Urgensi Perda Olahraga di Daerah

Oleh Agus Kristiyanto

“Pihak yang berkompeten dalam penyusunan perda olahraga tentu lebih memilih fokus pada pencermatan pasal krusial UU SKN”

Inisiatif dan usaha menyusun perda olahraga sebenarnya secara embrionik telah dan sedang dilakukan beberapa daerah di Indonesia, baik oleh pemprov maupun pemkab/ pemkot. Keinginan memiliki perda merupakan konsekuensi logis dari tuntutan pembangunan olahraga pascakelahiran UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

Setidak-tidaknya ada dua tantangan besar terkait dengan rencana penyusunan perda tersebut. Pertama; akomodasi tantangan makro pembangunan olahraga secara nasional, dan kedua; aspek substansial perda olahraga. Membidani kelahiran perda tersebut haruslah mengakomodasi tantangan makro keolahragaan nasional.

Ada beberapa tantangan makro pembangunan olahraga sekarang dan masa depan yang perlu disikapi oleh pusat maupun daerah. Tantangan itu meliputi tingginya tuntutan publik terhadap prestasi seiring dengan makin merosotnya prestasi secara nasional; menjadikan olahraga sebagai instrumen pembangunan yang harus mengarah pada hasil pembangunan yang lebih meluas; dan penguatan desentralisasi pembangunan olahraga.

Harus diakui cukup banyak prestasi ditorehkan oleh putra daerah di beberapa cabang atau nomor. Namun usaha perbaikan prestasi di masa depan harus makin terbangun atas kesadaran masyarakat yang makin kritis dan cerdas melihat ketidaksepadanan antara potensi keolahragaan yang tersedia dan capaian prestasi.

Secara substansial timbul pertanyaan besar terkait berbagai persoalan mengenai materi pengaturan yang harus tertuang dalam perda olahraga. Sekadar pembanding, UU SKN mengandung 20 materi pengaturan, yang lebih terjabarkan dalam tiga peraturan pemerintah, yakni PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga; PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; dan PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Ke-20 materi pengaturan itu tentunya merupakan entry point yang harus terakomodasi dalam substansi materi pengaturan perda.

Pihak yang berkompeten dalam penyusunan perda olahraga, tentu lebih memilih fokus pada pencermatan pasal-pasal krusial UU SKN. Beberapa pasal krusial yang memiliki relevansi tinggi dengan substansi yang diakomodasi dalam draf raperda olahraga pasti akan lebih menukik pada persoalan pengelolaan. Dengan demikian setidaknya ada empat pasal krusial yang nantinya perlu diolah atau digodok, yakni Pasal 33, Pasal 34 Ayat 1, Pasal 34 Ayat 2, dan Pasal 40.

Pasal 33 menjelaskan tentang kewenangan pemprov dalam pengelolaan keolahragaan. Pemprov melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan.

Pasal 34 Ayat 1 menjelaskan bahwa,’’ Pemerintah kabupaten/ kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan’’.

Langkah Konkret

Sementara Pasal 34 Ayat 2 berisi tentang,’’ Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau internasional’’. Pasal krusial terkait dengan kepengurusan olahraga prestasi di kabupaten/kota terutama diatur dalam Pasal 40 yang menegaskan bahwa,’’ Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri, dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik’’.

Satu hal yang wajib diupayakan sebagai substansi perda olahraga nantinya adalah terkait dengan regulasi daerah untuk membentuk Dinas Olahraga tingkat provinsi/ kota/ kabupaten yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Kewajiban lain adalah mewujudkan provinsi/ kabupaten/ kota yang dapat melampaui batas Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan (SPM Olahraga).

Standar itu telah ditegaskan sebagaimana Pasal 84 dan 85 PP Nomor 16 Tahun 2007, yang intinya meliputi indikator ketercukupan ruang publik untuk olahraga, tempat fasilitas khusus olahraga, tenaga keolahragaan, partisipasi masyarakat dalam berolahraga, dan kualitas kebugaran jasmani masyarakat.

Regulasi tersebut tidak bisa bersifat tunggal karena pengelolaan keolahragaan mengacu pada pencermatan UU lain yang punya keterkaitan dengan keolahragaan. Produk hukum itu terutama UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

Banyak riset menunjukkan bahwa ukuran sport development index (SDI) untuk indikator-indikator SPM Olahraga akan menjadi fondasi kuat dalam menopang keunggulan pilar olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi secara simultan. Selanjutnya, semua bergantung pada sinkronisasi eksekutif pemprov/ pemkot/ pemkab dan mekanisme hak inisiatif DPRD untuk secara sungguh-sungguh melangkah kongkret membidani kelahiran perda olahraga. (Sumber: Suara Merdeka, 8 September 2012).

Tentang penulis:
Dr Agus Kristiyanto MPd, dosen Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan FKIP, Kaprodi Magister Ilmu Keolahragaan Pascasarjana UNS Surakarta, Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Raperda Olahraga DPRD Kota Surakarta

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,434,260 hits
September 2012
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: