Syarat Calon Gubernur

Oleh Syafarudin

Selain perdebatan mekanisme pemilihan gubernur (langsung atau melalui DPRD) dan peniadaan calon gubernur perseorangan, yang juga menarik dicermati dalam draf RUU Pemilihan Kepala Daerah adalah syarat calon gubernur.

Dari 24 syarat calon gubernur pada Pasal 12 RUU tersebut, ada tiga syarat yang menarik dikaji dan didiskusikan bersama. Pertama, syarat tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan. Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa tidak mempunyai ikatan dengan gubernur.

Kedua, syarat tidak berstatus sebagai bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup, atau keputusan menteri dalam negeri tentang pengesahan pemberhentian yang bersangkutan.

Ketiga, syarat berhenti dari dari jabatan organik bagi anggota TNI/Polri/PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang disetujui/diketahui oleh atasan yang berwenang, dan saat penetapan calon dibuktikan dengan keputusan pemberhentian.

Dampak Negatif

Syarat-syarat ini tentu tidak muncul begitu saja, tetapi jelas merupakan hasil kajian mendalam. Syarat seperti ini, sebagaimana diuraikan dalam naskah akademis RUU tersebut, diberlakukan untuk menghindari penyimpangan kekuasaan yang sering mencederai proses pemilihan, yang biasanya terjadi dengan modus memobilisasi sumber dana dan manusia di wilayah tugasnya.

Namun, pemberlakukan syarat ini membawa pula dampak dan implikasi negatif yang perlu dipikirkan dan dicarikan solusi. Pelarangan keluarga gubenur menjadi kandidat cenderung bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat.

Asimetri politik atau pelarangan seseorang berpolitik biasanya diberlakukan karena status seseorang selaku abdi negara (PNS), alat negara (TNI/Polri/jaksa/hakim), atau pengayom masyarakat (kepala desa).

Diskriminatif

Pertanyaan kemudian, bagaimana dengan status keluarga gubernur yang bukan abdi negara, alat negara, dan pengayom masyarakat? Apakah sudah tepat dilarang menjadi kandidat? Lalu, mengapa syarat ini justru diskriminatif dan tendensius hanya melarang keluarga gubernur dan tidak melarang keluarga wakil gubernur?

Syarat berhenti selaku bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, TNI, Polri, dan PNS saat penetapan calon gubernur dan tidak bisa kembali lagi ke posisi semula tatkala kalah dalam kontestasi (melalui DPRD atau langsung), ini jelas merugikan kandidat dan masyarakat tempatnya bertugas.

Irfan Nuranda Djafar (mantan Bupati Lampung Timur), Andy Achmad Sampurnajaya (mantan Bupati Lampung Tengah), dan Zulkifili Anwar (mantan Bupati Lampung Selatan) merupakan sosok-sosok yang berani maju dalam Pilgub Lampung, sekaligus menjadi sosok-sosok yang tak menduduki jabatannya sebagai bupati setelah kalah.

Sementara enak sekali bagi anggota DPRD yang maju sebagai calon gubernur dan kalah karena masih bisa kembali bertugas di Dewan. Syarat calon gubernur dari anggota Dewan dalam RUU Pilkada sangat ringan, yakni hanya membuat surat pemberitahuan pencalonan kepada pimpinan DPR, DPD, atau DPRD. Lagi-lagi terasa aroma diskriminatif yang hanya menguntungkan politisi di DPRD.

Padahal, berbagai riset membuktikan sumber daya manusia yang berasal dari jajaran PNS/TNI/Polri lebih baik ketimbang politisi dadakan karena PNS/TNI/Polri ditempa dengan pendidikan dan pengalaman yang panjang. Membatasi kehadiran kandidat dari PNS/TNI/Polri (termasuk bupati dan wali kota) tentu merugikan semua pihak. Oleh karena itu, syaratnya cukup mengajukan cuti untuk semua kandidat dan bisa kembali lagi bertugas tatkala kalah.

Hegemoni Tertutup

Desain pilgub dalam RUU Pilkada dilematis, di satu sisi ingin menekan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan menghemat pembiayaan (?), tetapi di sisi lain terasa sekali membatasi kehadiran kandidat dan memperkecil tingkat legitimasi (karena yang memilih hanya segelintir anggota Dewan).

Dari sisi tingkat kompetisi dan tingkat legitmasi, desain perubahan pilgub dalam RUU Pilkada sebagai bagian dari format politik lokal mengalami kemunduran karena menggeser format poliarki menuju format hegemoni tertutup (Robert A. Dahl, 1973), dari kompetisi tinggi dan legitimasi tinggi (poliarki) menuju kompetisi rendah dan legitimasi rendah (hegemoni tertutup).

Implikasinya, sistem politik dan pemerintahan lokal nantinya lebih banyak menjadi urusan yang menguntungkan sesama elite, bukan lagi menjadi urusan yang menguntungkan rakyat. (Sumber: Lampung Post, 24 Mei 2012).

Tentang penulis:
Syafarudin, Ketua Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah FISIP Universitas Lampung.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,664 hits
Mei 2012
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: