Posts Tagged 'hukum progresif'

Keadilan dan Hukum Progresif

Oleh Wijayanto Setiawan

1. KEADILAN

Sebenarnya “adil” atau keadilan sulit dilukiskan dengan kata-kata, tetapi lebih dekat untuk “dirasakan”. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, sedangkan tujuan “adil” atau “keadilan” itupun beraneka ragam.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.

Dalam keadilan harus ada kepastian tapi juga sebanding. Kepastian harus sebanding, yang mana apabila digabung dari hasil gabung tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan seyogyianya hakim mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar la bouche de la loi (corong undang-undang). Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum di satu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Menurut Satjipto Rahardjo dengan adanya 2 (dua) macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan.

Penggunaan hukum yang serba formal prosedural dan teknikal, pada dasarnya banyak melupakan sisi kebenaran materiil, keadilan substansial dan kemanusiaan. Praksis-praksis hukum yang kita terapkan, hingga kini belum mampu memberi garansi untuk mencapai harkat kemanusiaan yang berkeyakinan, kebenaran material, dan keadilan substansial. Menurut Satjipto Rahardjo, kepedulian terhadap hukum yang menjanjikan kebenaran, kemanusiaan dan keadilan, baru dapat dicapai jika kita mau keluar dari tawaran undang-undang yang serba formal/ prosedural.

Meski demikian, tidaklah dapat diartikan, hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang. Dengan kata lain, para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substansif (substantive justice) di masyarakat daripada terbelenggu kententuan undang-undang (procedural justice).

2. KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN MORAL

Pandangan positivistik tersebut ditentang oleh kalangan yang berpandangan bahwa prinsip kebajikan dan moralitas mesti harus dipertimbangkan pula dalam mengukur validitas hukum. Penganut hukum moralis itu berprinsip bahwa hukum harus mencerminkan moralitas. Karena itu, hukum yang meninggalkan prinsip-prinsip moralitas, bahkan bertentangan dengan moralitas, boleh atau tidak perlu untuk ditaati berdasar suatu hak moral (moral right).

Indonesia adalah Negara yang menganut civil law system, yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. Alhasil, para hakimnya ialah pelaksana undang-undang, bukan pencipta undang-undang/hukum, sebagaimana yang dilakukan para hakim di Inggris yang menganut sistem coomon law. Pakem yang masih berlaku di negeri ini adalah bahwa meskipun para hakim di Indonesia dapat melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) melalui putusannya, mereka tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang yang sudah ada.

Kalau peristiwanya tidak diatur sama sekali dalam undang-undang, maka hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “….. wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Jadi hakim dalam memberikan keadilan kepada pencari keadilan, harus mempunyai iktikad baik, yakni paham yang menunjuk kepada norma-norma tak tertulis dari budi dan kepatutan (kewajaran dan keadilan) yang hidup dalam masyarakat. Dengan hati nurani (kesadaran moral) berdasarkan keyakinan hakim dengan alat bukti yang cukup untuk memutuskan suatu perkara sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan kebahagiaan kepada para pihak dengan mengindahkan kode etik dan procedural yang benar dalam praktiknya di Pengadilan. Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, dan keikhlasan inilah yang menjadi barometer keadilan dalam penegakan hukum oleh hakim.

3. HUKUM PROGRESIF

Berfikir secara progresif menurut Satjipto Rahardjo berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu. Namun itu bukanlah suatu yang mutlak harus dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern (yang sudah usang itu) akan mencederai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), barang tentu berbeda dengan paradigma hukum positivis praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi hukum. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaiknya paradigma hukum positivistis meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berpikir bahwa justru hukum bolehlah dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.

Membicarakan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari membicarakan etika dan moralitas. Jadi, dengan tegas paradigma hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum progresif.

Dijelaskan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat.

Kontribusi terbesar dari paradigma hukum progresif adalah menjadikan para jurist untuk menjadi sosok manusia sebenar-benar manusia, bukan manusia sebagai robot/komputer yang berisi software hukum.

Jadi paradigma hukum progresif akan mengarahkan jurist menjadi sosok yang arif bijaksana dan memiliki wawasan komprehensif dalam mencapai kebenaran dan keadilan dalam setiap persoalan yang dihadapinya.

4. KESIMPULAN

Isu law yang menjadikan hakim hanya sebagai corong undang-undang (keadilan prosedural) dan tradisi common law yang menjadi hakim sebagai pembuat keadilan hukum meski harus melanggar undang-undang, keduanya dianggap sebagai kebutuhan yang saling melengkapi.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan “hukum” dan “keadilan”. Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan “kepastian hukum yang adil”. Jadi, tekanannya bukan kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil.

Pilihan paradigmatik untuk lebih mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan procedural-formal merupakan pilihan yang paling logis dan tepat untuk era dewasa ini. Hukum progresif jalan keluar dari keterpurukan hukum di Indonesia.

Orang jangan membicarakan keadilan bila orang itu tidak mempunyai moral, demikian juga orang yang tidak mempunyai integritas juga diragukan bila membicarakan keadilan. Moral berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan sebagai pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika moral Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Tentang penulis:
Dr Wijayanto Setiawan SH MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,480,062 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.