Posts Tagged 'Hak Pedagang Pasar Bulu'

Hak Pedagang Pasar Bulu

Oleh Juniarto Kuncoro

“Butuh kejujuran pegawai Dinas Pasar dan pengurus persatuan pedagang pasar terkait dengan jumlah kios dan pengundian lokasinya”

Rencana Pemkot Semarang mengembangkan Pasar Bulu Semarang menjadi pasar tradisional modern memunculkan harapan pada kalangan pedagang dan juga konsumen mengingat nantinya pasar itu menjadi lebih nyaman, bersih, tertata, dan lebih aman. Itu sebabnya pedagang setuju dengan rencana itu dan menyatakan dukungannya.

Hanya saja dukungan itu masih dibayangi kekhawatiran sekaligus keresahan, terutama pedagang yang kini memiliki hak pengelolaan kios dan menjadikan tempat itu sebagai tempat berjualan. Mereka membutuhkan jaminan perlindungan agar nantinya tidak terpinggirkan setelah pembangunan kembali pasar tersebut rampung.

Sehubungan dengan pembangunan kembali Pasar Bulu, Pemkot harus benar-benar memberi jaminan kepada pedagang terkait dengan kelangsungan usaha mereka, termasuk memberi jaminan bebas dari ’’gangguan’’ apa pun melalui berbagai nama ataupun atribut.

Bila sekarang ini ada sejumlah pedagang merasa khawatir dan resah, itu bukan tanpa alasan. Ketika rapat dengan Dinas Pasar beberapa waktu lalu, mereka mendapat informasi bahwa setelah pembangunan selesai tiap pedagang mendapat kios berukuran 1 x 1,5 meter. Sebuah tempat dengan luasan yang sangat tidak sebanding dengan luas kios yang selama ini mereka milikinya.

Luas kios baru tersebut pasti tidak cukup untuk menampung barang dagangan. Seyogianya Dinas Pasar mendesain kios dengan luas yang layak untuk berjualan. Menyangkut masalah kelayakan luas, Pemkot bisa merundingkannya dengan pedagang. Pada prinsipnya luas itu harus bisa mendukung usaha pedagang tapi juga tidak memberatkan terkait harga sewanya.

Secara sederhana, pembangunan kembali pasar itu harus manusiawi. Selain itu, pembuatan site plan perlu memperhatikan aspirasi pedagang karena mengangkut etika dan estetika. Kekhawatiran lain dari pedagang asli yang perlu dijawab Pemkot adalah menyangkut jumlah kios dan pengundian lokasinya. Dalam konteks ini, butuh kejujuran dari pegawai Dinas Pasar dan pengurus persatuan pedagang pasar itu.

Transparansi Pemkot

Jangan sampai ada pedagang fiktif yang tiba-tiba muncul dalam daftar sebagai pihak yang nantinya mendapat kios. Data mengenai jumlah dan nama pedagang harus diuji kebenarannya oleh Pemkot bersama para pedagang dan pihak independen. Selama ini, begitu pasar selesai direnovasi, muncul pedagang kagetan yang juga mendapat jatah kios.

Praktik itu merugikan karena mengurangi hak pedagang lama. Pedagang kagetan tersebut bisa titipan oknum instansi terkait, tapi bisa juga dari pedagang asli/ lama Pasar Bulu yang menitipkan nama famili atau teman untuk bisa mendapatkan kios. Pokoknya mereka dapat jatah kios dulu, masalah nanti dipakai sendiri atau dikerjasamakan di bawah tangan dengan orang lain, itu urusan nanti. Hal semacam ini perlu diwaspadai.

Mengenai jumlah definitif kios/ lapak, dan adanya sejumlah kios yang selama ini dibiarkan kosong atau mangkrak, Dinas Pasar harus bersikap tegas. Kalau tidak digunakan dalam waktu tertentu secara berturut-turut, mestinya Pemkot harus mencabut hak atas pengelolaan kios itu. Pembiaran kios kosong akan membuat pasar menjadi kumuh, disalahgunakan, dan merugikan pemda.

Pemkot harus tegas menghadapi ’’pemilik’’ kios yang tidak serius berjualan. Seyogianya Dinas Pasar menarik hak pengelolaan kios itu dan tidak memberinya kompensasi. Adapun nama pedagang yang mendapat kios pengganti (pascarenovasi) juga perlu diuji kebenarannya, untuk kemudian ditetapkan hak kelolanya melalui SK guna menjamin legalitasnya.

Bila sekarang muncul dugaan pembagian lapak sementara diperjualbelikan, Pemkot seyogianya cepat mengusut kebenarannya. Langkah cepat itu minimal guna mengantisipasi munculnya persoalan baru setelah pembangunan kembali pasar itu rampung.

Pedagang lama Pasar Bulu tidak ingin niat baik pemerintah memperbaiki pasar justru berbuntut kisruh karena ada ketidaktransparanan dalam seluruh tahapan prosesnya. (Sumber: Suara Merdeka, 10 Januari 2012).

Tentang penulis:
Juniarto Kuncoro, pedagang lama Pasar Bulu



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,456,605 hits
Agustus 2014
S S R K J S M
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.