APBN Indonesia 2013: Antara Ruh dan Jasad

Oleh Dimas Bagus

Ilmu ekonomi tak ubahnya dengan ilmu agama. Setidaknya itulah sebaiknya dasar dalam penyusunan setiap kebijakan Negara, termasuk kebijakan pengelolaan keuangan Negara yang per tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp 1.529,7 triliun Rupiah.

Pengelolaan keuangan Negara pada hakikatnya adalah sebuah intrumen guna mencapai kesejahteraan minimal bagi setiap warga Negara.

Kesejahteraan minimal ini seharusnyalah terus menjadi perhatian Negara, yakni

1. pemenuhan hak-hak dasar pendidikan hingga 12 tahun secara merata di seluruh Nusantara,

2. jaminan kesehatan dan biaya yang terjangkau kepada terutama warga Negara yang berpenghasilan rendah, serta

3. pemenuhan lapangan pekerjaan yang layak dan bermartabat kepada seluruh warga Negara.

Ketiga standard kesejahteraan itu akan tentunya menjadi kenyataan bila kebijakan anggaran difokuskan pada hak-hak asasi setiap manusia atau ber ‘ruh’, bukan sekadar anggaran rutinitas yang harus dialokasikan dan didistribukan.

Kritik Kebijakan APBN Indonesia

Ibarat perahu besar, APBN adalah bahan bakarnya dimana ianya mempengaruhi kecepatan dan kredibilitas menuju kemana perahu itu akan akhirnya berlabuh.

Bila demikian halnya, selanjutnya menyiratkan pesimisme dalam benak, sudahkah Indonesia memiliki tempat berlabuh akhir yang tegas dan dipersiapkan secara matang setelah 67 tahun merdeka?

Mungkin dari kita boleh mengatakan kita sudah punya yang dinamakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Namun demikian menyisakan kekhawatiran, sejauh mana effektivitas implementasiya ditengah komitmen dan arahan yang kurang dalam tataran implementasi dari penyelenggara Negara?

Kita semua tentunya sepakat bahwa kue yang lezat tak cukup hanya dinikmati baunya, namun lebih nikmat bila bisa dimakan, bukan?

Akhirnya, semua kita bertanya sudahkah Negara ini diurus dengan kapasitas dan komitmen yang kuat oleh seluruh penyelenggara Negara?

Setidaknya dua indikator sosial yang dapat dijadikan pegangan dalam mengukur komitmen dalam kaitannya dengan kebijakan pro-rakyat, yakni tingkat pengangguran dan angka kemiskinan Indonesia.

Bila menyimak dalam struktur APBN dan mengkomparasikan antara APBN-P 2012 dan APBN 2013, maka penyelenggara Negara berkomitmen terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan adalah hanya masing-masing 0,6 persen dan 1 persen.

Dengan demikian, bisakah kita mengatakan bahwa besaran APBN menunjang kesejahteraan Rakyat Indonesia secara menyeluruh?

Apakah sudah dapat dikategorikan APBN Indonesia sejauh ini memiliki �€œruh�€ atau jangan-jangan hanya berjalan tanpa arah?

Menyikapi besaran anggaran bukanlah hal yang penting dalam upaya kesejahteraan rakyat. Tidak ada jaminan bahwa anggaran yang besar memiliki efek yang proportional dan daya dorong yang signifikan.

Artinya, berbicara anggaran tak lain adalah efektivitas dan visi jangka panjang. Efektivitas anggaran dapat didefinisikan sejauh mana besaran anggaran dapat menunjang pencapaian visi jangka panjang secara terukur dan terencana.

Akhirnya visi jangka panjang menjadi titik kulminasi yang dapat dijabarkan secara bertahap serta jelas melalui kebijakan APBN dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, kebijakan APBN adalah kebijakan jangka pendek yang diorientasikan menuju pencapaian jangka panjang yang terukur dan jelas.

Akhirnya, penggunaan asumsi dasar ekonomi makro, yakni pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, suku bunga dan lain-lain merupakan asumsi yang dynamis namun berkelanjutan karena mengacu pada pencapaian akhir dari kebijakan itu sendiri.

Akan tetapi bila masih ada disconnect an tara kebijakan dan tujuan akhir dari kebijakan, maka dapatkan dikatan antara ruh dan jasad belumlah satu atau dengan kata lain ‘mati’ dalam arti tidak banyak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dalam arti yang sebenarnya.

Membandingkan Spirit APBN Indonesia dengan Malaysia

Menengok negeri Jiran mungkin sedikit bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan anggaran bisa bersepadu dengan semangat perbaikan dan kesejahteraan rakyat.

Mengambil contoh Malaysia sebagai model bukan dari pespektif subjektif, namun berdasar penelitian baru-baru ini oleh Rehman dan Askari (2010) mengenai Islamicity Index : How Islamic are Islamic countries?

Dimana dia mengukur 3 prinsip yakni (1) pencapaian dalam ekonomi yang berkeadilan, (2) penciptaan kesejahteraan dan lapangan kerja, (3) adopsi ekonomi dan keuangan islami.

Berdasarkan tiga prinsip di atas, Malaysia berada di posisi 33 dari 208 negara yang diobservasi. Dengan kata lain, Malaysia adalah Negara terislamic dengan peringkat ke-33, sedangkan Indoesia berada di posisi 104.

Melihat penelitian di atas, maka perlu kiranya Negara Indonesia mengambil pelajaran dari sisi positif dalam mentadbir Negara.

Seperti halnya di Indonesia pada era Suharto, Malaysia telah membina perekonomian melalui ‘The Malaysia Plan’ yang saat ini telah mencapai ‘The Tenth Malaysia Plan’.

Lebih daripada itu, sejak 2010, Malaysia meresmikan The Government Transformation Porgramme (GTP) dan Economic Transformation Programme (ETP).

Dibawah GTP, pemerintah Malaysia memberikan prioritas areas yang diwujudkan dalam The National Key Result Areas (NKRAs) dan Ministerial Key Result Areas (MKRAs).

Dengan demikian, untuk mencapai tarf Negara berpenghasilan tinggi pada 2020, Malaysia sejak 2010 melakukan program persiapan dan akselerasi dengan menitikberatkan pada 5 area utama sebagai indicator pencapaian, yakni

(1) memerangi korupsi, (2) peningkatan kualitas pendidikan, (3) peningkatan standard hidup keluarga berpenghasilan rendah, (4) peningka tan infrastruktur dasar pedesaan, serta (5) perbaikan transportasi umum.

Berdasar target pada 2020, maka pemerintah Malaysia sejak 2010 gentar dan fokus pada perbaikan infrastruktur dan pelayanan terhadap pemenuhan factor-faktor pendukung menuju target tersebut.

Sehingga perbedaan mendasar kebijakan APBN Indonesia dan Malaysia adalah, APBN Malaysia bergerak dengan ‘ruh’ yang jelas dan terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara massif serta langsung oleh rakyat.

Komitmen kepada kesejahteraan rakyat menjadi lebih riil karena telah terprogram serta berjalan secara kontinue hingga 2020. Inilah kiranya mengapa Malaysia dikatakan Negara yang ‘Islamic’ ke-33 walaupun dengan penduduk Islam hanya lebih kurang 65 persen.

Malaysia mampu menintegrasikan nilai-nilai universal Islam ke dalam kebijakan anggarannya menuju Masyarakat yang sejahtera. Atau dengan kata lain, integrasi ‘ruh’ dan ‘Jasad’ telah menjadi satu kesatuan dalam implementasi kebijakan anggaran.

‘Ruh’ dalam hal ini adalah spirit berdasar pada prinsip-prinsip universal agama yang menjadi dasar dalam setiap keputusan, sedangkan ‘Jasad’ adalah material/fisik yang tampak, semisal Dana APBN, kaitannya dalam implementasi kebijakan itu sendiri.

Akhirnya tampak jelas bahwa kebijakan apapun yang mengesampingkan ‘ruh’ hanya akan menyisakan kekurangan, baik dalam hal dampak maupun ketepatannya sebagai solusi.

Kesimpulan

Spirit APBN Indonesia harus mulai mengarah kepada bukan hanya pada besaran yang terus bertambah (jasad), namun sejauh mana kebijakan anggaran dapat secara kontinu dan konsisten mendukung pencapaian visi jangka panjang Negara.

Penguatan dan penajaman visi secara terukur dan terencana mutlak menjadi perhatian utama Negara bila tidak, maka berapapun anggaran tersedia hanyalah berupa ‘jasad’ tanpa ‘ruh’. (Sumber: detik.com, 13 Januari 2013)

Tentang penulis:
Dimas Bagus, Kandidat Doktor Ekonomi Islam Internasional Islamic University Malaysia (IIUM), Peneliti Institute of Economic and Political Studies for New Indonesia Development (INSTEAD). Email: dimas_economist@yahoo.com 

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,474,747 hits
Januari 2013
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: