Pembaruan Penanganan Narkoba di Indonesia

Oleh Miftahul Khoi

Tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) telah menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan kerusakan kesehatan, sosial-ekonomi, keamanan, dan kehilangan satu generasi.

3,8 Juta Pemakai

Pada 2010, Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan kerugian ekonomi akibat narkoba mencapai Rp41,2 triliun, meliputi biaya privat dan biaya sosial. Berdasar data World Drugs Report (2010), di dunia dalam setiap tahun beredar sekitar 1.000 ton heroin serta 1.000 ton kokain, ganja, hasyis, dan amfetamina tipe stimulan (ATS) dalam jumlah besar.

Jumlah pemakai narkoba di seluruh dunia diperkirakan 208 juta orang dan terus tumbuh 4%/tahun. Eskalasi permasalahan narkoba di tingkat global turut memberi andil terhadap persoalan narkoba di Tanah Air. Makin besar peredaran narkoba di dunia, makin besar yang masuk ke negeri ini.

Berdasarkan data BNN (2010), aparat penegak hukum menangkap 33.422 tersangka dengan beragam peranan. Jumlah tersangka tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan para pelaku yang belum terungkap, baik pengedar, pemasok, bandar, maupun produsen. Hal itu dapat dimaklumi mengingat keuntungan yang diperoleh dalam bisnis narkoba sangat menggiurkan dan luar biasa besar.

Selain itu, hasil penelitian Puslitkes Universitas Indonesia-BNN menyebutkan prevalensi narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2008, angka prevalensi mencapai angka 1,9% (sekitar 3,3 juta penduduk) dari jumlah penduduk Indonesia usia 10-59 tahun. Pada 2011, meningkat menjadi 2,2% (sekitar 3,8 juta penduduk).

Dalam UU No. 35/2010 tentang Narkotika terdapat konsepsi radikal yang belum pernah ada sebelumnya, di antaranya ancaman pidana lebih keras terhadap pelaku, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, penjara 20 tahun, seumur hidup, maupun hukuman mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

Konsep lainnya, penyalah guna narkoba tidak lagi diposisikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai “korban” yang wajib mendapatkan rehabilitasi. Serta penguatan BNN sebagai lembaga pelaksana tugas antinarkoba yang diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan.

Spirit perlawanan terhadap narkoba juga dituangkan dalam Inpres No. 12/2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.

Peranan BNN

Dalam tataran operasional, penanganan narkoba tidak dapat dilepaskan dari peranan BNN. Sesuai dengan Pasal 64 UU No. 35/2010 tentang Narkotika, BNN dibentuk untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika.

Tidak dapat dimungkiri dalam tataran teknis, penanganan narkoba masih banyak kelemahan karena terhambat beberapa hal. Pertama, BNN masih dalam tahap persiapan menjadi organisasi mapan. Juga munculnya masalah baru, seperti duplikasi tugas BNN dengan instansi lain.

Tugas operasional BNN dalam rehabilitasi dan pemberantasan juga telah dilaksanakan institusi lain. Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan mengemban tugas rehabilitasi korban narkoba, sedangkan Polri mengemban tugas pemberantasan narkoba.

Kedua, persoalan pembentukan perwakilan BNN di daerah. Dalam rangka pengembangan, perwakilan BNN di provinsi dan kabupaten/kota sepatutnya dilaksakanan secara sistematis, terstruktur, dan terukur dengan memperhatikan hasil studi kelayakan. Hal itu mutlak dilakukan mengingat pengembangan BNN di daerah bukanlah pekerjaan mudah dan sarat konflik kepentingan, terlebih dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki BNN.

Persoalan teknis operasional masih dihadapkan pada kendala klasik, yakni tumpang-tindih peran dan tugas antarinstansi pemerintah mengharuskan adanya pembaruan secara fundamental. Upaya tersebut melalui reposisi kelembagaan pemerintah agar tiap instansi memiliki lokus kerja spesifik yang menjadi pembeda antara instansi pemerintah yang satu dan yang lain. Tidak terkecuali terkait dengan tugas penanganan narkoba.

Upaya itu juga untuk memastikan agar seluruh sumber daya yang tersedia, baik SDM dan finansial dapat berfungsi optimal dan berhasil guna untuk menyelesaikan permasalahan narkoba. Langkah itu juga selaras dengan spirit reformasi birokrasi. (Sumber: Lampung Post, 2 Juli 2012)

Tentang penulis:
Miftahul Khoi, Penggiat Gerakan Antinarkoba, Alumnus Pascasarjana Ketahanan Nasional Universitas Indonesia

 

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,472,122 hits
Juli 2012
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: