Posts Tagged 'Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum'

Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum (Bagian VIII)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan Pidato Pengukuhan Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum sebagai Guru Besar Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 17 Desember 2011. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung bersambung. Bagian I, edisi Senin 19 Desember 2011. Bagian II, edisi 26 Desember 2011. Bagian III, edisi 2 Januari 2012. Bagian IV, edisi 9 Januari 2012. Bagian V, edisi 16 Januari 2012. Bagian VI, edisi 23 Januari 2012. Bagian VII, edisi 30 Januari 2012. Bagian VIII, edisi 6 Februari 2012.

Kesimpulan

1. Terdapat konflik norma dalam hukum positif mengenai status aset atau kekayaan BUMN Persero. Menurut UU KN, aset Persero adalah aset/kekayaan negara sementara berdasarkan UU BUMN, UU PT dan teori/doktrin badan hukum serta dikuatkan oleh Fatwa MA No.WKMA/Yud/20/VIII/2006, dan yang terbaru dengan adanya Hasil Rakernas MA RI Tahun 2010 bahwa aset/kekayaan BUMN Persero adalah merupakan kekayaan PT. Persero sebagai badan hukum bukan merupakan aset/kekayaan negara lagi karena sudah dipisahkan dari sistem APBN, sementara APBN adalah dibuat setiap tahun berdasarkan UU. Hal ini berpotensi pada adanya ketidak pastian hukum/uncertainty yang sangat tidak diharapkan oleh para pelaku bisnis.

2. Sebagai konsekwensi yuridis terhadap PT. Persero dapat dipailitkan. Pasal 50 UU PBN dalam hal ini harus dikesampingkan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Untuk mempailitkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN Yang modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, dengan merujuk pada Pasal 1 angka 4 UU BUMN itu adalah PERUM maka yang harus mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan (Pasal 2 Ayat (5). Selanjutnya untuk BUMN Persero maka pengajuan dapat dilakuan oleh debitor atau kreditor siapa saja, tidak harus hanya oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1).

3. Tidak ada kesamaan pemahaman pengertian BUMN yang bergerak “dibidang kepentingan publik”, dalam tataran praktik peradilan dengan ketentuan Undang-undang. Dalam UUK dan PKPU serta UU BUMN, lebih mengarah kepada PERUM sementara dalam praktik peradilan terhadap putusan pailit BUMN Persero pada kepailitan PT. Dirgantara Indonesia Persero dan PT. IGLAS Persero, lebih mengarah pada “adanya kepentingan masyarakat/rakyat/terkait dengan industri vital”, meskipun bentuk BUMN tersebut adalah Persero bukan PERUM. Terlihat adanya pergeseran makna tentang apa yang dimaksud “BUMN yang bergerak di bidang publik”, di dalam UUK dan PKPU, UU BUMN menunjuk pada PERUM berarti penekannya lebih kepada bentuk BUMN itu sendiri sementara di dalam praktik peradilan kepailitan, hakim menyebutnya dengan “bergerak dalam industri vital/untuk kepentingan masyarakat/rakyat/kepentingan umum” meskipun bentuknya Persero. Artinya, dalam praktik hakim lebih mengedepankan pada aspek “tujuan dari BUMN” itu sendiri bukan pada aspek “bentuk/ jenis BUMN”. Hal ini juga yang menyebabkan adanya inkonsistensi, hal yang sudah jelas ditentukan oleh undang-undang ternyata masih ditafsirkan lagi oleh hakim.

Rekomendasi

1. Perlu segera dlakukan harmonisasi/sinkronisasi peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan BUMN sehingga tidak saling bertentangan antara peraturan yang satu dengan lainnya khususnya pada konsep Keuangan Negara dalam UU KN dengan UU BUMN. Demikian juga terhadap UU lainya yang terkait seperti UU PTPK, UU PBN, UU PT, UUK dan PKPU, teori badan hukum, Fatwa MA RI 2006 serta peraturan pelaksanaa lainnya yg terkait. Harmonisasi secara menyeluruh terhadap konsep hukum privat-publik khususnya terhadap konsep kekayaan neegara yang telah dipisahkan dari sistem APBN seyogyanya segera masuk dalam Prolegnas dan segera dilaksanakan agar secepatnya dapat mengakhiri konflik hukum serta konflik kepentingan baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Hal ini demi adanya kepastian hukum dalam melakukan bisnis sehingga dengan sendirinya keadilan akan dapat dicapai oleh para pihak sebagai pelaku bisnis yang mendatangkan kemanfaatan bagi pemerintah serta masyarakat luas.

2. Khusus mengenai BUMN, bila negara tidak ingin menderita kerugian yang cukup besar dan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, seyogyanya pemerintah hanya mendirikan PERUM saja sebagai bentuk/wujud BUMN khususnya yang terkait dengan bidang usaha jasa vital dan kebutuhan rakyat banyak seperti misalnya kebutuhan akan: air, listrik, transportasi, gas, dan lain sebagainya. Selebihnya untuk bidang layanan selain kebutuhan jasa vital bagi rakyat banyak seyogyanya dibentuklah Persero dan tidak perlu lagi dibebani dengan tugas Public Service Obligation (PSO), sehingga betul-betul perusahaan Perseroan ini diharapkan bisa berjalan layaknya badan hukum privat yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang tujuannya untuk mencari keuntungan/ laba. Maka Pasal 60 UU BUMN tentang PSO sebaiknya ditiadakan bagi Persero, agar dapat menjalankan manajemen yang baik tanpa ada campur tangan birokrasi. Karena dalam praktik hal inilah yang selama ini selain adanya ketidak pastian hukum sebenarnya juga menjadi kendala utama bagi perkembangan Perseroan sehinga Perseroan cenderung merugi.

3. Kepastian hukum merupakan salah satu jaminan mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena sangat diperlukan bagi pelaku bisnis dan demi untuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang sehat dan kondusif terlebih ketika kondisi dunia bisnis secara umum termasuk negara-negara besar seperti Eropa dan Amerika pun sedang mengalami kegoncangan seperti pada saat ini.

DAFTAR BACAAN

Buku:

  • Adriyani, Wuri, Kedudukan Persero dalam Hubungan Dengan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat, Disertasi, Naskah Ujian Tahap II, PPS Unair, 2009.
  • Campbell Black, Henry, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, Six Edition, 1991.
  • Chidir, Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999.
  • Djafar Saidi, Muhammad, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Press, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
  • Fuady, Munir, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 tahun 2004), Cetakan Ketiga, 2005, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
  • Ginting, Jamin, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Cetakan 2007, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  • ——————-, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 tahun 2004), Cetakan Ketiga, 2005, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
  • ——————-, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
  • Hartini, Rahayu, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Dengan Klausul Arbitrase Di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, Januari, 2009.
  • ——————–, Hukum Kepailitan, Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, UMM Press, Malang, Cetakan Kedua, Maret 2008.
  • Ibrahim R., Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 – No.1- Tahun 2007), hal. 10.
  • Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar Yogyakarta: Liberty, 2007, hal. 65.
  • Prasetya, Rudhi, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kedua, 1996.
  • P.S Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, Clarendon Press, Oxford, 1981.
  • Remi Sjahdeini, Sutan, Hukum Kepailitan; Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta, Grafiti, Jakarta, Edisi Baru, Januari 2009.
  • Rido, Ali R., Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, bandung, 1981.
  • Sembiring, Sentosa, Hukum Investasi, Nuansa Alia, Bandung, 2007.
  • Shubhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2008.
  • Soeria Atmadja, Arifin, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
  • Sugiharto, Laksamana Sukardi, dkk, BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi, Elex Media Cumputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005.
  • Tjandra, W. Riawan, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
  • Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, , Cetakan Kedua, Juli 2004.
  • Kementrian BUMN, Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2010-2014.

ARTIKEL, MAKALAH, JURNAL:

  •  BG.Tumbuan, Fred, Pembagian Kewenangan Antara Kurator dan Organ-organ Persreoan Terbatas, dalam Emmy Yuhassarie, ed., Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Undang-undang Kepailitan Dan Perkembangannya, Jakarta 26-28 Januari 2004.
  • ———————–, Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya, Makalah, Jakarta, Juli 1998.
  • Djajanto, Pandu, BUMN Dan Kedudukan Hukumnya Terkait Dengan Keuangan Negara, Makalah Dalam Seminar Fakultas Hukum Unieversitas airlangga, Surabaya, 1 November 2008.
  • Harjono, Badan Usaha Mlik Negara dan Tindak Pidana Korupsi, Panitia Pringatan Pendidikan Tinggi Hukum di Surabaya, Alumni Fakultas Hukum UNAIR, 1 November 2008.
  • Ibrahim R., Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 – No.1- Tahun 2007.
  • Khairandy, Ridwan, Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26- No.1- Tahun 2007, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002, hal. 32- 39.
  • ———————-, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Fakultas Hukum, Sekolah Pascasarjana, UI, Jakarta, 2004.
  • ——————–, Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Kepailitan PT Dirgantara Indonesia (Persero), Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28- No.1- Tahun 2009, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002, hal. 30-36.
  • Prasetya, Rudhi, Pertanggungjawaban Direksi Dalam Perseroan Terbatas, Makalah dalam Seminar tentang ”Korupsi di BUMN/BUMD”, Panitia Peringatan Pendidikan Tinggi Hukum di Surabaya, Alumni Fakultas Hukum UNAIR, 1 November 2008.
  • Puji N. Dian, Simatupang, Hak Menguasasi Negara Dalam Keuangan Publik, Konsep, Teori, Dan Praktek, Bahan Perkuliahan Hukum Administrasi Negara, FH UI, 2007.
  • Rajagukguk, Erman, Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara: Lahirnya PP 33 Tahun 2006 Dan Implikasinya bagi Pembarantasan Korupsi.
  • Shubhan, M. Hadi, Tanggung Jawab Organ-organ PT dalam Kepailitan, Majalah Ilmu Hukum “YURIDIKA”, Volume 21, No. 1, Januari 2006, ISSN 0215-849X.
  • Simanjuntak, Ricardo, Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 sehubungan Dengan Penyelesaian Kewajiban Perseroan Pailit Terhadap para Krediturnya, makalah. dipresentasikan pada “National Seminar On Bankruptcy Law”, diselenggarakan oleh AKPI-In-ACCE Working Commite, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, tanggal 29 Oktober 2008.
  • Siregar, Mahmul, Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi Di Indonesia, Makalah.

JURNAL:

  • Jurnal Hukum Bisnis, Sepuluh Tahun UU Kepailitan Dan Efektivitasnya, Volume 28-No.1-Tahun 2009, ISSN: 0852/4912, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002.
  • Jurnal Hukum Bisnis, BUMN: Masih Perlukah Dipertahankan?, Volume 26-No.1-Tahun 2007, ISSN: 0852/4912.

INTERNET:

KORAN/MAJALAH:

  • Bisnis Indonesia, Edisi: 02-April-2008.
  • Tempo, 26 September 2006, Fatwa MA, Piutang BUMN adalah Bukan Milik Pemerintah

UU, PP dan FATWA

  • Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  • Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang.
  • Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  • Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  • Undang-undang No.3 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang PERUM,
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (PERUM), Dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82.
  • Fatwa MA Nomor: WKMA/Yud/20/VIII/2006, Tanggal 16 Agustus 2006

PUTUSAN-PUTUSAN P. NIAGA DAN MA

  • Putusan MA RI Nomor: 397 K/Pdt. Sus/2009, dengan pemohon Kasasi PT. IGLASS Persero Surabaya melawan PT. Interchem Plasagro Jaya.
  • Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, No.01/Pailit/2009/PN. Niaga Sby, tanggal 31 Maret 2009, tentang putusan pailit PT. Interchem Plasagro Jaya. Melawan PT.IGLASS Persero Surabaya.
  • Putusan MA RI Nomor: 075 K/Pdt. Sus/2007, dengan pemohon Kasasi PT. DI Persero dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
  • Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, No.41/Pailit/2007/PN. Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 4 September 2007, tentang pailitnya PT. Dirgantara Indonesia Persero.
  • Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, No. 81/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 25 Nov 1999, tentang pailitnya PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
  • Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, No. 55/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst., Tanggal 20 Sept 1999 tenytang pailitnya PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Tentang Penulis:
Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukkadir@yahoo.co.id dan rahayuhartini@yahoo.co.id



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,448,997 hits
Agustus 2014
S S R K J S M
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.