Dasar Hukum Pilgub Lampung

Oleh Rudy

Polemik pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung terus bergulir dan mengundang opini Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Yuswanto di harian Lampung Post, Senin (2-7). Dalam tulisannya Yuswanto menyatakan Pilgub Lampung 2013 tidak berdasar.

Penulis bersama teman-teman akademisi di Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung menyimpulkan bahwa opini tersebut tidak tuntas. Yuswanto mendasarkan kesimpulannya hanya dengan menganalisis Pasal 233 UU No.32/2004 tentang Pemda jo UU No.12/2008 tentang Perubahan UU No.32/2004 tentang Pemda. Analisis ini tidak tuntas karena melihat penyelenggaraan Pilgub Lampung hanya dari satu perspektif.

UU Penyelenggara Pemilu

Dalam hal ini, Pilgub 2013 mempunyai landasan hukum bukan berdasar Pasal 233 UU No.32/2004 jo UU No.12/2008. Landasan penyelenggaraan Pilgub Lampung terdapat pada dasar hukum sebagai berikut. Pertama, Pasal 56 Ayat (1) UU No.32/2004 jo UU No.12/2008. Kedua, UU No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 56 Ayat (1) UU No.32/2004 jo UU No.12/2008 menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal ini mengatur bahwa pemilukada harus dilakukan melalui cara-cara yang demokratis, yaitu melalui pemilihan secara langsung menurut rezim perundang-undangan saat ini.

Ketentuan hukum di atas diperkuat UU No.15/2011 yang memasukkan rezim pilgub dalam rezim pemilu sehingga ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pilgub selain berdasar UU No.32/2004 jo UU No.12/2008 juga tunduk pada ketentuan UU No.15/2011.

Dalam ketentuan umum UU Penyelenggara Pemilu dinyatakan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.

Ketentuan ini sinkron dengan Pasal 56 Ayat (1) UU No.32/2004 jo UU No.12/2008 sehingga dapat disimpulkan bahwa KPUD mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pilgub yang bertujuan memilih gubernur secara demokratis.

Tugas dan Wewenang KPU

Selain itu, Pasal 9 Ayat (3) huruf a UU No.15/2011 memberikan tugas dan wewenang kepada KPU provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur untuk merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur.

Ketentuan ini diperkuat ketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf c UU No.15/2011 yang menugaskan dan memberikan wewenang kepada KPU provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini juga memberikan kewenangan kepada KPU provinsi untuk merencanakan jadwal pilgub dan menetapkan setiap tahapan penyelenggaraan pilgub.

Selain memiliki tugas dan wewenang, KPU provinsi juga diberikan kewajiban oleh Pasal 9 Ayat (4) huruf a UU No.15/2011 untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu. Hal ini berarti KPU provinsi akan melanggar hukum jika tidak melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. Tepat waktu dalam hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pilgub harus menghasilkan calon gubernur terpilih sebelum masa jabatan gubernur sekarang berakhir untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kekosongan jabatan gubernur.

Dengan demikian, menunggu RUU Pilgub yang sampai sekarang belum jelas kapan disahkan, hanya akan memberikan ketidakpastian hukum bagi warga Lampung. Sangat disayangkan jika kemudian gubernur Lampung harus dijabat karteker karena penunjukan karteker hanya akan mencederai makna dipilih secara demokratis sesuai dengan amanat UU.

Analisis peraturan perundang-undangan di atas mengantarkan kita untuk menarik kesimpulan bahwa KPU provinsi memiliki wewenang untuk merencanakan dan menetapkan jadwal pilgub serta menyelenggarakan pilgub sebelum masa jabatan gubernur saat ini berakhir sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang.

Dukungan Pemprov

Di lain pihak, Pemprov harus memberikan dukungan kepada KPU provinsi untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan UU tersebut. Dengan demikian kesimpulan akhir yang bisa kita tarik adalah kewenangan penyelenggaraan pilgub ada di tangan KPU provinsi sesuai amanat UU.

Begawan hukum Satjipto Rahardjo mengajak kita membaca UU dan bukan mengejanya. Maksud ajakan tersebut adalah membaca UU tidak hanya kulitnya, juga membaca secara keseluruhan isi UU tersebut, baik keterkaitan antara pasal-pasal dalam suatu UU maupun keterkaitannya dengan ketentuan dalam UU lainnya. Demikian juga polemik pilgub ini harus diletakkan pada pembacaan hukum yang benar dan tidak hanya kulitnya. (Sumber: Lampung Post, 4 Juli 2012).

Tentang penulis:
Rudy, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung

 

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,449,908 hits
Juli 2012
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: