sikap untuk mundur dari tuntutan yang dipandangnya sah dan benar kendati represi yang mereka terima begitu berat. Mereka terus membangun konsentrasi-konsentrasi massa baru setelah aksi duduk mereka di Rab’ah al-Adawiyyah dan Lapangan al- Nahdhah dikepung dan dibubarkan secara paksa. Banyaknya korban tewas dan terluka tak menyurutkan pemuda Ikhwan untuk terus memperkuat barisan. (Sumber: Suara Merdeka, 19 Agustus 2013)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,458,455 hits
September 2014
S S R K J S M
« Agu    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.