Diskriminasi pada Pembentukan Serikat Buruh Keamanan

Oleh  Asri Wijayanti 

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan cuplikan makalah yang diipresentasikan dalam SEPAHAM Conference 2011 “Rethinking Rule of Law and Human Rights”, Surabaya, 20-22 September 2011.

 

Abstrak

Berserikat adalah hak yang bersifat universal, setiap orang termasuk buruh dengan tanpa diskriminasi. Aturan hak berserikat buruh harus dapat memperbaiki kondisi kerja dan mencapai keadilan sosial. Isu hukum makalah ini adalah diskriminasi membentuk serikat buruh untuk keamanan (SATPAM). Tujuan dari isu hukum adalah menemukan inkonsistensi hak membentuk Serikat Buruh bagi keamanan (SATPAM). Untuk mencapai tujuan itu, makalah ini menggunakan penedekatan normatif, pendekatan perundang-undangan. Hasil dari makalah ini adalah adanya inkonsistensi hak berserikat buruh secara vertikal horisontal. Sumber dari inkonsistensi adalah tidak memasukkan C. 87 dalam konsiderans UU 21/2000. Konsekuensi logis, hak membentuk serikat buruh tidak sepenuhnya mendasarkan C.87 jo C. 98.

Kata kunci : hak berserikat buruh, diskriminasi, SATPAM

Abstract

The Association is a universal right, everyone, including labour with non discrimination principle. The regulate of labour rights associations should be able to create improved working conditions in an attempt to create social justice. Legal issues in this paper is discrimination for the establishment of Trade Unions for scurity (SATPAM). The purpose of the legal issues are formulated to find inconsistencies settings for the right to form for scurity (SATPAM). In order to achieve the above goal, this paper is normative research approach, the statute approach. The results of this paper is the presence of inconsistencies in setting the association of labor rights in vertically and horizontally. The source of these inconsistencies are not maketh C.87 for consideration contained in Law 21/2000 considerans. Logical consequence, the right to form trade unions, not fully based on C. 87 jo. C. 98.

Key words: the association of labor rights, discrimination, SATPAM

Pendahuluan

Diskriminasi adalah suatu tindakan yang mengandung makna pembedaan. Prinsip non diskriminasi di dalam hukum Perburuhan, menekankan pada tidak adanya perbedaan antara buruh dan pengusaha dalam perlindungan hak berserikat. Prinsip non diskriminasi harus menjadi landasan bagi pengaturan hak berserikat buruh.

Hak berserikat adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, dimiliki oleh setiap orang termasuk buruh. Perlindungan hak berserikat tergantung pada pengaturan masing-masing negara, yang tercermin dalam peraturan perundang-undangannya. Konsep dasar kebutuhan akan adanya jaminan hak berserikat berasal dari adanya kecenderungan setiap orang untuk berkumpul atau membentuk suatu kelompok sebagai zoon politicon (Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, 2000makhluk sosial). Berserikat dalam bahasa Inggris disebut associated (bahasa Latin associate). Makna hak berserikat bagi buruh sangat penting. Buruh dapat membentuk Serikat Buruh sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingannya. Makna berkumpul untuk bersatunya buruh dalam Serikat Buruh diibaratkan Muchtar Pakpahan, sebagai: sapu lidi, kendaraan umum, burung gelatik, main catur, memancing ikan, solidaritas, berani mati. Sangat dibutuhkan peran intelektual sebagai aktor yang mendukung gerakan buruh dapat dilakukan oleh LSM Buruh (labour NGOs).

Pengaturan hak berserikat buruh harus memperhatikan tiga kepentingan subyek hukumnya, yaitu buruh, pengusaha dan negara. Negara dapat melakukan pembatasan hak membentuk Serikat Buruh melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang bersifat melindungi dan tidak mengurangi atau menghilangkan hak berserikat. Sayangnya pembatasan melalui aturan hukum nasional mengandung konflik hukum dengan pengaturan secara universal, misalnya adanya pembatasan bagi SATPAM untuk menjadi anggota serikat buruh. Pembatasan itu merupakan suatu bentuk pelanggaran jaminan hak berserikat buruh.

Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi menekankan pada tidak adanya perbedaan antara buruh dan pengusaha dalam perlindungan hak berserikat. Prinsip dasar non diskriminasi secara universal dapat ditelusuri dari The universal Declaration of Human Rights (Piagam PBB), C 87 dan International Covenant on Civil and Political Rights yaitu:

Piagam PBB, yaitu:

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or sosial origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty”. (Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya).

Workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish and, subject only to the rules of the organisation concerned, to join organisations of their own choosing without previous authorisation. Pekerja dan pengusaha tanpa perbedaan apapun, mempunyai hak untuk mendirikan dan tunduk hanya pada peraturan-peraturan dari organisasi yang bersangkutan, untuk bergabung pada organisasi-organisasi pilihan mereka sendiri tanpa izin (otorissai) lebih dulu.

Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdikasinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan . Belize merumuskan non diskriminasi secara luas yaitu: ras, jenis kelamin, agama, asal etnis, kebangsaan, warna kulit, asal sosial, asal pribumi, pendapat politik, cacat, usia, kehamilan, status perkawinan atau keluarga tanggung jawab orang itu, atau bertentangan dengan hukum apapun untuk saat ini yang berlaku yang berkaitan dengan kesetaraan upah dan kesempatan lain untuk pekerjaan yang sama.

Sayangnya UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, mengartikan prinsip non diskriminasi sebagai asas terbuka. Asas terbuka lebih tepat bermakna isi (substantive) dan prosedur. Pengertian diskriminasi adalah suatu tindakan yang mengandung makna pembedaan. Tindakan membedakan tidak diperbolehkan dalam rangka pembentukan Serikat Buruh dan pengembangan hak berserikat buruh. Tindakan pembedaan meliputi pembedaan berdasar agama, suku, ras, etnik, warna kulit, bahasa, kelompok (mayoritas-minoritas), golongan, status sosial, asal-usul kebangsaan, asal pribumi, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan/pandangan politik, cacat, usia, kehamilan, status perkawinan, hak milik, status kelahiran atau status lainnya yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak, dalam kesetaraan upah dan kesempatan lain untuk pekerjaan yang sama, mendirikan Serikat Buruh, menerima anggota, bergabung, tunduk pada konstitusi sendiri, dan/atau memperjuangkan kepentingan buruh. Prinsip non diskriminasi menjadi dasar dari prinsip hukum hak berserikat. Menjadi kewajiban negara untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terlaksananya hak berserikat.

Hak dasar secara universal dirumuskan di dalam Pasal 3 Piagam PBB yaitu everyone has the right to life, liberty and security of person. Dari ketentuan Pasal 3 Piagam PBB itu mengandung tiga unsur hak dasar yang tingkatnya berjenjang.The rights to life (= hak untuk hidup) merupakan hak yang tertinggi kedudukannya. Makna hakiki dari hak untuk hidup adalah “jiwa”. Pengertian jiwa merupakan hakikat dari nyawa. Nyawa seseorang tidak dapat diganti atau dipulihkan. Hal inilah yang mendasari hak untuk hidup menempati urutan pertama dari kacamata PBB. Semua hak akan dapat dihilangkan jaminan dan pelaksanaannya apabila bertentangan dengan hak untuk hidup.

Yang kedua adalah “liberty”, diartikan sebagai : freedom from restraint and the power to follow one’s own will to choose a course of conduct. Liberty, like freedom, has its inherent restraint to act without harm to others and within the accepted rules of conduct for the benefit of the general public. Liberty,adalah suatu kemerdekaan atau kebebasan dari pengekangan atau kekuasaan yang dijamin secara konstitusional. Diantara kemerdekaan yang dijamin secara universal adalah hak berserikat. Kebebasan dalam hak berserikat tidak bersifat mutlak. Dapat dibatasi apabila pembatasannya bersifat memberikan perlindungan. Pembatasan hak berserikat sebagai pengejahwantahan kebebasan hanya dapat dilakukan apabila batasan itu merupakan perwujudan dari perlindungan atas hak hidup seseorang.

Hak dasar yang ketiga, mempunyai kedudukan yang terendah adalah “security of person” (= keamanan pribadi). Makna keamanan pribadi dapat diinterpretasikan sesuatu yang menyangkut keamanan seseorang yang lebih mengarah kepada harta kekayaan bukan keamanan terhadap jiwa. Rasionalitas hak atas keamanan pribadi menempati urutan ketiga karena apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas keamanan pribadi (harta kekayaan hilang sebagian atau seluruhnya) masih dapat diadakan upaya pemulihan atau upaya untuk mendapatkannya kembali. Berbeda dengan hak atas hidup. Apabila nyawa seseorang telah hilang maka tidak ada upaya apapun untuk mendapatkannya kembali. Hak berserikat sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan perwujudan dari hak dasar kedua yaitu kebebasan.

Hak membentuk Serikat Buruh

Dasar pengaturan hak berserikat buruh terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Ketentuan ini mengalami penambahan pada Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, kebebasan berserikat adalah hak setiap orang. Berserikat dikonsepkan oleh UUD 1945 sebagai hak. Implementasi dari Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, sampai sejauh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (LN RI Tahun 2000 Nomor 131, TLN RI Nomor 3898, selanjutnya disingkat dengan UU 21/ 2000).

Hak membentuk serikat Buruh merupakan bagian dari hak berserikat. Pengaturan hak berserikat secara universal terdapat di dalam hak berserikat buruh secara universal, terdapat pada Piagam PBB, ICCPR, ICSECR, Konvensi ILO dan Rekomendasi ILO. Hak berserikat terbagi menjadi dua yaitu hak membentuk Serikat Buruh dan hak berunding. Hak berunding kolektif ini merupakan bagian dari tiga dimensi konsep yang meliputi hak berorganisasi (rights to organize), hak berunding (rights to bargain), serta hak mogok (rights to strike). Hak membentuk Serikat Buruh merupakan landasan bagi buruh untuk melakukan perundingan secara kolektif.

Dasar filsafati hak membentuk serikat buruh adalah keadilan sosial. Maknanya siapapun berhak untuk membentuk Serikat Buruh. Siapapun tidak dapat dipaksa untuk masuk menjadi anggota Serikat Buruh atau tiidak menjadi anggota Serikat Buruh. Membentuk Serikat Buruh sebagai “hak” artinya dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tergantung pada kemauan pribadi. Tidak dapat dipaksakan dan menjadi kewajiban pada setiap perusahaan untuk membentuk Serikat Buruh. Sebaliknya apabila suatu perusahaan hanya mempekerjakan 9 orang buruh, juga tidak dapat ditolak kemauan untuk mendirikan Serikat Buruh. Aturan yang bersifat membatasi hak berserikat diperbolehkan sepanjang bersifat memberikan perlindungan. Pembatasan yang bersifat melindungi diatur dalam Pasal 20 Piagam PBB, Pasal 21-22 ICCPR dan Pasal 8 ICSECR yaitu tidak ada paksaan untuk menjadi / tidak menjadi anggota suatu Serikat. Tidak boleh ada pembatasan, kecuali dilakukan berdasarkan hukum dan diperlukan dalam masyarakat untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum dan perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain. Pengaturan pembatasan hak berserikat secara universal dapat digambarkan dalam tabel berikut:

  • The Universal Declaration of Human Rights (Pasal 20): Hak berkumpul dan berserikat secara damai tidak ada paksaan untuk menjadi / tidak menjadi anggota suatu Serikat.
  • International Covenant on Civil and Political Rights (Pasal 21, 22): Hak berkumpul, hak berserikat, hak membentuk Serikat Buruh, hak bergabung. Tidak boleh ada pembatasan, kecuali dilakukan berdasarkan hukum dan diperlukan dalam masyarakat untuk: kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain.
  • International Covenant on Sosial, Economic and Cultural Rights (Pasal 8): Hak membentuk Serikat Buruh, hak bergabung (Serikat Buruh, Federasi, Konfederasi, Afiliasi), hak berfungsi secara bebas, hak tunduk pada aturan organisasi sendiri, hak mogok.

Aturan yang memberikan batasan pada hak berserikat yang berakibat menghilangkan hak berserikat itulah yang tidak boleh. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 dan Konvensi ILO No.98.

Selain itu Indonesia juga sudah menandatangani ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja). Deklarasi ini bertujuan untuk menjaga hubungan antara kemajuan sosial dan pertumbuhan ekonomi, jaminan dari prinsip-prinsip dasar dan hak-hak di tempat kerja. Deklarasi tahun 1998 ini menyatakan bahwa semua anggota termasuk yang belum meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, memiliki kewajiban yang timbul dari fakta keanggotaan dalam Organisasi untuk menghormati, mempromosikan dan mewujudkan, dengan itikad baik, prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar yang merupakan subjek dari Konvensi (disebut sebagai core convention/konvensi inti), yaitu:

1. kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak untuk berunding bersama ;

2. penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib ;

3. penghapusan secara efektif pekerja anak ; dan

4. penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan .

Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 ke dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom of Association ang Protection of the Right to Organise (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi) (LN RI Tahun 1998 Nomor 98).Ratifikasi Konvensi ILO No.98 ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (LN RI Tahun 1956 Nomor 42, TLN RI Nomor 1050). Ratifikasi ICSECR ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Sosial, economic and cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya) (LN RI Tahun 2005 Nomor 119 TLN RI Nomor 4557). Ratifikasi ICCPR ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) ( LN RI Tahun 2005 Nomor 119 TLN RI Nomor 4558. Adanya ratifikasi dan ikut sertanya Indonesia menjadi peserta yang menandatangai Core convention,adalah perwujudan dari Indonesia sebagai negara yang terikat dengan perjanjian multirateral. Konsekuensi logis dari Indonesia sebagai pihak dari perjanjian multilateral adalah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam semua Konvensi tersebut dalam perundang-undangan nasional. Negara berkewajiban melaksanakan isi konvensi ke dalam mekanisme perundang-undangan nasional.

Pengaturan hak membentuk Serikat Buruh berdasarkan UU 21/2000, adalah Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh dan dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh.

Ketentuan ini dilemahkan oleh aturan pelaksananya. Misalnya berdasarkan surat telegram Kapolri No. Pol STR/227/2001 tertanggal 31 Mei 2001 dan surat Kapolda Metro Jaya No. Pol : B/6741/VIII/1997 Datro tertanggal 5 Agustus 1997, secara jelas melarang anggota satpam berserikat karena mengganggap Satpam sama seperti polisi. Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian, sehingga SATPAM dapat menjadi anggota AMSI (Asosiasi Manager Security Indonesia).

Pertimbangan bahwa satpam tidak mempunyai hak untuk berserikat hanya dititik beratkan pada alasan keamanan Negara. Ada ketakutan pada Polri selaku petugas penjaga keamanan akan pemberian hak berserikat bagi satpam. Ketakutan akan keberpihakan satpam dalam membela kelompok pekerja/ buruh yang satu serikat dengannya. Pembatasan hak membentuk serikat buruh oleh SATPAM menyamakan kepentingan negara dengan kepentingan individual. Pembatasan itu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang telah digariskan dalam pasal 3 Piagam PBB, bahwa seseorang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi. Pembatasan hak membentuk serikat buruh merupakan pelaksanaan dari hak atas keamanan pribadi, karena lebih mengutamakan kepentingan pengusaha. Seharusnya penggunaan atas hak keamanan pribadi berada di bawah atau setelah penggunaan hak atar kemerdekaan. Hak membentuk serikat buruh bagi SATPAM merupakan bagian dari hak berserikat buruh yang merupakan salah satu bentuk penggunaan hak atas kemerdekaan.

Problema yuridis terjadi apabila kajian mendasarkan pada sisi formalitas hukum. Ketika mendasarkan pada ketentuan UU No 10 Tahun 2004, terdapat herarki peraturan-perundang-undangan yang harus ditaati. Konvensi ILO No. 87 diratifikasi dalam bentuk Keputusan Presiden. Kepres tidak disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, sebagai interpretasi dapat disejajarkan antara kedudukan Kepres dengan Peraturan Presiden. Perpres adalah produk hukum Presiden, sedangkan pengaturan hak berserikat terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2000. Kedudukan yang tidak sejajar, Kepres No 83 Tahun 1998 adalah di bawah UU No. 21 Tahun 2000. Karena pertimbangan itulah maka Konvensi ILO No. 87 tidak dapat menjadi dasar pertimbangan dalam Konsiderans UU No. 21 Tahun 2000.

Seharusnya dasar pemikiran secara legal formal tidak perlu terjadi. Bukankah Indonesia sudah terikat sebagai pihak dalam perjanjian multilateral sejak deklarasi core convention tahun 1998. Negara lain sebagai pihak dari deklarasi core convention akan tidak pernah mempertimbangkan apakah perjanjian yang telah dibuat oleh kepala negara akan diuji lagi oleh lembaga lain dalam negara tersebetut. Kepala negara Indonesia dalam hal ini Presiden berhak dan berwenang membuat suatu perjanjian dengan negara lain ( Pasal 11 UUD 1945).

Problema yuridis inilah yang menjadikan sulit untuk menentukan apabila terdapat ketentuan dari UU No. 21 Tahun 2000 yang bertentangan dengan Konvensi ILO No. 87. Misalnya batasan minimal untuk membentuk Serikat Buruh, Federasi Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Buruh.

Satuan Pengamanan

Satpam adalah singkatan dari Satuan Pengamanan. Satpam merupakan salah satu implementasi dari Civil Security di Indonesia, Civil Security yaitu penyelenggaraan pengamanan formal yang dilakukan oleh warga sipil. Satpam adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan keamanan fisik (physical security) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian. Oleh karena itu, lembaga satuan pengamanan secara resmi dibentuk pada 30 Desember 1980 melalui surat keputusan kepala kepolisian negara.

Ide dasar pemikiran Satpam bermula dari gagasan dari Awaloeddin Djamin, mengenai sistim Pengamanan. Pengamanan berasal dari kata dasar aman. Piagam PBB merumuskan sebagai security of person. Keamanan mengandung multi-interpretasi. Makna keamanan berdasar wilayah, meliputi keamanan pribadi, kelompok, negara, bangsa, dunia. Makna keamanan berkembang sesuai dengan takaran kepentingan, sehingga muncul industrial security/ private security adalah segala kegiatan dan usaha pengamanan yang dilakukan sendiri oleh instansi dan perusahaan yang bersangkutan. Industrial security, mencakupi pengamanan instalasi militer, pemerintahan, rumah sakit, kampus universitas, dan semua bentuk dan bidang usaha yang vital. Ketentuan mengenai perusahaan vital dalam praktiknya masih mendasarkan pada Keputusan Presiden No. 123 Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) di Perusahaan, Jawatan dan Badan-Badan Yang Vital yang dibuat tanggal 25 Juni 1963. Karena vitalnya, Polri wajib membantu pengamanannya terutama dari ancaman luar (external threat), sedangkan pengamanan intern sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi / usaha / kantor-kantor perwakilan asing yang bersangkutan. Ancaman pada saat ini tidak hanya berupa ancaman terhadap kedaulatan, namun juga terhadap kesejahteraan. Kedua sisi ancaman ini saling mempengaruhi, sehingga terancamnya kedaulatan negara akan mengancam pula kehidupan kesejahteraan, demikian pula sebaliknya. “Untuk itu, dalam menghadapi ancaman tersebut diperlukan integritas pembangunan kemampuan pertahanan melalui pemberdayaan unsur-unsur pertahanan militer serta unsur-unsur pertahanan non militer,” Keterpaduan antara pertahanan militer dan non militer dibangun untuk menangkal, mencegah, menindak dan meniadakan setiap ancaman. “Pertahanan militer yang merupakan pertahanan bersenjata dilaksanakan dengan mengoptimalkan kekuatan TNI sebagai komponen utama dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung,”

Satpam adalah petugas keamanan. Keamanan mempunyai makna ganda. Pertama keamanan negara yang berporos pada jiwa/nyawa. Kedua keamanan pribadi yang berporos pada harta kekayaan. Landasan yuridis pertahanan dan keamanan negara adalah Pasal 30 UUD 1945. Menjadi tugas TNI-POLRI untuk melakukan pertahanan negara dan menjaga keamanan negara. Pertahanan negara dilaksanakan melalui sistim pertahanan negara, yang dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Mekanismenya dilakukan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

Dari ketentuan itu dapat diketahui bahwa keamanan negara dengan (ancaman yang membahayakan keamanan negara) menjadi tugas TNI-POLRI. Apabila ada unsur lain hanyalah sebagai pendukung saja. Negara jangan lantas dikaburkan dengan adanya pertahanan nir-militer yang dipersepsikan menghadapi ancaman non militer yang menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, yang didukung unsur lain dari kekuatan bangsa. Indonesia mengembangkan pertahanan nir-militer atas dasar beberapa hal pokok. Pertama, Sishankamrata mengajak seluruh warga Negara sebagai bagian integral dari pertahanan Negara. Sumber daya nasional yang utama dan terpenting adalah sumber daya manusia. Kedua, Sumber daya manusia menjadi bagian terpenting dari pertahanan nir-militer karena perang modern sekarang ini melibatkan unsur perang otak, perang selisih keunggulan dan perang daya cipta dalam percaturan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan sejak akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an.

Kepentingan nasional (UU No. 3/2002 penjelasan pasal 12) adalah tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional.

Dasar hukum pengaturan SATPAM adalah Peraturan Kepala Polri No. Pol. 18 Tahun 2006; Ketentuan perizinan senjata api ini diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/244/II/1999 tertanggal 26 Februari 1999 tentang Ketentuan Perizinan Senjata Api Non-Organik ABRI untuk Bela Diri; Peraturan Kapolri No.Pol. 24 tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Manajemen Perusahaan/Instansi Pemerintahan; Peraturan Kapolri No.Pol. 18 tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan; Peraturan Kapolri No.Pol. 17 tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan; Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/1021/XII/2002 tentang Nomor Registrasi dan KTA Satpam; Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/1019/XII/2002 tentang Pakaian Seragam Satuan-Satuan Pengamanan; Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/302/III/1993 tentang Tanda Kualifikasi Pendidikan Anggota Satpam; Surat Keputusan Bersama Menaker No. KEP.275/Men/1989 dan Kapolri No.Pol. Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan.

Syarat keanggotaan SATPAM. Polri harus menentukan syarat-syarat untuk mendapatkan izin operasional, mengumumkan prosedur untuk mendapatkan izin, berapa biayanya dan siapa yang ditunjuk oleh KAPOLRI untuk menandatangani izin operasional tersebut. Karena Polri telah meneliti calon usaha jasa pengamanan, maka dalam konsiderans izin Departemen Perdagangan dan Departemen Tenaga Kerja, dicantumkan mengingat rekomendasi Polri No. ………., tanggal ……………………………., tentang bidang (bidang-bidang) usaha jasa pengamanan ……………….., Polri wajib mengawasi usaha jasa pengamanan tersebut agar tidak menyimpang dari izin yang diberikan. Hal ini sesuai dengan tugasnya, anggota Satpam berperan sebagai

• Unsur Pembantu Pimpinan institusi/proyek/badan usaha di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan kerja.

• Unsur Pembantu Kepolisian Negara di bidang penegakan hukum dan waspada keamanan (security minded) di lingkungan kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas itu, Satpam wajib mengikuti pelatihan.Jenjang pelatihan satpam ada 3 tingkat yaitu :

1. Dasar (Gada Pratama), merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota satpam. Lama pelatihan empat minggu dengan pola 232 jam pelajaran. Materi pelatihan a.l. Interpersonal Skill; Etika Profesi; Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Satpam, Kemampuan Kepolisian Terbatas; Bela Diri; Pengenalan Bahan Peledak; Barang Berharga dan Latihan Menembak; Pengetahuan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Penggunaan Tongkat Polri dan Borgol; Pengetahuan Baris Berbaris dan Penghormatan;

2. Penyelia (Gada Madya), merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota satpam yang telah memiliki kualifikasi Gada Pratama. Lama pelatihan dua minggu dengan pola 160 jam pelajaran dan

3. Manajer Keamanan (Gada Utama), merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat manajer, yaitu chief security officer atau manajer keamanan. Pola 100 jam pelajaran.

Selain lembaga pendidikan kepolisian negara seperti Sekolah Polisi Negara, hanya perusahaan yang sudah memiliki izin operasional dari Kepala Polri sebagai badan usaha jasa pendidikan dan latihan keamanan, boleh menyelenggarakan pelatihan satpam. Kepolisian Wilayah, Kepolisian Wilayah Kota Besar, Kepolisian Resor, Kepolisian Resor Kota hanya melakukan latihan penyegaran.

Untuk menunjang kegiatannya, seorang petugas Satpam terdiri dari pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Sesuai dengan sifat, lingkup tugas dan ancaman terhadap lingkungan kerjanya, seperti bank, objek vital, kantor bendahara, anggota Satpam dapat dilengkapi dengan senjata api berdasarkan izin kepemilikan senjata api yang diberikan oleh kepala kepolisian negara.

Jenis dan kaliber senjata yang dimaksud adalah

• Senjata api bahu, jenis senapan penabur dengan kaliber 12 GA

• Senjata api genggam, jenis pistol atau jenis revolver ; kaliber 0.32 inch; kaliber 0.25 inch; kaliber 0.22 inch

Izin kepemilikan senjata api pada suatu instansi/proyek/badan usah dibatasi pada 1/3 kekuatan satuan pengamanan yang bertugas, tidak lebih dari 15 pucuk senjata api serta maksimal 3 magazen/silinder untuk setiap pucuk senjata api.

SATPAM tidak sebagai anggota SPSI, tetapi dapat menjadi anggota AMSI. Berdasarkan surat telegram Kapolri No. Pol STR/227/2001 tertanggal 31 Mei 2001 dan surat Kapolda Metro Jaya No. Pol : B/6741/VIII/1997 Datro tertanggal 5 Agustus 1997, secara jelas melarang anggota satpam berserikat karena mengganggap Satpam sama seperti polisi. Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian, sehingga SATPAM dapat menjadi anggota AMSI (Asosiasi Manager Security Indonesia). Asosiasi Manager Security Indonesia (AMSI) yang dideklarasikan pada tanggal 9 Juli 2001 di Hotel Kartika Chandra Jakarta, oleh para Manager Security Perusahan terus memperjuangkan upaya-upayanya guna menciptakan profesi security menuju ke arah yang lebih profesional dan terus senantiasa berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya. Sesuai dengan telegram Kapolri nomor 30/III/2007 pada 14 Maret 2007, salah satu isi poin telegram tersebut menyatakan bahwa AMSI merupakan satu-satunya organisasi di bidang sekuriti yang dibina oleh Polri.

Ditingkat regional negara-negara ASEAN terdapat The Asian Professional Security Association (APSA) adalah asosiasi profesional terkemuka praktisi keamanan di kawasan Asia. Setelah pembentukan tubuh induk, APSA Internasional memiliki bab-bab di Thailand, India, Filipina, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Indonesia, Cina dan Hong Kong.

APSA, dengan anggota yang diambil dari 9 negara utama, adalah organisasi terbesar Asia bagi para profesional bertanggung jawab atas keamanan, termasuk manajer dan direktur keamanan. Selain itu, eksekutif perusahaan dan karyawan lainnya, serta, konsultan arsitek, pengacara dan aparat penegak hukum, menjadi terlibat dengan APSA untuk memahami perubahan konstan dalam masalah keamanan dan solusi.

Selanjutnya di Indonesia terdapat The APSA INDONESIA resmi didirikan di Jakarta pada Agustus 2002 oleh 15 anggota pendiri, Komite Eksekutif pertama. Bapak Toto Trihamtoro sebagai Presiden, Pak Bima J Dwinanda sebagai Wakil Presiden, Imman Harjadinata sebagai Wakil Presiden dan Heru Kustiardi sebagai Sekretaris. APSA INDONESIA telah berhasil menahan dua Konferensi Keamanan Internasional, Ia berada di tahun 2002 dan 2005. Konferensi ini telah tercatat sebagai Konferensi Keamanan Internasional pertama yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Saat ini APSA INDONESIA memiliki 25 anggota, APSA INDONESIA telah merintis untuk Industri Keamanan Indonesia untuk Industri Keamanan di Daerah tersebut.

Inkonsistensi vertikal dan horisontal

Apabila pengujian konsistensi aturan hukum didadasarkan pada herarki peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004, akan kesulitan. Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004 tidak memasukkan Keputusan presiden seperti dalam TAP MPR-RI No III/MPR-RI/2000. Apabila dilakukan analogi, Kepres dapat disejajarkan dengan Peraturan Presiden, karena keduanya merupakan produk hukum dari Presiden. Apabila Kepres disamakan dengan Perpres, maka keabsahan suatu aturan hukum, tidak dapat diuji dengan aturan hukum yang lebih rendah dari aturan yang diuji. UU 21/2000 tidak dapat diuji dengan Kepres 83/1998.

Kedudukan UU 21/2000 adalah lebih tinggi daripada Kepres 83/1998, apabila pengujian dilakukan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004. Konsekuensi logisnya, apabila terdapat rumusan aturan hukum dalam UU 21/2000 yang bertentangan dengan Kepres 83/1998 maka sulit untuk disebutkan bahwa rumusan UU 21/2000 adalah tidak sah. Berbeda halnya apabila keabsahan Kepres 83/1998 dipandang dari sudut bentuk dari perjanjian internasional. Bentuk Keputusan Presiden adalah yang tepat, mengingat pembuatannya sudah sesuai dengan konstitusi, sehingga substansinya mengikat sebagai sumber hukum.

Pengaturan yang menyangkut tentang pengesahan perjanjian internasional di Indonesia mendasarkan diri pada Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat tersebut menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional, yaitu pengesahan melalui Undang-Undang atau melalui Keputusan Presiden bergantung pada materi yang diaturnya. Landasan konstitusional mengenai perjanjian internasional adalah Pasal 11 UUD 1945, yaitu :

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 UUD 1945, pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan melalui Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Batasan materi terdapat dalam Pasal 10–11 Undang-Undang Republik Indonesia Nmor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, (LNRI Tahun 2000 No. 185 dan TLNRI No. 4012). Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang- undang apabila berkenaan dengan :

a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;

b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;

c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;

d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;

e. pembentukan kaidah hukum baru;

f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. (Pasal 10)

Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden. (Pasal 11). Apabila melihat materi dari Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebsan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi maka seharusnya pengesahannya melalui Undang-Undang karena materinya berkenaan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian pengesahan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi melalui Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 adalah inkonsistensi atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 UUD 1945 jo Pasal 10 UU 24/2000. Terhadap perjanjian internasional yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 24 Tahun 2000, tetap sah dan berlaku, karena UU No. 24 Tahun 2000 tidak berlaku surut (non retroaktif). Ratifikasi C. 87 dalam bentuk hukum Keputusan Presiden memberikan indikasi bahwa pemerintah masih belum sepenuhnya mendukung perkembangan Serikat Buruh dari single union menjadi plural union dan tidak dapat dijadikan Konsiderans dalam UU 21/2000.

Selain itu, rumusan batasan minimal jumlah untuk mendirikan Serikat Buruh diuji dengan C. 87 yang menjadi bagian dari Core Convention, berdasarkan Deklarasi ILO mengenai Prinsi-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di tempat kerja. ILO dalam konferensi perburuhan internasional bulan Juni 1998 telah menyetujui Deklarasi tersebut. Konsekuensi logisnya negara anggota (termasuk Indonesia) berkewajiban menghormati, mengharagai, memasyarakatkan dan mewujudkan dengan itikad baik, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Core Convention, tanpa memandang apakah mereka sudah meratifikasi ataukah belum.

Terdapat pergeseran konsep keamanan. Keamanan dapat dibedaka menjadi dua yaitu keamanan negara dan keamnan pribadi. Keamanan negara memang menjadi tugas dan tanggungjawab negara dalm hal ini dilakukan oleh TNI-Polri. Keamanan pribadi lebih menjadi tanggung jawab masyarakat. Kemanan negara boleh sebagai pertimbangan dalam pemberian perlindungan hukum, merupakan hal yang memang dapat dibenarkan apabila menjadai pembatasan dari keebasan berserikat. Keamanan pribadi tidak selayaknya apabila dijadikan dasar pembenar pembatasan hak berserikat.

Pertimbangan bahwa satpam tidak mempunyai hak untuk berserikat hanya dititik beratkan pada alasan keamanan Negara. Ada ketakutan pada Polri selaku petugas penjaga keamanan akan pemberian hak berserikat bagi satpam. Ketakutan akan keberpihakan satpam dalam membela kelompok pekerja/ buruh yang satu serikat dengannya. Pembatasan hak membentuk serikat buruh oleh SATPAM menyamakan kepentingan negara dengan kepentingan individual. Pembatasan itu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang telah digariskan dalam pasal 3 Piagam PBB, bahwa seseorang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi. Pembatasan hak membentuk serikat buruh merupakan pelaksanaan dari hak atas keamanan pribadi, karena lebih mengutamakan kepentingan pengusaha. Seharusnya penggunaan atas hak keamanan pribadi berada di bawah atau setelah penggunaan hak atar kemerdekaan. Hak membentuk serikat buruh bagi SATPAM merupakan bagian dari hak berserikat buruh yang merupakan salah satu bentuk penggunaan hak atas kemerdekaan.

Tidak perlu takut dengan menjamin hak berserikat bagi anggota SATPAM, contoh Muhamad Hakim, membuktikan dirinya bahwa anggota SATPAM mampu meningkatkan kemitraan dengan pengusaha melalui pelaksanaan hak berunding dalam wadah Labour Magement Council di Hero Supermarket.

Kesimpulan

Surat Kapolda Metro Jaya Nomor Pol : B/6741/VIII/1997 Datro tertanggal 5 Agustus 1997, perihal Keberadaan Satpam tidak sebagai anggota SPSI jo Surat telegram Kapolri Nomor Pol STR/227/2001 tertanggal 31Mei 2001, tentang anggota Satpam dilarang menjadi anggota Serikat Pekerja jo Pasal 4 UU No.28 tahun1997 adalah suatu bentuk pengaturan yang melanggar prinsip diskriminasi. Selain itu SATPAM hanya dapat menjadi anggota AMSI adalah suatu bentuk pengaturan yang melanggar prinsip diskriminasi. AMSI adalah bentuk serikat pengusaha bukan bentuk serikat buruh. Aturan itu merupakan pembatasan yang menghilangkan hak berserikat bagi SATPAM sebagai buruh yang bekerja pada pengusaha. Pembatasan yang mendasarkan bahwa SATPAM adalah bagian dari pengamanan swakarsa yang menjadi bagian dari sistim pertahanan non militer (Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. adalah suatu bentuk interpretasi yang salah terhadap sishankamrata (Pasal 30 UUD 1945). Interpretasi yang menyamakan tugas SATPAM sebagai penjaga keamanan pribadi menjadi penjaga keamanan negara yang seharusnya menjadi tugas dari TNI-POLRI. Pembatasan SATPAM untuk berserikat adalah inkonsistensi dengan Pasal 2, 3 Piagam PBB; jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 21-22 ICCPR; jo Pasal 8 ICSECR ; jo Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999jo Pasal 2 C. 87; jo Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945; jo Pasal 5 ayat 1 UU 21/2000.

Daftar Pustaka

Tentang penulis:

Dr Asri Wijayanti SH MH, dosen Kopertis Wilayah  VII Diperbantukan (DPK) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,  Email: asri1wj@yahoo.com

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,353,148 hits
Desember 2012
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: