Pilkada Dan Masifnya Politik Uang

Oleh M Edy Bisri Mustofa

M Edy Bisri MustofaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tanggamus, Lampung Barat dan Tulangbawang segera tiba. Para calon yang ingin memimpin tiga kabupaten lima tahun ke depan mulai unjuk gigi. Berbagai upaya untuk menarik simpati masyarakatpun dilakukan. Tentunya berbagai promosi diri yang dilakukan para calon sah-sah saja sepanjang kampanye dilakukan secara baik dan bertanggung jawab.

Momentum demokrasi dalam ajang peilihan Bupati dan Wakil bupati tak pelak, pihak yang paling berkepentingan adalah para kandidat dengan segenap tim suksesnya. Meski demikian, sebagai hajatan bersama, Pilkada menjadi kenduri bersama yang harus diselenggarakan, dibiayai, dinikmati, dan diperhatikan seksama secara bersama-sama pula. Memasuki masa menentukan, dari sebuah kemenangannya. Mengingat masyarakat saat ini sudah semakin cerdas, mereka bisa menilai para calon pemimpinnya. Salah satunya dari visi misi yang mereka tawarkan untuk membangun daerahnya. Karena itu, visi misi sangat penting karena menjadi pijakan bagi masyarakat untuk mengetahui komitmen dan kemampuan para calon untuk membuat daerah lebih beradab.

Namun dilain sisi, saat ini uang ternyata menjadi salah satu kekuatan penentu. Maka diperlukan sebuah kewaspadaan bersama. Uang akan berhamburan kemana-mana. Pragmatisme masyarakat akan semakin kuat. Kandidat mendidik kita untuk terus selalu berbicara soal benefit ekonomis. Kapan uang akan disebarkan? Kapan saja dan dalam acara apa saja. Sementara kepolisian hanya dapat meneruskan kasus Pemilukada yang dilaporkan oleh Panwaslukada sehingga peran Panwaslukada lah yang harus optimal. Apakah cukup? Saya kira tidak. Maka peran aktif tim sukses untuk mengawasi, menangkap, dan melaporkan pelaku politik uang menjadi penentu. Setiap kandidat harus punya tim khusus untuk memantau dan menangkap pelaku politik uang. Jika berhasil, Mahkamah Konstitusi belakangan sangat sering memutus kalah kandidat yang sudah dinyatakan menang karena terbukti melakukan politik uang selama masa kampanye.

Jika politik uang tidak bisa dibuktikan maka rakyatlah yang menjadi korban selama lima tahun. Karena calon harus berfikir mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan hingga milyaran rupiah. Dalam hal ini, ternyata akhir-akhir ini bukan hanya rakyat yang sengsara, namun juga kandidat yang menang jika nasibnya lagi kurung beruntung maka siap-siap masuk penjara. Karena jika mau jujur dana yang dikeluarkan kandidat tidak seimbang dengan gaji yang bakal diterima bila terpilih menjadi bupati. Tengoklah ahir-ahir ini, banyak kandidat yang akhirnya membongkar secara terbuka tentang kos yang dikeluarkan saat kampanye. Seperti bupati yang telah menghabiskan dana Rp. 4,5 miliar untuk memenangi pilkada. Padahal, gaji resmi yang diperoleh selama lima tahun hanya sekitar Rp. 2 miliar. Artinya, kalau mau jujur, dia harus merugi Rp. 2,5 miliar.

Karena Politik Uang

Mahalnya biaya demokrasi dapat menyulitkan calon kepala daerah terhindar dari politik uang (money politics). Sebab, dalam realitasnya tak ada pilkada tanpa politikl uang, seakan itu sudah menjadi budaya demokrasi bangsa ini. Bila UU pemilu akan diterapkan secara imperatif hampir dapat dipastikan akan banyak terjaring elit politik, mesin politik, dan masyarkat yang melanggar UU pemilu. Bagaimana tidak, kesadaran hak untuk memilih terkontaminasi dengan politik uang. Modus seperti itu terjadi dengan banyak ragam, bisa dalam bentuk uang, sembako, bantuan sosial, bantuan infrastruktur, dan lain-lain. Tapi yang paling gemar dilakukan oleh elite politik ialah pemberian dalam bentuk uang kontan dan sembako.

Hal itu jelas-jelas tidak saja terkualifikasi sebagai pelanggaran akan tetapi hal itu merupakan perbuatan pidana, yang dapat dijerat dengan UU pemilu. Baik si pemberi dan si penerima, kedua-duanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bila panwaslu dan penegak hukum benar-benar secara professional menjalankan fungsinya, hampir dapat dipastikan akhir dari setiap momentum pilkada akan membuat sesak penjara. Sebab tak ada pilkada yang terlewatkan dari indikasi politik uang, tinggal perkara besar kecilnya yang itu semua ditentukan dari modal sang calon yang ikut dalam kontestasi pilkada. Rupanya pilkada yang kita percayai sebagai instrument penting dalam mewujudkan demokrasi dapat menjadi faktor kriminogen pelanggaran pemilu, bilamana dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan cara-cara anti demokrasi. Tak jarang, mereka yang visioner, idealis, konseptual, dan memiliki nurani keberpihakan kepada rakyat habis tergilas dengan arus gelombang politik uang.

Maka tidak mengherankan mana kala kandidat yang visioner tersisih. Itu terjadi bukan karena kalah dalam pertarungan visi-misi, tapi karena kalah modal dalam pertarungan pilkada. Calon kepala daerah yang visioner mengejar simpatik masyarakat dengan program keberpihakan, visi-misi, dan naluri pengabdian. Sebaliknya, mereka yang hanya mengejar kekuasaan akan memanipulasi kesadaran masyarakat dengan “uang” dan masyarakat dimobilisasi bukan untuk mengikuti kata hatinya.

Masifnya praktik korupsi

Sungguh ironi wajah demokrasi bangsa ini bila praktik yang demikian terjadi. Pilkada yang dipercayai sebagai obat mujarab dalam memberikankedaulatan politik kepada rakyatnya, justru saat ini kalah dengan watak penguasa yang lalim dan manipulative. Puluhan kepala daerah yang terpilih dari produk pilkada, pada akhirnya kekuasaan mereka berakhir dipenjara. Tentu hal itu dikarenakan oleh praktik korupsi. Pada awalnya kepala daerah akan berjanji mensejahterakan rakyatnya, tapi setelah terpilih ia korupsi. Bila ada kepala daerah yang korupsi, justru hal itu menunjukkan bahwa ia yang sedang tidak sejahtera, jangan angkuh ingin mensejahterakan bila sudah berada disinggasana kekuasaan berwatak tamak dan korup.

Tak sulit untuk melihat kandidat koruptor dari produk pilkada yang berakhir dipenjara. Indicator permulaan bilamana awal mula seseorang dalam meraih kedudukan dan kekuasaannya, yaitu dengan modal yang besar dan melakukan ekspansi politik uang. Sebab, saat ini tak ada kekuasaan yang dapat diraih dengan hanyaberbekal kompetensi diri, ataupun setumpuk idealisme yang bervisi kepedulian social. Semua itu menjadi mustahil, karena factor kekuasaan harus melalui rumus “kepentingan+modal/uang=kekuasaan”.

Logika : “Jika-Maka”

Sehat tidaknya praktik demokrasi secara transparan dapat dilihat dari prosesi pilkada. Logika demokrasi menjadi lumpuh jika pilkada dilalui dengan politik uang. Bilamana meraih amanah kekuasaan dari rakyat sudah melalui cara-cara yang manipulative (politik uang), maka produk pilkada dari politik uang akan melahirkan kepala daerah yang korup. Sejatinya, bila pilkada dilalui dengan pertarungan idealisme keberpihakan, sungguh tidak mustahil demokrasi akan melahirkan kepala daerah yang benar-benar beradab. Jati diri pengabdian merupakan modal utama dalam membangun peradaban demokrasi, bukan sebaiknya mengabdi pada uang dan kekuasaan.

Jika demokrasi memiliki sosok pemimpin berkarakter dengan sungguh-sungguh mengabdi, maka peradaban demokrasi akan benar-benar berdaulat. Sosok pemimpin seperti itu akan selalu berada ditengah-tengah kebenaran rakyatnya. Ia berani melawan arus, bahwa kedaulatan rakyat lebih utama daripada kedaulatan partai atau tim suksesnya. Mari bersama mendorong proses demokrasi menjadi benar-benar berada pada poros kedaulatan rakyat. Rakyat menentukan, bukan yang lain apalagi atas dorongan factor politik uang.

Setidaknya rakyat akan memilah dan memilih Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati kedepan yang anti politik uang dan anti perilaku korupsi. Jika hal itu tidak kita lakukan, maka kepala daerah dari produk pilkada tiga kabupaten di Lampung kedepan akan senantiasa berakhir dipenjara. Sebab kemenangan pilkada dengan politik uang akan memberikan jalan mulus kepala daerah terpilih menuju penjara, apalagi kalau bukan korupsi alasannya. Sekali lagi, bahwa politik uang factor pemicu lahirnya perilaku korup. Mari kita hindari politik uang agar proses pilkada setia pada kata jujur, bersih, dan adil. Bahkan, logika demokrasi akan menjadi waras jika rakyat berdaulat, maka akan terlahir sosok pemimpin yang beradab.

Karena itu rakyat Tanggamus, Lampung Barat dan Tulangbawang pun dapat melawan watak manipulatif politik uang, dan kata menang hanya dimiliki kandidat yang jujur, berani, serta peduli dengan nasib rakyat dan lingkungan. Spekulasi politik para elite dan pengamat menjadi buyar karena kata menang hanya bersandarkan pada faktor koalisi partai, atau modal kampanye yang besar. Semua tergantung dari rakyat, apakah ia mau menggunakan hak kedaulatan yang dijamin konstitusi tanpa di pengaruhi oleh politik uang, jika tidak demikian, jangan berharap kita dapat melalui pilkada yang bersih dan jujur.

Di akhir tulisan ini, penulis mengajak rakyat masyarakat Tanggamus, Lampung Barat dan Tulangbawang mengawal proses pilkada yang memiliki kapasitas dan kualitas kedaulatan rakyat. Jangan mudah tertipu dengan calon pemimpin demagog, yaitu sosok calon pemimpin pandai menebar janji, setelah terpilih justru menebar duri penderitaan. Pilkada kedepan adalah kesempatan emas rakyat untuk menentukan pelayan terbaik. Semoga pilkada di Tanggamus, Lampung Barat dan Tulangbawang memiliki pemilih yang benar-benar berdaulat, anti politik uang dan hanya memilih pelayan rakyat yang terbaik. Ayo tolak politik uang…!!!!. (edibisrimustofa@yahoo.co.id)

Tentang penulis:
M Edy Bisri Mustofa, Tenaga SP-3 Dispora Lampung dan Mantan Ketua HMI Cabang Bandar Lampung

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,355,351 hits
Mei 2013
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: