Siapa Peduli Pengawasan Pemilu?

Oleh Abdullah Yazid

Padahal dengan pengawasan akan mengurangi kecurangan dalam pemilu.Perkembangan demokrasi yang ditandai dengan pelaksanaan pilkada di Indonesia dewasa ini semakin mengkhawatirkan.

Apatisme masyarakat luas terhadap pengawasan pemilu tidak lagi dianggap penting. Sebagian masyarakat justru sedang menanti adanya politik uang; hal haram yang sudah dianggap biasa dan lumrah.

Jika direfleksikan, elite politik yang gemar tampil di televisi dan media massa dari hari ke hari kian cerdas “berceloteh” politik dan pemilu, bahkan jika urusannya semakin detail, mereka semakin ikut pintar. Sayangnya, itu tidak banyak berefek pencerahan terhadap masyarakat luas. Politik, demokrasi, dan pemilu tetaplah dipahami sebagai keuangan yang maha kuasa.

Peran penting pengawasan pemilu memang sedang diperankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai organ yang relatif baru dalam pengawasan pemilu.

Dibentuk berdasar UU 12/2007–peran dan fungsinya diperkuat lagi dengan UU 15/2011–Bawaslu memiliki tugas cukup berat memerankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran, serta kecurangan-kecurangan pemilu.

Penguatan Bawaslu

Angin segar pengoptimalisasian peran Bawaslu sedang berlangsung dengan diberikannya kepercayaan Bawaslu untuk mengelola anggaran sendiri per tahun ini.

Selain berharap pengawasan pemilu dapat berlangsung efektif dan sistemik, porsi “pencegahan” amat ditekankan di tubuh Bawaslu yang baru saat ini. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) menunjukkan, pemilu bersih berprinsip luber jurdil sedang menjadi aspek serius untuk menciptakan rezim pemilu yang lebih baik dari sebelumnya.

Secara struktural, pengawasan pemilu memang menjadi tanggung jawab Bawaslu, Panwas Provinsi, Panwaskab, Panwascam, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Untuk menunjang itu, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) telah disusun berdasarkan pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada.

Dalam praktiknya selama ini, masih terdapat jurang menganga keterbatasan pengawasan akibat partisipasi masyarakat yang masih rendah dan temuan, serta laporan yang telah ditindaklanjuti disia-siakan begitu saja oleh KPU, kepolisian, hingga kejaksaan.

Kita takut hal itu akan berulang kembali dalam waktu dekat, yakni di 49 pilkada provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia pada 2012-2013 di 26 provinsi. Belum lagi tiga pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Pati, Buton, dan Kepulauan Yapen, serta pemungutan suara putaran kedua di Bengkulu Tengah, Maluku Tenggara Barat, dan Jayapura.

Jumlah PSU dan pemungutan putaran kedua bisa terus bertambah sesuai perkembangan di putaran pertama. Beragam masalah penyelenggaraan pemilu dan protes yang terjadi juga berpotensi mengakibatkan penundaan jadwal, alias pemilu molor.

Jika tidak melibatkan masyarakat luas dalam penyusunan tujuan-tujuan rencana strategis pencegahan dan pengawasan, pemilu di Indonesia bisa menjadi bom waktu dan keruwetan tiada henti yang memperparah kualitas demokrasi, lebih-lebih kaos pemilu di banyak daerah.

Titik Tekan Pencegahan

Pengawasan pemilu merupakan proses menyeluruh yang meskipun secara fungsional menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetap tidak dapat dilepaskan dari koordinasi antara KPU, kepolisian, kejaksaan, Mendagri, pemprov, pemda, bahkan KPK untuk indikasi penyalahgunaan anggaran negara.

Secara yuridis, UU 15/2011 Pasal 73 Ayat 1 menyebutkan, “Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu”, dan Ayat 2 “Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.”

Konsep pencegahan dan penindakan pelanggaran amat ditekankan dalam kerja-kerja pengawasan. Pencegahan ini amat urgen jika kita tidak menginginkan para pemimpin lokal, regional, dan nasional kita dihiasi orang-orang yang nekat dan terbiasa menghalalkan segala cara, yang pada akhirnya akan memperparah desain sistem dan birokrasi Indonesia ke depan.

Protes lima pasang cagub-cawagub DKI Jakarta terhadap penetapan DPT memang patut ditindaklanjuti. Tapi lebih dari itu, partisipasi masyarakat luaslah yang diharapkan. Menurut hemat saya, protes pasangan calon belum merepresentasikan upaya pencegahan sesungguhnya.

Protes itu lebih didasari karena mereka sebagai kandidat yang berambisi memenangkan pilkada. Pencegahan secara masif di tingkat akar rumputlah yang sedang dipertaruhkan dalam upaya pengawasan pemilu.

Fokus pencegahan harus didorong menjadi model pengawasan, seperti halnya pencegahan dalam korupsi, penanggulangan bencana, dan lain-lain dengan pendekatan karakteristik yang berbeda. Model ini masih amat terbuka untuk didesain sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.

Ini mengingat realitas objektif pengawasan pemilu dihadapkan pada aneka kondisi, mulai keterbatasan jumlah personel pengawas, wilayah pengawasan yang luas, dan berjauhan secara geografis, hingga SDM yang pas-pasan.

Karena itu, jenis treatment pengawasan memang amat penting. Karakteristik tahapan yang menjadi objek pengawasan pemilu perlu dipahami sehingga dapat ditentukan model pencegahan yang akan dilakukan.

Misalnya, berkonsentrasi pada pencegahan level tertentu serta dilakukan dalam level tertentu dan dengan SDM tertentu pula. Ini karena pemilu digelar pada waktu yang telah ditetapkan; disesuaikan dengan masa akhir jabatan pemerintahan. Persoalan pemilu, mau tidak mau, harus diselesaikan dalam alokasi waktu definitif tersebut.

Agar upaya pengawasan tidak sia-sia dan hanya berkutat pada level birokrasi saja, sekurang-kurangnya masyarakat harus dipahamkan dulu persoalan dan masalah-masalah pelanggaran; pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik.

Ketidaktahuan masyarakat adalah masalah tersendiri. Akhirnya mereka bisa apatis dan cuek, apalagi pendidikan politik kita hari ini di berbagai media hanya mengajarkan kebohongan, korupsi, dan tipu-menipu.

Jika aspek pencegahan dapat dioptimalkan, setidaknya kita boleh berharap perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi disidangkan hanya bagi pilkada yang serius aspek pelanggarannya, tidak membeludak seperti sekarang karena lebih didasarkan tidak siap kalah.

Political society (peserta, pemerintah, dan penyelenggara pemilu) dan civil society adalah dua kelompok utama pengoordinasian pencegahan pelanggaran.

Lembaga-lembaga seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (JAMPPI), dan lain-lain harus didukung dan disinergikan penuh. Ini dilakukan mengingat untuk urusan pemilu yang demikian masif, tidak cukup banyak lembaga pemantau demikian di Indonesia.

Sudah saatnya menata pemilu dengan pola preventif. Jika ada pelanggaran, harus ditindak tegas (kuratif). Tidak boleh lagi kita membiarkan pemilu digagahi orang-orang tidak bertanggung jawab. Kepedulian kita sedang dipertaruhkan. (Sumber: Sinar Harapan, 13 Juli 2012).

Tentang penulis:
Abdullah Yazid, peneliti International Conference of Islamic Scholars.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,353,555 hits
Juli 2012
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: