Slogan Putra Daerah dalam Pilkada

Oleh M Edy Bisri Mustofa

Setiap momentum menjelang pemilihan umum kepala daerah, isu primordialisme selalu saja dihembuskan dan menjadi komoditas politik. Banyak yang beranggapan isu kesukuan tersebut masih efektif untuk meraup suara dari massa pemilih.

Kita pernah mendengar slogan: “Piye-piye wonge dewe”, “Saatnya putra daerah memimpin”, “Putra daerah: asli lho..!”, “Putra daerah yes, pendatang no.” Begitulah sedikit dari sekian banyak jargon-jargon kandidat yang bernuansa primordialisme dalam pilkada.

Di tengah upaya penumbuhkembangan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, kesetaraan, dan keterbukaan seperti sekarang ini, isu-isu yang menggiring pada lokalitas dan etnisitas seperti di atas terlihat nyinyir dan kuno.

Dalam konteks isu putra daerah, yang pantas dipertanyakan adalah apakah sesungguhnya definisi putra daerah itu? Dan benarkah putra daerah berkait langsung dengan kontekstualisasi pembangunan di daerah? Benarkah putra daerah berhubungan dengan kesejahteraan rakyat daerah dan berkorelasi dengan tepat dan jitunya desain progres daerah? Masih banyak pertanyaan lain yang perlu segera mendapat jawaban yang objektif dan logis.

Kategori Putra Daerah

Paling tidak putra daerah bisa kita kategorisasikan dalam beberapa level. Pertama, adalah putra daerah geografis-biologis, yakni kandidat yang dilahirkan di daerah tersebut. Baik dengan orang tua yang asli daerah tersebut ataupun dengan orang tua dari luar daerah.

Kedua, adalah putra daerah ekonomis-pragmatis, yakni kandidat yang berasal dan lahir dari daerah lain, tapi karena kepentingan tertentu (baca: pekerjaan, ekonomi) ia berlalu-lalang atau bahkan bertempat tinggal di daerah tersebut. Ia memiliki jejaring politik dan ekonomi dengan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi-politik lokal. Dan dengan jejaring tersebutlah, ia membangun konstelasi bisnis dan politiknya, termasuk menuju medan kontestasi pilkada.

Ketiga, adalah putra daerah sosio-ideologis, yakni kandidat yang dalam kurun waktu lama, hidup, tumbuh, berkembang, dan berinteraksi dengan masyarakat tempat ia tinggal. Ia telah menginternalisasi identitas dan karakter masyarakat, membangun ikatan emosional dengan masyarakat, serta menjadi bagian dari masyarakat setempat.

Dalam konteks kategorisasi tersebutlah isu putra daerah menjadi terasa sangat jadul (zaman dulu). Oposisi biner antara putra daerah dan bukan putra daerah justru akan merusak bangunan demokrasi dan tatanan dunia kehidupan sosial.

Isu putra daerah yang dimaknai secara sempit akan menumbuhkembangkan kembali semangat primordialisme, yaitu rasa kesukuan yang berlebihan. Memandang personifikasi dari latar belakang kesukuannya, sehingga dalam melihat persoalan selalu menggunakan perspektif dan nilai ajaran sukunya sendiri secara sempit dan manipulatif.

Primordialisme

Bangkitnya primordialisme akan mengancam kerukunan dan integritas masyarakat secara luas. Akan muncul rasa tidak senang, cemburu, curiga, yang mengarah pada kebencian dan penolakan terhadap orang lain yang diidentifikasi bukan bagian dari kelompoknya yang pada gilirannya bisa melahirkan tribalisme.

Isu putra daerah merupakan bentuk perongrongan secara laten terhadap nilai-nilai kesetaraan dan pluralisme serta proses integrasi sosial. Lebih dari itu adalah pencederaan terhadap substansi nilai demokrasi. Demokrasi memberikan hak yang sama bagi setiap orang untuk memilih dan dipilih dalam aktivitas politik, baik itu pemilihan bupati maupun wali kota. Menghembuskan isu putra daerah berarti menghalang-halangi, sekaligus menghilangkan kesempatan seseorang untuk turut berkompetisi secara fair dalam setiap aktivitas politik.

Sekarang sudah bukan saatnya lagi menjual isu-isu primordialisme karena tidak sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks luas. Dalam pemahaman lokalitas, terlebih untuk Lampung sebagai daerah yang sangat majemuk, isu tersebut juga tidak relevan lagi dan terasa basi.

Elite politik yang maju dalam pemilihan kepala daerah masih bisa menjual isu lain yang berkaitan langsung dengan rencana pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Semisal, membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memberi pelayanan publik yang cepat dan bebas pungli, atau isu pembangunan lain yang bersifat strategis.

Dinamika tersebut bisa dimaknai sebagai kontestasi pendidikan politik bagi rakyat. Dengan pilkada langsung diharapkan rakyat bisa menentukan pilihan yang tepat, yakni seorang kepala daerah yang kompeten dan berintegritas untuk membangun dan memajukan daerah. (Sumber: Lampung Post: 15 Juni 2012).

Tentang penulis:
M Edy Bisri Mustofa, Tenaga SP-3 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,431,780 hits
Juni 2012
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: