Posts Tagged 'Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum'

Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum (Bagian VIII)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan Pidato Pengukuhan Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum sebagai Guru Besar Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 17 Desember 2011. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung bersambung. Bagian I, edisi Senin 19 Desember 2011. Bagian II, edisi 26 Desember 2011. Bagian III, edisi 2 Januari 2012. Bagian IV, edisi 9 Januari 2012. Bagian V, edisi 16 Januari 2012. Bagian VI, edisi 23 Januari 2012. Bagian VII, edisi 30 Januari 2012. Bagian VIII, edisi 6 Februari 2012.

Kesimpulan

1. Terdapat konflik norma dalam hukum positif mengenai status aset atau kekayaan BUMN Persero. Menurut UU KN, aset Persero adalah aset/kekayaan negara sementara berdasarkan UU BUMN, UU PT dan teori/doktrin badan hukum serta dikuatkan oleh Fatwa MA No.WKMA/Yud/20/VIII/2006, dan yang terbaru dengan adanya Hasil Rakernas MA RI Tahun 2010 bahwa aset/kekayaan BUMN Persero adalah merupakan kekayaan PT. Persero sebagai badan hukum bukan merupakan aset/kekayaan negara lagi karena sudah dipisahkan dari sistem APBN, sementara APBN adalah dibuat setiap tahun berdasarkan UU. Hal ini berpotensi pada adanya ketidak pastian hukum/uncertainty yang sangat tidak diharapkan oleh para pelaku bisnis.

2. Sebagai konsekwensi yuridis terhadap PT. Persero dapat dipailitkan. Pasal 50 UU PBN dalam hal ini harus dikesampingkan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Untuk mempailitkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN Yang modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, dengan merujuk pada Pasal 1 angka 4 UU BUMN itu adalah PERUM maka yang harus mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan (Pasal 2 Ayat (5). Selanjutnya untuk BUMN Persero maka pengajuan dapat dilakuan oleh debitor atau kreditor siapa saja, tidak harus hanya oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1).

3. Tidak ada kesamaan pemahaman pengertian BUMN yang bergerak “dibidang kepentingan publik”, dalam tataran praktik peradilan dengan ketentuan Undang-undang. Dalam UUK dan PKPU serta UU BUMN, lebih mengarah kepada PERUM sementara dalam praktik peradilan terhadap putusan pailit BUMN Persero pada kepailitan PT. Dirgantara Indonesia Persero dan PT. IGLAS Persero, lebih mengarah pada “adanya kepentingan masyarakat/rakyat/terkait dengan industri vital”, meskipun bentuk BUMN tersebut adalah Persero bukan PERUM. Terlihat adanya pergeseran makna tentang apa yang dimaksud “BUMN yang bergerak di bidang publik”, di dalam UUK dan PKPU, UU BUMN menunjuk pada PERUM berarti penekannya lebih kepada bentuk BUMN itu sendiri sementara di dalam praktik peradilan kepailitan, hakim menyebutnya dengan “bergerak dalam industri vital/untuk kepentingan masyarakat/rakyat/kepentingan umum” meskipun bentuknya Persero. Artinya, dalam praktik hakim lebih mengedepankan pada aspek “tujuan dari BUMN” itu sendiri bukan pada aspek “bentuk/ jenis BUMN”. Hal ini juga yang menyebabkan adanya inkonsistensi, hal yang sudah jelas ditentukan oleh undang-undang ternyata masih ditafsirkan lagi oleh hakim.

Rekomendasi

1. Perlu segera dlakukan harmonisasi/sinkronisasi peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan BUMN sehingga tidak saling bertentangan antara peraturan yang satu dengan lainnya khususnya pada konsep Keuangan Negara dalam UU KN dengan UU BUMN. Demikian juga terhadap UU lainya yang terkait seperti UU PTPK, UU PBN, UU PT, UUK dan PKPU, teori badan hukum, Fatwa MA RI 2006 serta peraturan pelaksanaa lainnya yg terkait. Harmonisasi secara menyeluruh terhadap konsep hukum privat-publik khususnya terhadap konsep kekayaan neegara yang telah dipisahkan dari sistem APBN seyogyanya segera masuk dalam Prolegnas dan segera dilaksanakan agar secepatnya dapat mengakhiri konflik hukum serta konflik kepentingan baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Hal ini demi adanya kepastian hukum dalam melakukan bisnis sehingga dengan sendirinya keadilan akan dapat dicapai oleh para pihak sebagai pelaku bisnis yang mendatangkan kemanfaatan bagi pemerintah serta masyarakat luas.

2. Khusus mengenai BUMN, bila negara tidak ingin menderita kerugian yang cukup besar dan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, seyogyanya pemerintah hanya mendirikan PERUM saja sebagai bentuk/wujud BUMN khususnya yang terkait dengan bidang usaha jasa vital dan kebutuhan rakyat banyak seperti misalnya kebutuhan akan: air, listrik, transportasi, gas, dan lain sebagainya. Selebihnya untuk bidang layanan selain kebutuhan jasa vital bagi rakyat banyak seyogyanya dibentuklah Persero dan tidak perlu lagi dibebani dengan tugas Public Service Obligation (PSO), sehingga betul-betul perusahaan Perseroan ini diharapkan bisa berjalan layaknya badan hukum privat yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang tujuannya untuk mencari keuntungan/ laba. Maka Pasal 60 UU BUMN tentang PSO sebaiknya ditiadakan bagi Persero, agar dapat menjalankan manajemen yang baik tanpa ada campur tangan birokrasi. Karena dalam praktik hal inilah yang selama ini selain adanya ketidak pastian hukum sebenarnya juga menjadi kendala utama bagi perkembangan Perseroan sehinga Perseroan cenderung merugi.

3. Kepastian hukum merupakan salah satu jaminan mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena sangat diperlukan bagi pelaku bisnis dan demi untuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang sehat dan kondusif terlebih ketika kondisi dunia bisnis secara umum termasuk negara-negara besar seperti Eropa dan Amerika pun sedang mengalami kegoncangan seperti pada saat ini.

DAFTAR BACAAN

Buku:

  • Adriyani, Wuri, Kedudukan Persero dalam Hubungan Dengan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat, Disertasi, Naskah Ujian Tahap II, PPS Unair, 2009.
  • Campbell Black, Henry, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, Six Edition, 1991.
  • Chidir, Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999.
  • Djafar Saidi, Muhammad, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Press, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
  • Fuady, Munir, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 tahun 2004), Cetakan Ketiga, 2005, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
  • Ginting, Jamin, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Cetakan 2007, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  • ——————-, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 tahun 2004), Cetakan Ketiga, 2005, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
  • ——————-, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
  • Hartini, Rahayu, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Dengan Klausul Arbitrase Di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, Januari, 2009.
  • ——————–, Hukum Kepailitan, Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, UMM Press, Malang, Cetakan Kedua, Maret 2008.
  • Ibrahim R., Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 – No.1- Tahun 2007), hal. 10.
  • Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar Yogyakarta: Liberty, 2007, hal. 65.
  • Prasetya, Rudhi, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kedua, 1996.
  • P.S Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, Clarendon Press, Oxford, 1981.
  • Remi Sjahdeini, Sutan, Hukum Kepailitan; Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta, Grafiti, Jakarta, Edisi Baru, Januari 2009.
  • Rido, Ali R., Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, bandung, 1981.
  • Sembiring, Sentosa, Hukum Investasi, Nuansa Alia, Bandung, 2007.
  • Shubhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2008.
  • Soeria Atmadja, Arifin, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
  • Sugiharto, Laksamana Sukardi, dkk, BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi, Elex Media Cumputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005.
  • Tjandra, W. Riawan, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
  • Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, , Cetakan Kedua, Juli 2004.
  • Kementrian BUMN, Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2010-2014.

ARTIKEL, MAKALAH, JURNAL:

  •  BG.Tumbuan, Fred, Pembagian Kewenangan Antara Kurator dan Organ-organ Persreoan Terbatas, dalam Emmy Yuhassarie, ed., Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Undang-undang Kepailitan Dan Perkembangannya, Jakarta 26-28 Januari 2004.
  • ———————–, Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya, Makalah, Jakarta, Juli 1998.
  • Djajanto, Pandu, BUMN Dan Kedudukan Hukumnya Terkait Dengan Keuangan Negara, Makalah Dalam Seminar Fakultas Hukum Unieversitas airlangga, Surabaya, 1 November 2008.
  • Harjono, Badan Usaha Mlik Negara dan Tindak Pidana Korupsi, Panitia Pringatan Pendidikan Tinggi Hukum di Surabaya, Alumni Fakultas Hukum UNAIR, 1 November 2008.
  • Ibrahim R., Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 – No.1- Tahun 2007.
  • Khairandy, Ridwan, Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26- No.1- Tahun 2007, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002, hal. 32- 39.
  • ———————-, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Fakultas Hukum, Sekolah Pascasarjana, UI, Jakarta, 2004.
  • ——————–, Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Kepailitan PT Dirgantara Indonesia (Persero), Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28- No.1- Tahun 2009, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002, hal. 30-36.
  • Prasetya, Rudhi, Pertanggungjawaban Direksi Dalam Perseroan Terbatas, Makalah dalam Seminar tentang ”Korupsi di BUMN/BUMD”, Panitia Peringatan Pendidikan Tinggi Hukum di Surabaya, Alumni Fakultas Hukum UNAIR, 1 November 2008.
  • Puji N. Dian, Simatupang, Hak Menguasasi Negara Dalam Keuangan Publik, Konsep, Teori, Dan Praktek, Bahan Perkuliahan Hukum Administrasi Negara, FH UI, 2007.
  • Rajagukguk, Erman, Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara: Lahirnya PP 33 Tahun 2006 Dan Implikasinya bagi Pembarantasan Korupsi.
  • Shubhan, M. Hadi, Tanggung Jawab Organ-organ PT dalam Kepailitan, Majalah Ilmu Hukum “YURIDIKA”, Volume 21, No. 1, Januari 2006, ISSN 0215-849X.
  • Simanjuntak, Ricardo, Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 sehubungan Dengan Penyelesaian Kewajiban Perseroan Pailit Terhadap para Krediturnya, makalah. dipresentasikan pada “National Seminar On Bankruptcy Law”, diselenggarakan oleh AKPI-In-ACCE Working Commite, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, tanggal 29 Oktober 2008.
  • Siregar, Mahmul, Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi Di Indonesia, Makalah.

JURNAL:

  • Jurnal Hukum Bisnis, Sepuluh Tahun UU Kepailitan Dan Efektivitasnya, Volume 28-No.1-Tahun 2009, ISSN: 0852/4912, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002.
  • Jurnal Hukum Bisnis, BUMN: Masih Perlukah Dipertahankan?, Volume 26-No.1-Tahun 2007, ISSN: 0852/4912.

INTERNET:

KORAN/MAJALAH:

  • Bisnis Indonesia, Edisi: 02-April-2008.
  • Tempo, 26 September 2006, Fatwa MA, Piutang BUMN adalah Bukan Milik Pemerintah

UU, PP dan FATWA

  • Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  • Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang.
  • Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  • Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  • Undang-undang No.3 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang PERUM,
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (PERUM), Dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82.
  • Fatwa MA Nomor: WKMA/Yud/20/VIII/2006, Tanggal 16 Agustus 2006

PUTUSAN-PUTUSAN P. NIAGA DAN MA

  • Putusan MA RI Nomor: 397 K/Pdt. Sus/2009, dengan pemohon Kasasi PT. IGLASS Persero Surabaya melawan PT. Interchem Plasagro Jaya.
  • Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, No.01/Pailit/2009/PN. Niaga Sby, tanggal 31 Maret 2009, tentang putusan pailit PT. Interchem Plasagro Jaya. Melawan PT.IGLASS Persero Surabaya.
  • Putusan MA RI Nomor: 075 K/Pdt. Sus/2007, dengan pemohon Kasasi PT. DI Persero dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
  • Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, No.41/Pailit/2007/PN. Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 4 September 2007, tentang pailitnya PT. Dirgantara Indonesia Persero.
  • Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, No. 81/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 25 Nov 1999, tentang pailitnya PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
  • Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, No. 55/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst., Tanggal 20 Sept 1999 tenytang pailitnya PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Tentang Penulis:
Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukkadir@yahoo.co.id dan rahayuhartini@yahoo.co.id

Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum (Bagian VII)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan Pidato Pengukuhan Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum sebagai Guru Besar Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 17 Desember 2011. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung bersambung. Bagian I, edisi Senin 19 Desember 2011. Bagian II, edisi 26 Desember 2011. Bagian III, edisi 2 Januari 2012. Bagian IV, edisi 9 Januari 2012. Bagian V, edisi 16 Januari 2012. Bagian VI, edisi 23 Januari 2012. Bagian VII, edisi 30 Januari 2012. Bagian VIII, edisi 6 Februari 2012.

Kepastian Hukum

Apabila membicarakan kepastian hukum tentunya hal ini tidak akan pernah lepas dari apa itu tujuan hukum. Bahwa secara teori menurut Friedman tujuan hukum ada 3 (tiga) macam yaitu: untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum dan memenuhi asas kemanfaatan, begitu idealnya.

Akan tetapi apabila ke tiga hal tersebut tidak dapat dicapai dan ketika harus memilih, maka dalam menjalankan kegiatan usaha atau melakukan transaksi bisnis saya berpandangan bahwa “Kepastian Hukum” lebih di utamakan. Kenapa?. Karena dengan adanya kepastian hukum, akan lebih menjamin para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya, menumbuhkan iklim usaha yang sehat, tidak ada kekhawatiran bagi mereka usahanya akan macet atau bermasalah, dan ketika pun ada masalah atau sengketa kelak di kemudian hari maka ada jalur penyelesaian sengketa yang jelas/pasti baik secara litigasi maupun non litigasi dengan Arbitrase misalnya. Karena di dalam menjalankan suatu bisnis segalanya serba terukur/dapat diperhitungkan agar tidak merugi. “Business is business”.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

Berbicara mengenai investasi, menurut Horikawa Shuji (pengusaha Jepang) bahwa pertimbangan investasi sebagai aliran air. Air selalu mengalir dari tempat yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah. Apapun alasannya, pelaku bisnis selalu mencari itu, sebab pengusaha itu butuh ketenangan berusaha, berharap mendapat insentif yang memadai dari pemerintah dimana ia berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya dan dengan mitranya secara baik. Tanpa itu, sulit bagi pelaku bisnis untuk berkembang . Apa yang bisa membuat investor merasa tenang dalam berusaha adalah adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum investor dapat melakukan sejumlah prediksi terhadap rencana usaha yang dilakukannya. Maka selain faktor politik dan politik ekonomi, faktor lain yang menjadi pertimbangan utama bagi investor untuk menanamkan modalnya adalah masalah kepastian dan prediktabilitas hukum.

Adanya Kepastian hukum ini sungguh sangat di butuhkan oleh para investor, terlebih ketika Indonesia ingin mengokohkan perkembangan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena memang sebenarnya Indonesia punya potensi cukup besar untuk menjadi negara besar sebagaimana halnya Amerika suatu saat kelak. Menurut Masagos Zulkifli, Menteri Urusan Luar Negeri Singapura yang juga anggota Pearlemen Partai Aksi Rakyat (PAP) bahwa negara kita Indonesia punya suatu kelebihan yakni: pertama, tenaga kerja Indonesia umumnya lebih baik dari pekerja manapun di dunia dipandang dari aspek penguasaan teknik. Selain itu juga (yang kedua) mempunyai banyak sumber daya manusia berusia muda dan produktif dibandingkan di banyak negara lain di dunia .

Dengan tegas Masagos mengatakan “Indonesia akan lebih menarik di mata investor luar negeri jika mengikuti China yang menghormati dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku bisnis. Tanpa kepastian, sulit bagi investor. Karena kepastian hukum itu sangat penting”. Hal ini juga perlu didukung adanya mitra-mitra dagang dan kepastian berjalannya nilai-nilai pemerintahan yang bersih (Good Gouvernance and Clean Gouvernance) serta Good Corporate Gouvernance (GCG) tentunya.

Hal ini menurut saya adalah modal penting yang sudah kita miliki untuk mengembangkan dan mengokohkan perekonomian Indonesia ke depan di tambah dengan adanya jaminan kepastian hukum untuk melakukan kegiatan usaha. Karena sampai saat ini tentang tidak adanya kepastian hukum ini merupakan keluhan utama bagi para investor ketika ingin menanamkan investasinya di Indonesia. Baik itu terkait dengan berlakunya aturan-aturan hukum, misalnya disebabkan oleh berganti-gantinya kabinet/ pimpinan, peraturan perundangan yang secara substance tumpang tindih tanpa memperhatikan berlakunya azas hukum yang ada, inkonsisten, tidak harmonis antara undang-undang satu dengan lainnya, termasuk lemahnya dalam penegakan hukum.

Demikian juga sampai pada ujung penyelesaian perkara/sengketa dagang/bisnis meskipun sudah dengan tegas disepakati para pihak diselesaikan dengan cara Arbitrase (non litigasi) pun demikian juga meskipun Indonesia sudah mempunyai Undang-undang Arbitrase dan ADR sejak 1990 masih seringkali diabaikan. Paling tidak di dalam praktik seringkali para pelaku bisnis, terutama mereka yang memenangkan perkara akan menghadapi suatu kekecewaan apabila dihadapkan pada pelaksanaan putusan arbitrase yang melibatkan Pengadilan.

Pengadilan acapkali membatalkan dan menolak putusan arbitrase. Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase ini, di Indonesia masih banyak menghadapi masalah, khususnya masalah arbitrase internasional. Banyak putusan arbitrase yang sudah diputus oleh arbiter, kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (PN), sehingga menimbulkan tanda tanya, apakah lembaga arbitrasenya yang sudah tidak bisa dipercaya, atau Pengadilan yang dijadikan sarana untuk menghambat pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase. Misalnya pembatalan putusan arbitrase internasional antara Pertamina vs Karaha Bodas Company L.L.C (”Karaha Bodas”) oleh PN Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2002 dimana dalam putusan arbitrase internasional di Genewa-Swiss tersebut Pertamina telah dikalahkan. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat kemudian memenangkan gugatan Pertamina dengan membatalkan keputusan arbitrase internasional tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, PN Jakarta Pusat menyatakan antara lain:

1. Putusan tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, karena penundaan proyek Karaha Bodas didasarkan pada Keppres RI Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, BUMN dan Swasta Yang Berkaitan dengan Pemerintah/BUMN, tertanggal 20 September 1997, maka Pertamina dianggap tidak memiliki kekuatan hukum untuk menolak Keppres tersebut; dan

2. Arbitrase internasional tersebut telah melampaui kewenangannya dalam menangani perkara ini karena tidak menerapkan hukum Indonesia.

Sementara seharusnya Arbitrase itu mempunyai keistimewaan dibanding peradilan; dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, karena putusan arbitrase bersifat ”final and binding” (upaya terakhir dan mengikat) sehingga proses dalam arbitrase harusnya lebih efisien dan putusannya dapat segera dilaksanakan.

Selanjutnya yang perlu kita cermati adalah hampir setiap kajian mengenai iklim investasi di Indonesia menempatkan ketidakpastian hukum sebagai faktor yang menghambat pertumbuhan investasi baik asing maupun dalam negeri, baik investasi langsung (direct investment) maupun portfolio investment. Adanya jurang (gap) antara political will Pemerintah dengan implementasi di lapangan, termasuk adanya gap antara peraturan dengan kenyataan penerapannya.

Dalam transaksi dan kontrak-kontrak bisnis di Indonesia, kepastian hukum masih rendah dan sangat mempengaruhi minat investor. Hal ini tercermin dari banyaknya kontrak antara investor asing dan pihak Indonesia, baik pelaku usaha, BUMN maupun pemerintah yang dibatalkan atau terancam dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan kontrak oleh pengadilan sering ditengarai adanya praktik mafia peradilan ataupun ketidakpahaman substansi kontrak berakibat pada terkendalanya investasi yang dilakukan. Banyak investor jangka panjang yang menanamkan modalnya harus kecewa karena baru 2-3 tahun berjalan, kontrak dibatalkan oleh pengadilan. Secara perhitungan ekonomi jelas ini sangat merugikan mengingat sebelum keuntungan didapat, bahkan belum BEP (break even point), kontrak dianggap tidak ada karena dibatalkan.

Kesucian kontrak (sanctity of contract) seolah tidak berlaku di Indonesia . Investor sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perjanjian kontrak dan pembayaran ketika mengikuti sistem hukum di Indonesia. Aneka keputusan persidangan sering tidak konsisten dalam menilai fakta dan bukti-bukti yang tersedia.

Selain itu, pengadilan di Indonesia khususnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sering dengan sengaja atau tidak mengabaikan isi perjanjian yang berlaku di antara pihak terkait, termasuk dalam sejumlah kasus di mana transaksi sudah dilaksanakan. Sikap lembaga peradilan yang kurang menghargai keabsahan kontrak kerja sama itu memberi sinyal negatif atas komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi hukum dan penegakan keadilan . Sejumlah kasus, termasuk Manulife, Prudential, PT Danareksa Jakarta menggambarkan ketidak pedulian lembaga pengadilan terhadap legitimasi transaksi komersial yang dibuat berdasar perjanjian internasional. Kondisi ini menimbulkan dampak besar terhadap tingkat risiko Indonesia di pasar modal internasional dan atas arus modal langsung .

Para pelaku bisnis di Indonesia akan berhadapan dalam satu kontrak transaksi bisnis dengan mitra bisnis yang tidak saja berbeda sistem hukum nasionalnya tetapi juga berbeda kultur hukum. Transaksi bisnis internasional pada umumnya didasarkan pada kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan adanya kontrak yang mengikat.

Ketidakpastian hukum dalam transaksi bisnis sangat mempengaruhi keinginan investor berinvestasi, karena dua hal: Pertama, tidak ada kegiatan investasi yang dapat dilaksanakan tanpa melakukan transaksi bisnis. Kedua, karena pola internalisasi perusahaan-perusahaan multinasional yang selalu didahului oleh aktifitas transaksi bisnis internasional (khususnya perdagangan internasional) .

Adanya perbedaan konsep hukum tentang Keuangan Negara dalam peraturan perundangan-udangan terkait juga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum yang menjadikan perbedaan hakim dalam memutuskan suatu kasus kepailitan. Sehingga berdampak pada bisa dipailitkannya sebuah BUMN Persero atau tidak bisa dipailitkan yang ini akan berdampak sangat luas bagi keberadaan BUMN itu sendiri, bagi keberadaan buruh atau karyawannya, bagi organ BUMN Persero. Bagi Direksi misalnya, yang bisa dituduh melakukan korupsi ketika terjadi kerugian perusahaan karena dianggap telah merugikan keuangan negara sebagaimana ketentuan UU Keuangan Negara dan juga dapat diduga melakukan korupsi sebagaimana ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi meskipun berkurangnya/kerugian yang ditimbulkan dalam Perseroan tersebut belum tentu disebabkan oleh salah kelola organ perusahaan mungkin saja karena memang kondisi ekonomi secara global/makro sangat buruk seperti kondisi ekonomi p-ada Tahun 2008-an dan juga pada saat sekarang ini. Namun semuanya tadi masih harus dibuktikan di Pengadilan Tipikor.

Sementara itu apabila membicarakan kerugian yang terjadi di dalam BUMN Persero pada prinsipnya adalah membicarakan aset Persero yang merupakan aset atau kekayaan perusahaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum privat yang memilki hak dan kewajiban layaknya subyek hukum orang pribadi/ personlijk. Pada tataran inilah ketidak pastian hukum muncul, ketika mengacu pada UU BUMN jo UU PT dan UU Kepailitan maka BUMN Persero dapat dipailitkan, akan tetapi apabila mendasarkan pada ketentuan UU Keuangan Negara dan selanjutnya pada UU Perbendaharaan Negara maka sebuah BUMN Persero tidak dapat dipailitkan karena aset atau kekayaan yang ada merupakan kekayaan negara, mana boleh kekayaan negara disita karena akan melanggar ketentuan Pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 dan istilah “Jeruk makan jeruk” akan muncul.

Lebih lanjut apabila alur pikir UU Keuangan Negara ini kita ikuti secara konsisten maka yang akan terjadi adalah ada potensi kuat untuk negara cepat pailit/ bangkrut. Kenapa? Karena setiap kerugian yang timbul pada perusahaan yang mendapat fasilitas dari negara/ pemerintah apalagi BUMN Persero yang jelas-jelas modalnya berasal dari negara minimal 51 % ini masuk dalam kategori keuangan negara , maka otomatis apabila timbul kerugian itu merupakan kerugian negara, ini artinya negara lah yang seharusnya bertanggung jawab untuk menalangi kerugian tersebut. Hal lain adalah siapapun yang merugikan keuangan negara dapat dikenai tuduhan melakukan korupsi sebagaimana ketentuan UU No. 21 Tahun 2001? Tidak hanya kerugian yang terjadi pada BUMN tetapi juga pada BUMD dan BUMS , sedemikian luas dampaknya. Karena hal inilah maka dalam pandangan saya, perubahan ketentuan mengenai Konsep Keuangan Negara ini harus segera dilakukan tidak hanya sekedar dimasukkan ke dalam Prolegnas tetapi memang betul-betul dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat agar ada kepastian hukum, serhingga keadilan bakal terwujud dan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Disinilah sebenarnya tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan oleh para ahli hukum bisa diwujudkan, insha Allah.

Tentang Penulis:
Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukkadir@yahoo.co.id dan rahayuhartini@yahoo.co.id

Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum (Bagian VI)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan Pidato Pengukuhan Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum sebagai Guru Besar Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 17 Desember 2011. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung bersambung. Bagian I, edisi Senin 19 Desember 2011. Bagian II, edisi 26 Desember 2011. Bagian III, edisi 2 Januari 2012. Bagian IV, edisi 9 Januari 2012. Bagian V, edisi 16 Januari 2012. Bagian VI, edisi 23 Januari 2012. Bagian VII, edisi 30 Januari 2012. Bagian VIII, edisi 6 Februari 2012.

Fatwa MA RI 2006 dan Hasil Rakernas MA 2010

Perdebatan apakah kekayaan BUMN termasuk harta milik negara atau tidak sebenarnya tak hanya terjadi di ranah perdata. Pada akhir 2006 lalu, perdebatan ini bahkan sempat hangat dalam kasus tindak pidana korupsi. Kala itu, ada pertanyaan apakah pelaku korupsi di BUMN atau BUMD dapat dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasalnya, UU Pemberantasan Tipikor mensyaratkan adanya tiga kondisi terjadinya korupsi. Yakni, (i) melakukan perbuatan melakukan hukum, (ii) merugikan perekonomian dan keuangan negara, serta (iii) memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Bila tiga syarat ini tak terpenuhi maka tidak bisa dinyatakan telah terjadi korupsi.

Persoalan timbul di BUMN maupun BUMD. Apakah penggelapan di BUMN atau BUMD dapat dikategorikan sebagai korupsi? Atau kah dapat dikategorikan sebagai merugikan keuangan negara? Terbitlah Fatwa MA RI pada 16 Agustus 2006 untuk menjawab persoalan kekayaan negara di BUMN. Fatwa itu menyatakan kekayaan BUMN terpisah dengan kekayaan negara. Pasalnya, ketika negara menanamkan modalnya ke BUMN maka harta milik negara itu terputus. Harta itu telah menjadi harta milik BUMN. Pada waktu itu, Fatwa ini dinilai kontroversial karena dapat berimplikasi orang yang menggelapkan atau merugikan harta kekayaan BUMN ini tidak dapat dijerat dengan UU Pemberantasan Tipikor.

Meskipun kemudian dalam praktiknya Fatwa tersebut tidak dijalankan secara konsisten oleh MA RI dalam memutuskan kasus kepailtan PT Dirgantara Persero misalnya.

Alhamdulillah kita pantas bernafas lega, ketika dalam Rakernas Mahkamah Agung yang diselenggarakan di Balik Papan, Kalimantan Timur pada bulan Oktober 2010 yang lalu pokok pikiran tentang status aset/ kekayaan nagara yang ditanamkan pada BUMN Persero telah diakomodir. Mahkamah Agung dalam Rakernas tersebut memberikan kesimpulannya bahwa, “terhadap keuangan negara yang disertakan inbreng (penyertaan modal) dalam BUMN atau BUMD Persero dapat disita”. Itulah hasil akhir/kesimpulan yang disampaikan oleh Bidang Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasca Rakernas MA RI 2010 ini diharapkan, para hakim di seluruh Indonesia khususnya yang menangani perkara-perkara perdata, tak perlu lagi bingung bila menangani kasus gugatan perdata yang salah satu tergugatnya adalah BUMN atau BUMD. Karena Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung (Rakernas MA) 2010 telah memberi petunjuk kepada para hakim dalam melakukan sita jaminan atau sita eksekusi terhadap harta BUMN atau BUMD.

Akan tetapi tidak sembarangan harta kekayaan BUMN atau BUMD yang bisa disita. Intinya, kekayaan negara yang sudah disertakan sebagai modal BUMN atau BUMD yang bisa disita. Karena, kekayaan itu bukan lagi milik negara melainkan sudah menjadi harta miliki BUMN atau BUMD. Status harta ini tunduk pada Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dikelola oleh perseroan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Sementara, uang atau barang milik negara yang bukan penyertaan modal tetapi dikelola oleh BUMN atau BUMD tak dapat dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi. Hal ini mengacu kepada pada Pasal 50 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan harta kekayaan milik negara tak bisa disita oleh pengadilan.

Ini artinya, semakin kuatlah untuk merevisi tentang konsep keuangan negara, bahwa subtansi di dalam Undang-undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan substansi dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara tidak sinkron, tidak harmonis. Demikian juga apabila dikaitkan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, Doktrin hukum tentang Badan Usaha serta Fatwa Mahkamah Agung RI Tahun 2006.

Sebelumnya, dalam praktik di lapangan selama ini berkembang dua penafsiran kekayaan negara yang ‘diparkir’ di BUMN atau BUMD. Hal ini berujung kepada perbedaan penafsiran di antara hakim apakah harta kekayaan BUMN atau BUMD bisa disita dalam kasus perdata atau tidak. Pandangan pertama , adalah menyamakan status BUMN atau BUMD dengan Perseroan Terbatas (PT) lainnya. Sehingga, kekayaan BUMN atau BUMD bisa disita oleh pengadilan. Menteri Keuangan (Menkeu) selaku wakil pemerintah tak bisa melakukan derden verzet (perlawanan pihak ketiga) karena yang disita pengadilan bukan lagi kekayaan milik negara, melainkan milik BUMN atau BUMD.

Pandangan kedua berpendapat sebaliknya. Para hakim yang menggunakan pandangan ini berpendapat kekayaan BUMN atau BUMD tidak bisa disita karena beranggapan kekayaan itu adalah milik negara. Pasalnya, negara lah yang menanamkan modal (berasal dari APBN atau APBD) kepada BUMN atau BUMD. Mereka menggunakan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara (UU PBN) sebagai dasarnya. Selain itu, para hakim yang menggunakan pandangan ini juga merujuk kepada Pasal 1 butir 11 UU Perbendaharaan Negara. Ketentuan ini berbunyi “Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah” .

Sita jaminan terhadap harta kekayaan BUMN sudah pernah terjadi. Salah satu contohnya adalah sita jaminan dua kapal milik PT Djakarta Lloyd (Persero) oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada awal Februari 2009 . Dalil pihak PT Djakarta Llyod (tergugat) yang menyatakan sita jaminan bertentangan dengan Pasal 50 UU PBN yang melarang penyitaan aset milik negara dibantah oleh majelis hakim. Dalam pertimbangannya, majelis berpendapat harta kekayaan BUMN tidak termasuk barang milik negara. Pasalnya, BUMN sebagai badan hukum perdata keberadaannya di luar struktur organsiasi lembaga negara atau pemerintah .

Tentang Penulis:
Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukkadir@yahoo.co.id dan rahayuhartini@yahoo.co.id

Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum (Bagian V)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan Pidato Pengukuhan Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum sebagai Guru Besar Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 17 Desember 2011. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung bersambung. Bagian I, edisi Senin 19 Desember 2011. Bagian II, edisi 26 Desember 2011. Bagian III, edisi 2 Januari 2012. Bagian IV, edisi 9 Januari 2012. Bagian V, edisi 16 Januari 2012. Bagian VI, edisi 23 Januari 2012. Bagian VII, edisi 30 Januari 2012. Bagian VIII, edisi 6 Februari 2012.

Aspek Hukum Kepailitan BUMN Persero

Kegagalan suatu perusahaan yang pada akhirnya menuju pada kepailitan, bukanlah sesuatu yang luar biasa yang jarang terjadi, akan tetapi merupakan hal yang biasa dan bahkan sering terjadi dalam dunia usaha. Suatu perusahaan yang pada mulanya merupakan perusahaan yang sehat namun pada akhirnya menjadi bangkrut atau pailit adalah fenomena yang banyak terjadi baik perusahaan yang tergolong kecil sampai perusahaan raksasa. Dunia sempat terperangah dengan bangkrutnya perusahaan minyak raksasa asal Amerika Serikat, yakni ENRON, di Indonesia misalnya Kasogi dan Bakri Group .

Kasus Enron dan Lehmon Brothers merupakan bagian dari keterkejutan dunia terhadap fakta bagaimana suatu korporasi yang kelihatan begitu besar, sehat dan powerful tiba-tiba begitu saja dipailitkan. Istilah transparansi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin good corporate governance hanya merupakan debat atau tudingan-tudingan pelipur lara setelahnya. Situasi yang sangat sulit yang merupakan bola panas perekonomian global saat ini suka atau tidak suka telah bergulir masuk pada wilayah perekonomian Indonesia, yang sangat memungkinkan mendorong peningkatan konflik utang piutang di kalangan pelaku usaha .

Di Indonesia sempat heboh bahkan terjadi demo dimana-mana ketika PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang merupakan salah satu BUMN yang sempat mengedepan masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun 2007. Hal ini dikarenakan BUMN tersebut adalah perusahaan milik negara sehingga kalau sampai dipailitkan maka “seolah-olah negaralah yang akan bangkrut sehingga tidak mungkin dan tidak layak apabila negara itu pailit /bangkrut. Mereka semua lupa barangkali bahwa kegagalan perusahaan bukanlah cacat bagi seorang pengusaha akan tetapi merupakan salah satu dimensi dari resiko usaha. Negara melalui Menteri Keuangan untuk ikut dalam dunia usaha dengan mendirikan perusahaan yang disebut BUMN (khususnya Persero). Sehingga kedudukan negara adalah sebagai pengusaha yang memiliki saham di Persero tadi. Sebagai konsekuensi yuridisnya dari melaksanakan kegiatan usaha tersebut maka negara bisa memperoleh keuntungan atau sebaliknya akan menanggung kerugian. Dan pada akhirnya adanya kerugian tersebut sewaktu-waktu bisa mengarah pada kebangkrutan atau kepailitan. Mestinya filosofi inilah yang harus dipegang kuat oleh kita semua masyarakat Indonesia, termasuk oleh pemerintah dan terlebih lagi para aparat penegak hukum di Indonesia.

Ada banyak teori tentang sebab-sebab kepailitan suatu perusahaan, misalnya Mark Ingebretsen , namun dari sekian banyak teori sebab-sebab kepailitan yang ada dua penyebab utama kepailitan yaitu: pertama, sebab internal perusahaan yang lebih disebabkan oleh salah urus pihak direksi dan manajemen. Kedua, sebab eksternal perusahaan yang lebih disebabkan karena berubahnya lingkungan bisnis .

BUMN Persero adalah merupakan badan hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya. Oleh karena itu maka gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan pada kuratornya.

BUMN Persero dapat dipailitkan

Perseroan adalah asosiasi modal yang oleh UU PT diberi status sebagai badan hukum. Oleh karena Perseroan adalah badan hukum (rechtperson) maka Perseroan adalah subyek hukum mandiri atau persona standi in judicio. Sejauh menyangkut kedudukannya dimuka hukum, Perseroan seperti halnya orang perseorangan (manusia) adalah pengemban hak dan kewajiban (drager van rechten en verplichtingen). Akan tetapi berbeda dari perseorangan, sekalipun Perseroan adalah subyek hukum yang mandiri, pada hakikatnya Perseroan adalah suatu ”artificial person” karena merupakan produk kreasi hukum .

Hal inilah yang menjadi sebab mengapa Perseroan memerlukan organ-organ tertentu seperti RUPS, direksi, dan komisaris untuk dapat melakukan perbuatan hukum . Karena untuk melakukan perbuatan hukum mutlak memerlukan jasa manusia sebagai wakilnya maka sudah tepatlah apa yang dinyatakan oleh UU PT Pasal 93 Ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah ”orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, …..”. Ketentuan serupa juga berlaku bagi anggota dewan komisaris yang diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) UU PT.

Sebagai legal entity, PT dapat mengajukan permohonan pailit ataupun dimohonkan pailit. Sebagaimana hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan angka (3) UUK dan PKPU, bahwa yang dapat menjadi kreditur ataupun debitur adalah ”orang”. Pengertian kata ”orang” dalam pengertian kreditur dan debitur dalam UUK dan PKPU tersebut meliputi orang pribadi (personal entity) ataupun badan hukum (legal entity). Perseroan Terbatas atau PT adalah ”orang” dalam bentuk badan hukum (legal entity) . Sebagai suatu legal entity, PT merupakan pribadi hukum yang mandiri yang secara tegas mempunyai keterpisahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dengan masing-masing pribadi pemegang saham ataupun pengurusnya (separate entity separate liability) .

Walaupun PT merupakan wadah persekutuan modal dari para pemodalnya, akan tetapi, pada saat PT disahkan menjadi suatu badan hukum oleh Depkum dan HAM berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) jo. Pasal 1 Ayat (1) UU PT, maka sejak saat itulah PT. lahir menjadi ”orang” yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari masing-masing pemegang sahamnya yang secara mandiri dapat dipergunakan untuk melaksanakan aktivitas bisnisnya dengan pihak lain, begitu pula penyelesaian kewajibannya ataupun utang-utangnya kepada krediturnya dengan menggunakan hartanya berdasarkan Pasal 1131 BW dan Pasal 1 angka (6) UUK dan PKPU .

Hal tersebutlah yang menjadi dasar, bahwa dalam UUK dan PKPU, PT dapat dikategorkan sebagai kreditor ataupun debitor, sehingga sebagai kreditur PT mempunyai kewenangan (presona in standi judicio) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya ataupun sebaliknya dimohonkan pailit oleh kreditornya ataupun secara volunter oleh dirinya senidri atas terpenuhinya bukti bahwa PT tersebut memenuhi syarat untuk dapat dimohonkan pailit .

Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur daam UUK dan PKPU . Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Persero itu sama dengan PT, maka terhadap Perseroan juga dapat dipailitkan, apabila telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipailitkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UUK dan PKPU. Sampai disini memang ada hal yang harus diperhatikan dengan cermat, khususnya ketika terkait dengan siapa yang berwenang untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan (legal standing) nya ketika menyangkut debitornya tersebut adalah BUMN.

Kekayaan BUMN Persero dapat disita

Terhadap kekayaan BUMN yang berbentuk Persero maupun Perum dapat saja dilakukan sita umum dalam kepailitan. Karena status harta kekayaan yang ada pada BUMN yang berbentuk Persero maupun Perum, keduanya adalah merupakan harta kekayaan negara yang telah dipisahkan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU BUMN.

Berdasarkan PP tersebut harta kekayaan negara yang telah dipisahkan dengan mengacu pada doktrin mengenai badan hukum, sudah bukan merupakan aset negara atau milik negara lagi tetapi telah menjadi harta kekayaan BUMN baik itu yang berbentuk Perum apalagi BUMN yang berbentuk Persero maka sejak adanya akte notaris tentang pendirian persero, jelas-jelas merupakan badan hukum privat. Karena BUMN sebagai sebuah badan usaha yang berbadan hukum maka sebagai konsekwensi yuridisnya adalah dapat mempunyai hak dan kewajiban layaknya subyek hukum pribadi atau person. Oleh karena itu sudah tidak ada aset negara atau modal milik negara lagi tetapi yang ada adalah modal atau saham milik perseroan itu sebagai badan hukum.

Sehingga aset BUMN Perum dan Persero tidak termasuk dalam pengertian atau kategori ketentuan Pasal 50 khususnya huruf (a) dan (d) UU PBN . Oleh karena itu terhadap aset BUMN Persero tersebut karena tidak masuk dalam pengertian aset milik negara maka tentunya dapat dilakukan sita.

Pasal 50 UU PBN menyebutkan, “pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.

Karena bukan merupakan uang dan/atau barang milik negara (tidak memenuhi rumusan Pasal 50 huruf (a) dan (d) UU PBN, maka menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 Ayat (5) dan penjelasannya UUK dan PKPU, aset BUMN termasuk obyek dalam kepailitan artinya terhadap aset BUMN dapat diajukan untuk dimohonkan pailit. Hanya memang ada ketentuan yang berbeda terkait dengan siapa pihak yang dapat mengajukan pailit ke Pengadilan Niaga antara BUMN yang berbentuk Perum dengan yang berbentuk Persero. Karena menurut UUK dan PKPU, terkait dengan kepailitan BUMN Perum yang harus mengajukan adalah Menteri Keuangan sebagaimana penjelasan Pasal 2 Ayat (5), lain halnya dengan BUMN Persero maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU menyebutkan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Mengenai syarat pengajuan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Ayat (5), dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan pulik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Khusus mengenai kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara maka dapat dirujuk penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU seperti berikut:

”Yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik” adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada dibawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan badan pengawas pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

Dari penjelasan Pasal 2 Ayat (5) tersebut maka dapat dimaknai bahwa bila BUMN itu modal seluruhnya berasal dari negara dan tidak terbagi atas saham berarti bukan BUMN Persero. Karena apabila Persero maka terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 160 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU PT yang baru disebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan modalnya terbagi atas saham (ayat 2). Dari penjelasan Pasal 2 Ayat (5) tersebut maka dapat dimaknai bahwa bila BUMN itu modal seluruhnya berasal dari negara dan tidak terbagi atas saham berarti bukan BUMN Persero. Karena apabila Persero maka terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 160 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU PT yang baru disebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan modalnya terbagi atas saham (ayat 2).

Karena bukan Persero berarti Perum karena menurut UU BUMN, bentuk BUMN hanya ada dua yaitu Perum dan Persero. Sehingga untuk BUMN Persero berlaku ketentuan Pasal 2 Ayat (1) artinya untuk dapat mempailitkan BUMN Persero bukan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan tersebut, dan apabila BUMN dalam bentuk Perum maka yang berwenang untuk mengajukan permohonan kepailitan adalah Menteri Keuangan. Ini artinya terhadap BUMN pun dapat dimohonkan untuk dipailitkan bukan kebal pailit, hanya pihak yang mengajukan permohonan kepailitan saja yang berbeda, bila Perum oleh Menteri Keuangan sebagai pihak yang mewakili pemerintah pada Perum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 yang merujuk pada penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU. Untuk Persero diajukan oleh debitur itu sendiri, kreditur atau para krediturnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU.

Tentang Penulis:
Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukkadir@yahoo.co.id dan rahayuhartini@yahoo.co.id

Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum (Bagian IV)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan Pidato Pengukuhan Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum sebagai Guru Besar Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 17 Desember 2011. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung bersambung. Bagian I, edisi Senin 19 Desember 2011. Bagian II, edisi 26 Desember 2011. Bagian III, edisi 2 Januari 2012. Bagian IV, edisi 9 Januari 2012. Bagian V, edisi 16 Januari 2012. Bagian VI, edisi 23 Januari 2012. Bagian VII, edisi 30 Januari 2012. Bagian VIII, edisi 6 Februari 2012.

Status Hukum Kekayaan BUMN Persero

Apabila kita merujuk pada ketentuan tentang konsep badan hukum maka kekayaan BUMN itu “bukan merupakan aset negara” karena kekayaan negara tersebut pada prinsipnya telah dipisahkan dari harta kekayaan negara menjadi harta perusahaan dalam hal ini adalah BUMN sejak saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang adanya pemisahan kekayaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (6) UU BUMN. Sejak saat itulah berlaku adanya Transformasi hukum status hukum dari uang negara menjadi uang privat .

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (3), dan (5) serta Pasal 1 angka 10 UU BUMN tersebut jelaslah, bahwa batas hukum kekayaan negara sebagai badan hukum publik adalah pada adanya atau terjadinya pemisahan kekayaan negara untuk kemudian menjadi modal penyertaan dalam berdirinya BUMN baik yang berbentuk Perum ataupun yang berbentuk Persero yaitu dengan adanya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang adanya pemisahan kekayaan negara ke dalam modal BUMN dalam bentuk penyertaan langsung .

Sejak saat itulah terjadi perubahan kepemilikan atas kekayaan negara dari yang semula kapasitasnya sebagai badan hukum publik yang mengelola uang publik yang mengacu pada adanya ketentuan-ketentuan untuk berlakunya ketentuan hukum publik menjadi badan hukum privat yang harus mengelola uang privat dengan mendasarkan kepada aturan atau ketentuan mengenai badan hukum privat dalam hal ini adalah UU PT Tahun 1995 sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU BUMN beserta penjelasannya. Mengingat Persero pada dasarnya merupakan Perseroan Terbatas, semua ketentuan UU No 1 Tahun 1995 tentang PT, sekarang telah diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya berlaku juga bagi Persero.

Dengan merujuk teori Arifin P. Soeria Atmadja tentang Transformasi Uang Publik ke dalam Uang Privat, maka adanya batas/ pembedaan yang tegas dalam konsep yang kemudian diterapkan dalam bentuk produk peraturan perundangan yang pada akhirnya akan dijadikan dasar rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, menurut saya akan menjadi lebih baik karena tidak akan muncul adanya kerancauan dalam penerapan hukumnya. Sehingga tidak akan menimbulkan ditariknya permasalahan di ranah hukum privat dengan penyelesaiannya menggunakan aturan pada ranah hukum publik. Jadi pada prinsipnya hal ini dikembalikan pada ranah hukum masing-masing, masalah pada ranah hukum privat dengan konsep dan kerangka aturan hukum privat, sedangkan masalah pada ranah hukum publik dengan menggunakan kerangka konsep dan aturan pada hukum publik atau istilahnya kembali pada khitah masing-masing.

Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT tahun 2007 . Satu hal yang mesti diperhatikan dalam pendirian BUMN yaitu mengenai maksud dan tujuannya, karena antara Persero dan Perum itu berbeda sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 12 UU BUMN untuk Persero dan Pasal 36 untuk Perum.

Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai Persero yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait. Paling tidak inilah yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang ketika negara memisahkan harta kekayaannya untuk kemudian didirikan BUMN Persero dengan tujuan utama untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mampu menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi agar punya daya saing yang kuat di pasar.

Lain halnya dengan Perum, maksud dan tujuan pendiriannya lebih kepada untuk pelayanan publik (public service) bukan untuk mencari keuntungan sebagaimana halnya Persero, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU BUMN. BUMN yang berbentuk Perum juga merupakan badan hukum. PERUM memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang pendiriannya.

Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan direksi (sebagai pengurus), komisaris (sebagai pengawas), dan pemegang saham (sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai badan hukum terpisah dari kekayaan pengurus yayasan dan anggota yayasan, serta pendiri yayasan. Selanjutnya kekayaan koperasi sebagai badan hukum terpisah dari kekayaan pengurus dan anggota koperasi .

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai Badan Hukum bukanlah kekayaan negara atau bukanlah merupakan aset negara.

Sementara pihak ada yang mengartikan kakayaan negara yang dipisahkan dari sistem APBN tetap milik negara, bukan milik BUMN sebagai badan hukum. Pendapat ini keliru, sebagai contoh, andaikata kita memasukkan tanah Hak Milik sendiri sebagai modal PT, Hak Milik tadi berubah menjadi HGB atau HGU atas nama PT, bukan atas nama kita lagi. Kekayaan kita hanya saham sebagai bukti modal yang kita setor dan sebagai pemilik perusahaan.

Kerancauan terjadi dalam penjelasan dalam UU KN yang menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Demikian juga dalam Pasal 2 huruf (g), yang menyatakan ”kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”. Kesalahan terjadi lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan negara/daerah yang pengurusan piutang diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian peraturan ini “tidak memisahkan antara kekayaan BUMN Persero dan kekayaan negara sebagai pemegang saham”.

Tampaknya pemerintah menyadari kekeliruan pemikiran tersebut di atas ketika menghadapi kredit bermasalah (non-performing loan/ NPL) Bank PT. BRI (Persero) Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.Kemudian pemerintah merencanakan penghapusan Pasal 19 dan Pasal 20 PP No. 14 tahun 2005 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan :

”Selanjutnya pengurusan piutang perusahaan negara/daerah dilakukan berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi disebutkan bahwa aturan yang mengatur bank-bank BUMN adalah UU Perseroan dan UU BUMN”.

Mengenai adanya usulan perubahan PP No. 14 Tahun 2005 tersebut menjadi perdebatan di dalam Komisi XI karena dianggap membatalkan Pasal 2 huruf (g) UU KN. Ada usul anggota DPR, untuk perubahan PP No. 14 Tahun 2005 ini perlu meminta Fatwa Mahkamah Agung RI. Namun ada pula yang berpendapat, pemerintah harus membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) untuk membatalkan Pasal 2 huruf (g) UU KN.

Menteri Keuangan melalui surat Nomor 5324/MK/01/2006 tanggal 26 Juli 2006 meminta Fatwa Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam fatwanya menyatakan bahwa “tagihan bank BUMN bukan tagihan negara karena Bank BUMN Persero tunduk pada UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”. Dengan demikian dapat diartikan Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN Persero. Selanjutnya tentu keuangan BUMN Persero bukan keuangan negara.

Saya berpendapat, mestinya tidak perlu sampai meminta Fatwa kepada Mahkamah Agung mengenai hal ini, karena sudah jelas di dalam UU BUMN mengatur bahwa BUMN Persero merupakan Perseroan Terbatas maka berlaku dan tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang telah diubah dengan UU No. 40 tahun 2007 yang diatur dalam Pasal 160. Tentunya sebagai BUMN Persero, maka kekayaan atau aset yang ada adalah merupakan kekayaan atau aset BUMN Persero sebagai badan hukum privat/ Pereroan Terbatas.

Meskipun demikian fatwa MA tersebut adalah merupakan sesuatu hal yang baik karena isinya menguatkan adanya kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN Persero. Jadi Fatwa Mahkamah Agung ini menegaskan lagi keberadaan UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas dan mengesampingkan ketentuan Pasal 2 huruf (g) tentang UU KN. Ini memang terkesan rancu, karena keberadaan UU dikuatkan atau ditegaskan oleh sebuah Fatwa MA. Padahal keberadaan Fatwa itu secara teori adalah tidak mengikat secara hukum artinya boleh diikuti, boleh juga tidak diikuti karena tidak akan ada sanksi hukum ketika dilanggar.

Dalam perjalanan waktunya Fatwa MA tentang ”Piutang BUMN Bukan Merupakan Piutang Negara” ini juga tidak secara konsisten diikuti oleh MA paling tidak ketika dalam memutuskan kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007.

Lahirnya Fatwa MA Nomor:WKMA/Yud/20/VIII/2006, Tanggal 16 Agustus 2006 tersebut terkait dengan adanya kasus kredit macet pada segenap bank-bank BUMN antara lain pada Bank Mandiri, yang dikhawatirkan akan berdampak pada adanya indikasi korupsi apabila merujuk pada ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU TPK) yang mana Undang-undang tersebut juga mendasarkan pada UU KN khususnya pada Pasal 2 hururf (g) dan Pasal 2 huruf (i). Karena menurut kedua UU tersebut, bahwa kerugian yang ditimbulkan terhadap BUMN itu merupakan kerugian negara. Karena dalam Pasal 2 huruf (g) bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah merupakan kekayaan negara, oleh karena itu kekayaan yang ada pada BUMN Persero itu menurut konsep UU Keuangan Negara adalah merupakan kekayaan negara sehingga apabila BUMN mengalami kerugian maka negara lah yang harus menanggung kerugian, sehingga negara perlu menalangi kerugian yang terjadi.

Fakta yang terjadi terhadap munculnya fatwa MA tersebut adalah kekhawatiran dampaknya terhadap penanganan korupsi. Kekhawatiran demikian menimbulkan pemahaman aset yang dipisahkan dan pemberantasan korupsi merupakan tindakan yang tunduk pada satu sistem hukum. Dengan demikian, jelas tidak memberikan kriteria yang efektif guna membedakan kedudukan badan hukum publik dan badan hukum privat. Kekhawatiran tersebut jelas merefleksikan paham tiadanya imunitas negara sebagai badan hukum privat dan badan hukum publik.

Berdasarkan adanya kekhawatiran mengenai hal tersebut maka dalam kasus macetnya kredit yang ada pada Bank-bank BUMN ketika itu, kemudian Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 26 Juli 2006 meminta fatwa kepada Mahkamah Agung.

Sebenarnya kekhawatiran sementara pihak terhadap Fatwa MA akan berdampak pada penanganan perkara korupsi cenderung dilatarbelakangi pemahaman hukum yang tidak tepat mengenai status hukum keuangan/kekayaan negara. Oleh sebab itu, kecenderungan perluasan objek pemeriksaan pengelolaan keuangan yang diindikasikan sebagai korupsi ke sektor privat, khususnya perusahan negara, tidak memiliki kadar kualitas teori hukum yang memadai.

Apabila perluasan pemeriksaan tersebut dilakukan ke sektor privat, khususnya di lingkungan perusahaan negara, fakta yang terjadi adalah ”negara memonopoli kewenangannya, baik sebagai badan hukum publik sekaligus badan hukum privat”. Hal ini berarti negara adalah pihak dan hakim sekaligus dalam menghadapi penyimpangan keuangan dalam perusahaan negara. Akibatnya justru tidak menguntungkan negara, yaitu pertama menunjukkan tidak adanya prioritas negara dalam mengkonstruksikan pemberantasan korupsi. Kedua, tidak ada strategi negara yang komprehensif dalam mewujudkan kebijakan anti-korupsi. Ketiga, aparat hukum negara tidak memahami masalah mendasar dalam hal terjadinya penyimpangan keuangan disebabkan dasar utamanya adalah kewenangan dan kekuasaan untuk memperluas identifikasi korupsi .

Oleh sebab itu, Fatwa MA yang menyatakan penyertaan modal negara dalam perusahaan negara tidak dikatagorikan sebagai keuangan negara merupakan kebijakan hukum yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk kepentingan jangka pendek, Fatwa MA merupakan alternatif taktis untuk membangun kepercayaan publik dan kepastian hukum di kalangan sektor privat. Di sisi lain, untuk jangka panjang,Fatwa MA strategis dalam merumuskan kebijakan anti-korupsi yang digagas negara agar konsentrasi dan fokus pada tindakan aparatur penyelenggara negara. Di samping itu, Fatwa MA akan mendorong negara untuk menentukan kriteria yang objektif dalam menentukan aspek kerugian keuangan negara secara rasional oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara.

Dalam kontekstualisasi seperti itu, tidak diragukan lagi rasionalitas dalam pengaturan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dalam praktiknya akan menguntungkan semua pihak, khususnya pihak yang terkait dalam sektor privat sebagai domain yang berbeda dengan sektor publik. Hal ini terjadi karena MA telah menentukan batas-batas yuridis dalam menentukan kerugian keuangan negara sebagai kerugian negara dan kerugian keuangan sektor privat sebagai kerugian sektor privat, sehingga negara tidak perlu menanggung risiko apapun dalam hal terjadinya masalah hukum dalam sektor privat.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan luasnya cakupan obyek kekayaan negara menurut UU KN adalah menurut kabarnya juga disebabkan oleh pembuatan UU Keuangan Negara yang konseptornya mendasarkan pada sistem atau standar akuntansi akrual (acrual basis) bukan melandaskan pada “konsep hukum” tentang keuangan negara. Apalagi UU KN ini belum pernah ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, tetapi tetap berlaku karena berdasarkan ketentuan dalam hasil amandemen UUD 1945 Pasal 20 Ayat (5) yang pada intinya setelah satu bulan mendapat persetujuan DPR secara otomatis UU akan berlaku. Jadi meski tidak ditanda tangani Presiden berlaku sebagai dokumen resmi negara. Ini artinya secara hukum administratif kenegaraan tidak ada yang bertanggung jawab atas berlakunya UU KN karena Presiden tidak pernah menanda tangani UU tersebut.

Mengenai sebuah Undang-undang tanpa pengesahan atau memperoleh tanda tangan Presiden, memang ada persoalan yuridis yang muncul ketika sebuah Undang-undang tersebut sebelum diundangkan tidak mendapat pengesahan Presiden. Secara hukum, Presiden berhak untuk tidak menandatangani atau tidak mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama antara DPR dengan Pemerintah; dan RUU itu sah secara hukum sebagai UU. Namun, tidak adanya pengesahan Presiden menyisakan banyak masalah dan pertanyaan. Mengenai hal ini sempat timbul pro-kontra.

Tentang Penulis:
Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukkadir@yahoo.co.id dan rahayuhartini@yahoo.co.id

Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum (Bagian III)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan Pidato Pengukuhan Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum sebagai Guru Besar Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 17 Desember 2011. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung bersambung. Bagian I, edisi Senin 19 Desember 2011. Bagian II, edisi 26 Desember 2011. Bagian III, edisi 2 Januari 2012. Bagian IV, edisi 9 Januari 2012. Bagian V, edisi 16 Januari 2012. Bagian VI, edisi 23 Januari 2012. Bagian VII, edisi 30 Januari 2012. Bagian VIII, edisi 6 Februari 2012.

Paradigma Keuangan Negara

Selama ini terdapat pemahaman yang kurang tepat terhadap keuangan negara yang mengandung potensi mengurangi konsepsi berpikir atas manfaat dan hakikat keuangan negara. Perubahan ketentuan dalam UUD 1945 dan peranan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara tidak memberikan kepekaan pada realitas tuntutan kemandirian badan hukum dan otonomi daerah sebagai suatu bentuk hasrat politik (political will).

Ruang lingkup keuangan negara ini diafirmasi secara normatif dalam UU KN, khususnya dalam Pasal 2. Ruang lingkup keuangan negara ini bersifat interpretasi ekstensif , tetapi justru merupakan ketentuan yang bersifat ekstensif, yang dalam tataran rasional yuridis menjadi tidak logis dan mengandung paradoks didalamnya. Pada hakikatnya justru menunjukkan batas hukum keuangan negara yang menjadi tanpa batas dan mengesampingkan pembedaan antara hukum keuangan negara (publik), baik yang diatur oleh negara maupun daerah, serta hukum keuangan privat.

Bahkan perumusan secara lengkap tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 UU KN cenderung menimbulkan kerugian keuangan negara dan membangkrutkan negara. Khususnya Pasal 2 huruf (i) UU KN, yang menyatakan salah satu arti keuangan negara adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dengan rumusan ketentuan tersebut, negara akan turut bertanggung jawab terhadap kekayaan pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintah. Pasal 2 huruf (i) ini tidak membedakan dengan secara tegas uang publik dan uang privat sehingga akan menyebabkan keuangan/kekayaan pemerintah tdak berbeda dengan keuangan/ kekayaan pihak lain.

Apabila pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintah dalam keadaan insolvensi dan dinyatakan pailit, negara harus turut bertanggung jawab atas utang swasta. Hal ini disebabkan kekayaan pihak lain yang dimilikinya itu diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah. Situasi seperti ini pernah dihadapi pemerintah dalam kasus PT. Karaha Bodas (KBC), dimana Pertamina dituntut untuk membayar ganti rugi US$ 261 juta oleh KBC atas proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berdasarkan Energy Sales Contract (ESC) yang ditunda salah satu proyeknya oleh pemerintah karena akan berpotensi negara menanggung kerugian yang diderita oleh perusahaan tersebut, termasuk uang 95% milik pemerintah yang berada di negara Amerika Serikat .

Kritik tajam terhadap luasnya ruang lingkup keuangan negara telah disampaikan oleh pakar hukum. Saya sependapat dengan Arifin P. Soeria Atmadja sebagai ahli Hukum Keuangan Negara yang mengkitik ruang lingkup keuangan negara dalam Pasal 2 UU KN sebagai konsep hukum yang mencampuradukkan definisi keuangan negara, keuangan daerah, keuangan BUMN, keuangan BUMD, bahkan keuangan badan-badan lain yang memperoleh fasilitas dari pemerintah, dimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Untuk menunjukkan adanya batas yang tegas antara hukum keuangan negara (publik), dan hukum keuangan privat bisa dibuktikan apabila BUMN Persero itu dalam kepailitan, karena pada prinsipnya yang mengalami kepailitan itu adalah badan hukum perseroan bukan negara sebagai badan hukum publik.

Hak Menguasai Negara dalam Keuangan Publik

Sampai saat ini pengertian mengenai Keuangan Negara masih beragam. Dalam UUD 1945 yang asli sebelum ada perubahan adalah APBN saja, setelah ada perubahan/amandemen menjadi APBN dan lain sebagainya. Menurut saya seharusnya ada definisi yang tegas dan ada pembedaan istilah antara Keuangan Negara dengan Keuangan Publik.

Keuangan Negara itu berasal dari APBN saja. Sedangkan Keuangan Publik adalah APBN PLUS karena yang diatur adalah keuangan negara yang tidak hanya berasal dari dana APBN saja tetapi juga berasal dari aktivitas badan keperdataan. Maka untuk mempelajari hal yang terkait dengan keuangan publik ini lebih tepat menggunakan istilah HUKUM KEUANGAN PUBLIK , sementara untuk mempelajari Keuangan Negara lebih tepat dengan menggunakan istilah HUKUM KEUANGAN NEGARA.

Keuangan Negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara tersebut .

Keuangan Publik ialah pembiayaan atau segala sesuatu yang dinilai dengan uang sebagai bagian aktivitas negara, baik sebagai organisasi kekuasaan publik maupun badan keperdataan, dengan maksud memperoleh manfaat dan tujuan tertentu.

Arsitektur Keuangan Publik dapat digambarkan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel 1

Arsitektur Keuangan Publik

NNo.

Konsep

Dasar Hukum

1. Keuangan Negara 1. UU No. 17 Tahun 2003

2. UU No. 1 Tahun 2004

3. UU No. 15 Tahun 2004

2. Keuangan Daerah 1. UU No. 17 Tahun 2003

2. UU No. 1 Tahun 2003

3. UU No. 32 Tahun 2004

4. UU No. 33 Tahun 2004

5. UU No. 15 Tahun 2007

3. BUMN 1. KUH Perdata, AD/ART

2. UU No.1/1995 jo. UU No. 40/2007

3. UU No. 19 Tahun 2003

4. UU No. 10 Tahun 1998

4. BUMD 1. KUH Perdata, AD/ART

2. UU No.5 Tahun 1960

3. UU No. 40 tahun 2007

4. Uu NO. 32 Tahun 2004

5. UUNo. 34 Tahun 2004

Konsep Keuangan Negara Indonesia sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut menandakan negara memberikan proteksi berlebihan (overprotected) dan peraturan yang berlebihan (overregulated) dalam menata sektor keuangan publik, khususnya keuangan privat.

Apabila kita lihat kembali latar belakang mengenai perluasan pengertian keuangan negara yang dianut dalam UU KN, UU PPK, UU BUMN, UU PBN, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU PPTJKN), dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK 2006) telah mengaburkan konsep keuangan publik dan pemahaman negara menguasai hak.

Konsep menguasai

Kepunyaan publik negara dapat beralih statusnya menjadi kepunyaan privat ketika negara sebagai badan hukum publik melalui “Kontrak” yaitu terjadinya “transaksi”. Yakni dengan adanya akte notaris pendirian Persero, maka telah terjadi transaksi karena akte notaris untuk pendirian persero tersebut adalah berupa kontrak atau perjanjian pendirian persero yang pada prinsipnya adalah merupakan perbuatan perdata sehingga melekat karakteristik hukum privat. Maka sejak ada transaksi yaitu dengan adanya atau dibuatnya akte notaris pendirian Persero, pada hakekatnya ini sudah melakukan perjanjian, dan ini adalah merupakan perbuatan privat. Pada saat inilah terjadi transformasi hukum publik ke hukum privat. Sementara itu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemisahan kekayaan negara untuk kemudian dijadikan modal penyertaan dalam BUMN (Persero) adalah merupakan perbuatan administratif, yang masih berada dalam ranah atau wilayah hukum publik.

Adanya “transaksi” yang berupa “akte notaris” pendirian Persero tersebut yang menjadi titik tolak atau tonggak berubahnya kekayaan negara sebagai uang publik karena negara sebagai badan hukum publik, menjadi uang privat yaitu merupakan kekayaan BUMN sebagai badan hukum privat. Arifin P. Soeria Atmadja menyebut peristiwa ini dengan istilah “Transformasi Hukum Uang Publik Menjadi Uang Privat”,

Tentang Penulis:
Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukkadir@yahoo.co.id dan rahayuhartini@yahoo.co.id

Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum (Bagian II)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan Pidato Pengukuhan Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum sebagai Guru Besar Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 17 Desember 2011. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung bersambung. Bagian I, edisi Senin 19 Desember 2011. Bagian II, edisi 26 Desember 2011. Bagian III, edisi 2 Januari 2012. Bagian IV, edisi 9 Januari 2012. Bagian V, edisi 16 Januari 2012. Bagian VI, edisi 23 Januari 2012. Bagian VII, edisi 30 Januari 2012. Bagian VIII, edisi 6 Februari 2012.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU . ”Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality), who is unable to pay its debts as they are, or become due” , demikian menurut Henry Campbell.

Akibat kepailitan ialah debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Seluruh kekayaaan perusahaan selanjutnya diambil alih oleh kurator, hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya kepailitan adalah sita. Selanjutnya harta kekayaan yang disita tersebut akan dibagi kepada para kreditor sesuai dengan prosentase tagihannya. Penyitaan seluruh aset tersebut berpengaruh bagi perekonomian negara Indonesia. Oleh karena itu UUK dan PKPU memberikan syarat permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan .

Sebagai perusahaan milik negara, perusahaan Persero terus mengalami perkembangan. Akan tetapi sangat disayangkan sejak diundangkannya UU Keuangan Negara tahun 2003 ada masalah yang masih belum “clear” terkait dengan unsur kepemilikan negara terhadap aset atau kekayaan Persero khususnya bila terjadi kepailitan terhadap Persero, apabila hal ini dikaji berdasarkan hukum positif yang berlaku .

Kerancauan ini timbul ketika konsep kepemilikan negara terhadap kekayaan negara yang dipisahkan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU KN) ini tidak sejalan atau tidak harmonis dengan konsep kekayaan yang dipisahkan menurut UU BUMN . Kekayaan Negara yang telah dipisahkan dari sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) yang ditanamkan sebagai modal BUMN Persero merupakan kekayaan BUMN sebagai badan hukum , demikian UU BUMN mengatur. Sangat memprihatinkan memang, bagaimana bisa undang-undang Keuangan Negara dan Undang-undang BUMN yang lahir dalam satu paket pada tahun 2003 substansinya saling bertentangan . Dari sinilah sebenarnya permasalahan timbul karena adanya “grey area” pengaturan antara hukum publik dan hukum privat atas kekayaan negara yang telah dipisahkan dari sistem APBN yang menjadi penyertaan modal negara pada BUMN Persero .

Kekaburan pengertian (vegen norm) konsep keuangan negara dimulai oleh definisi keuangan negara dalam UU KN yang menyatakan: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Khususnya pada Pasal 2 huruf (g) yang menyatakan “keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi antara lain: kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 huruf (i) meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Adanya inkonsistensi mengenai konsep uang negara dalam UU Keuangan Negara tersebut akan berpengaruh pada banyak hal baik dalam konteks bidang hukum publik maupun bidang hukum privat.

Dalam konteks hukum publik dapat menimbulkan adanya kerugian Negara yang akan berujung pada timbulnya korupsi . Sementara dalam konteks bidang hukum privat konsep keuangan Negara tersebut berdampak pada tidak jelasnya status asset/kekayaan BUMN Persero yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap masalah permohonan kepailitan yang terjadi pada BUMN Persero. Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga . Sementara esensi dari kepailitan itu adalah sita umum.

Apabila alur pikir konsep Keuangan Negara dalam UU KN, Pasal 2 huruf (g) dan huruf (i) ini diikuti secara konsisten justru akan sangat berbahaya bagi Negara karena kerugian yang terjadi pada Perusahaan milik siapapun dan berbentuk apapun yang memperoleh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut adalah merupakan kerugian Negara sehingga Negara lah yang seharusnya menanggung semua kerugian tersebut. Dengan demikian justru Negara punya potensi kuat untuk dipailitkan/mudah bangkrut.

Ketidakjelasan konsep tentang uang negara atau uang publik serta adanya inkonsistensi dalam regulasi tersebut dalam praktik hukum mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum (uncertainty), multi tafsir, dan hingga saat ini masih debatable. Padahal di dalam menjalankan transaksi bisnis kepastian hukum itu sangatlah diperlukan demi menjaga keberlangsungan iklim usaha yang kondusif terlebih bagi investor. Inkonsistensi antara UU KN di satu sisi dengan UU BUMN di sisi lain serta regulasi lainnya yakni: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (selanjutnya disebut UU PT), Nundang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjunya disebut UUK dan PKPU), Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU PBN), Undang-undang No. 31 Tahun 1999 telah direvisi dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) pada akhirnya menimbulkan “kerancauan pemahaman” antara entitas hukum publik dengan entitas hukum privat, khususnya yang terkait dengan konsep “uang publik (negara)” dengan “uang privat (PT atau Persero)”. Demikian juga tentang kapan terjadinya transformasi hukum dari “uang publik menjadi uang privat”, atau sebaliknya terhadap kekayaan negara yang telah dipisahkan dari sistem APBN yang menjadi penyertaan modal BUMN Persero. “Debatable” masih terjadi dalam praktiknya oleh berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi maupun birokrat sehingga perlu solusi yang cerdas demi penegakan hukum serta untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Tentang Penulis:
Prof Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukkadir@yahoo.co.id dan rahayuhartini@yahoo.co.id



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,472,906 hits
September 2014
S S R K J S M
« Agu    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.