Akuntabilitas Amil Zakat

Oleh Ahmad Rofiq

Kita perlu mensyukuri pengundangan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan pada 25 November 2011, sebagai pengganti UU Nomor 38 Tahun 1999. Kelahiran regulasi itu sudah lama ditunggu namun kita perlu mencermati dan mengantisipasi beberapa hal, lebih-lebih bagi penghimpun zakat yang tak memiliki izin dari Kementerian Agama.

Setelah regulasi itu berlaku efektif maka panitia atau amil zakat amatir dan musiman di masjid/ mushala harus punya izin dari Kementerian Agama. Jika tidak memiliki izin, penghimpun diancam hukuman kurungan paling lama 1 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta.

Konsekuensi dari pengundangan UU baru itu, terjadi perombakan struktur tata kelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjadi satu-satunya badan yang mengelola zakat secara nasional, dan inilah yang disebut asas terintegrasi.

Tapi klausul tersebut menimbulkan kegerahan di kalangan pegiat zakat di lembaga-lembaga amil yang sudah eksis sejak lama mengingat dengan UU yang baru itu mereka menjadi subordinasi Baznas. Artinya mereka diwajibkan melaporkan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukannya.

Sebenarnya, asas terintegrasi itu untuk memudahkan pengawasan, koordinasi, sekaligus mengetahui seberapa besar potensi zakat di Indonesia yang dapat dihimpun, didistribusikan, dan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat.

Selama ini lembaga amil zakat tidak wajib melapor ke Baznas tapi cukup memberikan ’’laporan’’ kepada muzaki dan publik, melalui pernyataan standar akuntansi zakat (PSAZ) dan audit oleh akuntan independen. Kita tidak memungkiri kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga amil yang sudah bereputasi nasional, cukup membanggakan. Banyak lembaga amil zakat mendirikan rumah bersalin gratis, atau perguruan tinggi gratis untuk anak cerdas tapi tidak mampu secara ekonomi, termasuk membangun fasilitas sosial.

Badan amil zakat daerah provinsi atau kabupaten/ kota, yang nantinya menjadi Baznas provinsi dan kabupaten/ kota, menurut UU yang lama wajib membuat laporan kepada gubernur/ bupati/ wali kota dan DPRD provinsi/ kabupaten/ kota, nantinya juga harus membuat laporan kepada Baznas yang secara hierakhis berada di atasnya. Pola baru itu memudahkan pengawasan dan evaluasi, mana Baznas provinsi dan kabupaten/ kota yang berkinerja baik. Sudah barang tentu, Baznas (pusat) harus menindaklanjuti dengan pembinaan.

Penyiapan PP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga membawa amanat baru, yaitu pengurus Baznas pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk Menteri Agama untuk tingkat pusat, dan Kemenag wilayah di tingkat provinsi, dan kantor Kemenag di tingkat kabupaten/kota. Jika di pusat fit and proper test dilakukan oleh DPR maka di provinsi/ kabupaten/ kota akan dilakukan oleh DPRD provinsi/ kabupaten/ kota.

Apakah perekrutan pengurus Baznas melalui DPR/ DPRD ini berkonsekuensi pada alokasi anggaran melalui APBN/ APBD agar Baznas dapat bekerja dengan cepat dan profesional? Apa artinya fit and proper test oleh DPR/ DPRD jika Baznas tidak dibiayai oleh APBN/ APBD?

Menteri Agama masih punya beberapa pekerjaan rumah terkait dengan regulasi baru itu. Pertama; segera membentuk panitia seleksi (pansel) dan menyusun instrumen untuk merekrut anggota Baznas yang memiliki kompetensi. Kedua; menyiapkan peraturan pemerintah (PP) paling lama 1 tahun agar UU ini bisa diberlakukan efektif. Ketiga; mengatur lewat PP mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus Baznas, organisasi dan tata kerja sekretariat.

Keempat; menyiapkan persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban lembaga amil zakat. Kelima; lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Baznas (pusat), provinsi, dan kabupaten/ kota. Keenam; pembiayaan Baznas dan penggunaan hak amil. Ketujuh; sanksi administratif mengatur pelanggaran tentang wajib lapor secara berkala, dan sebagainya. (Sumber: Suara Merdeka, 11 Agustus 2012).

Tentang penulis:
Ahmad Rofiq, guru besar Hukum Islam IAIN Walisongo, Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,472,459 hits
Agustus 2012
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: